Yusril: Di Pengadilan Pak Ahok "Keok"...


Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA, Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra menyebut membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 'keok' soal Bidaracina di pengadilan.
Kasus Bidaracina merupakan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat oleh warga terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Di PTUN warga meguggat SK Gubernur Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.
"Karena rakyat mampu menunjukan hak milik di pengadilan, mempunyai hak guna bangunan atas itu, kemudian merasa SK itu ditetapkan semena-mena tanpa ada musyawarah dengan masyarakat, dan yang terjadi di pengadilan Pak Ahok keok," kata Yusril di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016) kemarin.
Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, 25 April ini, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina karena menganggap SK yang diteken Ahok melanggar asas-asas pemerintahan. SK itu mengatur tentang penetapan lokasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.
Ternyata, putusan hakim soal sodetan Kali CIliwung ke Kanal Banjir Timur tidak hanya di PTUN. Di PN Jakarta Pusat juga hakim mengeluarkan putusan sela.
Warga Bidaracina diketahui melakukan class action terhadap SK Gubernur Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.
"Sudah ada putusan sela yang mengatakan kedua putusan itu ditunda sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Yusril.
Meski sudah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap melanjutkan penggusuran permukiman warga bantaran Kali Ciliwung di Bidaracina, Jakarta Timur.
Penggusuran tetap dilakukan untuk mendukung proyek pembangunan sodetan Ciliwung.
Dalam perkembangannya, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk mengajukan kasasi ke MA.
Pada kasasi nanti, jika Pemprov DKI kembali kalah, Pemprov DKI pasti akan melakukan peninjauan kembali (PK).
Menanggapi hal tersebut Yusril mengingatkan Ahok untuk tidak melanjutkan penggusuran Bidaracina.
Pasalnya, sudah ada dua putusan pengadilan, PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang meminta agar dua surat keputusan (SK) Gubernur tidak dilanjutkan.
"Enggak bisa, karena ada putusan sela, putusan (SK) itu ditunda sampai mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Yusril.

Sejumlah Stigma Hari Buruh Harus Dihapus


Direktur INDEF Enny Srihartati

JAKARTA,  Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyarankan agar stigma yang menempel terkait mayday atau hari buruh pada 1 Mei dihilangkan. Misalnya stigma bahwa setiap 1 Mei selalu ada demonstrasi buruh yang anarkis.
"Stigma itu harus diakhiri," kata Enny dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).
Stigma lainnya, kata Enny, adalah seolah demonstrasi tersebut menjadi ritual tahunan.
Seolah setiap tahun buruh harus menagih janjinya.
Begitu pula jika dilihat dari sisi pelaku dunia usaha, seolah tidak peduli dan hal ini terus berulang.
"Ini kan enggak benar," tutur Enny.
Namun di sisi lain, para buruh juga mendapatkan berbagai macam tekanan hidup dan merasa ada kenaikan upah tapi tak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, Enny mengatakan, dalam kondisi demikian harus ada representasi tripartit serta sinkronisasi antara buruh, pelaku usaha dan pemerintah.
"Apa yang bisa dioptimalkan dari kinerja para pelaku usaha, apa yang harus diimprovisasi dari buruh, dan negara juga harus hadir," kata Enny.
Dalam hal ini, kata Enny, sebetulnya sudah ada komitmen.
Pihak buruh sudah berkomitmen bahwa tuntutan tak akan neko-neko, hanya ingin upah layak.
Kelayakan tersebut dianggap akan berkontribusi terhadap ekonomi dan menaikkan daya beli masyarakat.
Namun, ia menambahkan, perlu dilihat pula apakah kehadiran pemerintah, minimal melalui paket kebijakan ekonomi 1 hingga 12 sudah cukup menjembatani kepentingan representasi itu.
"Menurut kami kehadiran pemerintah melalui paket-paket tersebut memang masih terbatas," ujar Enny.
Meski begitu, peluncuran paket-paket ekonomi tersebut dinilainya perlu diberikan apresiasi.
Jika memang masih ada kekurangan, justru bisa menjadi bahan evaluasi mengapa paket-paket ekonomi itu ibaratnya hanya sekadar numpang lewat.

DKI Baru Akan Beli Lahan Bangun Rusun untuk Warga Luar Batang Tahun Ini


Tanda penolakan warga Luar Batang, Jakarta Utara, atas rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan ke dalam spanduk di sudut permukiman Luar Batang, Kamis (28/4/2016) siang. Warga menolak semua bentuk dan alasan penggusuran, mulai dari jalur hijau, ruang terbuka hijau, sampai revitalisasi kawasan wisata rohani Masjid Luar Batang.

JAKARTA,  Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru akan membeli lahan untuk pembangunan rusun di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan baru akan menertibkan kawasan Luar Batang, jika rusunnya tersedia.
"Tanahnya aja baru mau dibeli. Enggak tahun ini (rusun siap pakai), dibeli dulu tanahnya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah seusai rapat penataan Luar Batang, di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Terkait hal ini, Pemprov DKI memiliki dua alternatif lokasi yang tidak jauh dengan lokasi penertiban.
Pada lokasi pertama, Pemprov DKI tengah meneliti SIPPT pengembang. Kemudian pada lokasi lainnya, Pemprov DKI berencana membeli lahan pengembang seluas 4.000 dari total 7.000 meter persegi.
"Kemungkinan yang bisa kami eksekusi sekitar 4.000 meter persegi dulu, nanti Bu Ika (Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda) yang beli dan bangunin rusun dari situ, enggak jauh dari lokasi," kata Saefullah.
Ia mengatakan, pengembang berencana menjual lahan itu kepada Pemprov DKI Jakarta. Lahan seluas 4.000 meter persegi sudah rampung berbagai surat-suratnya.
Sementara sisa luas 3.000 meter persegi masih ada kerjasama dengan Pelindo.
Ia menyebut, lahan seluas 4.000 meter persegi dapat dibangun sebanyak tiga tower rusun.
"Penertiban sudah selesai di Kampung Akuarium. (penertiban) yang lainnya, kami menunggu perkembangan lebih lanjut terkait ketersediaan rusun," kata Saefullah.

Pemprov DKI Bantah Minta Warga Luar Batang Wakafkan Tanah Mereka


Tanda penolakan warga Luar Batang, Jakarta Utara, atas rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan ke dalam spanduk di sudut permukiman Luar Batang, Kamis (28/4/2016) siang. Warga menolak semua bentuk dan alasan penggusuran, mulai dari jalur hijau, ruang terbuka hijau, sampai revitalisasi kawasan wisata rohani Masjid Luar Batang.

JAKARTA, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membantah Pemprov DKI Jakarta meminta warga Luar Batang mewakafkan lahan mereka.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, akan membeli lahan warga yang bersertifikat.
"Wakaf itu kalau saya punya lahan terus saya kasih nih buat jalanan, makam, musholla, masjid, gereja. Kalau ini bukan wakaf, tapi beli," kata Saefullah, seusai mengikuti rapat penataan Luar Batang, di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
"Jadi kalau ada warga di sekitar masjid yang status tanahnya jelas dan dilengkapi sertifikat yang dibenarkan, menurut undang-undang ya dibayar. Kami akan bayar sesuai dengan harga appraisal (taksiran)," kata Saefullah.
Sehingga Saefullah meminta Lurah, Camat, dan Wali Kota Jakarta Utara menginventarisasi warga. Sebab, nantinya pembelian lahan itu untuk merapikan Masjid Luar Batang.
Pemprov DKI Jakarta berencana membangun plaza di depan Masjid Luar Batang. "Tapi kan mereka enggak mau pindah jauh-jauh dari situ, makanya kami carikan lokasi apartemen (pembangunan rusun) yang enggak jauh dari situ," kata Saefullah.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya meminta Saefullah menjadi mediator antara Pemprov DKI dengan pengurus Masjid Luar Batang.
Kemudian pengurus masjid akan berkomunikasi dengan warga sekitar untuk bersedia menjual lahannya kepada DKI.
"(Penertiban) yang di Luar Batang kan dievaluasi, karena lahan di sana ada sertifikat. Makanya dijual dulu dong ke kita," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut.

"Pak Ahok Bilang Jangan Pilih Yusril, Mati Gue"


Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra di kediamannya, Komplek Fatmawati Golf Mansion, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).

JAKARTA, Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra enggan membicarakan program terlebih dahulu.
Ia takut ketika ia berbicara program, maka akan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Jadi kalau program itu secara umum saja, saya gak mau ngomong. Memang dipancing-pancing Pak Ahok untuk ngomong program, saya udah tau akalnya," kata Yusril di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Akal yang dimaksud Yusril yakni jika ia mengemukakan programnya saat ini, Ahok akan langsung menerapkan program tersebut.
Ahok, kata dia, akan meminta tidak memilih Yusril lantaran tak ada program lagi.
"Kalau saya sekarang bikin program, besok Pak Ahok langsung jalankan. Saya bikin lagi, dia jalankan. Ujung-ujungnya Pak Ahok bilang jangan pilih Yusril, semua programnya sudah saya jalankan, mati gue," kata Yusril.
Ahok memang sempat menyindir beberapa penantangnya, Selasa (29/3/2016). Menurut dia, para penantangnya tidak pernah membicarakan soal program, melainkan melakukan fitnah dan menjelekkan dia.
"Saya kasihan, tahu enggak. Jadi orang mau jadi gubernur, mau nantang saya, harus pikirin program, jangan tiap hari cuma mikir bagaimana ngalahin Ahok, pakai fitnah-fitnah, kasihan," kata Ahok.
Seharusnya, lanjut dia, para bakal calon tersebut memperbaiki dirinya dengan meningkatkan mutu, bukan malah menjelek-jelekkan bakal calon lainnya.
"Kalau orang kan ada tulisan bijak begitu ya. Kalau orang yang bijak itu memperbagus dirinya dong, mutunya dong, bukan jelek-jelekin orang, kasihan," ucap Ahok.

Pemprov DKI Terus Operasikan Alat Berat untuk Ratakan Pasar Ikan


Selasa (12/4/2016), belasa alat berat dikerahkan untuk membersihkan sisa bangunan di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.

JAKARTA, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menginstruksikan agar alat berat terus dioperasikan untuk meratakan Pasar Ikan dengan tanah. Sehingga, nantinya tidak ada bangunan yang dibangun kembali secara liar di sana. "Jadi Pasar Ikan dan Kampung Akuarium yang kemarin sudah ditertibkan akan terus dirapikan. Supaya saat mengerjakan sheetpile (dinding turap) relatif mudah," kata Saefullah seusai rapat penataan Luar Batang, di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Adapun pembangunan sheetpile merupakan langkah pertama revitalisasi kawasan Luar Batang. Pemprov DKI Jakarta akan membangun sheetpile di sepanjang perairan Pelabuhan Sunda Kelapa. Saat ini, pembangunan sheetpile sudah masuk tahap lelang konstruksi.
"Tapi sebelum lelang, saya minta alat berat dimainkan terus," kata Saefullah.

