DPRD DKI: Bisa Saja Kami Gunakan Hak Interpelasi terhadap Gubernur

Para pengemudi angkutan umum berbagai jurusan Tanah Abang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/1/2018). Mereka tidak terima dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menutup ruas jalan demi pedagang kaki lima.

JAKARTA,  Sejumlah sopir angkot melakukan aksi di Balai Kota dan  Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/1/2018). Para sopir angkot yang melayani rute Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu mempersoalkan kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang yang dinilai telah merugikan mereka.
Di DPRD, lebih dari 10 orang pewakilan para sopir angkot diterima anggota DRPD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus. Kepada Bestari, mereka mengeluhkan penutupan jalan karena telah menggerus pendapatannya. .
"Kami selalu asyik-asyik saja sebelum ada ini (penutupan jalan). Pendapatan, alhamdulillah. Setelah ada kebijakan penutupan jalan dan ada kegiatan (PKL) setiap hari, aktivitas angkot tersendat dan kalau sudah jam 08.00 pagi kami enggak boleh lewat. Kalau lewat ditilang," ujar Edo, sopir angkot M10.

Edo juga menyampaikan sikap arogan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Para sopir, kata Edo, kerap mendapat tindakan kasar berbentuk makian hingga tendangan terhadap angkotnya oleh para petugas Dishub.
Bestari bertanya untuk memastikan apakah benar tindakan kasar itu dilakukan petugas Dishub DKI.

"Benar petugas Dishub? Waduh kurang ajar sekali petugasnya. Kasih sekali saya nyetirin angkotnya dong biar tahu saya," ujar Bestari.
Bestari mengatakan akan segera menindaklanjuti keluhan para sopir angkot itu dengan menggalang kekuatan politik bersama fraksi lainnya. Bestari menyampaikan bukan tidak mungkin anggota DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi hingga hak angket terkait kebijakan Pemprov DKI yang dianggap menyulitnya sejumlah pihak.
Menurut Bestari, cukup banyak aturan yang ditabrak oleh kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau ini mengemuka, suatu hari nanti kami (berpeluang) sepakat melakukan interpelasi kepadaGubernur. Kami juga akan minta klarifikasi dan akan menegur Saudara Gubernur yang menyelesaikan suatu masalah tapi menciptakan masalah baru," ujar Bestari.
Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang ditutup Pemprov DKI Jakarta sejak awal Januari. Penutupan dilakukan untuk mengakomodasi para PKL agar bisa berjualan di badan jalan.

Kunjungi 5 Negara Ini Selama Sepekan, Ini yang Dituju Jokowi...

Presiden Joko Widodo didampingi Ny Iriana Joko Widodo memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak ke Amerika Serikat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (14/2/2016). 

 

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo dijadwalkan melaksanakan kunjungan bilateral ke lima negara pada 24-29 Januari 2018 yang akan datang, yakni Srilanka, India, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan.

"Kelima negara ini adalah mitra, sahabat Indonesia sejak lama. Bahkan beberapa dari negara itu sudah bersama kita semenjak awal perjuangan, membentuk Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Nonblok," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantornya pada Senin (22/1/2018).
Di Srilanka, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan, Presiden Jokowi bakal memperkuat komitmen kerjasama perdagangan yang sebetulnya telah terjalin lama. ]
Bahkan Indonesia telah memiliki kerangka kerjasama perdagangan dengan nama preferencial trade agreement.
"Beberapa negara di antaranya sudah konfirmasi, positif, tapi masih ada beberapa negara yang mengatakan, apa tidak sebaiknya langsung free trade agreement saja. Jadi akan kami lakukan bertahap," ujar Retno.
  
Khusus soal India, Presiden tidak melakukan pertemuan bilateral dengan kepala negara. Di sana, Presiden Jokowi menghadiri acara peringatan 25 tahun kemitraan India di Asean.

Di Bangladesh, Presiden Jokowi akan membawa isu perdamaian. Diketahui, Bangladesh adalah negara tujuan pengungsi Rohingya.
Presiden Jokowi, lanjut Retno, juga akan menyerahkan bantuan bagi pengungsi Rohingya yang masih mengungsi di Bangladesh.
Pihak Kemenlu telah berkoordinasi dengan pemerintah Bangladesh soal apa yang dibutuhkan pengungsi sehingga apa yang diserahkan kepada mereka tepat sasaran.
"Bantuan ini sekali lagi tidak hanya dari pemerintah, tapi juga bantuan dari masyarakat, NGO kemanusiaan. Tapi kita semua jadi satu, Indonesia incooperated," lanjut Retno.

Ditagih Rp 18 Juta untuk Makan Malam, Turis Jepang Lapor Polisi

Restoran Osteria da Luca, Venesia.(Daily Mail)

 
VENESIA, Sekelompok mahasiswa Jepang melapor ke polisi usai santap malam di sebuah restoran di Venesia, Italia.
Mengapa? Para mahasiswa yang belajar di Universitas Bologna tak terima karena tagihan untuk makan malam mencapai Rp 18,5 juta.
Para mahasiswa ini mengatakan, mereka hanya memesan tiga porsi stik daging dan ikan goreng di restoran Osteria da Luca tak jauh dari Lapangan St Markus.
Selain itu, para mahasiswa ini hanya memesan air untuk menemani makan malam mereka pada Jumat pekan lalu. Dan saat akan membayar tagihan yang mereka terima adalah 1.145 euro!

Harian Venice Today mengabarkan, Marco Gasparinetti, ketua kelompok pembela hak sipil April 25, mengatakan bahwa para mahasiswa itu langsung mengajukan keluhan usai berkunjung ke restoran itu.
Kasus ini, yang disebut Gasparinetti sebagai satu lagi "pemerasan" terhadap wisatawan, amat mengejutkan sehingga membuat wali kota Venesia harus merespon.
"Jika peristiwa memalukan ini terbukti, kami akan menjatuhkan hukuman para pengelola. Kami selalu mengedepankan keadilan," kata Luigi Brugnaro, wali kota Venesia, lewat akun Twitter-nya.
Meski masalah ini sudah sampai ke telinga wali kota, pemilik restoran itu seolah tak risau dan menganggap enteng hal tersebut.

"Saya tak ingat pernah bermasalah dengan turis Jepang dalam beberapa hari terakhir ini," kata dia.
Harian Venice Today juga melaporkan, tiga dari empat mahasiswa Jepang itu sebelumnya makan malam di restoran Trattoria Casanova, di lokasi yang berdekatan.
Ketiga mahasiswa itu mengatakan, di Trattoria Casanova mereka harus membayar Rp 5,7 juta untuk tiga porsi pasta.
Restoran ini pada November lalu juga menjadi bahan perbincangan setelah sejumlah wisatawan Inggris harus membayar 463 poundsterling atau Rp 8,5 juta untuk makan malam.
Saat itu, Luke Tang, dosen di Universitas Birmingham, makan malam bersama kedua orangtuanya dan amat terkejut mendapatkan tagihan yang begitu mahal.

