Politisi Partai Golkar Nusron Wahid dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)
JAKARTA, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid berencana akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk membicarakan jabatannya di BNP2TKI. Hal tersebut menyusul penunjukan Nusron sebagai Ketua Tim Pemenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta 2017.
Keputusan untuk mundur dari jabatan merupakan kewenangan pribadinya. Namun, Nusron mengaku akan tetap meminta izin pada Jokowi.
"Saya akan sowan ke Pak Jokowi. 'Saya akan diangkat jadi timses Ahok. Boleh apa tidak? Kalau boleh, tentunya saya akan merangkap jabatan di sini, etis apa tidak. Diperkenankan apa tidak'," ujar Nusron di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).
"Yang namanya jabatan itu amanah, mundur enggak boleh, pamali namanya," kata dia.
Ia menambahkan, timses baru dikatakan resmi jika sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, tugasnya hanyalah melakukan tugas sebagai semacam koordinator komunikasi.
Pekerjaan sebagai timses, lanjut dia, juga hanya pekerjaan temporer selama beberapa bulan.
"Dan ini bukan sebuah pekerjaan cuma menggalang sebuah pekerjaan politik saja," kata politisi Partai Golkar itu.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Nusron Wahid belum resmi menjadi ketua tim suksesnya.
Basuki mengatakan hal itu harus dikoordinasikan lagi dengan tiga partai politik pendukungnya.
"Sementara tiga partai kan mesti ada koordinator untuk ngatur-ngatur, dia (Nusron) belum resmi jadi timses," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).
Basuki mengatakan banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi ketua tim sukses.
Jika Nusron Wahid menjadi ketua timses, kata Basuki, Nusron pasti harus mengurus jabatannya sebagai Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga.
"Kalau resmi kan dia harus berhenti," ujar Basuki.
No comments:
Post a Comment