Temuan Auditor Independen dari Prasetio Bisa Jadi Pertimbangan Banggar

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik seusai paripurna, di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/9/2015).

JAKARTA, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik tidak mempermasalahkan audit yang dilakukan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dengan menugasi auditor independen. Menurut dia, temuan auditor independen sebesar Rp 1,8 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 malah bisa menjadi bahan masukan dalam forum Banggar.
"Nanti kita bisa cek lagi di Banggar. Pak Pras juga sudah kasih tahu kita, nanti tinggal kita lihat di Badan Anggaran supaya bisa kita sisir lagi," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (30/11/2015).
Jika benar ada pemborosan anggaran seperti yang ditemukan auditor itu, Banggar bisa saja melakukan pemotongan.
Menurut Taufik, semua orang termasuk Prasetio boleh meminta auditor independen untuk menyisir anggaran DKI, asalkan hasil audit tersebut tidak diklaim sebagai suara anggota Dewan.
Taufik mengatakan, audit yang dilakukan Prasetio merupakan bagian sikap kontrol Ketua DPRD terhadap anggaran. Hasil audit itu bukan untuk digunakan sebagai acuan resmi pemotongan anggaran di dalam Banggar.
Selain itu, audit tersebut juga bukan berarti Prasetio tidak percaya pembahasan yang dilakukan Banggar DPRD.
"Dia kan mesti ada alat kontrolnya juga. Boleh kok. Saya juga boleh kalau mau pakai auditor independen buat bahan pengetahuan saya sendiri. Tetapi, itu jatuhnya bukan suara lembaga," ujar Taufik.
Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran KUA-PPAS DKI 2016, tanpa nomenklatur mencapai Rp 1,88 triliun. Temuan tersebut berhasil didapat setelah dirinya melakukan penyisiran menggunakan jasa auditor independen.
Langkah penyisiran KUA-PPAS 2016 itu dilakukan setelah melihat hal yang sama, yakni penyisiran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Jadi, dari hasil temuan auditor independen kami, dananya saja ada, tetapi nama kegiatannya tidak ada," kata politisi PDI-P yang kerap disapa Pras tersebut.