Seorang Remaja Tewas Tenggelam di Danau Toba

SAMOSIR,  Juara Sihotang (15) warga Desa Siparmahan, Kecamatan Harian, Samosir ditemukan tewas setelah tenggelam di perairan Danau Toba di dermaga Simanpang, Desa Sampur Toba, Kecamatan Harian, Samosir, Minggu (31/7/2016) sore.
Kanit Reskrim Polsek Harian, Ipda I Ginting kepada wartawan menyebutkan, korban sebelumnya bersama dua temannya satu kampung, Irpan Sihotang (17) dan Kelot (17) berenang di sekitar dermaga sekitar pukul 14.30 WIB.
Korban yang tidak begitu bisa berenang memakai jeriken sebagai pelampung. Namun, jeriken tersebut lepas, sehingga korban hanyut dibawa arus air danau.
Dua rekan korban yang melihat korban dibawa arus, bergegas keluar dari danau dan meminta pertolongan warga untuk menemukan korban.
Warga yang bersama aparat kepolisian Polsek Harian dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samosir berupaya melakukan pencarian. Bahkan para tetua yang ada di Desa Sampur Toba sampai menggelar ritual dengan melepas seekor ayam putih ke danau, dengan maksud agar korban segera ditemukan sebelum matahari tenggelam.
Korban ditemukan tewas pada pukul 18.00 WIB, sekitar 500 meter dari lokasi dermaga.
"Korban sudah ditemukan sekitar pukul 6 sore dan sudah dievakuasi," kata Ginting.

Ahok Didorong Tak Ikuti Kemauan PDI-P

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi motivasi kepada Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) RW di Ecovention, Ancol, Selasa (26/7/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disarankan tidak mengikuti mekanisme seleksi bakal calon gubernur DKI Jakarta yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pasalnya Ahok dianggap memiliki daya tawar yang lebih besar terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Ngapain? Buat apa (ikut mekanisme PDI-P)? Yang butuh, Ahok apa PDI-P? Saya pikir yang lebih membutuhkan itu PDI-P, bukan Ahok," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Harris, saat dihubungi wartawan, Minggu (31/7/2016).
Sementara ini, Ahok telah memiliki dukungan dari tiga partai politik, yakni Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar. Jumlah kursi ketiga parpol di DPRD DKI Jakarta 24 kursi. Artinya sudah memenuhi syarat pencalonan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Selain itu, Ahok juga dapat maju melalui jalur independen dengan modal satu juta KTP dukungan yang berhasil dikumpulkan "Teman Ahok". Karena itu, Syamsuddin menilai sangat aneh jika Ahok tunduk pada keinginan parpol.
"Kita tahu tanpa partai politik Ahok bisa maju sebagai independen. Tapi karena ada tiga partai yang mengusung, Ahok maju dari partai," imbuh dia.
Syamsuddin mengaku heran karena PDI-P bersikeras meminta Ahok mengikuti penjaringan bakal cagub DKI sesuai dengan mekanisme partai. Sebab, PDI-P telah melakukan penjaringan calon dan hasilnya masih terus digodok.
"PDI-P kan sudah mengadakan seleksi cagub dan Ahok tidak mendaftar, jadi ya enggak masuk akal (mendesak Ahok)," ungkap Syamsuddin.

Hukuman Mati Tak Turunkan Angka Pengguna Narkoba

 

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar konferensi pers mengecam pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap III di kantor YLBHI, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).

JAKARTA, - Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana, meminta Pemerintah segera mengevaluasi penerapan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba.
Menurut Arif alasan Pemerintah menerapkan hukuman mati untuk memberantas peredaran narkoba sama sekali tidak terbukti.
"Hukuman mati tidak efektif untuk menguragi peredaran narkoba, yang terjadi justru pelanggaran atas hak hidup. Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan hukuman mati," ujar Arif saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).
Arif menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh LBH Jakarta dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat peningkatan jumlah pengguna narkoba.
Sementara, seperti diketahui pemerintah telah melaksanakan eksekusi mati terhadap belasan terpidana kasus narkoba. Data BNN menunjukkan pada tahun 2008 tercatat 3 juta orang yang menjadi pengguna narkoba.
Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 5,1 juta jiwa pada tahun 2015. Sedangkan, kata Arif, sejak tahun 2004 sampai 2014, tercatat pemerintah telah mengeksekusi 18 terpidana mati untuk kasus narkoba.
"Dari data tersebut terbukti bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jerak dan bukan menjadi cara yang efektif dalam memberantas peredaran narkoba," kata Arif.
Selain itu Arif juga mengungkapkan beberapa alasan pemerintah harus segera memberlakukan moratorium kebijakan hukuman mati.
Pada tahun 2015, LBH Jakarta mengeluarkan laporan bahwa masih ditemukan pengabaian proses hukum yang adil (fair trial) dan intensitasnya cenderung meningkat.
Arif menyebut masih ada praktik penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum saat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.
Seringkali, kata Arif, tahap pembuktian di persidangan hanya mendasarkan pada dokumen berita acara perkara (BAP), bukan dari hasil investigasi atau penelusuran lebih lanjut.
"Prinsip peradilan yang adil belum terjadi di Indonesia," ungkapnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penerapan hukuman mati salah satu alasannya adalah karena peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan

Saat ini, kata dia, Indonesia tidak lagi menjadi tempat transit, namun menjadi sasaran lahan usaha dan kegiatan jaringan mafia narkotika dalam menjalankan praktiknya.
Menurut Prasetyo, sindikat jaringan narkoba yang ada di Indonesia bekerja secara tersistematis.
Usaha mereka sudah merambah sampai ke daerah, tidak hanya di kota besar.
Korbannya pun semakin massif. Mulai dari anak sekolah, mahasiswa dan dosen.
Berdasarkan data yang diperoleh Kejaksaan Agung, korban penyalahgunaan narkoba mencapai 5 juta orang. Sebanyak 1,5 juta di antaranya tidak bisa disembuhkan.
"1,5 juta itu sudah menjadi sampah masyarakat, tidak bisa sembuh. Sekitar 40-50 orang setiap hari jadi korban," kata dia.

Berburu Harta Karun, Warga Penuhi Sungai Batanghari Jambi

Warga di Tebo Ulu berbondong mencari emas di Sungai Batanghari, Jambi, Minggu (31/7/2016) setelah dikabarkan ditemukan emas di daerah itu.

MUARA TEBO,  Masyarakat berbondong-bondong memenuhi bantaran Sungai Batanghari di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu, Jambi.

Mereka datang untuk mencari emas, setelah mendengar ada warga yang menemukan beberapa perhiasan emas yang diduga peninggalan masa lalu.

Pertama kali emas itu ditemukan oleh seorang warga, Sabli, sepekan lalu saat mancing di malam hari. Saat itu senternya mengarah ke satu benda yang mengkilap, karena penasaran ia mengambil benda tersebut dan setelah dilihat ternyata emas.

Kabar penemuan logam mulia itu menyebar di tengah-tengah masyarakat. Keesokannya masyarakat sekitar beramai-ramai menggali lokasi tersebut.

"Memang banyak juga yang dapat, ada yang dalam bentuk perhiasan, ada juga dalam bentuk batangan. Sekarang sudah pada dijual semua," kata seorang warga, Sibawaihi, Sabtu (30/7/2016).

Emas yang ditemukan masyarakat dalam berbagai bentuk, ada berbentuk liontin, cincin, koin, dan batangan.

Harga emas yang dijual ke pasaran cukup bervariasi, menurut Bawaihi pihak toko emas ada yang membeli hingga Rp 12 juta untuk satu perhiasan yang didapat di lokasi tersebut.

Hingga Minggu (31/7/2016) sore, warga masih ramai ke lokasi meski jumlahnya tidak sebanyak hari-hari sebelumnya.

Masyarakat setempat meyakini emas tersebut merupakan peninggalan masyarakat masa lampau, karena lokasi itu termasuk daerah niaga di masa lalu.

"Tidak Ada Hukum Internasional yang Melegitimasi Hukuman Mati"

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, Senin (9/3/2015).

