Isu Banjir dan Kemacetan Sudah Tak Laku Dijual pada Pilkada DKI Jakarta

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)

 JAKARTA,  Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memandang isu banjir dan kemacetan sudah tidak laku lagi untuk dijual oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Pasalnya, lanjut dia, dua isu tersebut merupakan isu menahun yang sulit diselesaikan oleh gubernur manapun.

"Pada Pilkada DKI 2012, kuat sekali isu banjir dan macet. Tapi isu itu sudah tidak laku lagi, karena Jakarta akan tetap banjir dan macet, memang kedua itu masalah, tidak usah dijual. Nanti malah (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) akan melakukan pembohongan publik," kata wanita yang akrab disapa Wiwi itu dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).
Dia menjelaskan, pemilih Jakarta sudah pintar dan tidak mentah-mentah menelan janji antisipasi banjir maupun kemacetan. Bahkan, lanjut dia, karakter pemilih di Jakarta adalah "moody" alias kerap berubah.
Ada sekitar 25-30 persen warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
"Hal ini menunjukkan karakter warga ibu kota seperti keengganan menggunakan hak suara mereka. Angka swing voters tinggi sekali, karena mereka wait and see siapa calon yang betul-betul merepresentasikan warga Jakarta," kata Wiwi.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, petahana Fauzi Bowo berada di atas angin dengan tingginya elektabilitas di hampir semua lembaga survei. Selain itu, ia juga menguasai birokrasi serta memiliki jaringan masyarakat yang luas. Namun, lanjut dia, siapa sangka mantan Wali Kota Surakarta Joko Widodo bisa mengalahkan Fauzi.
Hal ini disebabkan karena karakter pemilih di Jakarta yang moody.
"Muncullah Jokowi yang elektabilitasnya hanya enam persen. Tapi elektabilitas beliau terus merangkak sampai akhirnya menang," kata Wiwi.