 Dia kemudian mengajukan keluhan kepada wali kota Venesia, tetapi tak mendapat tanggapan.
"Mereka hanya pelit. Mereka makan dan minum di restoran, lalu kemudian mereka bilang tak memahami bahasanya?" ujar wali kota Brugnaro dalam sebuah wawancara dengan televisi Italia.
Menurut situs TripAdvisor, restoran Osteria da Luca dan Trattoria Casanova sama-sama mendapat penilaian yang amat buruk.

Istri dan 6 Anaknya Tewas Kecelakaan, Pria Ini Dapat Rumah dari Raja Saudi

Sami bin Mohammad Al-Nami terduduk di dekat jenazah istri dan enam anaknya yang meninggal akibat kecelakaan.(Al Arabiya)

 

RIYADH, Seorang pria di Arab Saudi harus kehilangan istri dan enam anaknya dalam kecelakaan tragis di jalan di kota Sabya.
Sami bin Mohammad Al Naimi tidak menyangka harus kehilangan tujuh anggota keluarganya sekaligus akibat kecelakaan.
Mereka sekeluarga baru dalam perjalanan pulang kembali ke rumah saat sebuah truk besar menabrak mobil mereka dari arah berlawanan.
"Saya kehilangan tujuh keluarga saya sekaligus," kata Sami kepada harian Okaz, sembari menahan tangis.

"Yahya baru kelas 12, Mamdooh kelas sembilan, Hajer kelas enam, Rym kelas lima, Osama baru akan mulai masuk sekolah, Sarra masih di taman kanak-kanak dan istri saya, semuanya meninggal."
"Saya tinggal memiliki seorang anak dan saya tidak mengerti lagi apa yang akan saya lakukan," tambahnya.

Para korban telah dimakamkan para Rabu (17/1/2018) di Abu al-Salaa. Pemakaman mereka dihadiri penduduk kota, pejabat dan juga dari kepolisian.
Kabar duka tersebut juga sampai pada Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz, yang kemudian memerintahkan agar Sami mendapatkan sebuah rumah dan juga mobil. Demikian dilaporkan kantor berita Saudi, SPA.
Istri dan enam anak Sami tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalanan Sabya, barat daya Arab Saud pada Selasa (16/1/2018) pekan lalu. Mobil yang mereka tumpangi bertabrakan dengan truk pengangkut material.

Kondisi mobil yang ditumpangi keluarga Sami bin Muhammad Al Nami setelah kecelakaan.(Sabq via Gulf News)

Penyelidikan awal menunjukkan kecelakaan terjadi akibat kondisi jalanan yang buruk ditambah lalu lintas yang ramai.

Beberapa jam setelah kecelakaan tragis itu terjadi, kementerian transportasi langsung memerintahkan perusahaan yang tengah menangani jalan Sabya memperbaiki kerusakan jalan.
Sedangkan kepala dinas jalan di Jazan langsung dipecat oleh menteri Transportasi Nabeel Al Amudi, yang juga menginstruksikan dilakukan penyelidikan menyeluruh mencakup pejabat dan kontraktor terkait.

Cegah Transaksi Bitcoin, BI Bali Menyisir Sejumlah Daerah Wisata

Ilustrasi Bitcon. (AP via The Guardian)

DENPASAR, Kepala Perwakilan Bank Indonesia ( BI) Provinsi Bali, Causa Iman Karana mengatakan, BI terus melakukan penyisiran di sejumlah daerah wisata di Bali untuk mencegah penggunaan bitcoin dalam bertransaksi.
Apalagi, di Bali sempat ditemukan sejenis ATM tempat melakukan transaksi penukaran bitcoin.
"Sejak dua minggu lalu kami sudah menyisir wilayah Ubud, Kuta, dan Seminyak. Soalnya di medsos, diinformasikan adanya semacam ATM bitcoin," kata Causa, saat dihubungi Minggu (21/1/2018).
Setelah dilakukan penyisiran, ditemukan ada 44 tempat usaha atau merchant yang melayani transaksi bitcoin. Umumnya tempat usaha itu adalah kafe.

BI kemudian memberikan penjelasan bahwa transaksi menggunakan bitcoin tidak sah, karena bukan merupakan alat pembayaran yang digunakan di Indonesia.
Pasalnya, uang virtual ini tidak jelas dikeluarkan oleh negara mana, dan siapa yang bertanggung jawab atas peredarannya.
"Setelah diberi penjelasan mereka kemudian menghentikan transaksi menggunakan bitcoin," ujar Causa.
Causa menjelaskan, untuk mendapatkan bitcoin dilakukan dengan transaksi jual beli. Perbandingannya, 0,001 bitcoin setara dengan Rp 233 ribu.

Dalam sejumlah transaksi ditemukan untuk pembelian barang dengan harga Rp 50 ribu pengguna bitcoin harus mengeluarkan uang sebesar Rp 133 ribu. Selain itu, konfirmasi keberhasilan transaksi harus menunggu waktu lebih dari 1 jam 30 menit.
"Dari faktor itu saja membuat pemilik merchant menghentikan penggunaan bitcoin, apalagi BI sudah mengeluarkan pengumuman itu bukan alat pembayaran yang sah," ujar Causa.
Namun, adanya permintaan bitcoin disebabkan oleh dua hal, yaitu bitcoin sebagai alat pembayaran dan alat investasi. Pengguna mengambil untung dari fluktuasi nilai tukar.
BI, menurut dia, memiliki kewenangan mengambil tindakan dalam hal bitcoin jika dipakai sebagai alat pembayaran. Sedangkan, sebagai sarana investasi merupakan kewenangan Otoritas Jasa keuaungan (OJK).
"Sebagai alat transaksi jelas itu tidak sah, mengenai urusan investasi itu kewenangan OJK," ucap Causa.

OSO: Mahar Politik Harus Masuk ke Partai, Tak Boleh ke Kantong Sendiri

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Hotel Manhattan, Minggu (21/1/2018). 

 

JAKARTA,  Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menilai tak masalah apabila partai menerima mahar politik dari calon kepala daerah yang akan diusung.

Hal terpenting, menurut OSO, uang mahar tersebut harus masuk ke kas partai.
"Mahar politik itu kalau ada mekanisme partai sah saja, tapi harus masuk ke partai enggak boleh masuk kantong sendiri. Haram itu," kata OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Minggu (21/1/2018).
Hal ini disampaikan OSO menanggapi tudingan kubu Daryatmo bahwa ia menerima mahar dari calon kepala daerah yang akan diusung Partai Hanura.
Kubu Daryatmo bahkan menuding OSO menggelapkan dana Partai Hanura sebesar Rp 200 miliar ke OSO Sekuritas. Kubu Daryatmo mengklaim memiliki bukti transfer dan akan melapor ke polisi.