JAKARTA,  Peneliti hukum dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu berpendapat, kebijakan penerapan hukuman mati oleh Pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Menurut Erasmus, ICCPR tidak melegitimasi penerapan hukuman mati, meski penerapan tersebut merupakan hak pemerintah Indonesia.
"Tidak ada hukum internasional yang melegitimasi penerapan hukuman mati. Bahkan ICCPR melarang praktik eksekusi mati. Jelas saya melihat Indonesia telah melanggar peraturan itu," ujar Erasmus, saat ditemui di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).
Erasmus mengatakan, ketentuan OCCPR melarang negara untuk menerapkan eksekusi mati.
Bagi negara yang belum menghapus hukuman mati, ada satu bab yang mengatur bahwa eksekusi mati itu harus dilakukan dalam dua langkah.
Pertama, kejahatan yang bisa dijatuhi pidana mati harus masuk dalam kategori kejahatan serius atau luar biasa.
Menurut dia, secara internasional masalah narkoba tidak termasuk dalam kejahatan serius.
Dunia internasional telah menyepakati yang termasuk dalam kejahatan luar biasa yakni pembunuhan massal dan genosida.
Kedua, pengaturan itu ditujukan untuk menghapuskan hukuman mati.
Erasmus mengatakan, tujuan membuat pasal hukuman mati ditujukan untuk penghapusan hukuman mati.
Jadi,  pencantuman pasalnya diperbolehkan, tapi sebisa mungkin eksekusinya direduksi.
"Penerapan hukuman mati harus tereduksi. Tidak bisa diterapkan selamanya. Sebenarnya Indonesia akan menjalankan hal itu dalam revisi KUHP di mana penerapan hukuman mati akan selektif dan terbatas," kata Erasmus.
Selain itu, Erasmus mengkritik pemerintah yang hingga saat ini tidak memiliki road map penghapusan hukuman mati.
Jika merujuk ICCPR, maka road map tersebut merupakan sebuah keharusan.
Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Pasal 6 UU tersebut menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
Sementara, Pasal 7 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Jika PDIP Berkoalisi dengan Gerindra, Sandiaga Siap Jadi Cawagub

Salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, memaparkan program kerja dan persiapan yang dilakukan dalam menyongsong pemilihan Gubernur DKI Jakarta saat berkunjung ke Redaksi Kompas , di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

JAKARTA,  Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno menilai tidak menutup kemungkinan PDI-P akan berkoalisi dengan partainya dan PKS pada Pilkada 2017 mendatang.

Menurut Sandiaga, Partai Gerindra dan PDI-P mempunyai kesamaan yakni memperjuangkan hak-hak wong cilik.
"PDI-P adalah partai yang memperjuangkan hak-hak wong cilik. Dan kenapa saya ada di Kampung Pulo karena saya ingin keberpihakan pemerintah provinsi untuk warga khususnya kelas menengah ke bawah ini terus bisa terperhatikan," ujar Sandi di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Minggu (31/7/2016).
Sandi menambahkan, dia siap dipasangkan dengan siapapun yang diajukan PDIP dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.
Ia pun siap jika nantinya hanya dijadikan wakil gubernur saja.
"Saya siap bermitra dengan siapa saja. Selama niatnya tulus ikhlas membangun Jakarta," kata dia.
Partai Gerindra resmi menunjuk Sandiaga Uno setelah terbit keputusan langsung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto.
Keputusan tersebut diambil dalam Rakornas Partai Gerindra di Hambalang, Bogor.
Sandiaga menyingkirkan dua kandidat lain yang diseleksi Partai Gerindra, yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Di Pasuruan, Politisi Ini Sosialisasikan Dukungan Golkar untuk Jokowi

Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun saat halalbihalal bersama pendukungnya di Kota Pasuruan, Minggu (31/7/2016) (foto: Istimewa)

MALANG,  Politisi Partai Golkar yang juga anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mulai mensosialisasikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres dari partai beringin dalam Pilpres 2019. "Dukungan Golkar untuk Pak Jokowi merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I beberapa waktu lalu," kata Misbakhun melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (31/7/2016).
Sosialisasi dukungan terhadap Jokowi tersebut disampaikan dalam acara halalbihalal, dialog dan silaturahmi bersama kader, pendukung dan relawan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, hadir ribuan kader dan relawan Partai Golkar Kota dan Kabupaten Pasuruan.
Selain itu juga hadir Wali Kota Pasuruan Setiyono yang adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Pasuruan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Udik Januatoro yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan.
Bagi Misbakhun, keputusan Rapimnas partai harus disosialisasikan termasuk keputsuan untuk mendukung Jokowi pada 2019 nanti.
"Saya sebagai kader harus mengaktifkan dan mengamankan dukungan tersebut di akar rumput kepada seluruh kader dan relawan pendukung partai Golkar," jelasnya.
Bahkan dalam spanduk yang digunakan dalam acara itu, Misbakhun menyertakan gambar Jokowi pada sisi kanan.
Sementara di sisi kiri terpampang foto Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan gambar dirinya.
Bagi Misbakhun, dukungan terhadap Jokowi merupakan langkah politik yang cerdas dan strategis.

Pesan Prabowo Subianto Untuk Sandiaga Uno

Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahim Pencak Sunda dengan Silek Minang, di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (10/3/2015).

JAKARTA, - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur yang akan diusung partainya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sandiaga pun mengaku mendapat tugas baru dari Prabowo. Menurut Sandiaga, Ia diminta untuk lebih rajin mengunjungi warga Ibu Kota.
"Saya diminta menambah kunjungan kepada warga Jakarta," ujar pria yang akrab disapa Sandi di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Minggu (31/7/2016).
Selain itu, Sandi juga mengungkap, kepada dirinya Prabowo meminta untuk merangkul semua simpatisan dari Sabang sampai Marauke untuk mendukung saat Pilkada DKI 2017 mendatang.
"Saya diminta untuk merangkul semua simpatisan dari Sabang sampai Marauke untuk mengetuk setiap pintu yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk kami perkenalkan bahwa ini adalah harapan kita yang menginginkan Jakarta ingin lebih baik lagi," ucapnya.
"Tentu kami akan sosialisasikan, akan gandakan lagi. Saya diminta untuk merangkul berbagai elemen, baik itu dari relawan maupun dari kader internal," sambungnya.
Seperti diketahui, Partai Gerindra sendiri resmi menunjuk Sandiaga Uno setelah ada keputusan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto.

Keputusan tersebut diambil dalam Rakornas Partai Gerindra di Hambalang, Bogor. Sandiaga menyingkirkan dua kandidat lain yang diseleksi Partai Gerindra, yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Ahok: Pertama Kali Dalam Sejarah, Parpol Mencalonkan Saya Tanpa Mahar

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi motivasi kepada Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) RW di Ecovention, Ancol, Selasa (26/7/2016).

JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar soal pandangan orang yang menilai dia plin-plan karena memilih bertarung dalam Pilkada DKI lewat jalur parpol.

Padahal, sebelumnya Basuki berulang kali mengatakan dia akan mencalonkan diri lewat jalur perseorangan.
"Bagaimana ya, sebetulnya dua-duanya boleh kok secara Undang-undang, bisa perorangan bisa juga parpol," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Gedung Kesenian Jakarta, Pasar Baru, Minggu (31/7/2016) malam.
Ahok menolak disebut plin-plan dan mengatakan dirinya sudah membuktikan maju lewat jalur partai politik tanpa memberikan mahar itu mungkin.
Ahok mengatakan dia tidak perlu menjadi kader partai dulu untuk diusung menjadi calon gubernur.
Hal itu dia buktikan dengan adanya dukungan dari tiga partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
"Ini pertama kali saya rasa dalam sejarah republik kita, partai mencalonkan saya tanpa minta mahar, tanpa syarat dan tidak mewajibkan saya jadi anggota partai," ujar Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama resmi memilih maju melalui jalur partai politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Hal itu disampaikan Basuki atau Ahok pada acara halalbihalal bersama relawan "Teman Ahok" di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) petang.

Sekda DKI Disebut Berminat Maju di Pilkada tapi Masih Malu-malu

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).

JAKARTA,  Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Abdul Azis berharap Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah bersedia maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Azis menuturkan, nama Saefullah masuk dalam penjaringan PKB untuk jadi calon wakil gubernur. Namun, kata Azis, Saefullah masih malu-malu untuk menyatakan keinginannya secara langsung.
"Sekda (Saefullah) masih malu-malu. Dia pernah bilang, 'mau sih gue (jadi cawagub)'," kata Azis saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Minggu (31/7/2016).
Azis melanjutkan, Saefullah akan menjadi salah satu opsi yang ditawarkan PKB bila berkoalisi dengan partai lain. Pemilihan Saefullah, lanjut Azis, bukan tanpa sebab.
Saefullah dianggap memiliki kemampuan birokrasi mumpuni. Selain itu, Saefullah juga memiliki posisi penting sebagai Ketua Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta.
Saefullah sempat mengaku belum mengetahui apakah akan ikut bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 atau tidak.
"Saya mesti banyak yang ditempuh. Kalau PNS ini kan harus mengundurkan diri dulu, harus izin pimpinan juga. Ya kita lihat saja nanti seperti apa," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/6/2016).

Jaksa Agung Didesak Beberkan Alasan Yuridis Penangguhan Eksekusi 10 Terpidana Mati

Sejumlah kerabat melakukan tabur bunga di makam Freddi Budiman di TPU Kalianak, Surabaya, Jumat (29/7). Freddi Budiman merupakan 4 dari 14 terpidana hukuman mati yang telah di eksekusi Jumat dini hari, pelaku merupakan terpidana kasus kepemilikan 1,4 juta butir ekstasi.

JAKARTA, - Peneliti hukum dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mendesak Jaksa Agung Muhammad Prasetyo segera membeberkan alasan yuridis penangguhan eksekusi 10 terpidana mati kasus narkoba.

Menurut Erasmus, Jaksa Agung tidak memberikan informasi tentang alasan yuridis yang jelas terkait penangguhan eksekusi 10 terpidana mati itu.

Namun di sisi lain, kejaksaan agung tetap melanjutkan eksekusi hukuman mati terhadap empat orang terpidana mati.

Erasmus menilai terdapat kesalahan proses hukum, namun kejaksaan agung enggan mengungkapkannya kepada publik.