Ia mengatakan revitalisasi kawasan Luar Batang sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang. Sehingga masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI diminta mengajukan anggaran untuk penertiban Luar Batang.
"Nanti akan saya laporkan ke Pak Gubernur, apakah ini mau dikerjakan dengan APBD atau dengan teknis lain. Misalnya dari pengembang yang punya kelebihan KLB (koefisien lantai bangunan)," kata Saefullah.
Adapun Pemprov DKI Jakarta membongkar Kampung Akuarium pada Senin (11/4/2016) lalu. Warga direlokasi ke Rusun Rawa Bebek dan Marunda.

Tak Kuat Tahan Nafsu, Petugas "Cleaning Service" Perkosa Rekannya di Toilet

JAKARTA, Seorang petugas cleaning service, Hadi (28), tega memerkosa teman wanita seprofesinya di toilet P1 sebuah kantor di Jalan Boulevard Timur, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (24/4/2016) lalu, sekitar pukul 14.30. Pelaku beralasan, dia khilaf dan tak bisa menahan nafsu lalu memperkosa korban saat mengepel lantai.

"Saya khilaf Pak, beneran. Saya enggak tahu kenapa emang lagi nafsuan sama si dia," kata Hadi di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).

Diakui Hadi, korban  merupakan teman seprofesinya yakni sebagai petugas cleaning service, selama dua tahun lamanya di perusahaan tersebut.
"Ya saya suka, ngeliat dia ngepel, jadi nafsu," ucap Hadi.

Sementara itu, Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Argo Wiyono menjelaskan kronologi aksi bejat Hadi.
Kala itu, aksi perbuatan bermula saat melihat korban mengepel lantai menggunakan wiper di toilet Lantai P1. Hadi, jelas Argo, sudah mengintai korban di depan pintu.

"Hadi langsung mengunci pintu toilet dari dalam. Korban pun berteriak, namun tersangka tetap memerkosanya," kata Argo.

Korban, tambah Argo, tetap melakukan perlawanan terhadap aksi bejat pelaku. Korban berupaya berteriak.

"Terbukti di bagian kemaluan korban ini ada yang luka. Di tengah-tengah aksi tersangka, seorang petugas keamanan tak sengaja mendengar teriakan dari dalam toilet. Petugas keamanan itu pun mendobrak dan mengamankan Hadi," katanya.

Hadi pun, lanjut Argo, digiring ke Polsek Kelapa Gading untuk menjalani proses hukum. Ia diancam Pasal 285 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, dan Pasal 289 KUHPidana dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun.

Pemprov DKI Cari Lahan Dekat Luar Batang untuk Relokasi Warga


Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji di Balai Kota, Senin (25/1/2016).

JAKARTA,  Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan pihaknya belum berencana merelokasi warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. "(relokasi warga) Luar Batang belum ada rencana. Kami mau pindahkan warga, harus menunggu ada rusun dulu," kata Ika saat mengikuti rapat pembahasan penertiban Luar Batang, di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Ia mengatakan harus ada pembangunan rusun terlebih dahulu sebelum menertibkan kawasan Luar Batang. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan membangun rusun di kawasan Luar Batang.
"Kami mau cari lokasi yang siap untuk dibeli. Iya (pembangunan rusun) di daerah sana," kata Ika.

Ika mengatakan ada dua lahan di kawasan Luar Batang yang bisa dibangun rusun. Salah satunya berjarak 1 kilometer dari Masjid Luar Batang. Namun jika pembangunan dinding turap mendesak dilaksanakan, warga akan direlokasi sementara terlebih dahulu.
"Terpaksa kami pindah ke Rusun Rawa Bebek dan Rusun Marunda," kata Ika.

KPK Buka Penyelidikan Baru Terkait Kasus Suap Perda Reklamasi


Berdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir.

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru terkait kasus suap dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Reklamasi di Pantai Utara Jakarta. "Ada satu lidik baru," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa pimpinan perusahaan pengembang diundang KPK untuk memberi keterangan.
Demikian juga, beberapa pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan anggota DPRD DKI Jakarta, tampak mendatangi Gedung KPK, meski tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan KPK.

Kasus suap Raperda Reklamasi di Teluk Jakarta ini bermula saat KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, seusai menerima uang pemberian dari Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Ia diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.
Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Selain Sanusi, KPK juga telah menetapkan Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro sebagai tersangka.

Ahok: Di DKI, Tukang Ketik Data KTP di Kelurahan Digaji Rp 13 Juta


Suasana di sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Rabu (19/8/2015).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa sistem yang kini diterapkannya di Pemerintah Provinsi DKI menuntut seorang pegawai negeri sipil (PNS) bekerja dengan maksimal.
Namun, ia menyebut ada kompensasi yang diterima para PNS, yakni gaji yang relatif tinggi. Ahok menyatakan, di Pemprov DKI, seorang PNS yang tidak memiliki jabatan alias staf sudah mendapat gaji Rp 13 Juta.
"PNS yang tugas di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) di kelurahan, yang ngetikin KTP digaji Rp 13 Juta, enak kan?" kata dia saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Oleh karena itu, Ahok ingin para PNS bekerja semaksimal mungkin melayani masyarakat. Ia mengaku tidak ingin lagi melihat PNS yang melakukan kecurangan.
Ia kemudian mencontohkan adanya PNS yang seharusnya bertugas sebagai pengawas pegawai harian lepas (PHL), tetapi justru menyuruh PHL lain untuk melaksanakan pekerjaannya itu.
"Dia suruh PHL lain buat ngawasin. ATM (anjungan tunai mandiri) PHL-nya dia yang pegang. Uang PHL-nya dia potong Rp 1 juta. Karena PHL-nya juga malas, dia mau saja uangnya dipotong Rp 1 juta," kata Ahok.

Satgas "Tax Amnesty" Dikhawatirkan Buka Ruang Korupsi


Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi

JAKARTA,  Satuan tugas tax amnesty yang diwacanakan dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikhawatirkan memunculkan ruang bagi tindak pidana korupsi. Hal itu diungkap Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi.
"Task force (tax amnesty) itu ruang transaksionalnya tinggi," ujar Apung di kantornya pada Jumat (29/4/2016).
Ruang korupsi yang dimaksud yakni saat seseorang mengikuti pengampunan pajak. Satgas akan terlebih dahulu melacak aliran uangnya. Jika diketahui uang itu hasil korupsi, maka berpotensi memunculkan transaksi antara sang peserta dan Satgas.
"Ketika sudah ada tracking data, ini hasil korupsi dan macam-macam, ya akan dinegosiasikan," ujar Apung.

Satgas sangat rentan melakukan itu. Hal tersebut lantaran Satgas belum dinaungi payung hukum yang jelas. Fungsi pengawasan terhadap Satgas tersebut pun belum ada.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Tax Amnesty. Satgas itu bertujuan memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang akan membawa uangnya pulang dari luar negeri ke Tanah Air.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Satgas itu beranggotakan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK), Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Polri, serta Menteri Hukum dan HAM.
"Satgas memberi jaminan bagi kepastian hukum bagi para peserta tax amnesty," ujar Pramono di Kantor Presiden, Senin (25/4/2016).

Intinya, WNI yang memulangkan uangnya ke Tanah Air dijamin kerahasiaannya dan tak akan dijadikan alat bukti penyelidikan dan penyidikan. Bahkan, siapa pun yang membocorkan data-data peserta tax amnesty diancam tindak pidana.
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menambahkan, Satgas juga bertugas untuk memvalidasi asal uang WNI yang kembali ke Tanah Air.
Aliran uang itu tidak akan dijadikan bahan penyelidikan perkara kecuali hasil validasi membuktikan bahwa uang itu berasal dari tiga hal.

"Kami tidak akan mempermasalahkan dari mana asal-usul uang kecuali tiga hal. Perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan tindak pidana terorisme. Itu yang dikecualikan," ujar Prasetyo.
Satgas itu akan aktif bekerja setelah Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan DPR. Saat ini, RUU tersebut masih dibahas di parlemen. Belum diketahui kapan UU itu disahkan.

Yusril Didukung Jadi Gubernur DKI oleh Gerakan Pelajar Jakarta


Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra bersama Gerakan Pelajar Jakarta di GOR Jakarta Timur, Jumat (29/4/2016).

JAKARTA, Yusril Ihza Maendra didukung Gerakan Pelajar (GP) Jakarta untuk maju calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dukungan itu diberikan saat Deklarasi Gerakan Pelajar di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Jakarta Timur, Jumat (29/4/2016). Dalam pembacaan deklarasi oleh pelajar Jakarta, Hanif (17), disebutkan bahwa Yusril merupakan salah satu bakal calon yang memenuhi kriteria sebagai gubernur DKI Jakarta.
Kriteria itu antara lain peduli terhadap dunia pendidikan, berpengalaman di bidang pemerintahan, calon yang taat dan patuh terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia, soleh dan dicintai luas masyarakat.
"Bahwa kriteria itu mutlak dimiliki oleh Bapak Yusril Ihza Mahendra sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 - 2022," kata Hanif saat deklarasi yang diikuti peserta lainnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua Gerakan Pelajar Jakarta, Ferly Montung (19), mengungkapkan deklarasi ini bukan merupakan politik praktis. Dukungan ini lantaran melihat Yusril sebagai calon yang mumpuni.
"Kita memang tak berpolitik praktis. Kita sebagai organisasi peduli pilkada punya kriteria gubernur. Kita terkait pilkada punya kriteria khusus, menurut kita saat ini nama-nama yang muncul yang memenuhi kriteria kita Pak Yusril Ihza Mahendra," kaya Ferly.

Ia membantah ada kelompok politik dari dukungan Gerakan Pelajar. Ke depan, ia mengungkapkan Gerakan Pelajar tak memaksa pelajar lainnya setelah deklarasi dukungan ini. Sementara itu Yusril mengaku kaget dengan deklarasi dukungan Gerakan Pelajar terhadap dirinya.
Ia mengungkapkan kedatangannya ke acara ulang tahun Ke-9 Gerakan Pelajar untuk memberi kata sambutan.

"Ini di luar dugaan saya ada deklarasi mendukung saya oleh pelajar-pelajar SMA. Mereka mewakili murid-murid. Saya juga gak tahu persis kegiatan ini kegiatan apa. Karena diberitahu dan diundangan untuk memberi sambutan. Ini saya pikir bukan gerakan politik," kata Yusril usai memberi sambutan dalam acara Gerakan Pelajar.

Keluar dari Gedung KPK, Bos Agung Sedayu Dikawal Ketat Penjaga


Direktur Agung Sedayu Grup Richard Halim Kusuma (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/6/2016).

