Penjelasan Jaksa Agung - Jaksa Agung, HM Prasetyo, memberi penjelasan terkait eksekusi hukuman mati saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/1). Jaksa Agung juga menjelaskan bahwa eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba tahap berikutnya akan segera dilakukan.
JAKARTA, - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, jebloknya kinerja Kejaksaan Agung lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo sering mencampuradukkan kepentingan politik dan hukum.
"Ya, harus steril betul dari politik. Kalau hukum ya hukum saja,
jangan campuraduk hukum dengan politik," ujar Yusril di Kantor Wakil
Presiden, Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Saat ditanya perlukah jabatan Jaksa Agung dijabat oleh orang yang tidak memiliki latarbelakang politik, Yusril menjawab hal itu tidak terlalu penting.
Baginya, yang penting seorang penegak hukum tidak mencampuradukkan kepentingan politik dan hukum.
"Saya punya pengalaman, misalnya saya ketua partai terus saja jadi Mensesneg, sementara Jaksa Agung itu Abdurahman Saleh," kata dia.
"Abdurahman Saleh memang orang politik, tapi saya tidak pernah memerintahkan Abdurahman Saleh untuk neko-neko nangkapin orang yang jadi lawan politik, atau untuk memeras orang, itu enggak" tambah Yusril.
Sebelumya, Kejagung mendapatkan rapor jeblok dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas, lembaga hukum itu menempati urutan paling buncit dari 77 Kementerian dan Lembaga. Kejagung memperoleh predikat CC.
Pada tahun 2014 Kejagung memperoleh nilai 50,01, sedangkan tahun 2015 Kejagung memperoleh nilai 50,02.
Saat ditanya perlukah jabatan Jaksa Agung dijabat oleh orang yang tidak memiliki latarbelakang politik, Yusril menjawab hal itu tidak terlalu penting.
Baginya, yang penting seorang penegak hukum tidak mencampuradukkan kepentingan politik dan hukum.
"Saya punya pengalaman, misalnya saya ketua partai terus saja jadi Mensesneg, sementara Jaksa Agung itu Abdurahman Saleh," kata dia.
"Abdurahman Saleh memang orang politik, tapi saya tidak pernah memerintahkan Abdurahman Saleh untuk neko-neko nangkapin orang yang jadi lawan politik, atau untuk memeras orang, itu enggak" tambah Yusril.
Sebelumya, Kejagung mendapatkan rapor jeblok dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas, lembaga hukum itu menempati urutan paling buncit dari 77 Kementerian dan Lembaga. Kejagung memperoleh predikat CC.
Pada tahun 2014 Kejagung memperoleh nilai 50,01, sedangkan tahun 2015 Kejagung memperoleh nilai 50,02.
No comments:
Post a Comment