"Kami menuntut Jaksa Agung menjelaskan secara detail alasan yuridis dan non-yuridis terkait penangguhan eksekusi 10 terpidana mati. Saya menduga ada hal yang coba untuk ditutupi kejaksaan terkait penangguhan tersebut," ujar Erasmus di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).

Erasmus mengatakan, jaksa agung menegaskan seluruh terpidana mati telah menjalani seluruh proses hukum yang menjadi hak mereka mulai dari proses banding hingga pengajuan grasi.

Namun yang mengherankan, lanjut Erasmus, pihak kejaksaan tetap melakukan eksekusi terhadap empat terpidana dan menangguhkan eksekusi 10 terpidana yang lain.

"Kami melihat seharusnya alasan tidak mengeksekusi juga terdapat pada empat terpidana yang dihukum mati pada Jumat kemarin," ungkap Erasmus.

Menjelang eksekusi, Jaksa Agung Muda Pidana Umum melaporkan adanya persoalan yuridis dan-non yuridis yang menyebabkan eksekusi terhadap 10 terpidana mati harus ditangguhkan.

Sementara empat terpidana mati tetap dieksekusi mengingat tingginya tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

Empat orang terpidana mati yang telah dieksekusi di Nusakambangan adalah Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus dan Humphrey Ejike.

Jumlah Anggaran Eksekusi Mati Dinilai Jadi Bukti Pemberantasan Narkoba Tak Serius

Aksi solidaritas yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menyalakan 1000 lilin saat aksi damai di Depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016). Aksi damai tersebut meminta agar pemerintah menghentikan pelaksanaan eksekusi mati terhadap ke empat belas terpidana mati dari berbagai negara.

JAKARTA,  Pemerintah dinilai tak serius memberantas peredaran narkoba. Anggapan itu tampak dari anggaran yang dialokasikan untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba yang tak sebanding dengan dana penyelesaian anggaran.  "Pemerintah tidak berniat menegakkan hukum. Pemberantasan peredaran narkoba hanya omong kosong belaka. Untuk eksekusi satu orang anggarannya mencapai hampir Rp 500 juta," ujar pengacara publik sekaligus direktur YLBHI, Julius Ibrani saat memberikan keterangan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).
Julius menjelaskan, berdasarkan hasil kajian, diketahui anggaran untuk eksekusi mati diberikan kepada dua institusi yakni, Kejaksaan Agung dan Polri.

Untuk mengeksekusi seorang terpidana mati, Kejaksaan Agung mendapat Rp 200 juta, sedangkan kepolisian mendapat Rp 247.112.000. Artinya dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 447.112.000 untuk eksekusi.
Sementara untuk penyelesaian perkara, pemerintah menganggarkan maksimal Rp 6 juta bagi kepolisian dan Rp 3 sampai Rp 6 juta untuk kejaksaan.
"Bayangkan jika satu perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan hanya diberikan Rp 6 juta tapi kenapa eksekusi mencapai Rp 500 juta. Anggaran untuk eksekusi lebih besar daripada untuk penegakan hukumnya," kata Julius.
Sementara itu Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia berpendapat apabila Pemerintah serius dalam aspek penegakan hukum maka penerapan eksekusi mati tidak akan menjadi pilihan.
Pemerintah, melalui aparat penegak hukum, seharusnya fokus dalam mencari sejauh mana keterlibatan terdakwa terpidana mati dalam sindikat pengedar narkoba.

Putri pun menilai ada sesuatu yang ingin ditutupi oleh Pemerintah, mengingat empat terpidana mati yang dieksekusi pada tahap III merupakan saksi kunci dan dianggap mengetahui alur jaringan sindikat pengedar narkoba di Indonesia.
"Kalau mau pembenahan jangan dieksekusi, karena hanya memutus mata rantai sindikat. Saya melihat ada tanda tanya besar, kenapa dieksekusi secara terburu-buru. Apa karena ada pelanggaran hukum oleh aparat?" Ungkap Putri.
Seperti diketahui, empat terpidana mati dieksekusi di Lapangan Tembak Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7/2016) dini hari. Mereka yang dieksekusi adalah Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus, dan Humphrey Ejike. Freddy adalah satu-satunya warga Indonesia, sementara tiga lainnya berasal dari Nigeria.

Sandiaga Uno Minta Doa Restu dari Warga Kampung Pulo

Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Sandiaga Uno saat menemui warga Kampung Pulo, Jakarta Timur pada Minggu (31/7/2016).


JAKARTA,  Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno kembali bersosialisasi dengan warga DKI Jakarta.

Kali ini dia menyambangi kawasan Kampung Pulo Jakarta Timur pada Minggu (31/7/2016) sekitar pukul 18.15 WIB.
Pria yang akrab disapa dengan nama Sandi ini datang untuk menemui warga yang tengah mengikuti konsultasi usaha yang digelar Indonesia Setara Foundation.
Dalam sambutannya, Sandi sempat meminta doa kepada warga setempat agar dirinya bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022.
"Mohon doakan saya, dua hari lalu saya diumumkan Partai Gerindra menjadi bakal calon gubernur DKI selanjutnya," ujar Sandi di lokasi.
Sandi pun mengingatkan warga agar jangan lupa mengajak keluarga mereka mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Febuari 2017.
Dia juga mengingatkan agar warga memilih gubernur DKI baru dalam pemilihan suara tersebut.
"Pastikan Ibu-Ibu hadir di TPS dan jangan lupa ajak keluarga lainnya untuk menentukan pemimpin baru. Semoga Sandiaga Uno yang jadi gubernur DKI pada periode 2017 hingga 2022," katanya.
Permohonan Sandi tersebut langsung diamini warga yang hadir dalam acara tersebut. Mereka pun berpesan kepada Sandi agar jika sudah menjadi gubernur tidak melupakan janji-janjinya saat kampanye.
"Amin Pak. Asal pas sudah jadi jangan lupa sama kita-kita," ucap Salamah, salah satu warga Kampung Pulo.
Dalam kesempatan itu Sandi juga sempat membagi-bagikan bingkisan sebako kepada warga Kampung Pulo.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto resmi menunjuk Sandiaga Uno sebagai cagub atau cawagub pilihan Gerindra. Nama Sandi mulai disodorkan ke partai-partai lain untuk penjajakan koalisi.

Sebelum Meledak, Mortir Pelontar Granat Dikira Emas

Samsuar (12) korban ledakan peluru GLM sedang menjalani perawatan yang ditangan tim medis di ruang IGD RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh, Sabtu (30/07/16)

MEULABOH,  Dua orang anak warga Desa Meutulang, Kecamatan Panton Reu, Aceh Barat, yang menjadi korban ledakan peluru pelontar granat (Grenade Launcher Mortir/GLM) hingga mengalami luka parah. Awalnya mereka sempat mengira benda yang ditemukan di sungai itu adalah emas. Mereka mengetok dengan menggunakan batu dan membantingnya karena penasaran ingin mengetahui isi dari benda yang mereka anggap bernilai.
“Pertama, saya yang temukan benda itu di dalam sungai saat mencari ikan, awalnya kami pikir benda itu emas karena warnanya agak kuning dan sudah berkarat, sehingga saya ketok dan melempar tidak terjadi apa-apa, kemudian saat lempar oleh Samsuar benda itu meledak dan mengenai tubuh kami” kata Fachrul (15) saat ditemui wartawan di ruang anak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Minggu (31/07/16).
Peluru GLM tersebut diduga sisa konflik Aceh beberapa waktu silam. Dua anak tersebut bersepakat akan membagi hasil sama jika benda tersebut laku terjual nantinya.
“Kami pikir isi didalamnya emas, sehingga kami bersepakat nanti hasilnya kami bagi dua, rencana kami nanti kami beli mobil satu seorang,” kata Fachrul (15) dengan polos.
Mencari ikan di sungai Krueng Gume setiap hari setelah pulang dari sekolah sudah menjadi kebiasaan Fahrul dan Samsuar sejak lama.
Namun nahas, Sabtu (30/07/16) siang kemarin mereka malah menemukan peluru GLM aktif yang dianggap sebagai benda mahal.
Akibat ledakan keras puluru GLM, Samsuar mengalami luka parah di bagian wajah dan Fachrul mengalami luka parah di paha kanannya.
Hingga kini Fachrul dan Samsuar masih harus menjalani perawatan di ruang anak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Saat ini kondisi keduanya mulai membaik dari hari sebelumnya.