JAKARTA,  Direktur Utama Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma diperiksa selama hampir sembilan jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (29/4/2016). Seusai diperiksa, Richard dijaga cukup ketat oleh para pengawal pribadinya. Richard yang mengenakan batik biru keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 17.00.
Saat Richard hendak menaiki mobil, tampak sejumlah orang berperawakan tegap menghalangi awak media yang menunggu di depan Gedung KPK. Tak hanya itu, sejumlah polisi juga terlihat ikut mengawal Richard di pintu keluar.
Tidak ada komentar apa pun yang terlontar dari mulut Richard terkait dengan pemeriksaanya. Richard diperiksa dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait Peraturan Daerah tentang Reklamasi.

Selain Richard, KPK juga memanggil karyawan PT Agung Sedayu Group, Syaiful Zuhri alias Pupung.
KPK sebelumnya telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Richard bepergian ke luar negeri.
Penyidik KPK menilai keterangan Richard diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak usaha Agung Sedayu Group adalah salah satu dari sembilan perusahaan pengembang yang ikut dalam proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta.
Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.
Kasus ini bermula saat KPK menangkap tangan M Sanusi di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta seusai menerima uang pemberian dari Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Sanusi diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.

Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Selain Sanusi, KPK juga telah menetapkan Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka.

Mengaku Saudara Jenderal, Pria Ini Janji Bisa Bebaskan Tersangka Kasus Narkoba

JAKARTA, Seorang pria berinisial DD (38 tahun) dibekuk polisi karena menipu sebagai makelar kasus dengan modus mengaku bersaudara dengan seorang jenderal polisi. Kejadian bermula ketika pelapor, Rita Sulistianti (40), ingin agar kakak iparnya, Samin Ginting, yang tersangkut kasus narkoba bebas dari bui.
Keluarga Samin panik dan mencari cara agar Samin bisa bebas karena yakin Samin tak bersalah. Beberapa pekan silam, Rita kebetulan bertemu dengan DD yang mengaku bisa memuluskan perkara hukum.
DD meyakinkan Rita bahwa ia mengenal sejumlah "orang dalam", mulai dari Kapolsek hingga Kanit Reskrim. Korban yang telah yakin pun bersedia memberikan uang pelicin sebesar Rp 15 juta yang diminta DD setelah dirayu melalui telepon beberapa kali.
Agar terlihat meyakinkan, DD bahkan melakukan transaksi itu di area parkir sepeda motor Mapolsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Selama saya dan semua anggota dinas di sini, baru kali ini lihat tersangka dan mungkin baru pertama kali beraksi. Pengakuannya baru sekali," kata Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Ary Purwanto, di Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Rita yang sudah telanjur memberikan uang pun merasa tertipu karena kakak iparnya tak kunjung bebas. Ia pun melaporkan kejadian itu ke polisi.
Setelah diselidiki, polisi berhasil menangkap DD di sebuah rumah dinas Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa lalu, saat sedang mengantar burung.
DD yang diketahui memiliki hobi memelihara burung pun mengaku telah menghabiskan uang Rp 15 juta yang diberikan Rita itu untuk berfoya-foya.
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar jangan tergiur iming-iming makelar kasus hukum seperti DD. Masyarakat disarankan untuk mengikuti prosedur hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Tersangka mengaku punya famili bintang satu, tapi tak jelas di mana bintang satunya. Saudara jenderal mana yang bisa mengintervensi penyidik. Padahal, atensi pimpinan sendiri semua kasus narkoba itu harus dilanjut proses hukum, tak ada toleransi," kata Ary.
Atas kejahatannya itu, DD pun harus mendekam di bui dan dikenakan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Diperiksa Kejagung, Alex Noerdin Disinggung Soal Temuan BPK


Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin usai diperiksa di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (29/4/2016). 

JAKARTA,  Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin diperiksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selama tiga jam. Alex mengaku ditanya soal temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Sumsel pada 2013.
"Macam-macam (diperiksa). Misalnya, apakah temuan oleh BPK sudah dikembalikan belum? Sudah. Dan lain-lain," ujar Alex usai diperiksa di gedung bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Alex mengatakan, temuan tersebut antara lain keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan nilai dalam proposal yang kurang tepat. Namun, hal itu pun sudah diselesaikan pemerintah provinsi.
"Begitu selesai audit BPK, ada waktu 60 hari, sudah kami tindaklanjuti," kata Alex.
Pengacara Alex, Susilo Ariwibowo menambahkan, Alex juga ditanya soal prosedur pemberian hibah dan aspirasi DPRD mengenai dana tersebut. Ia membantah bahwa Alex menyalahgunakan dana hibah untuk kampanye.
 
"Bukan, 2013 pada saat itu. Tapi tidak ada ya. Itu murni hibah biasa," kata Susilo. Kali ini merupakan pemeriksaan Alex yang ketiga sebagai saksi dalam kasus ini.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah mengatakan, penyidikan dilakukan sekitar tiga bulan yang lalu.
Dalam perkara ini, pihaknya telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari pihak swasta, pemerintah daerah, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan mantan anggota DPRD Sumsel.
Ia menyebut total anggaran untuk dana hibah dan bansos dari APBD Sumsel sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, Arminsyah belum memastikan nilai anggaran yang diselewengkan. Dalam kasus ini pun Kejagung belum menetapkan tersangka.

Jokowi Tata Ulang Pasar di Bima, Omzet Pedagang Naik Dua Kali Lipat


Pasar tradisional Amahami tampak bersih dan rapi setelah ditata ulang.

BIMA, Presiden RI Joko Widodo terus membangun infrastruktur di bidang perdagangan. Kali ini, Jokowi meresmikan pasar modern di kawasan Amahami, Kota Bima, NTB, Jumat (29/4/2016).
Di pasar yang baru saja diresmikan itu, jumlah pedagang yang sebelumnya hanya 718 orang, kini melonjak menjadi 1.064.
Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memastikan terjadi peningkatan omzet dan pendapatan para pedagang di pasar modern Amahami.
“Setelah pasar ini beroperasi, omzet pedagang mencapai 2 kali lipat. Dari Rp 200-300 juta per hari, sekarang naik menjadi Rp 500-600 juta per hari. Angka ini meningkat seiring dengan bertambahnya daya tampung pedagang,” kata Mendag.
Sebelumnya, Kementrian Perdagangan memberikan dana senilai Rp 7 miliar untuk pembangunan pasar Amahami. Pasar tradisional yang ditata lebih modern tersebut merupakan salah satu pasar rakyat di Bima yang masuk kategori A.
Pasar ini berdiri di atas lahan seluas 50.000 meter persegi dengan luas bangunan 2.241 meter persegi. Pasar tersebut dapat menampung lebih dari 1.000 lapak, sehingga mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat Bima, terutama para pedagang dan petani produsen.
Menurut Thomas, program pembangunan dan revitalisasi merupakan bagian dari program Nawacita Presiden. Program tersebut diklaim dapat memberikan manfaat dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Kota Bima.
“Dengan perkembangan pasar ini akan memberikan manfaat bagi petani produsen dan masyarakat pedagang di pasar rakyat, yang mayoritasnya adalah pedagang mikro dan menengah,” ujar Tom Lembong.
Sebelumnya, Presiden mencanangkan pembangunan 5.000 pasar di seluruh Indonesia. Secara bertahap akan dibangun 1.000 pasar per tahun.
Pada periode 2015, Kementerian Perdagangan telah membangun sebanyak 1.002 pasar, sehingga target tahun 2015 telah melampui target tahunan.
Meksi demikian, Kemendag akan terus memantau perkembangan program pembangunan dan revitalisasi pasar tersebut.
Untuk itu, Tom Lembong mengaharapkan kerja sama yang baik dan sinergi seluruh pihak di pusat dan daerah. Termasuk juga para pengelolah pasar, pedagang dan konsumen.
“Kami berharap semua pihak bisa memelihara pasar ini, sehingga usaha para pedagang dapat terus berkembang, dan konsumen makin nyaman untuk berbelanja di sini,” harapnya.
Selain itu, dengan makin mudahnya distribusi logistik dan perbaikan insfrastruktur pasar, diharapkan harga menjadi lebih stabil sehingga dapat membuat rasa aman bagi pedagang dalam berusaha.
“Ini jelas akan meningkatkan kesejateraan masyarakat,” tutur Tomas.
Dia berharap, pembangunan dan revitalisasi pasar tidak mandek hanya sebatas perbaikan fisik.
“Inovasi sistem manajemen harus ditingkatkan, terutama pasar tradisional harus menyajikan hal-hal yang tidak dimiliki pasar modern. Pertahankan ciri khas pasar tradisional,” pungkasnya.

Banyak Penghuni yang Minta Pekerjaan ke Pengelola Rusun Marunda


Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, yang ditempati warga relokasi Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).

JAKARTA,  Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda Suharyanti mengatakan, banyak para penghuni Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, yang mendatangi kantor pengelola rusun untuk meminta pekerjaan. Tak hanya anak muda, orangtua pun ada yang minta dipekerjakan.
"Banyak orang yang minta kerjaan," ujar Suharyanti kepada Kompas.com, Jumat (29/4/2016).
Saat Kompas.com berbincang dengan Suharyanti, seorang pemuda dan ayahnya tampak memasuki kantor pengelola. Ayah pemuda tersebut meminta pengelola untuk memberinya pekerjaan.
Menurut Suharyanti, pihaknya memang telah mempekerjakan para penghuni untuk membantu mereka mendapat penghasilan. Ada yang dipekerjakan menjadi petugas kebersihan, membantu menangani teknologi informasi (IT), dan lainnya.
"Udah banyak yang tinggal di sini (yang dipekerjakan). Jadi kita kan memang ada tenaga cleaning, teknisi, itu kita libatkan warga yang di sinilah," katanya.

Suharyanti menuturkan, kebanyakan warga yang meminta pekerjaan enggan berjualan di rusun. Sebab, sudah banyak warga lainnya yang berjualan, sementara pembeli pun berasal dari penghuni juga.
"Banyakan dagang, ada di lantai dasar. Kalau jualan semuanya kan dia dia aja yang beli. Di sini kan penghuninya masyarakat menengah ke bawah yang daya belinya kurang. Jadi banyak yang minta kerjaan," papar Suharyanti.

