Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya di Balai Kota, Sabtu (21/11/2015).
JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim hanya memangkas seluruh anggaran sosialisasi yang terdapat di dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Ia mengklaim tidak menambah anggaran.
"Menurut saya kegiatan sosialisasi pemda itu enggak perlu. Pemahaman Undang-undang perlu enggak?" kata Basuki, di Balai Kota, Senin (30/11/2015).
"Taruh di website saja. Nah, model ratusan miliar rupiah itu yang kami potong. Jadi saya enggak menambah komponen baru lho, saya hanya kurangi."
Kemudian, anggaran sosialisasi itu akan dialihkan untuk pembangunan rumah susun.
Basuki mengatakan, pemangkasan anggaran sosialisasi jumlahnya mencapai Rp 1,8 triliun. Sehingga, Basuki mengklaim mampu membangun 20.000-30.000 tower rusun.
"Kami bangun rusun dimana-mana. Di atas kantor, di atas sekolah, kami naikin ke atas (pembangunan rusun)," kata Basuki.
Basuki sebelumnya menemukan banyak pemborosan anggaran SKPD melalui kegiatan sosialisasi.
Padahal, menurut dia, sosialisasi peraturan sudah bisa dibaca publik melalui website atau Jakarta Smart City.
Kegiatan sosialisasi dan pemahaman itu bisa menghabiskan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah tiap tahunnya.
No comments:
Post a Comment