Kapolri: Kerja Sama Banyak Pihak Redam Kerusuhan di Sumut

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

JAKARTA, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan situasi di Tanjungbalai dan Desa Lingga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kini sudah kondusif. Tito menyebut kerusuhan dapat diredam atas kerja sama berbagai pihak. "Saya ucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada jajaran TNI yang telah membantu dan jajaran pemerintah khususnya Gubernur Sumatera Utara, Bupati Kabupaten Karo, kemudian Wali Kota Tanjungbalai," kata Tito dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (31/7/2016).
Selain itu, Tito mengatakan tokoh masyarakat juga ikut berperan dalam meredam konflik di kedua tempat tersebut. Khususnya Forum Komunikasi Umat Beragama yang bergerak cepat.
Tito menuturkan penegakan hukum tetap berjalan untuk menindak oknum yang terlibat kerusuhan. Kemudian, dialog kepada masyarakat juga berjalan agar tidak ada sisa percikan pasca kerusuhan.
"Rekonstruksi, rehabilitasi untuk pembersihan tempat-tempat yang terbakar sedang berlanjut. Penebalan pasukan juga kami lanjutkan," ucap Tito.
Tito berharap masyarakat Sumatera Utara dapat menjaga kekompakan dan toleransi antarwarga. Menurutnya, Sumatera Utara sebagai barometer kerukunan umat beragama di Indonesia dapat dipertahankan.
"Kami harap agar dipertahankan kekompakan, stabilitas keamanan, agar situasi benar-benar menjadi pulih seperti sedia kala dan silahkan beraktivitas normal seperti sedia kala," ujar Tito.
Hari ini, Tito tiba di Ibu Kota setelah mengunjungi dua titik kerusuhan di Sumatera Utara, Desa Lingga, Kabupaten Karo dan di Tanjungbalai. Ia mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 12 siang.
Terhadap dua tempat tersebut, Tito menyebut kondisi sudah terkendali.
Seperti diketahui, kerusuhan melanda Tanjungbalai pada Jumat (29/7/2016) hingga Sabtu pagi. Sekelompok massa merusak sejumlah vihara, klenteng, dan bangunan yayasan sosial, bahkan delapan unit mobil juga dibakar.
Sementara di Karo, kerusuhan terjadi saat program relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Jumat (29/7/2016). Satu orang tewas dalam kericuhan tersebut.

Kuasa Hukum Terpidana Mati Ungkap Kejanggalan dan Dugaan Pelanggaran Jelang Eksekusi

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar konferensi pers mengecam pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap III di kantor YLBHI, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).

JAKARTA,  Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam pelaksanaan eksekusi terhadap empat terpidana mati yang dilaksanakan pada Jumat (29/7/2916). Pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani, mengungkapkan beberapa kejanggalan, kesalahan prosedur dan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi jelang eksekusi mati.
Menurutnya kejanggalan dan kesalaham prosedur tersebut terkonfirmasi dengan adanya keputusan penangguhan eksekusi 10 terpidana mati.
"Pemerintah sendiri mengakui adanya kejanggalan kasus-kasus tersebut," ujar Julius saat memberikan keterangan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).
Julis mengatakan, dari empat terpidana mati yang sudah dieksekusi, seluruhnya tidak menerima surat pemberitahuan eksekusi selambat-lambatnya 3 hari atau 72 jam sebelum pelaksanaan hukuman.

Hal tersebut dibenarkan oleh Afif Abdul Qoyim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat sebagai kuasa hukum Humphrey Jefferson Ejite dan Merri Utami. Afif mengatakan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi mati baru diterima oleh Humphrey dan kuasa hukumnya pada Selasa (26/7/2016) pukul 15.00 WIB.
"Artinya jarak waktu dari mulai surat pemberitahuan tersebut diberikan sampai saat eksekusi belum mencapai 3 hari atau kurang dari 72 jam," ujar Afif.
Selain persoalan jangka waktu pemberitahuan, Pemerintah juga dinilai melanggar Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang pemberian grasi dan putusan MK No. 170/PUU-XIII/2015.
Pasal 13 UU Grasi melarang eksekusi mati dilakukan bila terpidama mati mengajukan grasi. Sementara menurut penuturan Afif, pihaknya telah mengajukan permohonan grasi atas nama Humphrey pada Senin siang (25/7/2016) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Saya sendiri sudah mendaftarkan permohonan grasi ke PN Jakarta Pusat dan berkasnya sudah ditandatangani oleh panitera. Namun sampai saat eksekusi, kami belum menerima putusan soal grasi tersebut," kata Afif.
Fatal
Ditemui terpisah Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia mengatakan pemberian surat pemberitahuan eksekusi kurang dari 72 jam jelas merupakan kesalahan fatal.
Putri menyebut hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PNPS No.2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer Pasal 6 ayat (1) PNPS No.2 tahun 1964.
Aturan itu menyebutkan, tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati.
"Dalam hal ini jelas aparat penegak hukum tidak memenuhi hak hukum terpidana mati," ungkap Putri.
Selain itu Putri menyebut pihak Kejaksaan selaku eksekutor juga melakukan pelanggaran prosedur terkait tidak memadainya kepastian eksekusi yang diberikan kepada kuasa hukum para terpidana mati.

Menurut laporan yang diterima oleh Kontras, seluruh kuasa hukum baru menerima informasi terkait jumlah orang yang dieksekusi pada Jumat dini hari (29/7/2016) pukul 02.00 WIB. "Kuasa hukum tidak mendapat informasi yang memadai. Secara hukum itu menyalahi undang-undang," kata Putri.
Seperti diketahui, empat terpidana mati dieksekusi di Lapangan Tembak Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Mereka yang dieksekusi adalah Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus, dan Humphrey Ejike. Freddy adalah satu-satunya warga Indonesia, sementara tiga lainnya berasal dari Nigeria.

Menteri LHK Ungkap Bahaya Sampah Plastik Bagi Manusia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat memberikan secara simbolis bibit tanaman dalam kegiatan Aksi Hijau Nusantara, di lokasi car free day, Jalan Sudriman, Kota Bogor, Minggu (31/7/2016).

BOGOR,  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan penggunaan kantong plastik di Indonesia tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 9,5 miliar kantong per tahun. Siti mengungkapkan, persoalan sampah terutama sampah kantong plastik masih menjadi masalah dunia, termasuk di Indonesia.

"Yang paling berbahaya adalah sampah kantong plastik yang masuk ke laut. Kemudian dimakan oleh ikan dan dia menjadi butiran halus," kata Siti, di sela kegiatan Aksi Hijau Nusantara, di area car free day, Kota Bogor, Minggu (31/7/2016).

Siti menambahkan, adanya ikan yang mengonsumsi sampah plastik di Indonesia juga pernah diumumkan dalam jurnal ilmiah peneliti dari University of California dan Universitas Hassanudin 2015 silam.

Saat itu, lanjutnya, para peneliti mengambil sampel 76 ikan dari 11 spesies dari pasar di Makassar. Peneliti menemukan plastik di dalam usus ikan yang diteliti. Menurut Siti, jika dikonsumsi manusia, kandungan plastik dalam ikan itu dapat menyebabkan peradangan tubuh, kematian sel, dan kerusakan saluran pencernaan.

"Yang namanya plastik, kenapa dia berbahaya karena dia tidak bisa terurai ketika berada di alam dan diperkirakan baru bisa terurainya dalam waktu 400 tahun," ujar Siti.

Bambang DH Pasang Badan Ajak Kader PDI-P Tidak Ragu Lawan Ahok

 Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Bambang D.H melantik kader yang akan menjabat di badan-badan internal DPD PDI-P DKI, di Jalan Tebet Raya Minggu (31/7/2016).

JAKARTA,  Pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bambang D.H meminta kader PDI-P di Jakarta tidak ragu menyuarakan penolakan terhadap petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Bambang mengatakan itu mengacu kepada hasil reses anggota DPRD DKI yang menyimpulkan warga Jakarta tidak ingin dipimpin figur yang arogan.

"Saya sebagai pimpinan di PDI-P DKI, saya sudah laporkan ke Bu Ketum (Megawati). Bu Ketum, saya sudah dengar suara rakyat, mayoritas sudah tidak menghendaki incumbent ini," ujar Bambang, dalam acara pelantikan kader di Kantor DPD PDI-P DKI, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, Minggu (31/7/2016).

Suara rakyat yang dimaksud Bambang adalah hasil reses anggota DPRD DKI Jakarta. Dengan adanya hasil reses itu, Bambang merasa wajib untuk memperjuangkannya.

Namun, kata Bambang, dia tidak bisa berjuang sendirian. Bambang mengajak seluruh kader PDI-P di DKI untuk ikut memperjuangkan kehendak warga Ibu Kota yang tidak menginginkan Ahok kembali menjadi gubernur.

Untuk itu, Bambang mengajak kader untuk tidak takut dan ragu. Dia siap pasang badan terhadap segala risiko.

"Di DKI yang bertanggung jawab saya, jadi enggak usah takut-takut. Nanti kalau dipecat ya yang dipecat kan saya. Kalau kalian ragu-ragu, itulah sumber kekalahan. Saya harap enggak ada yang ragu. Kalau ragu semua pulang saja," ujar Bambang.

Suasana di DPD PDI-P hari ini memang kental pada penolakan terhadap Ahok.

Berdiri Berdampingan dengan Masjid dan Sekolah, Klub Malam Ini Ditutup

Dianggap meresahkan masyarakat, Barcelona Pool-Bar & Lounge disegel

MEDAN, - Keberadaan klub malam Barcelona Pool, Bar & Lounge di Jl Willem Iskandar-Pancing, Kabupaten Deli Serdang meresahkan warga setempat.

Bagaimana tidak sebab klub malam ini berdiri berdampingan dengan sebuah sekolah dan masjid. Masyarakat yang resah kemudian melaporkan masalah tersebut ke polisi.

Mendapat laporan masyarakat Polresta Medan, Pemkab Deli Serdang, Satpol PP dan TNI menggelar razia bersama yang berujung penutupan klub malam itu pada Minggu (31/7/2106) dini hari.