Yusril: Nanti Rakyat Bisa Nilai yang Bela Rakyat, Yusril atau Ahok


Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA,  Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara yang berambisi menjadi gubernur DKI Jakarta, mendoakan agar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sehat dan tak terjerat masalah hukum.
"Pak Ahok saya doakan sehat, enggak ada persoalan hukum, sama-sama kita maju sebagai calon gubernur DKI. Pak Ahok sebagai petahana, kan itu bagus," kata Yusril di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Yusril, yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), telah mendaftar ke berbagai partai politik, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Gerindra, agar diusung sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada DKI 2017. Partai yang dipimpin Yusril tidak mempunyai kursi di DPRD DKI. Sementara syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta adalah partai politik minimal mempunyai 22 kursi di DPRD DKI.
Adapun Ahok telah menyatakan akan maju lewat jalur perseorangan dengan mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) warga sebagai syarat dukungan.
Sejauh ini, berdasarkan beberapa hasil survei, tingkat elektabilitas Ahok jauh lebih tinggi daripada tingkat elektabilitas Yusril. Namun, Yusril tak ambil pusing dengan hal itu. Menurut dia, Pilkada DKI Jakarta 2017 masih lama dan berbagai kemungkinan masih terbuka.
"Pilkadanya kan masih 10 bulan ke depan, kan nanti bisa melakukan macam-macam hal," kata Yusril.
Yusril enggan juga mengomentari beberapa kasus yang kini dihadapi Ahok, misalnya kasus RS Sumber Waras. Ia memilih fokus menyosialisasikan diri dan terjun ke masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pembelaan terhadap masyarakat.
"Saya tunjukkan saya bela rakyat, melawan Pak Ahok yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Nanti kan rakyat bisa nilai yang bela rakyat nih siapa, Pak Yusril apa Pak Ahok," kata Yusril.

Yusril Simpan Sertifikat Tanah Warga Luar Batang untuk Bukti di Pengadilan


Yusril Ihza Mahendra saat menunjukkan salah satu sertifikat yang dimiliki oleh warga Luar Batang di Masjid Luar Batang, Jakarta, Rabu (6/5/2016).

JAKARTA, Kuasa hukum warga Luar Batang, Yusril Ihza Mahendra, mengakui menyimpan bukti kepemilikan tanah dan bangunan warga Luar Batang. Dokumen itu akan dijadikan bukti di pengadilan. "Ada di saya. Nanti kalau kita mau lawan, kita pergunakan semua," kata Yusril di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Warga sendiri mengaku bahwa sertifikat tanah sudah di kantor Yusril. Sertifikat itu tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Yusril pun mempersilakan melihat sertifikat tersebut, tetapi harus membuat janji dengan salah satu advokatnya.
Sementara itu, Yusril meyakini bahwa salinan bukti kepemilikan tanah di Luar Batang juga dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara. Sertifikat itu atas nama perseorangan.
"Kalau mereka bilang itu palsu, mereka harus buktikan di pengadilan bahwa itu palsu," kata Yusril.

Sebelumnya beberapa warga yang ditemui Kompas.com mengaku telah menyerahkan semua sertifikat kepada kuasa hukum mereka, yaitu Yusril.
"Mohon maaf, bukannya saya enggak mau kasih lihat. Warga di sini, sama Bang Yusril, sudah sepakat kalau dokumen itu enggak bisa dilihat sama sembarang orang. Kalau mau, langsung ke kantornya Bang Yusril saja untuk lihat," kata Sekretaris Masjid Luar Batang Mansur Amin.

Pelaku Penembakan Misterius di Magelang Seorang Residivis


Kepala Polres Magelang Kota (kiri) memperlihatkan barang bukti senapan angin dan sejumlah proyektil diduga milik terduga pelaku penembakan misterius di mapolres setempat, Jumat (29/4/2016).

MAGELANG, Kepala Polres Magelang Kota AKBP Edi Purwanto mengungkapkan bahwa S alias P terduga pelaku penembakan misterius di Kota Magelang merupakan residivis kasus penganiayaan. "Kami pernah menangani terduga pelaku karena terlibat kasus 351 (pasal penganiayaan)," kata Edi dalam keterangan pers di mapolres setempat, Jumat (29/4/2016) sore.
Menurut Edi, pelaku saat itu menjadi tersangka perkelahian antar-warga menggunakan senjata tajam hingga melukai korban. Pelaku kemudian divonis satu tahun penjara dan sudah keluar dua bulan lalu.
"Kami pastinya punya data dan foto (terduga pelaku)," sebut dia.
Hanya, data tersebut masih terus digali sembari memburu pelaku yang melarikan diri saat hendak diringkus, Jumat dini hari.
Edi mengatakan, laki-laki berusia sekitar 30 tahun itu tinggal di Kampung Magersari, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dia menyebut, daerah yang berada di kaki Gunung Tidar itu memang rawan aksi kriminalitas, seperti tawuran, pencurian, hingga penganiayaan.
Ketika ditanya apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan, Edi belum dapat memastikan hal tersebut sampai jajarannya benar-benar menangkap pelaku.
"Bagi masyarakat, kami imbau agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Anggota terus melakukan penjagaan agar situasi tetap kondusif. Kami harap, kalau masih ada korban yang belum melapor, bisa segera melapor," tuturnya.
Penangkapan pelaku dilakukan pada Jumat dini hari. Hanya, saat hendak ditangkap di rumahnya di Kampung Margesari, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, pelaku sudah melarikan diri.
Di rumah itu, polisi justru menemukan kakak pelaku, juga berinisial S, yang sedang teler akibat mengonsumsi narkotika dan obat terlarang (narkoba).

Lewat Siaran Televisi, Ahok Tantang PNS DKI untuk Mengundurkan Diri


 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melepas petugas BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menantang para pegawai negeri sipil (PNS) di DKI yang tidak suka bekerja sama dengannya untuk mengirim surat pengunduran diri pada Senin (2/5/2016) depan.
Ahok menyampaikan hal itu dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara langsung oleh Kompas TV, Jumat (29/4/2016).
"Kepala dinas, wali kota, wakil wali kota, sekko (sekretaris pemerintah kota), semua yang ada di DKI, bupati di DKI... kalau Anda enggak suka dengan saya, mau ikut jejak Pak Rustam (Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Utara), tolong hari Senin masukan surat pengunduran diri ke saya. Hari Senin!" kata Ahok.
Ia menyampaikan hal itu setelah presenter Kompas TV bertanya tentang mundurnya Rustam sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
Ahok telah beberapa kali mengatakan, dia mempersilakan para pegawainya untuk mundur. Dia bahkan akan langsung mengabulkan permintaan tersebut. Namun, sejauh ini, hanya empat pejabat DKI yang melakukan hal itu.

Eks Warga Kampung Pulo Mengaku Enak Tinggal di Rusun walau Sewanya Berat

JAKARTA, Sejak dipindahkan ke Rusun Jatinegara Barat pada Agustus tahun lalu, eks warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, mengalami banyak perubahan. Perpindahan yang awalnya mereka tolak ini lambat laun diterima.
Adi (56), misalnya, pedagang di Balimester ini mengakui bahwa sarana yang ada di rusun cukup "mewah" bagi dirinya. Kini ia hidup layak dan sehat di rusun.
"Ya kalau dibilang cukup sih ya cukup, fasilitas ada macam-macam," kata Adi di Rusun Jatinegara Barat, Jumat (29/4/2016).
Namun, kondisi itu belum sempurna. Ia mengaku masih rindu pada rumah semipermanennya di pinggir kali, apalagi dulu ia tidak harus membayar sewa.
"Jujur di sini enak, cuma sewanya aja yang masih berat," ujarnya.
Warga pindahan dari Kampung Pulo itu diwajibkan membayar sewa Rp 300.000 per bulan. Biaya itu belum termasuk untuk listrik dan air.
Kendati cukup terjangkau, sebagian warga masih kesulitan membayar. Abdul Qodir, seorang tukang ojek, termasuk yang seperti itu.
"Dulu kan di rumah sendiri kita enggak perlu bayar sewa, sekarang di sini ya harus bayar. Tadinya berharap ada ganti rugi, itu kan rumah kita yang bangun sampai puluhan juta, bayar PBB juga," ujarnya.
Sudah sembilan bulan Abdul menghuni rusun, dan telah dipastikan tidak akan ada penggantian bangunan. Ia pun menerima hidup di sini meski agak berat karena kini harus menyisihkan Rp 300.000 setiap bulannya.
Dengan biaya itu, mereka bisa tinggal di rusun sekelas apartemen dengan perawatan yang baik. Ada pula PAUD, perpustakaan, puskesmas, dan poli gigi yang dapat digunakan gratis oleh mereka.
"Ya mau bagaimana lagi, harus betah tinggal di sini, lumayanlah daripada saya ngontrak," ujarnya.
Sejak diwajibkan membayar sewa pada Desember silam, sebagian kecil warga masih kesulitan membayar hingga menunggak. Mereka tidak diusir, tetapi diperbolehkan mencicil.
Kepala Bidang Prasarana Unit Pengelola Rusun Jatinegara Barat Duma Marhisar mengatakan, warga sebenarnya mampu dan mau membayar. Namun, masih ada prioritas lain selain membayar sewa.
"Mereka semua mampu kok, kan kita data, dan penghasilan paling kecil itu Rp 1.500.000 per bulan. Ada niat untuk membayar, cuma ya mungkin ada yang lebih urgent buat mereka, kami paham," kata Duma di kantornya, Jumat.
Saat ini, ada 11 penghuni yang menunggak sewa. Oleh Unit Pengelola, mereka diizinkan mencicil dengan menyertakan alasan penundaan pembayaran. Duma pun mengatakan, fasilitas yang disediakan bagi mereka sudah cukup.
Mereka yang kesulitan bekerja dapat berdagang di rusun dan disediakan tempat serta gerobak oleh Pemprov DKI.