OSO tidak secara tegas membenarkan atau membantah tudingan tersebut.
"Kalau ke partai, berapa pun sumbangan ikhlas tulus ada dalam UUD, yang tidak mengikat boleh menyumbang. Anda pun mau menyumbang partai saya terima tapi harus masuk ke partai. Enggak boleh keluar," kata dia.

OSO justru balik menuding kubu Daryatmo lah yang selama ini menggelapkan uang partai. Untuk itu, ia akan meminta auditor untuk melakukan audit keuangan DPP Partai Hanura periode 2010-2015 dan 2015 sampai 2018 ini.
"Saya punya bukti, mereka enggak ada bukti. Saya punya bukti bahwa mereka menerima uang, sewaktu-waktu akan terbuka tapi dari audit. Kalau dari kita kan enggak benar," kata OSO.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika mengakui ada pemindahan dana partai ke OSO Sekuritas, yang merupakan lembaga jasa keuangan milik OSO. Namun Pasek menekankan bahwa uang itu bukan digelapkan, melainkan diinvestasikan.
"Kalau dia menuduh penggelapan dan penilepan ternyata uangnya bertambah, fitnah kan.Laporan palsu kan. Ya ketika itu terjadi laporan palsu ada konsekuensi pidana dong. Siap siap saja," kata Pasek.

Dedi Mulyadi Robohkan Rumah Reyot yang Diisi 9 Orang di Cianjur

Calon Wakil Gubernur Jawa Barat asal Partai Golkar dan Demokrat Dedi Mulyadi, menyambangi langsung rumah pasutri yang memiliki 14 anak di Cianjur, Minggu (21/1/2018).

 

CIANJUR,  Calon wakil gubernur Jawa Barat asal Partai Golkar dan Demokrat, Dedi Mulyadi, merobohkan sebuah rumah reyot milik pasangan suami istri Otim (50) dan Dude (40) di Kampung Pasir Cikur, Desa Neggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Minggu (21/1/2018) sore.
Rumah gubuk berukuran sekitar 3 meter x 2 meter itu diisi pasangan suami istri yang memiliki tujuh anak. Dedi seusai menemui pemiliknya langsung meminta bantuan tetangga sekitar untuk segera meratakan rumah tersebut.
"Saya sudah menghadiri acara di Sukabumi, tadi langsung mampir ke sini. Saya mendapat laporan dari seorang netizen di media sosial saya bahwa ada rumah hampir roboh. Tadi ngobrol sebentar dengan yang punya, langsung saya robohkan saja," kata Dedi kepada wartawan, petang tadi.
Seusai mengobrol dengan pemiliknya, tambah Dedi, diketahui kondisi rumah semipermanen tersebut sangat memprihatinkan. Dindingnya beranyaman bambu dengan alas tanah. Rumah tersebut sedikit miring dan ditopang satu batang bambu di tengahnya.

Pasangan itu pun mengaku awalnya memiliki 14 anak. Tujuh anak meninggal karena sakit-sakitan akibat kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.
“Ayo Bapak-bapak, kita bantu Pak Otim. Kita robohkan dulu rumahnya ini. Saya bersama rekan-rekan akan langsung menggantinya dengan rumah baru,” ujar Dedi.

Dedi menambahkan, masalah keluarga miskin sudah jadi problem klasik di Jawa Barat. Oleh karena itu, kata Dedi, program keluarga berencana dan pembangunan rumah tidak layak huni harus terus diefektifkan.
“Ini masalah sosial yang harus segera diselesaikan karena sudah menjadi masalah klasik di Jawa Barat. Kondisi keluarga kurang mampu, belum lagi anak banyak. Program keluarga berencana dan program pembangunan rutilahu (rumah tidak layak huni) kita efektifkan lagi,” tambahnya.
Sementara itu, istri Otim, Dude, mengaku tak mengikuti program keluarga berencana karena sering sakit-sakitan. Dude pun mengaku kerepotan mengatur risiko dapur sehari-hari karena suaminya hanya berprofesi sebagai kuli cangkul berpenghasilan Rp 15.000 sampai Rp 30.000 per hari.
“Pendapatan suami masih kurang, Pak. Ini juga lahan rumah punya saudara, repot kalau tidur bertumpuk karena sempit,” ujarnya.

Pasangan suami istri itu pun berterima kasih karena rumah reyot yang dirobohkan ternyata dibangun kembali menjadi rumah layak huni. Ia tak menyangka bisa mendapatkan bantuan dari salah satu kandidat bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jabar.
"Terima kasih, Pak, dan semuanya saya merasa terbantu sekali dengan langkah Bapak yang begitu dadakan seperti ini," ucap Dude.

Becak di Jakarta, di Mana Bakal Beroperasi?

Penarik becak di stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara, Selasa (16/1/2018). Perhatian terhadap penarik becak kembali diberikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Ia berharap becak tetap beroperasi di rute khusus di Jakarta

MASS rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) akan segera beroperasi tahun depan. Bus transkajarta juga semakin nyaman, meski perlahan. Ok-Otrip alias satu tarif untuk berbagai angkutan juga sudah mulai dijalankan.
Namun, ada satu kabar yang mengejutkan: becak akan kembali dihidupkan. Apa yang sesungguhnya terjadi?
Berbekal pertanyaan ini, saya hendak mengetahui apa yang berada di balik semua ini. Saya memang terkejut ketika saya menemukan kampung becak di sejumlah tempat di Jakarta. Setidaknya, ada sejumlah titik yang menjadi tempat kampung becak di Jakarta.
Saya berkeliling Jakarta. Ada becak di Jakarta Utara, Semper, Cilincing, dan Pademangan. Di Jakarta Pusat, Kemayoran. Kemudian terakhir di Jakarta Selatan, di Pondok Labu, dekat kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran.
Itulah tempat-tempat yang saat ini masih ada becak, dan semuanya di Ibu Kota. Ya, di Ibu Kota!
Pertanyaannya, telah berapa lama mereka berada di sana? Tak banyak, bahkan warga asli dan yang telah lama tinggal di Jakarta, bisa menjawab ini.
Jawabannya adalah puluhan tahun. Sebagian di antaranya bahkan turun-temurun. Padahal sejak Gubernur Soeprapto, persis di tahun 1985, becak resmi dilarang. Tiga puluh tiga tahun sudah.
Pertanyaannya, kenapa mereka bisa beroperasi selama ini? Saya mendapatkan jawabannya: nekat!
Salah satu penarik becak yang saya wawancara dalam program "Aiman", yang tayang pada Senin (22/1/2018) malam ini mengaku telah 15 kali terjaring razia Satpol PP.
Lalu pertanyaan saya, apakah becaknya dikembalikan setelah terjaring razia dan disita? Tidak!
Artinya, 15 kali itu pula ia harus membeli becak, yang sebagian besar berasal dari Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Harganya? Satu juta rupiah untuk satu becak.
Wow, bukan harga yang murah untuk membeli belasan kali. Tetapi kenapa mereka mampu, lagi-lagi jawabannya: nekat!
Sudah nyaman bekerja menjadi penarik becak, meski risiko belasan kali terjaring razia. Jangan-jangan memang pendapatannya yang lumayan?

