Menkumham: Saat Tahu Seleksi CPNS Harus Bersih, Kakanwil Lemas

 

 Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018).

JAKARTA, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan bahwa ia menekan semaksimal mungkin tindak kecurangan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil Kemenkumham 2017.
Ia mengakui, seleksi CPNS kerap menjadi ladang basah oknum yang ingin meraup keuntungan dengan menjadi calo.
"Ketika kumpul para Kakanwil, saat disampaikan sistem yang dipakai bersih, Kakanwil lemas. Hilang mata pencaharian," kelakar Yasonna disambut tawa peserta orientasi CPNS, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Meski demikian, kata dia, para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia berkomitmen mewujudkan proses seleksi yang bersih dan bebas pungutan liar.
Oleh karena itu, pengawasan di internal selama proses seleksi juga dilakukan dengan ketat.
Yasonna mengatakan, Kemenkumham harus mengubah stigma lama bahwa untuk menjadi PNS harus "nyogok".
Ia mendengar selentingan kabar bahwa CPNS lulusan sarjana dikenakan tarif Rp 300 juta dan lulusan SMA tarifnya Rp 100 juta.
"Kami coba lakukan secara baik dan bersih. Oleh karena itu, saya minta Saudara-saudara untuk bersih," kata Yasonna.

Yasonna mengaku cukup puas dengan hasil seleksi CPNS 2017. Para CPNS yang lolos adalah peserta yang berhasil melewati serangkaian tes dengan cara-cara sesuai prosedur.
Bahkan, ada juga peserta yang lolos meski secara ekonomi kurang mampu. Hal ini mematahkan anggapan bahwa harus ada uang pelicin untuk menjadi PNS.
"Saya bangga melihat anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu, yang secara interelasi tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, tapi dia diterima karena kemampuannya jadi CPNS," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, sejak awal, ia menyampaikan kepada calon CPNS untuk tidak percaya dengan iming-iming calo.
Sistem tersebut, kata dia, sudah diubah dengan proses seleksi yang murni dilihat dari kemampuan peserta tersebut.
"Sekarang eranya sudah berubah. Sekarang masanya berubah. Maka seluruh birokrasi negara, seluruh ASN harus berubah mentalnya, sistemnya," kata Yasonna.