Herman Diringkus Polisi karena Gelapkan Uang Umrah Rp 3,2 Miliar


Kapolresta Pontianak Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat (tengah), didampingi Kasat Reskrim Polresta Kompol Andi Yul (kiri), dan tersangka Herman (kanan) beserta barang bukti yang diamankan polisi saat dihadirkan dihadapan awak media (29/4/2016)


PONTIANAK, Herman, seorang tersangka pelaku penipuan dan penggelapan uang perjalanan umrah ditangkap jajaran Polresta Pontianak.
Herman ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2016).
Herman diduga menggelapkan uang 147 calon jemaah umrah sebesar Rp 3,2 miliar. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadinya.
Herman adalah pemilik perusahaan biro jasa umrah, CV Global Indah Perdana (GIP) bermitra dengan PT Arminareka Perdana (PT AP) yang berpusat di Cibinong, Bogor.
Sejak Agustus tahun 2014, kedua persuhaan tersebut tidak lagi menjadi mitra. Namun Herman masih melayani pendaftaran dan setoran dari calon jemaah sejak November 2014 hingga Januari 2016.
Uang tersebut bukannya dipakai untuk memberangkatkan jemaah untuk umrah, melainkan dihabiskan untuk kepentingan pribadi.
Kepala Polresta Pontianak Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan, dari 191 calon jemaah yang mendaftar, yang diberangkatkan oleh Herman hanya 44 orang. Sisanya 147 dibiarkan terkatung-katung.
“Uang yang sudah disetorkan jemaah tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga jamaah merasa dirugikan,” jelas Tubagus, Jumat (29/4/2016)
Dilaporkan perekrut
Penggelapan yang dilakukan Herman tersebut terungkap sejak perekrut yang mencari calon jemaah ditagih waktu keberangkatan oleh calon jemaah. Karena tidak ada kepastian dan merasa terus dikejar, akhirnya perekrut kemudian melapor ke kepolisian.
Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian melacak keberadaan pelaku hingga akhirnya ditangkap di Kalteng. Atas perbuatannya, Herman dijerat Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-undang RI tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Selain itu, Herman juga dijerat Pasal 372 dan 378 KUHP.
Sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, yaitu brosur perjalanan, satu bundel slip setoran, sejumlah kwitansi setoran dari jemaah, beserta daftar nama calon jemaah yang menjadi korban penipuan.
Sementara itu, Herman mengakui melarikan diri ke Kalteng karena uang setoran calon jemaah sudah habis dipakai modal untuk investasi pembelian tanah di daerah Cibinong.
“Uangnya ada yang saya investasikan untuk beli tanah sebanyak Rp 2 miliar. Sisanya digunakan untuk kebutuhan kawan-kawan,” kata Herman di mapolresta.
Untuk menyakinkan calon jemaah, kata Herman, dirinya menerapkan tarif atau biaya yang murah di bawah harga standar. Biaya tersebut berkisar antara Rp 13 juta hingga Rp 17 juta per paket umrah selama 9 hari.

DPRD DKI Minta agar Dana CSR Digunakan untuk Sewa Rusun


Rusun Marunda, Cilincing Jakarta Utara

JAKARTA, DPRD DKI Jakarta memberikan tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2015 yang sebelumnya sudah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan anggota DPRD DKI, salah satunya adalah mengenai alokasi dana CSR (corporate social responsibility). Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Dite Abimanyu, membacakan rekomendasi tersebut dalam rapat paripurna.
"Meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengarahkan alokasi penggunaan dana hibah dan CSR ini tidak digunakan untuk kegiatan yang masih bisa dibiayai APBD," kata Dite dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (29/4/2016).
Kegiatan yang masih bisa dibiayai APBD antara lain seperti pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), bus tingkat wisata, bus transjakarta, dan rumah susun sewa. Dite mengatakan seandainya pembangunan tersebut menggunakan dana APBD dan bukan CSR, penyerapan APBD akan meningkat.
Seharusnya, kata Dite, dana CSR digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa dibiayai oleh APBD. Misalnya untuk memberi uang kerohiman bagi warga korban penggusuran. Selama ini uang kerohiman tidak boleh diberikan menggunakan dana CSR.
"Misalnya untuk bantuan sewa rusunawa bagi warga yang direlokasi, pembangunan sarana umum, sarana bermain, dan sarana ekonomi pada rusunawa yang baru ditempat oleh warga korban relokasi. Kemudian juga untuk bantuan korban bencana, bantuan masyarakat miskin, dan yang lain," kata Dite.
Karena itu, DPRD DKI merekomendasikan kepada Balegda DPRD DKI untuk membuat peraturan daerah tentang CSR dari swasta dan pengalokasiannya bagi pembangunan Jakarta.
"Selain itu juga meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap seluruh aset yang berasal dari hibah dan CSR," kata Dite.

Adhyaksa Sebut Ahok Bukan Pemimpin, melainkan Penguasa


Pendiri Yayasan Bung Karno dan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Rahmawati Soekarnoputri dengan Adhiyaksa Dault di Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).

JAKARTA, Adhiyaksa Dault yang berniat jadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta menyindir sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, yang membiarkan warga mengungsi di perahu setelah penggusuran. Menurut Adhiyaksa, sikap Ahok itu tidak mencerminkan sosok pemimpin.
"Ini tidak ada dialog dulu, tiba-tiba gusur. Lalu orang-orang di atas perahu (dibilang) entar juga kapok. Itu kan bukan pemimpin, itu penguasa," kata Adhiyaksa di Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).
Ia juga menilai, sikap Ahok yang main gusur itu membuat Rustam Effendi mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
"Sekarang saya tanya, ada SK-nya enggak penggusuran ini? Enggak ada SK-nya kan? Makanya, Pak Wali Kota mengundurkan diri. Tiba-tiba gusur, kan mestinya jangan begitu dong. Pemimpin ya dialog dulu," ujar Adhiyaksa.
Ia berharap, Ahok bisa seperti Wali Kota Surabaya Risma, yang melakukan pendekatan dengan dialog untuk menertibkan suatu tempat.
Sebab, ia khawatir, tindakan main gusur di Luar Batang akan memunculkan gejolak di masyarakat. "Kalau terus begini, takutnya ada gejala sosial yang dahsyat," ujarnya.

Jika Pilkada DKI Hanya Diikuti PNS, Ahok Yakin Kalah


 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melepas petugas BPS yang akan melakukan Sensus Ekonomi 2016 di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan sistem yang kini diterapkannya di Pemerintah Provinsi DKI menuntut seorang PNS bekerja dengan maksimal. Ia mengatakan, sistem itulah yang membuatnya tidak disenangi oleh banyak pegawai negeri sipil (PNS).
Oleh karena yakin banyak PNS yang tidak menyukainya, Ahok bahkan berujar pasti akan kalah di pemilihan kepala daerah (Pilkada) jika pemilihnya hanya PNS DKI beserta anggota keluarganya.
"Kalau Pilkada hanya diikuti PNS dan keluarganya, saya pasti tidak akan terpilih sebagai gubernur. Karena ada kenyamana bapak ibu yang saya ambil," ujar dia saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Meskipun yakin banyak PNS yang tidak senang kepadanya, Ahok mengaku tidak mau ambil pusing. Asal bisa bekerja dengan baik, ia menjamin PNS itu akan tetap bisa mendapatkan jabatan dan naik pangkat.
"Saya kan selalu dapat lampiran intel. Saya tahu siapa-siapa PNS yang jelek-jelekin saya. Tapi tidak masalah. Asal bisa bekerja sesuai dengan sumpah jabatan. Banyak kok PNS yang ngata-ngatain saya kafir, tapi tetap bisa naik pangkat," ujar Ahok.

Susi Pudjiastuti Berani karena Membaca Buku

 
 Susi Pudjiastuti bersama para karyawan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dan PT ASI Pudjiastuti Aviation

Sosok pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti bukan hanya menjadi incaran banyak wartawan dalam negeri. Ketika melakukan kunjungan  kerja di London, Inggris, beberapa waktu lalu awak media asing juga berlomba untuk mewancarainya.
Mereka ingin mengetahui terobosan dan kebijakan Susi dalam memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated/IUU fishing).
Mereka juga ingin mendalami kebijakan Susi dalam menegakkan hukum di laut dan meledakkan kapal-kapal pencuri ikan di lautan Indonesia.
Nama menteri yang dilantik pada 29 Oktober 2014 ini selalu menjadi topik hangat di berbagai media massa dan media sosial. Berbagai kebijakannya menjadi sorotan karena dianggap berani membereskan masalah-masalah yang sebelumnya tak tersentuh.
Bagaikan seorang petarung, Susi langsung menggebrak tanpa takut dengan orang-orang kuat yang berkepentingan di sana.
Sebenarnya persoalan yang dihadapi KKP bukanlah masalah baru. Namun perempuan yang hanya memegang ijazah SMP inilah yang berani menegakkan aturan. “Itu bukan kebijakan Susi loh. Itu maunya undang-undang,” ujar Susi ketika ditanya tentang kebijakannya.
Semenjak namanya disebut sebagai pimpinan KKP, berbagai tanggapan bermunculan. Ada yang mengatakan Susi adalah sosok yang kompeten dalam membangun dunia perikanan Indonesia. Mereka melihat kemampuan Susi dalam merintis usahanya dalam bidang perikanan sudah cukup lama dan berpengalaman.
Setelah perusahaannya berkembang pesat, Susi terjun ke bisnis penerbangan. Meskipun berangkat dari sebuah kebetulan ketika menolong masyarakat di Pulau Simeleu, Aceh, yang terkena tsunami, nama Susi semakin berkibar dengan maskapai penerbangannya.
Pilihan jalur penerbangan perintis yang semula dianggap ‘gila’ menjadikan Susi Air diperhitungkan di negeri kepulauan ini. Berbagai ‘kegilaan’ ini memikat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberikan tanggung jawab Susi menangani KKP.
Sementara yang meragukan mengatakan Susi tidak punya pengalaman di bidang birokrasi sehingga sulit memimpin KKP. Mereka memandang sebelah mata Susi berdasar latar belakang rumah tangga, kebiasaan merokok, tato, dan sekolahnya yang tidak tamat SMA.
Setelah satu tahun berlalu, dengan sendirinya isu-isu miring itu tersingkir seiring dengan berbagai gebrakannya. Banyak orang berdecak kagum atas keberanian perempuan yang mengawali keterlibatannya dalam usaha perikanan dengan menjadi bakul ikan. Salah satunya adalah tentang pengeboman kapal-kapal yang terlibat dalam ilegal fishing.
Keberanian Susi sebenarnya bukanlah datang dengan tiba-tiba. Semenjak di bangku SMP dia sudah membaca buku-buku klasik yang bermutu. Dari situ dia menimba banyak pengetahuan dan bisa melihat keadaan Indonesia dengan kritis.
Dari situ pula dia meyadari dunia usaha Indonesia belum sincere dan fair. Dia melihat peraturan pemerintah yang ada saat itu belum menguntungkan untuk nelayan.
Dia juga kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. “Kan goverment itu regulate, regulator. If you do not regulate with sincere, you do not regulate fairly, ya ketidakadilan tercipta di situ,” katanya dengan gamblang.
Oleh karena itu ketika mendapat kesempatan memimpin KKP, Susi langsung menggebrak untuk meluruskan yang selama itu menjadi keprihatinannya.
Cover Buku Untold Story Susi Pudjiastuti
Dalam wawancara dengan Tim Penulis dari Penerbit Buku Kompas (PBK) di Pangandaran, Jawa Barat, pimpinan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dan PT ASI Pudjiastuti Aviation ini menceritakan banyak hal. Sayangnya, ketika buku akan diterbitkan, Susi menolak untuk memasukkan hasil wawancara itu dalam buku yang dipersiapkan menyambut ulang tahunnya yang ke-50.
“Pokoknya saya nggak mau. Biar orang-orang yang berkomentar tentang saya,” kata perempuan kelahiran Pangadaran, pada 15 Januari 1965 ini.
Setahun berlalu, barulah Susi mengungkapkan alasan dibalik pencopotan tulisan yang semestinya menjadi Bab III dari buku berjudul Untold Story Susi Pudjiastuti.
Dia beranggapan pada saat itu orang belum tahu siapa dia sebenarnya. Kalau dia bicara tentang dirinya sendiri, apalagi dalam buku biografi, maka akan menjadi persoalan lagi. Padahal saat itu sudah cukup banyak tanggapan kontroversi tentang dirinya yang disorot.
“Nah, kalau sekarang, orang sudah tahu apa yang saya lakukan. Jadi sekarang silahkan kalau mau dimuat,” ujar Susi dalam perbincangan di kantor KKP, Jakarta pada 11 Februari 2016.
Selain mengenai masa lalunya, dalam wawancara itu Susi juga mengungkapkan pandangannya tentang dunia usaha yang belum sincere dan fair, latar belakang menjadi menteri KKP, lingkungan hidup, Presiden Jokowi, agama, kematian, dan keluarganya.
Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Penulis PBK Mulyawan Karim, Robertus Mahatma C., dan A. Bobby Pr:

Dari obrolan dengan para nelayan di Pangandaran, kami mendapat informasi bahwa isu lingkungan sudah lama menjadi kepedulian Anda. Salah satunya dengan menggantikan jaring nelayan yang rusak karena tanpa sengaja menangkap ikan hiu. Mengapa Anda mengganti jaring para nelayan yang rusak karena ikan hiu?
Kalau nggak diganti jaringnya mereka nggak bisa nangkap ikan lagi. Nah, kalau jaringnya kita ganti, mereka bisa nangkap ikan tetapi hiunya harus dilepas ke tengah laut. Kalau nggak gitu mereka akan ambil siripnya untuk dijual. Kadang diambil sama dagingnya. Tapi kapal-kapal di tengah laut biasanya cuman ambil siripnya, dagingnya dibuang di tengah laut.

 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014).
 
Apakah banyak ikan hiu di Pangandaran?
Nggak banyak sih di sini. Kalau tempat lain banyak.
Bagaimana dengan pelarangan bagan? (Bagan adalah semacam rakit yang digunakan untuk tempat menangkap ikan di laut. Cara menangkap ikannya dengan membenamkan jaring. Ketika ikan sudah dianggap banyak berkumpul di atas jaring maka jaring di angkat. Untuk mengundang ikan-ikan digunakan cahaya dari lampu. Dengan cara ini bukan hanya ikan besar yang tertangkap tetapi juga ikan-ikan kecil). Kan nelayan sudah menginvestasikan uangnya sampai Rp 20 juta untuk membuat bagan?
Kalau masalah bagan itu bukan nelayan. Itu investor. Kalau nelayan nggak bikin bagan. Nelayan menangkap ikan di laut, bukan dengan bagan. Itu saudagar. Tidak ada nelayan bagan. Bullshit.
Mengenai pelarangan dodot?
Dodot, itu jaring kecil. Kalau nelayan pakai dodot, ikan dan udang kecil tertangkap. Semuanya habis. Lalu nggak ada lagi ikan. Lingkungan rusak. Nelayan juga yang rugi. Dulu nelayan juga pakai potas. Lingkungan jadi rusak. Tapi sudah nggak lagi. Sekarang ikan hias juga nggak ada di sini.
(Perbincangan sempat terhenti ketika salah satu rekannya datang. Susi mengeluhkan tentang wartawan yang kemarin mewancarainya tetapi pertanyaannya tidak jelas. Salah satunya tentang hubungan lobster dengan pelabuhan. Dia juga complain karena wartawan itu tidak tahu nama lengkapnya sehingga kesulitan di depan kamera padahal wawancara dilakukan secara langsung. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya ketika fotonya sedang merokok beredar luas.)
Katanya saya ngerokok di depan umum. Saya tidak merokok di depan umum. Habis rapat, saya diwawancarai wartawan. Lalu saya cari tempat yang sepi untuk merokok. Wartawan ngikutin saya. Saya sudah bilang jangan difoto tapi ternyata muncul dan dikatakan Susi merokok di depan umum. Edan apa.
Wartawan sering nulis yang nggak benar. Kayak suami saya Daniel Kaiser disebut ahli kapal. Itu salah. Karena dia bukan ahli kapal tapi insinyur elektro. Cerita saya di-tato di Bali, itu saya nggak ngerti. Saya bukan bikin tato di Bali. Ngarang-ngarang aja.
Anda mulai usaha ini dengan menjadi bakul ikan. Apa betul? Bagaimana persaingan waktu itu dengan sesama pedagang bakul karena Anda dianggap membela nelayan dengan membeli ikan dengan harga ikan tinggi?
Nelayan kita sudah sudah hidupnya. Kalau kita beli dengan harga murah, kasihan mereka. Saya memang mulai dari bakul. Bakul-bakul di Pangandaran seperti Ali dan Akui tahu tentang saya. Ali itu saya besarin. Saya kasih duit, saya kasih pinjem uang. Tanya orang aja. Kadang-kadang saya nggak punya duit ke TPI, minta beli cendol, dia yang bayarin. Di lelang berantem, tapi di luar kita teman. Saya sering ditraktir Akui kalau nggak bawa uang, dia bayarin saya makan. Ayong dan Budidarma juga. Berantem, tapi di luar kita makan bareng. Nggak tahu, saya punya muka yang membuat orang sayang. Ha ... ha ... ha ... Nggak tahu kenapa. To do something good. Thats’s my bless from God. Blessing in disguise from God. Ha ... ha ... ha ...
Sebelum diangkat sebagai menteri apa sudah lama mengenal Jokowi?
Nggak, baru aja. Tanggal 11 Oktober 2014, ketemu di Halim. Saya nggak jemput tapi saya pas kerja di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pak Jokowi mendarat. Kan, beliau sudah sering pakai pesawat kita untuk kampanye. Partai lain sama. Saya pikir saya mau say hello maka saya samperin pas landing. Satu menit kali. Itu terjadi pas malam minggu. Jam 12 malam.
Wartawan kadang nulis apa yang saya sendiri tidak tahu, yang tidak terjadi ditulis seolah-olah terjadi. Bu Mega tidur di sini. Ibu Mega pernah makan di sini betul tapi nginep di sini tidak pernah. Wartawan ngomongnya Bu Mega pernah nginep di sini.

Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti
Konfirmasi tentang Anda berhenti sekolah.Yang benar karena sakit atau kasus golongan putih (golput) pada Pemilu tahun 1982? Saya terjatuh, sudah gitu saya libur sekolah. Saya malas balik sekolah juga. Memang saya juga sudah lama nggak cocok dengan sekolah. Waktu di Pangandaran saya pakai kaos golput, lalu ditahan.
Semalam guru-guru membacakan puisi untuk Anda pada pesta rakyat pengangkatan Anda sebagai menteri. Anda nampak sedih sekali. Bahkan mengelap air mata dengan ujung kain?
Iya, guru-guru itu baik sekali. Bu Is, Pak Dedy, Pak Tatang, dll. Kakaknya Pak Tatang itu guru ngaji saya. Guru-guru selalu terkesan, karena saya selalu juara satu dari SD sampai SMP. Mencret-mencetnya, saya juara dua. Mungkin itu cuman sekali. Waktu itu Rahmat yang pernah ngalahin saya jadi juara. Tapi biasanya saya juara satu.
Menurut rekan Anda di SMA 1 Teladan Yogyakarta, Prof. Prof. Ir. Dwikorita Karnawati MSc. PhD yang sekarang menjadi rektor Universitas Gadjah Mada, Anda adalah sosok yang cerdas dan jenius. Di atas rekan-rekan sebayanya. Dwikorita melihat di dalam kamar kost Anda banyak buku-buku filsafat dan politik untuk mahasiswa padahal Anda baru kelas satu SMA. Bahkan kebanyakan dalam bahasa Inggris. Dalam ingatan Dwikorita, kemampuan bahasa Inggris Anda bagus dan lancar. Dwikorita juga ingat Anda kerap berbicara tentang gagasan membangun Indonesia. Anda juga sering mengkritisi pemerintahaan saat itu. Bagaimana tanggapan tentang hal ini?
Lima bulan lalu saya ketemu dengan Dwikorita setelah pisah 32 tahun yang lalu. Kita satu bangku. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya, sebelum tanda tangan MOU. Saya bilang, Rit, ini 32 tahun yang lalu. Dia bilang, Sus saya sekarang baru mengerti isi kepala kamu sekarang kenapa berhenti sekolah.
Waktu SMA sudah baca buku-buku yang berat yang membuat pemikiran Anda jauh ke depan?
Ya, saya memang senang filsafat. Saya sudah baca buku kasus Jusuf Muda Dahlan waktu SD kelas 6. Friedrich Engels, Das Kapital Karl Marx, Adam Smith, Il Principe-nya Machiavelli.
Dari mana tahu buku-buku itu?
Dulu kan ada buku berjudul Mereka Yang Mengubah Dunia. Bukunya kecil. Summary. Terus saya baca. Saya baca juga buku-buku tokoh filsafat dialektikal. Saya juga baca kitab suci semua agama.
Bahasa Inggris bagus, kok bisa?
Arif Satria, penasihat KKP, pernah bilang mau tahu kehebatan Bu Susi lebih dari profesor, omong sama dia dengan bahasa Inggris. Ya, karena saya suka baca saja. Saya dulu mau masuk primary di lembaga kursus di Yogya aja nggak lulus. Saya otodidak.
Sewaktu Jokowi menyampaikan pengumuman kabinetnya, Anda lari. Kelihatan energik ...
Kan, sebelumnya Pak Jokowi bilang: Pak Indro, menteri Koordinator Maritim lari. Makanya gue lari lebih kencang lagi dari biasa. Ha ... ha ... ha. Pak Jokowi malah bilang: Bu Susi nggak usah lari. Saya sudah terbiasa lari, Pak. Kalau Indroyono pelan karena gemuk. Ya, orang udah gemuk kayak gitu kan susah lari ha ... ha ... ha ...
Awal mula ditunjuk jadi menteri, Anda ditelepon Pak Jokowi kah?
Nggak. Pak Jokowi nggak ada telepon lalu bilang besok kamu jadi menteri. Nggak ada. Saya ditelepon sama protokol Istana tengah malam sebelum pengumuman untuk disuruh ngambil baju. Siang saya ditanya agama saya apa? Saya cerai apa kawin?