Penutupan klub malam ini ditandai dengan penyegelan pintu dan tidak memperpanjang izin operasionalnya.

Kapolresta Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto kepada Kompas.com membenarkan penutupan klub malam itu.
"Awalnya dari keresahan masyarakat karena lokasinya berdekatan dengan masjid dan sekolah. Setelah kita tindaklanjuti, kita menemukan izin operasionalnya ternyata sudah habis. Setelah berkoordinasi dengan Pemkab Deli Serdang, kita segel dan izin operasionalnya tidak diperpanjang lagi," kata Mardiaz.
Saat penyegelan dilakukan, lanjut Mardiaz, petugas juga melakukan tes urine kepada setiap pengunjung tapi tidak ditemukan pengunjung yang menggunakan narkoba.
"Tidak ada pengunjung yang memakai narkoba, kita hanya menyita minuman beralkohol dan dua orang yang tidak memiliki identitas," tambahnya.
Polresta Medan dan Pemkab Deli Serdang juga akan terus melakukan koordinasi dan memantau agar tempat hiburan tersebut tidak dibuka kembali.
"Kalau tetap buka, kita panggil pengelolanya. Kita akan lakukan patroli malam untuk memastikan tempat ini tidak buka kembali," tegas Mardiaz.

Kapolri: 9 Tersangka Pelaku Kerusuhan Tanjungbalai Ditangkap

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

JAKARTA,  Polisi mengamankan sembilan orang terkait kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7/2016) malam.

Kerusuhan tersebut mengakibatkan perusakan hingga pembakaran sejumlah rumah ibadah umat Buddha.
"Ada sembilan orang yang diamankan. Tujuh orang diduga melakukan penjarahan, dua orang terekam CCTV saat melakukan kekerasan pada saat peristiwa terjadi," kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (31/7/2016).
Tito mengatakan telah menambah pasukan Polri dan TNI untuk mencegah timbulnya kembali gesekan di Tanjungbalai dan digelar pertemuan antartokoh masyarakat.
"Tokoh-tokoh masyarakat buat kesepakatan untuk menjaga ketertiban di Tanjungbalai," tambah Tito.
Di tingkat provinsi, Tito memimpin pertemuan bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendinginkan suasana.
Tito berharap semua daerah di Sumatera Utara tidak terprovokasi dengan kabar yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.
"Karena ini yang paling utama adalah masalah media sosial," ujar Tito.
Hari ini, Tito tiba kembali di ibu kota setelah mengunjungi dua lokasi kerusuhan di Sumatera Utara yaitu di Desa Lingga, Kabupaten Karo dan di Tanjungbalai.
Di dua tempat tersebut, Tito menyebut kondisi sudah dapat dikendalikan.
Seperti telah diberikatan, kerusuhan melanda Tanjungbalai pada Jumat (29/7/2016) hingga Sabtu pagi.
Sekelompok massa merusak sejumlah vihara, klenteng, dan bangunan yayasan sosial, bahkan delapan unit mobil juga ikut dibakar.

YLBHI Temukan Dugaan Penyimpangan Anggaran Eksekusi Mati

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar konferensi pers mengecam pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap III di kantor YLBHI, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).

JAKARTA,  Pengacara publik sekaligus direktur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengungka dugaan penyelewengan dana anggaran pada pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap III. Berdasarkan investigasi yang dilakukan YLBHI dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Julius menyebut dana yang telah cair dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 7 miliar.
Dana tersebut merupakan anggaran untuk melakukan eksekusi 18 orang terpidana mati. Namun, kata Julius, anggaran tersebut telah habis terpakai meski hanya empat orang yang dieksekusi mati di tahap III.
"Rencana awal dimintakan terhadap 18 orang. Ini yang kami duga cair jumlahnya mencapai Rp 7 miliar dan anggaran itu sudah habis," ujar Julius saat memberikan keterangan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).
Julius menjelaskan,  anggaran untuk eksekusi mati diberikan kepada dua institusi yakni, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (Polri).
Untuk mengeksekusi seorang terpidana mati, Kejaksaan Agung mendapat Rp 200 juta, sedangkan kepolisian mendapat Rp 247.112.000.
Artinya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 447.112.000 untuk melakukan eksekusi terhadap 1 terpidana mati.

Menurut Julius, adanya dua anggaran yang diberikan untuk satu kegiatan jelas memiliki indikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran negara. Selain itu dia menduga anggaran eksekusi mati juga menjadi bancakan Kejaksaan dan Kepolisian.
Pasalnya, kata Julius, Kejaksaan Agung telah meminta anggaran eksekusi mati sebanyak 30 orang untuk tahun 2016-2016.
"Kami sulit untuk mengakses informasi ini. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ini bukan merupakan informasi publik, makamya kami lakukan investigasi. Hasilnya belakangan diketahui anggaran yang sudah cair mencapai Rp 7 miliar. Ini seperti uang kaget atau uang tambahan," kata Julius.
Seperti diketahui, empat terpidana mati dieksekusi di Lapangan Tembak Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7/2016) dini hari. Mereka yang dieksekusi adalah Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus, dan Humphrey Ejike. Freddy adalah satu-satunya warga Indonesia, sementara tiga lainnya berasal dari Nigeria.
Sebelumnya, meski tak pernah dirilis, namun kejaksaan membenarkan bakal mengeksekusi 14 terpidana. Namun saat waktu yang sudah ditetapkan, hanya empat yang benar-benar dieksekusi.

Presiden PKS Sohibul Iman usai menghadiri halal bi halal oleh DPW PKS Jawa Timur di Hotel Royal Orchid Garden, Batu, Malang, Minggu (31/7/2016)

MALANG, - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Kami untuk di DKI ini, kami dengan Gerindra sepakat akan mencalonkan pasangan calon kita. Saat ini yang sudah definitif adalah saudara Sandi (Sandiaga Uno)," katanya usai menghadiri halal bi halal DPW PKS Jawa Timur di Hotel Royal Orchids Garden, Minggu (31/7/2016).
Namun begitu, hingga kini pihaknya masih mencari pasangan untuk Sandiaga. Termasuk, kemungkinan Sandiaga menjadi Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur.
"Kami godok terkait dengan pasangannya. Dalam hal ini sebagaimana sudah disampaikan, saudara Sandi bisa jadi Cagub, bisa jadi Cawagub," jelasnya.
Dikatakan Iman, figur yang dicari untuk berpasangan dengan Sandiaga Uno merupakan figur yang bisa mengalahkan calon incumbent. Tidak peduli apakah itu kader PKS atau bukan.
"Intinya kami mencari pasangan yang punya potensi memenangkan Pilkada DKI. Kami dari internal juga punya calon. Tapi nanti kita godok yang paling potensial mengalahkan incumbent itulah. Jadi kami tidak akan ego partai," paparnya.
Ia juga mengapresiasi kesiapan Sandiaga yang berjuang untuk siap menang. Tidak peduli apakah menjadi Cagub atau Cawagub.
"Saudara Sandi sendiri ya saya apresiasi bagus. Ia berjaung untuk menang. Ia siap menjadi Cagub dan Cawagub," ungkapnya.
Terkait dengan koalisi, ia mengaku masih menjajaki partai-partai yang belum menyatakan dukungan kepada calon incumbent. Termasuk akan menjajaki PDIP untuk berkoalisi dengannya.
"Kami berharap kalau PDIP, Gerindra dan PKS bersatu, itu kan pemenang tiga besar di DKI itu sangat luar biasa untuk mendinamisasi Pilkada di DKI," ungkapnya.

Umat Muslim Perancis Tolak Makamkan Pelaku Penyerangan Gereja

Dalam foto yang diambil dari video yang dirilis ISIS, terlihat dua pelaku penyerangan sebuah gereja di Normandia, Perancis sedang menyatakan sumpah setia kepada Abu Bakr al-Baghdadi.

PARIS,  Umat Muslim Perancis yang tinggal di kota kelahiran Adel Kermiche (19), pelaku penyerangan gereja yang menewaskan seorang pastor, menolak untuk memakamkan jasad pemuda itu.

Adel bersama Abdel Malik Petitjean (19) menyander enam orang di gereja Saint-Etienne-du-Rouvray sebelum membunuh pastor Jacques Hamel pada Selasa (26/7/2016).

Para ulama di kota Saint-Etienne-du-Rouvray menolak memakamkan jasad Adel karena mereka tak ingin membuat Islam terus dihubungkan dengan para pelaku teror ini.

"Kami tak akan menodai Islam dengan (memakamkan) orang ini," kata ketua asosiasi budaya Muslim dan imam masjid setempat, Mohammed Karabila kepada harian Le Parisien.

Karabila menambahkan, masjid yang dipimpinnya tidak akan terlibat dalam kegiatan apapun terkait pemakaman pemuda tersebut.

Umat Muslim di kota kecil dekat Rouen di Normandia itu mendukung keputusan para ulama mereka.

"Apa yang dilakukan pemuda ini sangat salah, dia bukan lagi bagian dari komunitas kami," kata Khalid El Amrani (25), warga kota kecil itu.

