Jokowi Dinilai Terburu-Buru Resmikan Proyek Kereta Cepat

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri saat meninjau pembukaan lahan untuk proyek kereta cepat koridor Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016)

JAKARTA, Langkah Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau upacara meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai terburu-buru.

Setelah diresmikan, berbagai polemik justru muncul terkait proyek yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China yang tergabung dalam PT PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Kalau yang melakukan groundbreaking, meresmikan proyek, cuma sekelas menteri lalu ditolak rakyat itu masih mending. Ini Presiden loh, pemimpin negeri ini. Wibawa negara jatuh, rakyat semakin hilang kepercayaan, ditinggalkan. Artinya Jokowi tidak becus memimpin," kata Ketua Umum Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia (Getar PNI), Syamsuddin Anggir Monde, Sabtu (30/1/2016).

Polemik yang muncul antara lain, belum dikeluarkannya izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan.

Belakangan, diketahui pula bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung menelan biaya jauh lebih mahal ketimbang proyek serupa di Iran.

Pembangunan kereta cepat di Indonesia dengan jarak 150 kilometer menelan dana hingga 5,5 miliar dollar AS. Sementara pembangunan kereta cepat di Iran dengan jarak 400 kilometer hanya membutuhkan dana 2,73 miliar dollar. Padahal, kedua proyek kereta cepat itu sama-sama bekerjasama dengan China Railway International. 

Pihak kedutaan besar China di Jakarta pun harus memberi penjelasan tentang hal itu.

Menurut Syamsuddin, berbagai polemik yang timbul menandakan hilangnya kepercayaan rakyat pada Presiden Joko Widodo, termasuk pemerintahan secara menyeluruh.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo harusnya lebih teliti dalam memperhitungkan untung rugi sebuah proyek agar publik dapat menerimanya dengan baik.

Ia menambahkan, sudah kesekian kali Presiden Jokowi menunjukkan sifat seorang pemimpin yang tidak teliti dan cermat.

"Dulu keliru menandatangani peraturan presiden menaikkan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara, salah menyebut tempat kelahiran Bung Karno, bisa jadi proyek kereta cepat ini asal tandatangan dan groundbreaking saja," ucapnya.