 
Susi Pudjiastuti bersama Tim Penulis Buku Untold Story Susi Pudjiastuti
 
Tapi kan sebelumnya sudah ada isu akan diangkat jadi menteri pariwisata. Di negeri ini isu hampir setiap hari. Saya nggak terlalu care. Saya ini orang nggak  urus isu-isu. Kalau nggak happen, I dont believe.
Kalau saya di pariwisata, saya resign. Itu bukan di kompetensi saya. Kalau sekarang pas, juga tidak. I had more experience di kelautan dan perikanan dibandingkan dengan pariwisata. Bukan saya merasa expert, tidak. Hidup saya banyak spend di situ.
Di saat wawancara berlangsung datang Eka Santosa. Pria yang dekat dengan Susi kala remaja ini pernah menjadi Ketua DPRD Tingkat I Jawa Barat dan anggota DPR RI. Eka mengungkapkan Susi berhenti sekolah bukan karena isu golongan putih (golput) pada Pemilu 1982 yang seperti disampaikan oleh wartawan.
Sebab pada saat kasus itu terjadi, Susi sudah berhenti sekolah. Kasus golput berangkat dari pemberian Eka kepada Susi berupa kaos bertuliskan golput sebelum Pemilu tahun 1982. Gara-gara kaos itu Susi diinterogasi oleh aparat Kodim Ciamis. Susi mengaku sampai sekarang pilihan politiknya tetap golput.
Lah, gimana Golput, kan Pak Jokowi sudah mengangkat Anda menjadi menteri?
Lah, dia kan presiden Indonesia. Setelah dia jadi presiden dia bukan milik PDI-P. Dia milik Indonesia. Sampai hari ini saya masih golput. Kalau nanti, kita lihat goverment-nya. Kalau orang DPR masih kayak gini, ngapain gue milih partai.

 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
 
Pendapat tentang Jokowi? Dia orang unik. Dia orang yang taking says, the way its happen. Dia orang yang nggak complicated. Dia menjadi kuat karena dia clean, hatinya bersih. That’s the part we are similar. Itu yang sama dengan saya. Kita nggak punya yang item-item. Awarness ada tapi kita sendiri nggak punya pikir yang hitam, nggak ada. Kita nggak mengambil hak orang, cheating. Nggak ada. Saya pikir, Pak Jokowi orang seperti itu.
Kenapa Pak Jokowi milih Anda?
I dont know. Aku nggak mau berasumsi yang ada di kepala orang. Karena dia tahu, ngambil saya kan berisiko. Resiko saya sebagai figur kontroversial, dia pasti udah tahu. Kalau dia nggak tahu, nggak mungkin toh. Saya pikir dia berani take the risk.
Waktu ketemu Jokowi apa yang dia katakan?
Saya sudah sering dibilang gila sama kabinet. Saya tanya apa benar-benar yakin milih saya. Memang negeri ini butuh orang gila, kata Pak Jokowi. Di negeri ini perlu perubahan, perlu orang ‘gila’.  Orang kita selalu normatif.
Apa yang Anda inginkan agar dapat tercapai sebagai menteri ke depan?
Saya suka every thing has to be fair for people. Selama ini belum fair. Dan tidak sincere. Yang tidak sincere sistem, people, goverment, dll. Cuman vested for a while. Kalau fair, fair, everybody will have the same oportunity. Semua dapat kesempatan yang sama. Opportunity itu important for any thing.
You can’t do anything, you can’t change anything. You can’t make anything when opportunity was not there on the first to do it changed. Oportunity tidak ada kalau tidak ada kesempatan. Selama ini opportunity belum dirasakan semua orang, because thing was not sincere.
Contohnya kemarin nelayan teriak: kita di pantai utara udah padat. Mau ke Indonesia Timur, dikerjain aparat, dibikin susah. Pemda di sana nggak suka orang Cirebon datang. Tapi ternyata di tengah laut ada Taiwan, Thailand, dll. Mereka merajalela. Itu kan ironi. Itu tidak sincere kita.
Bukankah dalam pengalaman Anda opportunity itu diciptakan?
Ya, but not everybody has the right,  has the opportunity, has capability to get opportunity. Job of the government to create the same opportunity to the whole citizens and stakeholders.
Tidak semua orang mampu menciptakan oportunity. That’s important. That’s the job of the goverment on the first place before they make any policies, before make anything, that the first important to do untuk negeri ini. Semuanya harus mengacu ke situ. Kan goverment itu regulate, regulator. If you do not regulate with sincere, you do not regulate fairly, ya, ketidakadilan tercipta di situ. And then, you bukan government lagi. Government kan governess.

 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama anggota Satuan Tugas 115 di lokasi peledakan kapal MV Viking di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Senin (14/3/2016).
 
Apa artinya hidup buat Ibu? Enjoy your life. Doing a lot of for your life.  Kalau nggak enjoy ya mati saja. Saya bisa balik kanan kapan pun.
Apa pandangan Anda tentang agama?
Religion is important. I am not good moslem but I know a lot about Islam.  Saya baca Arab gundul bisa. Saya ikut pesantren setiap bulan Ramadhan dari umur 5 tahun sampai 17 tahun. Sekarang nggak.
Apa pandangan Anda tentang ekstrimis?
It’s not logically, it’s bad, doing something for not appropriate, why not.
Berkaitan dengan pendidikan Anda  yang tidak tamat SMA. Anak muda melihat sekolah nggak penting lagi. Bagaimana komentar Anda?
Problemnya tidak semua orang punya capacity to do breakthrough, having school is always safe lah....
Apakah menyesal tidak tamat sekolah?
Saya jarang regret to something happened, but you can change, is there, is happened, waste, waste energy.  Saya tidak pernah menyesali nggak selesai sekolah. Saya jarang menyesali masa lalu . Toh waktu juga nggak bisa diubah, waste energy.
Apakah Anda sudah puas dengan pencapaian hingga sekarang ini? Atau masih ada yang ingin dicapai?
Not looking for satisfaction, feel good happy... Satisfaction saya pikir is too, a bit, little demanding ya. What if you don’t satisfy, that you little happines is also good, man. Sedikit pragmatis saya.
Kalau menyesal ada satu. I might spent my time lot  more then my kids. Itu yang sedikit kadang-kadang, saya sesali.  I did not have time enough since the beginning, gitu kan ya. Selalu I promise, I will make more time tapi catch up, tidak bisa lagi
Apakah itu juga yang membuat rumah tangga Anda  cerai?
I dont know.  I don’t want to analized. That’s part that i don’t want to analize
Kata orang di pantai Anda mobilnya cuman satu, itu-itu terus ...
Sekarang mobil saya banyak karena semua orang sekarang suruh saya pakai mobil ini-itu, ini itu. Dulu saya pakai L-300. Lalu saya ke kantor Pak Wiranto. Setelah pertemuan saya dianter sama Pak Wiranto ke mobil. Ada yang bilang: Mbak lain kali mobilnya ganti, kasihan Pak Wiranto nganter tamu ke L-300. Ha ... ha ... ha. Dulu saya punya SIM B-1. Saya bawa Fuso.
Pernah berpikir masalah kematian?
At all time. Saya sudah bikin testamen sejak 1998. Karena banyak harta, jadi supaya nggak rebutan.

Ahok: PNS Kita Terlalu Lambat dan Malas, Saya Mau Mengubah Itu


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi di Balai Kota, Jumat (22/4/2016)

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, salah satu cara untuk memajukan sebuah negara adalah dengan memaksimalkan kerja para pegawai negeri sipil (PNS). Namun, ia menilai, hal itu belum terjadi di Indonesia. Hal itulah yang membuat Ahok menerapkan sistem yang saat ini berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sistem tersebut membuat seorang PNS dituntut harus bekerja maksimal bila tidak ingin ditendang dari jabatannya.
"Orang bilang cara saya salah. Memang, cara yang dulu betul? Kalau betul, republik ini sudah maju, tidak kalah sama Malaysia, tidak kalah sama Singapura."
"Apa yang salah? Siapa yang salah? Salah satunya birokrat. PNS kita lambat, terlalu malas, makanya saya mau melawan untuk mengubah stigma itu," ujar dia di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Ahok menyampaikannya saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, sistem yang kini diterapkannya di Pemprov DKI sama dengan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta.
Namun, ia menilai, tidak ada yang salah dengan sistem itu. Terlebih lagi, ia menyatakan, para PNS Pemprov DKI kini sudah mendapat gaji yang relatif tinggi.
Ahok menyatakan, di Pemprov DKI, seorang PNS yang tidak memiliki jabatan alias staf sudah mendapat gaji Rp 13 juta.
"Jadi, seorang CPNS yang baru masuk aja udah digaji Rp 13 juta, eselon IV dapat Rp 30 juta, eselon III dapat Rp 40 juta. Kerja mati-matian di bank cuma dapat Rp 4,5 juta, lho. Ya wajar, dong, saya menuntut PNS bekerja profesional seperti swasta," kata Ahok.
Ahok menyadari, sistem yang dibangunnya tidak disenangi oleh banyak PNS. Namun, Ahok menekankan, ia tidak akan peduli.
"Banyak yang masih ingin mending kayak dulu, gaji kecil, tetapi sembatannya besar. Saya kira, Anda masih tertidur dan bermimpi," ujar dia.

Yusril: Pak Ahok Enggak "Ngerti" Hukum


Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra saat di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat (22/4/2016).

JAKARTA,  Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak mengerti hukum. Pasalnya, Ahok sempat khawatir jika Yusril dijadikan kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta. Kekhawatiran Ahok muncul karena Yusril pernah membela pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya, saat berhadapan dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Berarti, Pak Ahok itu enggak ngerti hukum. Advokat itu kerja pakai kode etik," kata Yusril di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Jika dirinya menjadi kuasa hukum Pemprov DKI, maka secara kode etik, ia tak mungkin membela lawan dari pemerintah. Jika itu terjadi, maka ia melanggar kode etik pengacara.
"Kalau saya ini lawyer Pemda (Pemprov) DKI, saya enggak mungkin ada orang lain ya saya bela lawan Pemda (Pemprov) DKI. Itu enggak boleh. Itu ada kode etiknya," kata Yusril.
Advokat ini pernah diminta oleh Joko Widodo ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk memperkuat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Namun, hingga kini, Pemprov DKI tak pernah menjadikan dirinya kuasa hukum resmi.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga membantah, dirinya menjadi kuasa hukum Luar Batang dan Bidaracina lantaran kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengaku murni menjadi pembela karena untuk kepentingan rakyat.
"Kapan saya belain penguasa? Bidaracina kan rakyat, rakyat lawan Pak Ahok," kata Yusril.
Ahok sebelumnya mengakui, Jokowi sempat berniat menggunakan jasa pengacara untuk membantu Biro Hukum DKI. Namun, menurut dia, rencana itu urung dilakukan. Sebab, kata Ahok, Pemprov DKI khawatir, pengacara yang membantu mereka bukan bekerja untuk kepentingan warga Jakarta.

Senapan Angin dan Ratusan Proyektil Ditemukan di Rumah Terduga Penembak Misterius


Kepala Polres Magelang Kota (kiri) memperlihatkan barang bukti senapan angin dan sejumlah proyektil diduga milik terduga pelaku penembakan misterius di mapolres setempat, Jumat (29/4/2016).

