Silaturahim - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan kepada wartawan usai berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (7/1). Kedatangan Luhut ke KPK untuk bersilaturaim juga merupakan kunjungan resmi pertama menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi ke KPK, setelah para pimpinan KPK yang baru di lantik tanggal 27 Desember 2015 yang lalu. Selain itu juga membicarakan mengenai masalah tindak pencucian uang dengan para pimpinan KPK Kompas/Alif Ichwan (AIC) 07-01-2016
JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menolak ditunjuk sebagai anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar. Dia menilai jabatan di Golkar tidak tepat diberikan kepada dirinya yang sudah bertugas di kabinet. Terlebih lagi, sejak awal Presiden Jokowi tidak menginginkan menteri yang rangkap jabatan.
"Saya lapor ke Presiden, mestinya saya, eloknya saya enggak usah jabat di situ," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5/2016).
Luhut mengaku baru mengetahui penunjukannya sebagai anggota Dewan Kehormatan Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ataupun anggota formatur yang menyusun kepengurusan tak pernah berkomunikasi dengannya perihal itu.
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Golkar masa bakti 2016-2019 diumumkan pada Senin siang ini di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Luhut menjadi anggota Dewan Kehormatan bersama tokoh senior lain seperti BJ Habibie dan Akbar Tandjung.
Saat Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu, Luhut memang cukup aktif terlibat. Dia menetap di Bali hingga munaslub selesai dan sempat memanggil sejumlah calon ketua umum.
Salah satu calon ketua umum, Priyo Budi Santoso, mengaku dilobi oleh Luhut untuk mengalihkan dukungan ke Setya Novanto.
No comments:
Post a Comment