Di tempat yang berlainan jawabannya nyaris sama, Rp 50.000 - Rp 60.000 per hari. Sebenarnya jumlah yang sangat minim, kalau tidak mau dikatakan kurang, untuk ukuran hidup di Jakarta dengan istri dan dua anak, misalnya.
Ssstt.. bahkan si bapak penarik becak yang sudah 15 kena razia ini memiliki lima anak, yang paling kecil masih bayi. Usia bapak ini sudah 55 tahun dan menikah tiga kali. Setelah istri pertama meninggal, ia menikah lagi, kemudian istri kedua pun wafat dan ia kembali menikah.

Di mana becak bakal dilegalkan?

Pertanyaan selanjutnya, di mana lokasi becak akan segera dilegalkan di Jakarta sesuai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?
Saya menanyakan hal teknis ini ke Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Jawabannya: masih dibahas. Namun, ada beberapa alternatif.
Yang pertama, di tempat yang sebelumnya sudah ada becak. Namun, ini tidak serta-merta berlaku karena RT, RW, hingga lurah akan kembali ditanya kesediaannya soal ini. Musyawarah akan dilakukan perangkat lingkungan ini dengan Pemprov DKI.
Artinya, kemungkinan besar di tiga wilayah Jakarta yang saya sebutkan diatas, bisa jadi, becak akan kembali marak. Tentu jumlahnya sangat mungkin bertambah, tinggal bagaimana pengaturannya nanti.
Saya pribadi sulit membayangkan, jika becak dilegalkan maka akan "ditahan" dengan jumlah yang sama, tidak boleh ada penambahan jumlah becak, rasanya sulit. Yang sudah ada saja, bertahan puluhan tahun, tentu keluarga, anak, dan kerabatnya di daerah, sangat mungkin untuk datang ke Jakarta dan menarik becak.
Alternatif kedua, hanya berada di tempat wisata. Ini pun saya sulit membayangkan, bagaimana pembatasan wilayah operasi mereka.
Jika becak hanya boleh di tempat wisata dan tidak boleh keluar dari lokasi itu, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta semestinya menggaji mereka sesuai dengan upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3,6 juta per orang.
Intinya apa pun alternatifnya, saya merasakan bagaimana menaiki becak di Jakarta di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, menuju ke arah jalan Gunung Sahari, hampir sepanjang jalan, telinga saya seringkali saya tutup karena klakson banyak mobil bersahutan di belakang saya gara-gara laju mereka tersendat akibat becak yang dikayuh sang bapak 55 tahun ini.

"Experience Based Marketing", Cara Anies-Sandi Pasarkan Rumah DP 0 Persen

Pada Sabtu (20/1/2018) warga berbondong-bondong mengunjungi show unit rumah DP 0 rupiah Klapa Village yang pada tahap pertama dibangun di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan rumah DP 0 persen yang tahap awalnya dilakukan di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).
Dalam tahap awal tersebut, akan dibangun 703 hunian yang terdiri dari 513 tipe 36 dan 190 tipe 21. Proyek tersebut dibangun di atas lahan 1,4 hektar.
Ada sejumlah syarat untuk memiliki hunian murah besutan Anies dan Sandiaga Uno tersebut.
Rumah DP 0 persen hanya untuk warga ber-KTP DKI, berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dengan penghasilan minimal upah minimal provinsi (UMP), sudah menikah, dan belum pernah memiliki rumah sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lurah setempat.

Anies telah mengumumkan harga unit-unit hunian tersebut. Harga per unit untuk tipe 36 adalah Rp 320 juta, sedangkan tipe 21 harganya Rp 185 juta.
Belum ada rincian detail mengenai besaran dan aturan cicilan program rumah DP Rp 0 tersebut. Kata Anies, pihaknya masih menunggu terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada April untuk merumuskan hal-hal tersebut.
Anies-Sandi punya cara sendiri untuk memasarkan hunian DP Rp 0 itu. Pemasaran dilakukan tanpa menggunakan brosur. Cara ini disebut Sandi sebagai experience based marketing.
 
Membangun "show unit"

Sandi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan show unit atau rumah contoh program DP Rp 0 di lokasi pembangunan di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Tujuannya adalah agar warga bisa melihat terlebih dahulu bentuk rumah tersebut sebelum memutuskan membeli.
"Sekarang ada show unit (rumah DP 0), masyarakat bisa melihat dulu (bentuknya), bisa pilih-pilih, bisa mulai ngitung-ngitung," ujar Sandiaga di Gedung Dinas Perhubungan DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018).

Sandiaga menyampaikan, show unit itu merupakan cara Pemprov DKI memasarkan rumah vertikal dengan DP Rp 0. Warga diharapkan bisa merasakan langsung bentuk dan kondisi rumah tersebut.

Kompas.com menyambangi show unit tersebut pada Sabtu (20/1/2018). Show unit tersebut terletak di dalam bangunan semi permanen yang digunakan sebagai kantor pemasaran.
Kantor pemasaran dibuka setiap hari. Pada Senin hingga Jumat, kantor pemasaran buka pukul 09.00 hingga pukul 16.00, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu kantor pemasaran hanya buka hingga pukul 12.00.
Show unit yang tersedia di kantor pemasaran tersebut merupakan gambaran unit hunian tipe 36. Ruangan tersebut terdiri dari dua kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga.
Setiap ruangan dalam show unit tersebut dilengkapi dengan berbagai perabotan cantik yang membuat unit hunian tersebut terkesan mewah layaknya apartemen.
Sabtu lalu, sejumlah warga berbondong-bondong menyambangi kantor pemasaran Klapa Village dan menanyakan berbagai informasi terkait program tersebut.

Ada sejumlah warga yang telah membawa fotokopi kartu tanda penduduk hingga kartu keluarga dengan harapan dapat langsung mendaftar pada program tersebut. Petugas informasi pun menjelaskan bahwa pendaftaran rumah DP Rp 0 belum dimulai.
Program rumah DP Rp 0 merupakan salah satu janji Anies-Sandi pada masa kampanye. Anies dan Sandi mengaku bahagia karena salah satu program yang menjadi sorotan warga ini telah mulai direalisasikan.

Peternak Ayam Tewas Dikeroyok karena Rebutan Wanita Pemandu Lagu

Para pelayat berdatangan ke rumah duka, korban pengeroyokan, Anang Tri Hidayat (24), warga Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Minggu (21/1/2018). 

 

GROBOGAN, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Grobogan, Jawa Tengah, berhasil meringkus empat pelaku pengeroyokan yang menewaskan Anang Tri Hidayat (24), warga Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan.