Sementara itu, pemerintah kota Saint-Etienne-du-Rouvray belum memutuskan apakah jasad Adel akan dimakamkan di kota itu atau di tempat lain.

Mengenal Kompetisi Perahu Naga, Tradisi China di Kali Cisadane

Peserta kompetisi Perahu Naga dalam Festival Cisadane 2016, Tangerang, Minggu (31/7/2016)z

TANGERANG,  Suara tabuhan drum terdengar silih berganti. Seiring dengan itu, belasan orang mengayunkan dayung ke air dari atas perahu. Mereka berbaris ke belakang dengan dua orang berdampingan. Gerakan mendayungnya seragam.

Pada bagian belakang perahu, ada satu orang sibuk mengatur arah agar perahu tetap berjalan lurus. Mereka tengah berpacu untuk menjadi yang pertama mencapai garis finis dalam kompetisi perahu naga. Kompetisi ini digelar dalam rangkaian Festival Cisadane 2016.

Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Provinsi Banten, Agun DJ mengungkapkan, kompetisi perahu naga sudah ada di Tangerang sejak sekitar 200 tahun lalu. Perahu naga bukanlah tradisi asli dari Indonesia tetapi berasal dari China.

"Perahu Naga itu salah satu tradisi dari China. Kemunculannya saat itu untuk menghormati salah satu jenderal mereka," kata Agun saat berbincang dengan Kompas.com di Tangerang, Minggu (31/7/2016).

Saat itu, kata Agun, sang jenderal meninggal dunia dan dilarung oleh rakyatnya dengan perahu berbentuk naga. Tak hanya itu, mereka juga membawa makanan berupa bacang. Tradisi itu pun menular dan dibawa ke beberapa tempat termasuk ke Indonesia oleh warga China.

Tangerang merupakan salah satu lokasi di mana warga China melestarikan tradisi perahu naga. Tradisi itu dilakukan di Kali Cisadane di daerah Kali Pasir.

"Tapi pas masa penjajahan tradisi itu sempat vakum," kata Agun.

Perahu Naga kini menjadi salah satu cabang olahraga, bahkan diikutsertakan dalam beberapa kompetisi olahraga dunia seperti Olimpiade. Aturan pun diterapkan, mulai dari jumlah pedayung yakni kelas 10 orang dan 20 orang hingga ukuran dari perahu naga.

Agun mengungkapkan, ukuran perahu naga untuk 10 pedayung adalah 9 meter. Adapun untuk 20 pedayung yakni 12 meter.

"Kemudian ada penabuh drum di depan untuk mengatur ritme dan strategi mendayung serta pengatur arah perahu di belakang," kata Agun.

Kunci dari olahraga dayung adalah kekompakan. Menurut Agun, tim akan sulit menang bila tak kompak dalam mendayung.

"Nanti jalan di tempat saja," kata Agun.

Meninggal Dunia Usai Dipagut Ular, Pemuda Ini Bangun Saat Akan Dikremasi

Sandeep meninggal dunia setelah digigit ular berbisa dan tak dibawa ke rumah sakit.

NEW DELHI,  Seorang pemuda di India yang dinyatakan tewas setelah dipagut ular berbisa tiba-tiba terbangun sesaat sebelum dikremasi.

Sandeep, pemuda berusa 23 tahun itu, diserang dan digigit seekor ular berbisa saat sedang mencari kayu bakar di hutuan.

Saat kembali ke desanya di distrik Raisen, negara bagian Madhya Pradesh, Pradeep menceritakan soal gigitan ular itu.

Namun, keluarga Sandeep bukannya membawa pemuda itu ke rumah sakit melainkan ke seorang dukun di desa tetangga.

Dan ternyata, pengobatan yang diberikan sang dukun tak manjur dan Sandeep dinyatakan meninggal dunia.

Warga desa kemudian kebingungan karena menurut sebagian orang India, jika seseorang meninggal dunia karena digigit ular maka jasadnya harus dikubur bukan dikremasi.

Akhirnya, disepakati jasad Sandeep dibawa ke lahan pemakaman setempat di mana proses untuk melakukan kremasi disiapkan.

Kemudian jasad Sandeep diletakkan di atas tumpukan kayu yang lalu dibakar. Dan ketika api sudah hampir sampai ke tubuh Sandeep, pemuda itu terbangun dan berteriak.

Alhasil, orang-orang yang berada di sekitar prosesi kremasi terkejut karena mengetahui pemuda itu masih hidup.

Sayangnya, Sandeep kembali tak dibawa ke rumah sakit tetapi dibawa ke dukun yang sama. Di tempat dukun itu nyawanya benar-benar tak dapat diselamatkan dan Sandep akhirnya benar-benar meninggal dunia.

Setelah meninggal barulah jasad Sandeep dibawa ke rumah sakit setempat untuk menjalani otopsi.

Jubir Komunitas Pendukung Ahok: Belum Ada yang Minta Balikin KTP

Massa dari Teman Ahok mengumpulkan dukungan melalui petisi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3/2015). Kegiatan yang mengusung tema #GueAhok tersebut menggalang dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta yang sedang menghadapi pertentangan dengan DPRD Jakarta terkait dana APBD.

JAKARTA,- Juru Bicara Komunitas Pendukung Ahok (Kompak) Tsamara Amany menuturkan, hingga saat ini belum ada masyarakat yang mengatakan mau menarik KTP dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Isu tersebut mengemuka menyusul keputusan Ahok untuk maju ke Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 lewat jalur partai politik.
"Sampai sekarang kami belum menemukan. Dari ring terdekat kami juga tidak ada yang minta balikin KTP. Dari masyarakat sendiri belum ada yang menghubungi Teman Ahok minta balikin KTP," ujar Tsamara seusai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).
Ia menambahkan, masyarakat yang mendukung Ahok justru sadar bahwa jika parpol merupakan jalur terbaik untuk digunakan Ahok, maka mereka akan tetap memberikan dukungan.

Mereka juga mengatakan tak kamu Ahok tersandung aturan pencalonan perseorangan jika tetap maju lewat jalur independen.
Adapun terkait kemunculan tanda pagar (tagar) #BalikinKTPGue yang beredar di media sosial, kata dia, bukan merupakan akun asli.
Tsamara menajelaskan, ada akun bernama Warung Kuis yang membuat kuis dengan syarat pesertanya harus menggunakan tagar #BalikinKTPGue. Kebanyakan tweet yang muncul hanyalah bot atau akun palsu.

"Bukan orang yang nge-tweet dengan keinginan sendiri. Enggak natural. Kita bisa lihat dari statistik yang ada, itu bukan akun asli. Buzzer. Itu adalah bot yang dibayar untuk melakukan hal tersebut," tutur dia.
Namun, Tsamara mengaku pihanya belum menemukan siapa dalang di balik akun tersebut.
"Belum (menemukan). Kami enggak tahu siapa yang melakukan itu tapi pasti pihak-pihak yang enggak menyukai Pak Ahok," kata dia.

Ahok sebelumnya memutuskan maju melalui jalur partai politik dalam Pilkada DKI 2017. Tiga parpol sudah menyatakan mendukung Ahok, yakni Golkar, Nasdem, dan Hanura.
Ahok juga menunjuk politisi Partai Golkar Nusron Wahid menjadi ketua tim pemenangan. Ia menyampaikan keputusan ini pada acara halalbihalal bersama relawan "Teman Ahok" di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) petang.

Titus Tinggalkan Rekaman Suara Jelang Eksekusi Mati, Apa Isinya?

Istri jenazah terpidana mati Michael Titus Igweh, Fellicia, tiba di Rumah Duka Bandengan, Jakarta Utara, Jumat (29/7/2016) malam.

JAKARTA,  Sebelum terpidana mati Michael Titus Igweh dieksekusi pada Jumat (29/7/2016) dini hari, dia membuat sebuah rekaman suara.

