Diskusi polemik KTP untuk Teman Parpol di Warung Daun, Sabtu (30/7/2016). Diskusi dihadiri oleh Juru Bicara Komunitas Pendukung Ahok (Kompak) Tsamara Amany, Peneliti LIPI Siti Zuhro, Anggota Fraksi PDI-P DPR RI Masinton Pasaribu, dan Ketua Tim Penjaringan Cagub DKI dari Partai Gerindra Syarif.
JAKARTA, Juru Bicara Komunitas Pendukung Ahok (Kompak) Tsamara Amany tak mempersalahkan pembangunan di ibu kota menggunakan pembiayaan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Sebab, lanjut dia, pembangunan itu dirasakan manfaatnya oleh warga ibu kota. "Asal uang dari mana enggak penting, selama tidak ada kerugian negara. Uang CSR enggak ada masalahnya, selama masyarakat atau negara tidak mendapat kerugian," kata Tsamara dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).
Dia menyebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengenakan sanksi tegas bagi pengembang yang tidak mau memberikan kewajiban mereka. Contohnya pembangunan Simpang Susun Semanggi.
Proyek itu dibangun oleh PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company dengan anggaran mencapai Rp 360 miliar. Pasalnya pengembang mengajukan meningkatkan koefisien lantai bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Apakah harus mempermasalahkan prosedur dan teknis, selama menguntungkan masyarakat? Lagipula CSR yang diberikan perusahaan tidak dalam uang tunai, tapi fisik," kata Tsamara.
Pernyataan Tsamara itu menggelitik Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif yang juga menghadiri diskusi tersebut. Menurut dia, Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta juga harus pandai memaksimalkan serapan anggaran. Besaran serapan anggaran merupakan indikator keberhasilan kinerja seorang gubernur.
"Sekarang sekolah saja banyak yang mangkrak dan publik harus tahu karena mereka bayar pajak. Ya sudahlah, sak karepe (terserah dalam bahasa Jawa) Ahok aja," kata Syarif.
No comments:
Post a Comment