Keempat pelaku yang diketahui masih satu kampung halaman di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, tersebut diamankan polisi beberapa jam setelah insiden, Minggu (21/1/2018) sekitar pukul 04.30.
"Benar kami sudah mengamankan para pelaku. Ini hasil pengembangan keterangan saksi-saksi. Empat orang ditangkap dalam kurun 2,5 jam setelah kejadian. Para pelakunya warga sipil. Kejadian sekitar pukul 02.00. Mereka langsung kami bekuk di rumahnya masing-masing," kata Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Maryoto kepada Kompas.com.
Maryoto menyampaikan, korban tewas seketika di lokasi kejadian dengan luka parah pada beberapa bagian tubuh, termasuk kepala. Apakah luka fatal itu diakibatkan karena hantaman benda tajam atau benda tumpul, pihaknya masih menunggu hasil otopsi.
"Tunggu, ya, ini masih penyidikan. Jasad korban diotopsi di RSUD Purwodadi," kata Maryoto.

Maryoto mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, keempat pelaku dan korban semula terlibat perselisihan karena berebut perempuan pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di wilayah Purwodadi. Permasalahan yang memanas tersebut, sambung dia, kemudian berlanjut di luar tempat karaoke.
"Para pelaku yang mengendarai mobil kemudian mengejar kedua korban yang mengendarai sepeda motor. Sampai di lokasi kejadian, korban dipepet dan kemudian berlanjut penganiayaan. Korban tewas, sementara temannya berhasil kabur. Motifnya berebut pemandu lagu," kata Maryoto.

Anang Tri Hidayat, warga Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tewas dengan kondisi mengenaskan setelah dianiaya beberapa orang di Jalan MT Haryono, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Minggu (21/1/2018) dini hari

Tergugah Berita "Kompas", Tahir Foundation Sumbang Rp 3 Miliar untuk Suku Asmat

Tahir Foundation mengirimkan bantuan Rp 3 miliar untuk Suku Asmat. Bantuan ini diberikan lewat Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas. Bantuan diserahkan langsung oleh pimpinan Tahir Foundation dan Mayapada Grup Dato Sri Tahir ke Kantor Redaksi Kompas di Jakarta, Senin (22/1/2018). Tahir diterima oleh Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo dan Ketua Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Rusdi Amral.  

 

JAKARTA,  - Tahir Foundation memberikan bantuan Rp 3 miliar untuk Suku Asmat. Bantuan ini diberikan lewat Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas.
Bantuan diserahkan langsung oleh pimpinan Tahir Foundation dan Mayapada Grup Dato’ Sri Tahir ke Kantor Redaksi Kompas di Jakarta, Senin (22/1/2018).
Tahir diterima oleh Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo dan Ketua Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Rusdi Amral.
Tahir mengaku menyumbangkan uangnya karena tergugah oleh berita Harian Kompas selama beberapa hari terakhir, terkait gizi buruk dan banyaknya balita meninggal di Kabupaten Asmat.
"Kompas bagus lempar bola semua kaget-kaget. Ini adalah tanggung jawab kita di Jakarta yang bergelimang uang," kata Tahir.

Tahir mengaku mempercayakan sepenuhnya dana Rp 3 Miliar kepada Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas.
Ia meyakini dana tersebut bisa tersalurkan dengan baik karena Kompas sudah mempunyai tim yang terjun langsung ke lapangan.
"Harapan kami perusahaan lain bisa ikut (menyumbang), dibutuhkan dana besar dan kontinuitas," kata Tahir.
Sementara itu, Ketua Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Rusdi Amral bersyukur semakin banyak pihak yang menyumbang bantuan untuk suku Asmat.

Ia memastikan dana Rp 3 Miliar yang diberikan Tahir Foundation akan langsung disalurkan untuk tanggap darurat.
"Kita tahu bencana kesehatan ini menimpa anak balita di bawah lima tahun. Sekarang sudah 69 orang meninggal dunia mereka membutuhkan bantuan segera berupa susu segar, makan bergizi, obat-obatan vitamin," kata Rusdi.
Tak hanya untuk bantuan jangka pendek, uang dari para donatur juga akan digunakan untuk jangka menengah dan panjang.
Caranya adalah dengan memperbaiki pola hidup masyarakat Asmat sehingga terhindar dari penyakit.
Untuk hal ini, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
"Kita ingin memperbaiki pola hidup masyarakat, mulai dari penggunaan air bersih hingga penyediaan balai pengobatan yang ada di kabupaten Asmat," kata dia.

Sandi Sebut Warga Berpendapatan di Bawah UMP Kemungkinan Sulit Ikut DP 0 Persen

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/1/2018).

JAKARTA,  Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, warga yang memiliki pendapatan di bawah upah minimum provinsi (UMP) kemungkinan tidak bisa membeli rumah dengan skema uang muka (DP) Rp 0.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, akan memikirkan cara lain agar warga dengan kriteria tersebut juga bisa memiliki rumah.
"Mereka kelihatannya enggak bisa masuk skema rumah DP Rp 0 karena pendapatannya di bawah (UMP). Nah, di situ mungkin intervensi pemerintah untuk memberikan opsi lain," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/1/2018).
Sandiaga menjelaskan, salah satu opsi yang dipikirkan adalah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Warga berpenghasilan di bawah UMP nantinya bisa menyewa dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, rusun tersebut bisa menjadi hak milik yang bersangkutan. "Dulu terpikirkan sih opsinya dibuatkan rusunawa. Jadi, mereka menyewa di situ, tetapi konsep menyewanya itu mungkin menyewa yang jangka panjang sekali sehingga pada saat di ujung penyewaannya itu mereka memiliki opsi memiliki (rusun tersebut) dengan beberapa skema," kata Sandiaga.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, lanjut Sandi, saat ini tengah mengkaji dan menghitung skema yang tepat untuk merealisasikan program tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengakui ada warga yang tidak bisa memiliki hunian meski melalui skema DP 0 persen. Anies masih memikirkan cara agar warga bisa menyewa terlebih dahulu sebelum menjadi hak milik.
Anies mengatakan, Pemprov DKI sedang mengalkulasi kebijakan itu. Contohnya seperti durasi penyewaan hingga akhirnya menjadi hak milik.
"Kemarin dalam diskusi yang kami siapkan adalah (warga) bisa menyewa dalam jangka waktu panjang. (Kalau) mereka tertib, nanti di ujung, (hunian) menjadi miliknya," ujar Anies, Jumat (19/1/2018).

Panggil Zumi Zola, KPK Selidiki Tersangka Baru di Kasus Suap APBD Jambi

 

Gubernur Jambi Zumi Zola. 