Istri Titus, Felicia, mengatakan, suaminya membuat rekaman itu pada Sabtu (23/7/2016), sepekan menjelang hari eksekusi.
"Ini suamiku rekamnya pas hari Sabtu. Dia pesan sama saya, kalau sampai benar eksekusi, rekaman suaranya harus dipublikasi," ujar Felicia setelah mengirimkan rekaman suaminya kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat malam.
Dalam rekaman suara itu, Titus menyebut dirinya tidak bersalah. Dia menyatakan hanyalah korban dari politik hukum para pejabat di Indonesia.
"Saya ini tidak bersalah di negara ini. Saya tidak pernah berbuat atau melanggar hukum di negeri ini. Saya ini jelas-jelas korban politik di Indonesia ini," demikian penggalan rekaman suara Titus.
Dalam rekaman tersebut, Titus menyebut banyak polisi, hakim, dan jaksa yang jahat di Indonesia.
Mereka melindungi orang-orang yang beruang, dan berlaku sebaliknya pada orang yang tidak beruang.
"Banyak jaksa-jaksa jahat sekali. Kalau Anda tidak punya uang, dia akan hukum kamu maksimal. Dan kalau Anda ada uang, dia sayang-sayang kamu, hukuman kamu diringankan," kata Titus.
Titus mengatakan, dia dipaksa polisi untuk mengaku bahwa dia pernah datang ke rumah Hillary Chimizie untuk mengambil narkoba.
Hillary Chimizie adalah terdakwa yang mulanya divonis hukuman mati, tetapi berubah menjadi 12 tahun penjara setelah mengajukan peninjauan kembali (PK).
"Polisi bilang sama saya, saya harus ngaku kalau saya sama orang itu (terdakwa yang sudah dieksekusi mati) waktu mereka masih hidup dan pernah ke rumah Hillary ambil barang. Saya udah bantah itu di persidangan," ucap dia.
Dia juga mempertanyakan mengapa PK-nya ditolak dan dihukum mati? Sementara itu, hukuman Hillary diturunkan menjadi hukuman 12 tahun penjara.
"Saya ini sudah dibebaskan, ditangkap lagi, dan dihukum mati. Hillary udah PK, hukumannya turun 12 tahun. Lalu kenapa saya harus tetap dihukum mati?" tutur Titus.
Titus merupakan warga negara Nigeria yang divonis hukuman mati atas kasus kepemilikan narkotik jenis heroin seberat 5,8 kilogram tahun 2003.
Tim eksekutor telah mengeksekusi Titus di Pulau Nusakambangan pada Jumat dini hari. Selain Titus, tiga terpidana lainnya yang dieksekusi yakni Freddy Budiman (Indonesia), Seck Osmane (Nigeria), dan Humphrey Ejike (Nigeria).
Pelaksanaan eksekusi terpidana mati dilakukan di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sekitar pukul 00.45 WIB.
Jenazah Titus sudah tiba dan disemayamkan di Rumah Duka Bandengan sejak Jumat siang. Selanjutnya, jenazah akan diterbangkan ke Nigeria pada Minggu (31/7/2016) dan dimakamkan di sana.

Ahok Resmikan Taman Pandang Istana, Taman bagi Para Pendemo

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin saat meresmikan Taman Pandang Istana, di depan pintu Monas Barat Laut, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016). Taman pandang istana diperuntukkan bagi para pendemo untuk menyalurkan aspirasi mereka.

JAKARTA, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama meresmikan Taman Pandang Istana, Sabtu (30/7/2016) sore.

Pembangunan taman ini diperuntukkan bagi para pendemo yang kerap melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara.
"Orang kan kalau demo enggak puas kalau enggak teriak-teriak demo di depan istana. Akhirnya kami dan polisi berpikir, lebih baik bangun taman," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.
Selama ini, lanjut dia, pendemo kerap membuang sampah sembarangan dan menyebabkan kemacetan saat melakukan aksi unjuk rasa.
Kini, ia berharap dua hal itu dapat teratasi setelah pembangunan taman tersebut.
Taman itu terletak tepat di depan pintu barat laut Monas. Terlihat banyak dekorasi lampion berwarna warni.
Kemudian, ada dinding grafiti bergambar pahlawan Indonesia, seperti Buya Hamka, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Abdurrahman Wahid.
Di bagian lantai, ada kutipan-kutipan inspirasional dari para pahlawan Indonesia.
Adapun seniman perancang konsep taman tersebut adalah Yasser Rizky.
"Ini sangat luar biasa, bagi para pekerja kreatif, taman ini istilahnya mendekatkan seni ke publik. Orang juga bisa melihat inilah Jakarta yang manusiawi," kata Ahok.
Peresmian taman itu ditandai dengan pemasangan lampion di tali yang diikatkan di antara pohon di taman tersebut.

Pemuda Muhammadiyah: Pembakaran Rumah Ibadah Tak Bisa Ditolerir

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

JAKARTA,  Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyesalkan terjadinya kerusuhan bernuansa SARA di Sumatera Utara. Menurut dia, Sumatera Utara selama ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi dan menghormati keberagaman.

"Pembakaran rumah ibadah adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir dan merusak tatanan keberagaman Indonesia, khususnya Sumatera Utara," ujar Danhil melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (30/7/2016).
Menurut dia, sikap saling menghormati antarsesama pemeluk agama dan etnis harus terus dirawat.
"Sikap arogansi etnisitas tidak punya tempat di Indonesia, termasuk Sumatera Utara," kata dia.
 

Maka dari itu, kata dia, aparatur hukum harus bertindak tegas terhadap siapa saja yang berusaha merusak keberagaman dan toleransi tersebut. Ia mengatakan, anggota Pemuda Muhammadiyah yang berada di Sumatera Utara juga digerakkan untuk ikut menjaga dan berdialog secara intensif dengan berbagai kelompok. Hal itu guna mencegah terulangnya kejadian kekerasan dan kerusuhan seperti ini.
Ia juga meminta kepada berbagai tokoh lintas etnis dan agama untuk aktif menenangkan dan memberikan pemahaman kepada semua kelompok di sana.
"Bahwasanya kekuatan sejati masyarakat Sumut (Sumatera Utara) adalah penghormatan terhadap keberagaman dan toleransi," kata dia.
 

Sabtu dini hari sekelompok massa merusak sejumlah rumah ibadah umat Buddha di Tanjungbalai, yang dimulai dari perbedaan pendapat antarkelompok. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Sumut Kombes Rina Sari Ginting di Medan, Sabtu, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
Pihak kepolisian dan pemerintah daerah Sumut telah menyepakati pertemuan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan etnis, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjungbalai guna mengokohkan kembali kebersamaan warga.
Saat ini, situsasi di Tanjungbalai sudah kondusif. Sebanyak tujuh orang telah diamankan aparat kepolisian karena melakukan penjarahan saat kerusuhan berlangsung.
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian juga sudah bertolak ke Medan untuk memantau perkembangan situasi tersebut.

Nusron: Hukum Orangnya, Jangan Korbankan Tempat Ibadah

Politisi Partai Golkar Nusron Wahid dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)

JAKARTA,  Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nusron Wahid, mengatakan bahwa pengrusakan, apalagi pembakaran tempat ibadah tidak bisa dibenarkan karena perbuatan tersebut jauh dari nilai agama manapun.

"Apa pun alasannya dan dalihnya tidak dibenarkan, kalau ada orang yang salah, hukum dan hajar orangnya. Jangan tempat ibadahnya. Salah apa dia (tempat ibadah) kok dijadikan sasaran," kata Nusron melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (30/7/2016).
Ia mengatakan, bahkan dalam keadaan perang pun, menjadikan tempat agama sebagai sasaran merupakan tindak kejahatan.
"Apalagi jika terjadi di tempat beribadah agama tertentu dirusak dan dibakar oleh kelompok masyarakat agama lainnya," kata dia.
 

Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera) itu juga mengatakan, fenomena ini tidak boleh berulang apalagi merembet ke unsur SARA. Menurutnya, peristiwa ini bagian dari upaya memecah belah kesatuan bangsa. Maka dari itu, masyarakat harus waspada agar peristiwa ini tidak terjadi di tempat lain.
Ia mengatakan, aksi pembakaran rumah ibadah menandakan bahwa nilai-nilai Pancasila dan toleransi belum mendalam dan belum terimplementasi dengan baik. Ia juga meminta kepada aparat keamanan tidak pandang bulu dalam menghukum pelaku yang terbukti bersalah.
Selain itu, aparat diharapkan memberikan jaminan kepada warga bahwa suasana dapat kembali kondusif.
 

"Saya minta aparat keamanan dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan kehadiran negara untuk menjamin semua tempat ibadah aman dan semua pemeluknya bisa menjalankan ibadah secara aman juga," kata Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) itu. Sabtu dinihari sekelompok massa merusak sejumlah rumah ibadah umat Buddha di Tanjungbalai, yang dimulai dari perbedaan pendapat antarkelompok.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting di Medan, Sabtu, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
 

Pihak kepolisian dan pemerintah daerah Sumut telah menyepakati pertemuan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan etnis dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjungbalai guna mengokohkan kembali kebersamaan warga. Saat ini, situsasi di Tanjungbalai sudah kondusif.
Sebanyak tujuh orang telah diamankan aparat kepolisian karena melakukan penjarahan saat kerusuhan berlangsung. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah bertolak ke Medan untuk memantau perkembangan situasi tersebut.

Isu Banjir dan Kemacetan Sudah Tak Laku Dijual pada Pilkada DKI Jakarta

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)

 JAKARTA,  Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memandang isu banjir dan kemacetan sudah tidak laku lagi untuk dijual oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Pasalnya, lanjut dia, dua isu tersebut merupakan isu menahun yang sulit diselesaikan oleh gubernur manapun.

"Pada Pilkada DKI 2012, kuat sekali isu banjir dan macet. Tapi isu itu sudah tidak laku lagi, karena Jakarta akan tetap banjir dan macet, memang kedua itu masalah, tidak usah dijual. Nanti malah (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) akan melakukan pembohongan publik," kata wanita yang akrab disapa Wiwi itu dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).
Dia menjelaskan, pemilih Jakarta sudah pintar dan tidak mentah-mentah menelan janji antisipasi banjir maupun kemacetan. Bahkan, lanjut dia, karakter pemilih di Jakarta adalah "moody" alias kerap berubah.
Ada sekitar 25-30 persen warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
"Hal ini menunjukkan karakter warga ibu kota seperti keengganan menggunakan hak suara mereka. Angka swing voters tinggi sekali, karena mereka wait and see siapa calon yang betul-betul merepresentasikan warga Jakarta," kata Wiwi.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, petahana Fauzi Bowo berada di atas angin dengan tingginya elektabilitas di hampir semua lembaga survei. Selain itu, ia juga menguasai birokrasi serta memiliki jaringan masyarakat yang luas. Namun, lanjut dia, siapa sangka mantan Wali Kota Surakarta Joko Widodo bisa mengalahkan Fauzi.
Hal ini disebabkan karena karakter pemilih di Jakarta yang moody.
"Muncullah Jokowi yang elektabilitasnya hanya enam persen. Tapi elektabilitas beliau terus merangkak sampai akhirnya menang," kata Wiwi.

