Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016)
JAKARTA, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah mengoreksi pelaksanaan proyek Kereta Cepat Indonesia-China. Hal itu menyusul ditangkapnya lima warga negara asing asal China yang tengah beroperasi di kawasan Halim Perdanakusuma oleh tim patroli TNI AU. "Ini sangat memprihatinkan, bisa terjadi di sebuah negara merdeka dan berdaulat. Tetapi tiba-tiba terjadi di instalasi militer yang sangat sensitif, sangat restricted area tapi terjadi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Kamis (28/4/2016).
Menurut informasi yang diterimanya, WNA China yang ditangkap ada yang berprofesi sebagai tentara dan mantan tentara. Menurut Fadli, jika informasi itu benar maka hal tersebut sangat disesalkan.
Dia menambahkan, selain di kawasan Halim Perdanakusuma, ada pula WNA China yang dapat masuk secara bebas dan bekerja di Tanah Air. Ironisnya, mereka yang masuk notabene adalah pekerja kasar dan tidak mampu Berbahasa Indonesia.
"Kalau jumlah mereka besar, bisa-bisa negara kita diambil alih nanti. Silent take over. Saya kira jumlah buruh kasar asing harus dibatasi, kecuali kalau yang expert silahkan. Karena kita juga membutuhkan lapangan kerja, masa gali tanah orang dari China sana?" kata dia.
Fadli juga meminta, agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa yang sedang diterapkan pemerintah. Menurut dia, kebijakan tersebut membuka peluang masuknya orang asing secara bebas.
Sebelumnya diberitakan, Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, mengamankan tujuh orang pekerja proyek kereta cepat di tepi jalan tol ruas Halim, Km 3,2, pada Rabu (27/4/2016) sekitar pukul 09.45 WIB.
"Mereka kami amankan karena memasuki area Halim Perdanakusuma dan melakukan pengeboran proyek," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Wieko Syofyan saat dihubungi Kompas.com.
Dari tujuh orang itu, lima orang diketahui warga negara asing. Sementara itu, dua lainnya adalah warga negara Indonesia.
No comments:
Post a Comment