 

JAKARTA,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Gubernur Jambi Zumi Zola memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Undangan pemberian keterangan itu terkait penyelidikan baru dalam kasus suap terkait dugaan suap dana APBD Provinsi Jambi.
"Ada kebutuhan pemeriksaan untuk mencermati beberapa fakta baru dalam penyidikan yang berjalan untuk tersangka lain," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin.
Nama Zumi Zola tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan saksi guna kepentingan penyidikan KPK.
Menurut Febri, karena bukan untuk kepentingan penyidikan, informasi mengenai permintaan keterangan itu belum bisa dibuka kepada publik.
Ia melanjutkan, KPK masih mencermati fakta dan uraian peristiwa dugaan suap untuk menetapkan tersangka baru dan meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan.
"Karena bukan pemeriksaan di penyidikan yang sedang berjalan, kami belum bisa jelaskan banyak soal ini," kata Febri.

g terjadi di Jambi terjadi antara eksekutif dan legislatif. Pihak eksekutif selaku yang diduga sebagai pemberi suap dalam kasus ini adalah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan.
Sementara satu tersangka penerima suap adalah Supriono selaku anggota DPRD Jambi.
Uang Rp 4,7 miliar yang ditemukan KPK dalam operasi tangkap tangan diduga terkait pembahasan R-APBD Provinsi Jambi 2018. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, uang diberikan agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan R-APBD.
Menurut KPK, pihak eksekutif berkepentingan agar anggaran yang diajukan Pemprov Jambi disetujui DPRD Jambi. Menurut KPK, uang suap disiapkan untuk semua fraksi di DPRD Jambi.
Sebelumnya, diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan R-APBD karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov Jambi. Adapun jaminan yang dimaksud adalah uang suap atau yang sering disebut sebagai " uang ketok".

Penyedia "Software" Diberitahu Proyek E-KTP Milik Partai Kuning, Merah, dan Biru

 

Mantan Country Manager HP Enterprise Services, Charles Sutanto Ekapradja saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/1/2018).

JAKARTA, Mantan Country Manager HP Enterprise Services, Charles Sutanto Ekapradja, pernah diberitahu bahwa proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) dikuasai beberapa partai politik.
Hal itu dikatakan Charles saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/1/2018). Charles bersaksi untuk terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto.
"Itu yang saya dengar dari market, dari pasaran, itu multi partai politik," kata Charles kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Charles mengatakan, ia mendapatkan informasi bahwa proyek e-KTP dikuasai multi partai politik. Masing-masing diistilahkan dengan partai merah, partai kuning, dan partai biru.
Dalam persidangan, jaksa KPK menanyakan maksud dari warna masing-masing partai itu. Menurut Charles, kuning melambangkan Partai Golkar.
Sementara, merah melambangkan PDI Perjuangan, dan biru maksudnya Partai Demokrat.

Istilah partai politik yang dilambangkan dengan warna itu sudah pernah dicantumkan jaksa KPK dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.
Ketiga partai tersebut disebut mendapat jatah cukup besar dalam proyek e-KTP. Partai Golkar diduga diwakili oleh Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar.
Sementara, Partai Demokrat sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR direpresentasikan oleh Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum.

Menkumham: Saat Tahu Seleksi CPNS Harus Bersih, Kakanwil Lemas

 

 Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018).

JAKARTA, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan bahwa ia menekan semaksimal mungkin tindak kecurangan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil Kemenkumham 2017.
Ia mengakui, seleksi CPNS kerap menjadi ladang basah oknum yang ingin meraup keuntungan dengan menjadi calo.
"Ketika kumpul para Kakanwil, saat disampaikan sistem yang dipakai bersih, Kakanwil lemas. Hilang mata pencaharian," kelakar Yasonna disambut tawa peserta orientasi CPNS, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Meski demikian, kata dia, para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia berkomitmen mewujudkan proses seleksi yang bersih dan bebas pungutan liar.
Oleh karena itu, pengawasan di internal selama proses seleksi juga dilakukan dengan ketat.
Yasonna mengatakan, Kemenkumham harus mengubah stigma lama bahwa untuk menjadi PNS harus "nyogok".
Ia mendengar selentingan kabar bahwa CPNS lulusan sarjana dikenakan tarif Rp 300 juta dan lulusan SMA tarifnya Rp 100 juta.
"Kami coba lakukan secara baik dan bersih. Oleh karena itu, saya minta Saudara-saudara untuk bersih," kata Yasonna.

Yasonna mengaku cukup puas dengan hasil seleksi CPNS 2017. Para CPNS yang lolos adalah peserta yang berhasil melewati serangkaian tes dengan cara-cara sesuai prosedur.
Bahkan, ada juga peserta yang lolos meski secara ekonomi kurang mampu. Hal ini mematahkan anggapan bahwa harus ada uang pelicin untuk menjadi PNS.
"Saya bangga melihat anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu, yang secara interelasi tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, tapi dia diterima karena kemampuannya jadi CPNS," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, sejak awal, ia menyampaikan kepada calon CPNS untuk tidak percaya dengan iming-iming calo.
Sistem tersebut, kata dia, sudah diubah dengan proses seleksi yang murni dilihat dari kemampuan peserta tersebut.
"Sekarang eranya sudah berubah. Sekarang masanya berubah. Maka seluruh birokrasi negara, seluruh ASN harus berubah mentalnya, sistemnya," kata Yasonna.

6 Bulan Pasca-Perang, Mayat Anggota ISIS Masih Bertebaran di Mosul

 

Sekelompok prajurit Irak berfoto bersama di Kota Tua Mosul setelah tugas mereka merebut kota itu dari tangan ISIS dinyatakan telah berakhir dengan kemenangan.

 

MOSUL, - Pada 10 Juli 2017, Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, mendeklarasikan kota Mosul telah terbebas dari cengkeraman Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah dalam Perang Mosul yang digelar pada 16 Oktober 2016 tersebut, pasukan pemerintah yang dibantu aliansi paramiliter merebut kota terbesar kedua di Irak itu.
Kini, enam bulan pasca-deklarasi, Mosul ternyata masih belum bisa ditempati oleh para penduduk.
Kantor berita AFP mewartakan Senin (22/1/2018), penyebabnya di kota tersebut mayat-mayat anggota ISIS yang tewas karena pertempuran masih berserakan.
Warga berkata, jenazah anggota ISIS biasanya dikenali dari pakaian ala Afghanistan, janggut panjang, dan kadang memakai sabuk bom bunuh diri.
Othman Ahmad (35) berkata, dirinya enggan untuk masuk ke Kota Tua Mosul beserta istri dan dua anaknya.

Sebab, jenazah itu berpotensi mencemari ekosistem sekitar karen dibiarkan membusuk tanpa penanganan.
"Kami takut karena selain baunya menyengat, mereka juga anggota ISIS,' ujar Ahmad.
Sementara warga lain bernama Abu Shaker (60) takut jika mayat-mayat tersebut menyebarkan kuman dan penyakit.
Pemerintah kota menjelaskan, mereka mempunyai alasan mengapa jenazah dari anggota ISIS tidak segera ditangani.
Ketua dinas layanan Mosul, Abdel Sattar al-Habbu berkata, peralatan evaukuasi seperti alat berat milik mereka dicuri, atau bahkan dihancurkan oleh ISIS.

