Ketua DPRD DKI: Banyak Anggaran Tidak Benar, Masa Saya Diam Saja

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat menyelenggarakan acara buka puasa bersama, di rumah dinas Ketua DPRD, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (24/6/2015) malam.

JAKARTA, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku tidak memiliki kepentingan politis atas sikapnya yang menyewa auditor independen untuk menyisir isi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Dia mengatakan, apa yang dia lakukan tersebut ialah untuk memastikan APBD DKI digunakan secara tepat.

"Saya heran ada pandangan macam-macam dari banyak pihak tentang yang saya lakukan. Berita pun simpang siur," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (30/11/2015).

"Saya tahu langkah saya melanggar kode etik, tetapi mau bagaimana lagi, banyak anggaran tidak benar yang ditemukan. Masa saya mau diam saja," ujar dia.

Prasetio mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengenai audit yang dia lakukan ini. Basuki pun mengakui bahwa ada anggaran yang belum tersisir olehnya.

Prasetio mengatakan, hasil penyisiran yang dia lakukan nantinya akan dicocokkan dengan penyisiran yang dilakukan Basuki.

Prasetio mengatakan, audit ini dilakukan karena ingin memastikan APBD DKI Jakarta digunakan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

Prasetio juga sudah mengultimatum anggota Dewan untuk tidak bermain anggaran dengan SKPD. Semua ini penting untuk dilakukan karena Prasetio tidak ingin dia terlibat masalah pada kemudian hari.

"Jadi, (Dewan) tidak ada yang bermain main dengan SKPD, kalau ada jadi tanggung jawab mereka. Nanti kalau anggaran sudah diketok, lalu saya sudah pensiun, saya enggak mau harus dipanggil Bareskrim atau KPK karena ternyata anggarannya bermasalah," ujar dia.

Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran KUA-PPAS DKI 2016 tanpa nomenklatur mencapai Rp 1,88 triliun.

Temuan tersebut berhasil didapat setelah dirinya melakukan penyisiran menggunakan jasa auditor independen.

Langkah penyisiran KUA-PPAS 2016 itu dilakukan setelah melihat hal yang sama, yakni penyisiran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Jadi, dari hasil temuan auditor independen kami, dananya saja ada, tetapi nama kegiatannya tidak ada," kata politisi PDI-P yang kerap disapa Pras tersebut.