
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly
JAKARTA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (Menkumham) Yasonna Laoly ingin membuka booth baru keimigrasian di Kuala Lumpur untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malayasia.
Pasalnya, layanan publik pembuatan paspor dengan tingkat masalah tinggi berada di Malaysia.
"Delapan ratus permintaan paspor sehari tapi booth kami cuma enam booth. Tenaga kerja kita kasihan jadi menunggu," kata Yasonna usai melakukan teleconfrence di Dirjen Imigrasi, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Yasonna mengatakan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri cabang Kuala Lumpur untuk membuka booth baru. Bank Mandiri cabang Kuala Lumpur akan menambahkan delapan booth baru, sehingga totalnya menjadi empat belas booth.
"Delapan ratus permintaan paspor sehari tapi booth kami cuma enam booth. Tenaga kerja kita kasihan jadi menunggu," kata Yasonna usai melakukan teleconfrence di Dirjen Imigrasi, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Yasonna mengatakan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri cabang Kuala Lumpur untuk membuka booth baru. Bank Mandiri cabang Kuala Lumpur akan menambahkan delapan booth baru, sehingga totalnya menjadi empat belas booth.
Untuk pekerja, Yasonna akan menggunakan tenaga outsourching
dengan memberi pelatihan sebelumnya. Yasonna menambahkan, setelah paspor
selesai selama tiga hari, TKI akan mendapat pesan singkat pemberitahuan
selesainya paspor.
"Setelah selesai, akan kami kirim ke titik tertentu. Jadi TKI kita
tidak perlu datang ke Kuala Lumpur. Karena kan ada yang kerja di pabrik
atau di kebun," ucap Yasonna.
Upaya perbaikan pelayanan paspor bagi TKI ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya peningkatan layanan publik.
Upaya perbaikan pelayanan paspor bagi TKI ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya peningkatan layanan publik.
Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk memantau
situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP elektronik, SIM,
STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor.
"Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan
publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan
biayanya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal peningkatan
pelayanan publik di Kantor Presiden, Kamis (28/4/2016).
No comments:
Post a Comment