Tanpa peralatan berat, pencarian terpaksa dilakukan dengan peralatan seadanya, bahkan menggunakan tangan kosong.
Habbu menuturkan, tantangan bakal dihadapi anggotanya ketika berusaha memindahkan mayat yang tertimbun reruntuhan bangunan.
"Selain itu, kebanyakan mayat anggota ISIS masih mengenakan sabuk bom bunuh diri. Jadi, kami tidak berani menyentuhnya," ujar Habbu.
Habbu memprediksi, masih ada ratusan jenazah anggota ISIS yang bergelimpangan di sekitar situs Kota Tua.
Hossam Eddine al-Abar, anggota dewan kota Mosul menyerukan agar jenazah-jenazah itu segera diangkat dan dikuburkan.
Sebab, saat ini, Irak tengah memasuki musim penghujan. Abar khawatir jika Sungai Tigris meluap dan membanjiri Mosul, maka jenazah yang membusuk itu bakal ikut terhanyut.
"Saya khawatir jika sungainya terkontaminasi, tak ada yang bisa kami lakukan," tegas Abar.
Sebab, tambah Abar, dewan kota masih belum mempunyai peralatan pemurnian air dikarenakan Mosul masih berupa puing-puing.
Seorang dokter yang menolak namanya dipublikasikan berkata, sejauh ini dia belum menerima catatan adanya kontaminasi di Tigris.
"Namun, cepat atau lambat, udara dan air Mosul bakal terkontaminasi, dan menyebabkan penyakit, jika jenazah itu tidak dikuburkan," kata dokter tersebut.

Lambannya Kinerja, Aduan Masyarakat Terbanyak ke Komnas HAM Terkait Polri

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kedua dari kanan) dalam jumpa pers bersama sejumlah komisioner lain di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

 

JAKARTA, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) merilis data dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan masyarakat terkait kinerja Polri untuk tahun 2017.
Lambannya penanganan oleh Polri, yang meliputi lambannya penanganan laporan polisi, penanganan kasus, hingga penanganan perkara, merupakan keluhan atas kinerja Polri yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM.
"Persoalannya memang access to justice, bagaimana masyarakat mengeluh karena memang ada beberapa laporan-laporan pengaduan mereka yang memang agak lambat ditangani," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).
Ahmad menyatakan, terdapat 398 aduan masyarakat yang masuk ke lembaganya mengenai lambannya kinerja Polri. Aduan itu menempati urutan pertama atau terbanyak yang diadukan ke lembagannya.

Upaya paksa secara sewenang-wenang yang dilakukan Polri menempati posisi kedua yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Aduan terkait ini berjumlah 44 laporan.
Kemudian yang ketiga, terdapat 39 aduan terkait kekerasan yang dilakukan anggota polisi. Tindakan kekerasan di sini baik berupa kekerasan verbal ataupun non verbal.

Posisi keempat dengan 36 aduan yakni mengenai kriminalisasi oleh polisi. Sementara itu, polisi kelima terkait penyiksaan ada 17 aduan.
Berikutnya, yakni diskriminasi sebanyak 12 aduan, pembiaran delapan aduan, pembatasan hak tersangka enam aduan, pemerasan satu aduan, dan lain-lain empat aduan.
Dengan data ini, Komnas HAM tetap komitmen untuk mendukung Polri meningkatkan kinerja dan mengurangi aduan terhadap institusinya.

Beri pelatihan

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, salah satu bentuk mengurangi aduan terhadap Polri terkait HAM yakni dengan memberikan pelatihan teknis.
Beka mengatakan, Komnas HAM punya nota kesepahaman dengan Polri agar aparat memiliki pengetahuan dan sikap yang ketika diimplementasikan berdasarkan pada prinsip HAM.
Selain dengan bentuk pelatihan, Komnas HAM bersama Polri menerbitkan buku saku yang disusun bersama mengenai masalah HAM.
Buku ini diberikan pada satuan yang ada di Polri misalnya kepada Brimob, Shabara, reserse, atau petugas yang mengurus tahanan dan barang bukti.
"Itu salah satu upaya Komnas HAM supaya mengurangi jumlah aduan dengan polisi," ujar Beka.

Pilkada Jabar, 13 DPC Nasdem Karawang Alihkan Dukungan ke Dedi Mulyadi

Ratusan kader Partai Nasdem Kabupaten Karawang mengalihkan dukungan ke Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar, Senin (22/1/2018).

PURWAKARTA, Ratusan kader bersama pengurus 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasdem Kabupaten Karawang memberikan dukungan kepada calon wakil gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (22/1/2018).
Mereka datang menemui Bupati Purwakarta tersebut dengan atribut lengkap kepartaian dan mendeklarasikan diri di hadapan puluhan wartawan.
"Bagi kami, Kang Dedi sudah seperti saudara, selain kinerjanya bagus, sosoknya juga merepresentasikan keinginan yang ada di masyarakat bawah," ujar Koordinator Perwakilan 13 DPC Partai Nasdem Karawang Endro Supriatna, Senin pagi.
Dukungan Nasdem Karawang terhadap Dedi berbeda dengan langkah resmi partainya yang mengusung pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Pengalihan dukungan ini ditengarai kekecewaan Nasdem Karawang terhadap langkah elite partainya.
"(Kami) datang sengaja langsung dari Karawang ke sini," ujarnya.

Endro bersama rekannya menyatakan siap menerima apa pun konsekuensi dari partainya terkait pengalihan dukungan ini. Selama ini, ia melihat sejumlah kejanggalan yang terjadi di internal Nasdem Karawang.
"Soal pengalihan dukungan ini, segala konsekuensinya sudah menjadi tanggung jawab kami. Secara kelembagaan kami paham, tetapi kami tidak bisa membohongi hati nurani kami," ucapnya.
Sementara itu, terkait langkah yang dilakukan para kader dan pengurus Nasdem dari Kabupaten Karawang, Dedi Mulyadi hanya berkomentar singkat. "Saya apresiasi dukungan kawan-kawan dari Kabupaten Karawang," pungkasnya.

Dua WNI Dibebaskan Abu Sayyaf, Menlu Minta "Exit Clearance" Segera Dirilis

 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Selasa (17/10/2017)

JAKARTA,  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Pemerintah Filipina segera mengeluarkan dokumen exit clearance untuk dua warga negara Indonesia yang sempat disandera kelompok Abu Sayyaf.
Saat ini, dua WNI bernama La Utu bin Raali dan La Hadi bin La Ad itu sudah berada di Konsulat Jenderal RI Davao, Filipina, setelah dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Tadi pagi saya sudah komunikasi lagi dengan otoritas Filipina agar exit clearance dapat dikeluarkan sesegera mungkin," ujar Retno Marsudi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Pemerintah, kata Retno, ingin agar dua WNI yang sempat ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf segera dipulangkan ke Indonesia. Namun, hingga kini belum ada exit clearance sehingga keduanya belum bisa pulang ke Indonesia.