MAGELANG, Polisi mengamankan sepucuk senapan angin di kediaman terduga pelaku penembakan misterius di Kampung Magersari, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (29/4/2016) dini hari. Selain senjata itu, polisi juga menemukan ratusan gotri atau proyektil, termasuk sejumlah proyektil yang sama dengan proyektil yang ditemukan di lokasi penembakan di Jalan Pemuda (Pecinan) Kota Magelang.
Namun, Kepala Polres Magelang Kota AKBP Edi Purwanto menyatakan, senapan angin itu bukan milik terduga pelaku penembakan yang berinisial S alias P. Senapan angin itu milik kakak pelaku yang diketahui juga gemar menembak.
"Senapan angin yang dipakai untuk penembakan diduga masih disembunyikan oleh terduga pelaku. Saat ini masih dalam pengejaran," kata Edi.
Dia mengakui, terduga pelaku penembakan berhasil meloloskan diri saat aparat hendak menangkapnya, Jumat (29/4/2016) sekitar pukul 02.00 WIB. Polisi kemudian mengamankan seorang laki-laki juga, berinisial S, yang merupakan kakak kandung pelaku.
"Kakak beradik ini mengaku gemar dengan senapan angin. Namun, saat ditanya lebih detail, kakak pelaku sedang dalam kondisi teler dan positif mengonsumsi narkoba," kata Edi.
Di rumah pelaku, polisi juga mengamankan dua senjata tajam berupa golok, pisau lipat, korek api, ponsel, tas hitam, dan sebagainya.
Edi menekankan, sejauh ini, pihaknya belum dapat mengemukakan motif di balik aksi terorisme pelaku terhadap belasan perempuan di Kota Magelang ini.
Edi masih akan meminta keterangan sang kakak yang saat ini sudah diamankan di mapolres setempat.
"Kakak pelaku masih fly (karena) narkoba, belum bisa digali keterangannya. Nanti keterangannya akan dicocokkan dengan data dan fakta untuk menangkap adiknya," tandas Edi.

Kajati Jatim Sebut "Orang Pusat" Ikut Campur Praperadilan La Nyalla


Sidang putusan praperadilan La Nyalla di PN Surabaya, Selasa (12/4/2016)

SURABAYA, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mengaku pesimistis menang dalam sidang gugatan praperadilan La Nyalla yang kedua di Pengadilan Negeri Surabaya, karena ada dugaan campur tangan "orang pusat" dalam sidang tersebut.
Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, enggan menjelaskan siapa yang dimaksud "orang pusat" itu. Namun pihaknya akan siap menghadapinya di sidang nanti.
"Semua tahu lah, siapa orang pusat itu, tapi kami pasti hadapi nanti," katanya, Jumat (29/4/2016).
Dia meyakini, apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur, karena memiliki alat bukti yang cukup untuk mengadili Ketua Umum PSSI itu atas kasus tindak pidana pencucian uang pada dana hibah Kadin Jatim.
"Yang jadi pertanyaan, apa bisa anak La Nyalla mendaftarkan gugatan praperadilan," ujarnya.
Awal pekan lalu, putra pertama La Nyalla, Muhammad Ali Affandi, mendaftarkan gugatan praperadilan atas status tersangka ayahnya. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya meskipun dia tidak memiliki surat resmi Sprindik dari Kejati Jatim.
 
Pihak Pengadilan Negeri Surabaya menerima pendaftaran gugatan itu. Bahkan, jadwal sidang perdana dan hakim tunggal yang memimpin sidang sudah ditunjuk.  Kejati Jatim kembali menerbitkan Sprindik baru yang kembali menetapkan La Nyalla sebagai tersangka. Dalam Sprindik tersebut, La Nyalla diduga melanggar Pasal 3 dan 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dana yang dimaksud adalah hibah dari Pemprov Jatim kepada instansi pimpinan La Nyalla, yakni Kadin Jatim periode 2011-2014.
Sepanjang periode itu, Kadin Jatim menerima dana hibah total Rp 48 miliar.  Atas dugaan kasus itu, La Nyalla terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan denda Rp 10 miliar.
Sebelumnya, La Nyalla juga ditetapkan tersangka dugaan korupsi dana hibah Bank Jatim yang digunakan untuk membeli saham perdana Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar.

Karyawan Kargo Mencuri Paket Kiriman iPhone di Bandara Soekarno-Hatta

TANGERANG,  Salah satu karyawan PT Gapura Airport Services yang bekerja di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Andri Jasman (33), diamankan Polresta Bandara Soekarno-Hatta seusai mengambil sejumlah gadget dari paket kiriman yang dia pindahkan. Andri merupakan operator traktor gerobak yang bertugas memindahkan paket kiriman dari gudang kargo Garuda Indonesia ke pesawat GA 204, pesawat kargo rute Jakarta-Yogyakarta, 15 Maret 2016 lalu.
"Di saat tersangka dalam perjalanan ke pesawat GA 204 mendapati barang yang terjatuh dari gerobak, lalu tersangka lihat isinya ternyata kardus handphone. Dia ambil handphone itu dan disembunyikan di belakang setir, dan tidak memberi tahu security," kata Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Mirzal Maulana kepada Kompas.com, Jumat (29/4/2016).
Andri menyembunyikan tiga kardus handphone, yakni iPhone 6S, iPhone 6S Plus, dan Xiaomi Redmi 3. Setelah mengambil ketiga barang tersebut, Andri membawanya kepada penadah, berinisial JJK, untuk dijual.
Pertemuan Andri dengan JJK dilakukan di luar area bandara, yakni di salah satu restoran cepat saji di bilangan Slipi, Jakarta Barat. Setelahnya, JJK pun menjual tiga handphone itu.
Dua iPhone sudah dijual di Jambi dan Jakarta Selatan, sedangkan Xiaomi masih dalam penelusuran pihak kepolisian. Menurut Mirzal, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pihak penerima paket kiriman yang mendapati kejanggalan terhadap barangnya.
Pihak penerima pun menyampaikan komplain kepada PT TIKI JNE, selaku perusahaan yang melayani jasa pengiriman barang tersebut.

"Pas barang dikirim, ada tujuh koli. Satu kolinya itu kelihatan rusak atau dalam kondisi tidak wajar. Pas dicek, tiga handphone sudah hilang. Dari sana, polisi menyelidiki sampai menemukan pelakunya ini," tutur Mirzal.
Atas tindakannya, kedua pelaku masing-masing dijerat dengan Pasal 362 dan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian dan Penadahan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Rachmawati: Reklamasi Dihentikan Saja


Rachmawati Soekarnoputri mengunjungi Kampung Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).

JAKARTA, Proyek reklamasi tengah berjalan di Teluk Jakarta. Pendiri Yayasan Bung Karno dan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS), Rachmawati Soekarnoputri, mengkritik proyek reklamasi ini.
Hal itu ia sampaikan saat dimintai tanggapan soal reklamasi, ketika dirinya mengunjungi Kampung Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016). Rachmawati menilai, penggusuran Pasar Ikan berkaitan dengan proyek reklamasi.
"Ini kan sedikit ada hubungan dengan reklamasi. Kalau buat saya, yang saya minta itu supaya penguasa pusat dan penguasa, dalam hal ini Pemprov DKI, menghentikan saja reklamasi," kata Rachmawati.
Ia menilai, untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas yang besar, reklamasi tak perlu dilakukan. Ia juga menilai, Indonesia juga tidak perlu meniru negara lain yang melakukan reklamasi.
"Sebenarnya, reklamasi enggak penting, kok. Kenapa kita mesti nyontek seperti Singapura, Belanda? Ya dia tanahnya secuil, kita ini negara kepulauan. Lagi pula, buat apa reklamasi dan untuk siapa?" ujar Rachmawati.
Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.
"Ya kalau bisa, reklamasi ini dihentikanlah. Ada moratorium segala macam, ya hentikan. Jangan pakai alasan bangun giant sea wall. Kalau mau giant sea wall, itu urusan pemerintah. Namun, buntutnya, belakangnya, ada reklamasi juga," ujarnya.
Rachmawati menyebut, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, pemerintah nantinya akan mengendalikan hasil reklamasi. Namun, ia mempertanyakan hal itu karena dia menilai bahwa reklamasi hanya untuk kepentingan pengusaha.
"Kalau kemarin Pak Jokowi bilang itu nanti dikendalikan oleh pemerintah, mana mungkin. Yang mendanai siapa, pemerintah? Yang jelas kan untuk korporasi. Kalau korporasi yang mendanai, dia mayoritas saham," kata Rachmawati.
Tak hanya itu, Rachmawati juga mempertanyakan persentasi kepemilikan reklamasi tersebut.
"Pemprov atau katakan pemerintah, dengan izinnya saja, berapa? Mungkin (hanya) 15 persen, 10 persen. Yang mayoritas saham yang jadi penentu. Jadi, enggak mungkin dikendalikan pemerintah. Pasti dia pengusaha," tutup Rachmawati.

Kuasa Hukum Jessica Minta Kliennya Diperiksa Dokter Keluarga


Rekonstruksi pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Kafe Olivier, Minggu (7/2/2016).

JAKARTA,  Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bostam, meminta izin kepada Polda Metro Jaya agar kliennya bisa diperiksa dokter dari pihak keluarga terkait adanya masalah pada paru-paru Jessica.
Menurut dokter pihak kepolisian, hasil rontgen paru-paru Jessica tidak menunjukkan adanya "kabut".
"Jadi saya minta izin beliau (Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Musyafak) supaya ada dokter paru-paru dari luar yang keluarga minta supaya bisa membaca hasil rontgen itu. Saya mendapat izin untuk mendatangkan dokter paru-paru dari rumah sakit keluarga," kata Bostam di Mapolda Metro Jaya, Jumat (29/4/2016).
Bostam menambahkan, dokter yang direkomendasikan pihak keluarga untuk membaca hasil rontgen paru-paru Jessica berasal dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Kehadiran dokter itu hanya untuk memastikan apakah kondisi paru-paru Jessica bermasalah atau tidak.
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan jantung dan paru-paru Jessica yang dilakukan oleh tim dokter dari kepolisian menyatakan bahwa kondisi kliennya normal dan tidak mengalami masalah. Untuk lebih memastikan hal tersebut, ia akan mendatangkan dokter keluarga.
"Makanya saya datangkan dokter dari Rumah Sakit Pondok Indah agar dokter itu ketemu dengan dokter polisi. Dokter itu punya pendapat nanti kita dengar," ucapnya.
Polda Metro Jaya menahan Jessica Kumala Wongso (27) sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin sejak 30 Januari lalu. Mirna tewas setelah minum es kopi vietnam yang dibelikan Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, pada 6 Januari.
Hasil pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan bahwa kopi yang diminum Mirna mengandung sianida dengan level mematikan. Jessica disangka melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan Sengaja dengan ancaman maksimal hukuman mati.