Respons Kerusuhan di Karo dan Tanjungbalai, Kapolri ke Medan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

MEDAN,  Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian akan ke Sumatera Utara untuk menyikapi kerusuhan yang terjadi hari ini. "Rencananya Kapolri akan tiba di Polda pukul 15.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting, Sabtu (30/7/2016) sebagaimana dikutip Tribunnews.com.
Ia mengatakan, Kapolri berkunjung ke Sumatera Utara untuk meninjau perkembangan dan penanganan kerusuhan di Kabupaten Karo dan Kota Tanjungbalai. Namun, belum ada kepastian Kapolri akan ke dua daerah tersebut atau tidak.
Kerusuhan di Kota Tanjungbalai pada Jumat (29/7/2016) hingga Sabtu pagi menyebabkan beberapa rumah ibadah milik umat Buddha rusak. Tujuh warga yang melakukan penjarahan telah diamankan dalam kerusuhan tersebut.

Sementara kerusuhan di Kabupaten Karo menyebabkan seorang warga tewas.

"Kalau PDI-P Usung Calon Fenomenal, Ahok Lewat"

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)

JAKARTA,  Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memprediksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak akan maju sendirian dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017. Siti menduga akan ada pasangan calon lain dari partai koalisi selain koalisi pengusung Ahok. Menurutnya, tak menutup kemungkinan Sandiaga Uno, yang telah resmi diusung Partai Gerindra, nantinya akan disandingkan dengan kader partai lain.
"Menunjukan bahwa Gerindra ini enggak bisa usung sendiri, harus berkoalisi. Pak Sandiaga dipersiapkan untuk cawagub kelihatannya, tidak tertutup kemungkinan bisa berkoalisi dengan PDI-P atau partai-partai lainnya," kata Siti di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).
PDI-P sebagai partai pemenang di DKI, menurut Siti memiliki semacam gengsi dalam memajukan kadernya. Ia menambahkan, jika Partai Gerindra ke depannya berkoalisi dengan PDI-P dan mampu memilih sosok kuat untuk disandingkan dengan Sandiaga, maka tak menutup kemungkinan pula Ahok akan terlampaui.
"Kita lihat dulu. Yang jelas, kalau yang diusung PDI-P sosok yang fenomenal, Ahok lewat," ujar Siti.
Beberapa contoh sosok yang dianggap fenomenal, kata Siti, misalnya Tri Rismaharini atau Djarot Saiful Hidayat. Selain memiliki reputasi baik di mata publik, keduanya juga merupakan kader tulen PDI-P.
Adapun mengenai Djarot, kata Siti, tak bisa diremehkan. Dalam penelitiannya selama 2009 hingga 2011, Djarot berhasil memimpin Kota Blitar selama dua periode tanpa cacat.
"Dia juga bagus di berita. Hanya saja orangnya diam," kata Siti.

Ahok sebelumnya memutuskan maju melalui jalur partai politik dalam Pilkada DKI 2017. Tiga parpol sudah menyatakan mendukung Ahok, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Hanura. Sedangkan Partai Gerindra, sudah memutuskan pilihan calon gubernurnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya memilih Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

Ketua DPD Minta Warga Tanjungbalai Jaga Persatuan dan Kerukunan

Ketua DPD RI Irman Gusman

JAKARTA,  Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengimbau kepada seluruh warga Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara untuk memperkuat persatuan dan kerukunan antar masyarakat pasca-kerusuhan bernuansa SARA pada Jumat (29/7/2016) malam.

Aparat kepolisian dan TNI juga diminta menjamin keamanan warga dan mencegah terjadinya konflik susulan.
"Saya menyerukan kepada seluruh warga Tanjungbalai memperkuat persatuan dan kerukunan serta mewaspadai provokasi dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana," kata Irman Gusman dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (30/7/2016).
Dikatakan Irman, Sumatera Utara selama ini merupakan wilayah dengan toleransi antar-umat beragama yang sangat baik. Ia pun prihatin atas peristiwa tersebut.
Irman mengingatkan konflik SARA merupakan masalah serius yang bisa mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, segenap komponen bangsa harus bahu membahu dan bergotong royong untuk bersama-sama bergerak cepat mematikan sumber-sumber konflik-konflik SARA yang ada.

"Kemarin Tanjungbalai, besok bisa saja terjadi di tempat lain. Kita bersyukur memiliki Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa kita. Mari kita pegang teguh, dan implementasikan  Pancasila itu dalam keseharian,  tidak hanya dalam ucapan tapi juga tindakan. Membumikan Pancasila, itulah obat mujarab mencegah konflik SARA," kata Senator asal Sumatera Barat ini.

Irman juga mengapresiasi tindakan cepat aparat Polri dan TNI, dalam mengendalikan situasi, sehingga kondisi Kota Tanjungbalai pada Sabtu pagi sudah terkendali.
"Kita minta Polri dan TNI menjamin keamanan dan ketertiban di Tanjungbalai. Waspadai provokasi-provokasi yang bisa mengganggu ketertiban ke depannya," ujar Irman.

Irman juga mengimbau kepada segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Tanjungbalai bersama-sama pemerintah setempat melakukan dialog dari  hati ke hati mencari solusi atas problem-problem sosial yang ada di kota tersebut.
"Saya meyakini mayoritas warga Tanjungbalai memiliki toleransi yang kuat dan gandrung akan persatuan. Saya serukan lakukan dialog, selesaikan masalah lewat musyawarah yang menjadi budaya kita," serunya.

Irman menambahkan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan provokasi yang memicu kerusuhan bernuansa SARA tersebut perlu diambil tindakan tegas berdasarkan aturan hukum yang ada.

PKB: Terkait Rusuh Tanjungbalai, Masyarakat Harus Junjung Toleransi

Daniel Johan

JAKARTA,  Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi toleransi terkait kerusuhan yang merusak beberapa rumah ibadah umat Buddha di kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (30/7/2016) dini hari.

"Kita sebagai masyarakat toleran harus menjunjung tinggi toleransi, harus ada komunikasi, kerja sama dan gotong royong sesama masyarakat," kata Penasehat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia itu ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Mantan Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia itu mengungkapkan rasa prihatin atas kejadian yang dikhawatirkan dapat berdampak pada kehidupan masyarakat dan aspek ekonomi di kawasan Tanjungbalai bila tidak segera ditangani.:

  

"Kami minta solusi segera untuk menyelesaikan dan menjembatani rembuk para warga," ujar dia.

Sabtu dinihari sekelompok massa merusak sejumlah rumah ibadah umat Buddha di Tanjungbalai, yang dimulai dari perbedaan pendapat antarkelompok.

 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting di Medan, Sabtu, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

Pihak kepolisian dan pemerintah daerah Sumut telah menyepakati pertemuan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan etnis dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjungbalai guna mengokohkan kembali kebersamaan warga.

 

Saat ini, situsasi di Tanjungbalai sudah kondusif. Sebanyak tujuh orang telah diamankan aparat kepolisian karena melakukan penjarahan saat kerusuhan berlangsung.

 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah bertolak ke Medan untuk memantau perkembangan situasi tersebut.

Maju Melalui Parpol, Ahok Dinilai Tidak Konsisten dan Lecehkan Relawan

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)

JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak konsisten karena berpindah jalur dari perseorangan ke partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu disampaikan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
"Dia ini tidak konsisten, ini kayak melecehkan (relawan)," kata wanita yang akrab disapa Wiwi itu dalam sebuah diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).
Pasalnya, lanjut dia, Ahok kerap gembar-gembor akan maju melalui jalur perseorangan. Ia juga sempat deklarasi secara tidak langsung untuk maju melalui jalur perseorangan dengan dukungan "Teman Ahok".
Hal itu diungkapkan Ahok setelah bertemu para relawannya di kediamannya, di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
"Kemudian dia juga sudah bilang pasangan sama ini, sampai mereka (Teman Ahok) bekerja begitu luar biasa. Lalu (Teman Ahok) ditinggal begitu saja karena bimbang," kata Wiwi.
Hal ini menunjukkan karakter Ahok yang bimbang, ragu-ragu, serta ingin memutuskan sesuatu dengan cepat.
"Untuk pemimpin, karakter ini memang kurang bagus. Kita jangan lupa ini masyarakat Indonesia, pemimpin akan diteladani dan dicontoh, bukan hanya bagaimana mengeksekusi program-program," kata Wiwi.

Ahok mengumumkan keputusannya maju lewat jalur parpol seusai halalbihalal bersama Teman Ahok di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) lalu.
Ia kini didukung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Jumlah suara tiga partai itu pun cukup untuk mengantarkan Ahok bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.