Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie disambut pimpinan sidang selesai menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum peserta Munas IX Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Aburizal Bakrie juga menyatakan bersedia dicalonkan lagi memimpin Golkar 2014-2019. Ical menjadi calon tunggal pada Munas kali ini.
JAKARTA, Sikap Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang membuka opsi bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sebagai strategi agar kepengurusan hasil Munas Bali mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Sejauh ini, Menkumham belum juga mengesahkan kepengurusan Munas Bali
meski sudah mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan Golkar Munas
Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
"Memang persoalan keabsahan partai sendiri sudah cukup banyak menyita waktu dan tenaga. Saya kira Golkar memang belajar dari sini bahwa menjadi partai oposisi itu tidak mudah. Untuk mempermudah pengesahan tersebut diperoleh jalan terbaik adalah bergabung dengan pemerintah," kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, saat dihubungi, Selasa (5/1/2016).
Selain itu, Idil juga meyakini sikap Golkar ini tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kursi menteri di kabinet kerja pemerintahan.
Pemberian jatah kursi menteri ini akan menjadi perekat komitmen Golkar mendukung pemerintah.
"Jadi, saya tidak terlalu heran jika Golkar punya niat bergabung dengan pemerintah karena Golkar sejak dulu selalu menjadi the rule party dan tak punya pengalaman menjadi partai oposisi," kata Idil.
Namun, dosen Ilmu Pemerintahan Unpad ini mempertanyakan sikap Golkar yang bergabung ke pemerintah dan tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Menurut dia, sikap tersebut hipokrit karena daya dukung pemerintah juga sebenarnya berada dalam tangan KIH sebagai koalisi pendukung Jokowi.
"Mungkin saja Golkar beranggapan cukup mendukung pemerintah saja tanpa harus masuk dan mendukung KIH. Tetapi, logika publik saya kira akan menganggap bahwa Golkar nantinya akan menjadi bagian dalam koalisi partai pendukung pemerintah," ucap Idil.
Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie membuka opsi untuk bergabung menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Opsi ini muncul pada konsolidasi nasional Partai Golkar, Senin (4/1/2016), di Bali.
DPD I sepakat merekomendasikan agar Golkar menjadi partai pendukung pemerintah dalam konsolidasi nasional di Bali.
Namun, rekomendasi itu masih akan dibahas kembali dalam rapat pimpinan nasional yang akan segera digelar.
"Dibahas dalam rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan, tetapi bukan di KIH ya," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali Nurdin Halid saat dihubungi Kompas.com, Selasa.
"Memang persoalan keabsahan partai sendiri sudah cukup banyak menyita waktu dan tenaga. Saya kira Golkar memang belajar dari sini bahwa menjadi partai oposisi itu tidak mudah. Untuk mempermudah pengesahan tersebut diperoleh jalan terbaik adalah bergabung dengan pemerintah," kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, saat dihubungi, Selasa (5/1/2016).
Selain itu, Idil juga meyakini sikap Golkar ini tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kursi menteri di kabinet kerja pemerintahan.
Pemberian jatah kursi menteri ini akan menjadi perekat komitmen Golkar mendukung pemerintah.
"Jadi, saya tidak terlalu heran jika Golkar punya niat bergabung dengan pemerintah karena Golkar sejak dulu selalu menjadi the rule party dan tak punya pengalaman menjadi partai oposisi," kata Idil.
Namun, dosen Ilmu Pemerintahan Unpad ini mempertanyakan sikap Golkar yang bergabung ke pemerintah dan tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Menurut dia, sikap tersebut hipokrit karena daya dukung pemerintah juga sebenarnya berada dalam tangan KIH sebagai koalisi pendukung Jokowi.
"Mungkin saja Golkar beranggapan cukup mendukung pemerintah saja tanpa harus masuk dan mendukung KIH. Tetapi, logika publik saya kira akan menganggap bahwa Golkar nantinya akan menjadi bagian dalam koalisi partai pendukung pemerintah," ucap Idil.
Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie membuka opsi untuk bergabung menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Opsi ini muncul pada konsolidasi nasional Partai Golkar, Senin (4/1/2016), di Bali.
DPD I sepakat merekomendasikan agar Golkar menjadi partai pendukung pemerintah dalam konsolidasi nasional di Bali.
Namun, rekomendasi itu masih akan dibahas kembali dalam rapat pimpinan nasional yang akan segera digelar.
"Dibahas dalam rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan, tetapi bukan di KIH ya," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali Nurdin Halid saat dihubungi Kompas.com, Selasa.
No comments:
Post a Comment