Saat ini, Retno mengaku terus berkomunikasi dengan KJRI Davao dan Pemerintah Filipina agar Kedua WNI tersebut yakni nelayan yang berasal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Keduanya diculik oleh kelompok Abu Sayyaf dari dua kapal ikan yang berbeda pada tanggal (5/11/2016) di perairan Kertam, Sabah, Malaysia.
"Sekarang yang kami butuhkan adalah memperoleh exit clearance dari Filipina sehingga dua negara kita bisa pulang ke Indonesia secepatnya," kata Menlu.
Selain dua WNI tersebut, pemerintah juga terus mengupayakan agar tiga WNI lainnya juga segera dilepaskan oleh kelompok Abu Sayyaf.
Pada pertemuan awal Agustus 2018 lalu, Retno membahas nasib WNI yang masih ada di tangan kelompok Abu Sayyaf. Hal itu ia sampaikan langsung kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam kunjungan kerja ke Davao, Filipina Selatan, Rabu (3/1/2017).

Empat Calon Penumpang Citilink Kedapatan Bawa Sabu 5,7 Kilogram

Petugas gabungan usai melakukan pemeriksaan empat calon penumpang dan barang bukti 5,7 kg sabu(Kontributor Kompas TV, Citra Indriani)

 

PEKANBARU, Sebanyak empat calon penumpang dari maskapai Citilink diamankan petugas Bandara Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru karena kedapatan membawa narkoba dalam jumlah besar.
Terdapat sebanyak 5,7 Kilogram sabu yang berhasil diamankan.
Executive General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Jaya Tohama Sirait menerangkan keempat penumpang itu diamankan pukul 8.00 WIB saat berada di ruang pemeriksaan.
"Inisial penumpang itu GN, Sel, FR serta MN. Mereka rencananya akan membawa sabu tersebut ke Bandung," ucap Tohama Jumat (1/12/2017).

Penangkapan itu berawal saat petugas keamanan (aviation security/avsec) bandara melihat satu penumpang yang akan masuk.
Petugas pemeriksaan di pintu pertama itu mendekati penumpang MN. Petugas melakukan periksaan barang bawaan dari tubuh MN. Saat dilakukan pemeriksaan, di bagian kaki MN ditemukan paket besar sabu.

Dari pengaku MN, bahwa dirinya tidak sendiri. Dia mengaku membawa sabu itu bersama tiga temannya yang saat itu sudah berada di area chek in.
Petugas kemudian mencari temannya dan berhasil mengamankan semuanya. Keempatnya pun kedapatan membawa sabu dengan berat yang berbeda dengan total delapan paket.
"Paket yang diamankan itu adalah dua paket seberat 700 gram dan enam paket seberat 726 gram," imbuhnya.
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke empat penumpang, pihak bandara melaporkan hal ini ke pihak Polresta Pekanbaru.
"Saya langsung menghubungi Kapolresta Pekanbaru, tidak lama anggotanya datang dan membawa mereka dan barang bukti," ujar Tohama.

Dapat Uang dari Johannes Marliem, Vendor E-KTP Bisa Beli Porsche

Mantan Country Manager HP Enterprise Services, Charles Sutanto Ekapradja saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/1/2018).

JAKARTA, Mantan Country Manager HP Enterprise Services Charles Sutanto Ekapradja pernah menerima uang 800.000 dollar Amerika Serikat.
Uang itu diberikan Johannes Marliem melalui Biomorf, perusahaan penyedia produk biometrik dalam proyek e-KTP.
Hal itu dikatakan Charles saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/1/2018). Charles bersaksi untuk terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto.
"Uang itu karena saya bantu beliau (Marliem) hampir satu tahun," kata Charles.
Menurut Charles, awalnya perusahaannya akan menjadi penyedia software merek HP untuk mengoneksikan produk biometrik merek L-1

Namun, setelah tawar-menawar, Johannes Marliem batal bekerja sama dengan HP. Untuk itu, Marliem mengajak Charles untuk membuat software buatan sendiri.
Charles kemudian menjadi konsultan pembuatan program untuk mengoneksikan produk L-1. Misalnya, menentukan quality control, manual, dan pelatihan.
"Kami memberikan beberapa rekomendasi, secara infrastruktur apa yang seharusnya dilakukan untuk adaptasi," kata Charles.
Menurut Charles, selama satu tahun membantu Marliem, dia mendapat bayaran 800.000 dollar AS.
Bayaran itu kemudian digunakan untuk membeli 1 mobil Porsche seharga Rp 2,8 miliar dan membeli ruko di Kelapa Gading.

Curangi Order Aplikasi Grab, Tujuh Sopir Taksi "Online" Ditangkap

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Dicky Sondani menggelar kasus penipuan aplikasi grab yang dilakukan tujuh pengemudi taksi online, Senin (22/1/2018)

MAKASSAR, Tujuh orang sopir taksi online ditangkap polisi. Mereka mencurangi order atau pemesanan pada sistem elektronik aplikasi Grab Car di Makassar.
Ketujuh pengemudi tersebut yakni IGA (31), AQM (25), RJ (25), HR (21), KFP (24), TR (24), dan TB (25). Mereka ditangkap saat berkumpul di sebuah rumah di Jalan Toddopuli.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani mengatakan, ketujuhnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan. Mereka kini ditahan dan diperiksa tim penyidik Subdit II Fiskal, Moneter, dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel.
"Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya sindikat illegal access terhadap sistem elektronik Grab. Setiap pelaku memiliki lebih dari satu akun dengan identitas yang berbeda-beda," ujarnya, Senin (22/1/2018).
"Selain itu, mereka melakukan transaksi dengan pelanggan atau penumpang fiktif atau dengan istilah tuyul untuk mencurangi sistem aplikasi Grab Car," bebernya.

Dicky menjelaskan, untuk melancarkan aksinya, ketujuh pengemudi taksi online ini dilengkapi dengan alat yang berfungsi mencurangi sistem elektronik aplikasi Grab. Dengan alat ini, pergerakan GPS pengemudi dapat diatur sesuai kehendak tersangka. 

 

Advertisment

"Untuk melancarkan aksinya, mereka memiliki gawai berbeda dengan akun pengguna Grab. Akun inilah yang berfungsi untuk memesan fiktif atau tembak yang akan digunakan pelaku," tuturnya.
"Masing-masing akun dilengkapi alat khusus Mock Location pada handpone untuk mengatur lokasi pergerakan kendaraan mereka di GPS. Masing-masing akun ditargetkan memanipulasi 15 orderan atau trip per hari sehingga mendapatkan bonus atau insentif per harinya Rp 240.000 dari aplikasi Grab," pungkasnya.
Dalam kasus ini, polisi menyita 5 unit mobil berbagai merk yang digunakan ketujuh tersangka dalam beroperasi. Selain itu, polisi juya menyita 50 handphone, tujuh kartu ATM, tiga modem, dan catatan log illegal access.