Presiden Joko Widodo (Jokowi) di proyek Medan-Kualanamu, Sumatera Utara, Rabu (2/3/2016).
JAKARTA, Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia menghadapi era keterbukaan internasional.
"Keterbukaan sudah tidak bisa kita tolak lagi. Sekarang kancing baju
kita jatuh saja semua orang tahu," ujar Jokowi di dalam dialog publik di
Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).
Salah satu keterbukaan yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal harta kekayaan seseorang. Negara-negara di dunia mewacanakan pada 2018 akan membuka data harta kekayaan seseorang yang disimpan di bank-bank negara itu.
"Keterbukaan semua bank, internasional akan buka-bukaan semuanya," ujar Jokowi.
"Kamu simpan uang di Singapura, di Swiss, berapa triliun, berapa miliar, kita semua akan tahu," lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku memiliki data 6.000 rekening orang Indonesia yang ada di luar negeri dengan jumlah yang fantastis.
Data ini menjadi dasar diusulkannya RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty oleh pemerintah.
“Tentunya nanti dengan skema yang kita harapkan bisa mulus, yaitu pengampunan pajak, itu bisa kembali ke Indonesia atau paling tidak di-declare secara tegas,” papar Bambang.
Bila tax amnesty disahkan menjadi UU, maka pemilik rekening di luar negeri bisa mempunyai kesempatan untuk memulangkan uangnya ke Indonesia dengan pajak yang rendah.
Hingga kini, RUU tax amnesty masih dibahas di DPR.
Salah satu keterbukaan yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal harta kekayaan seseorang. Negara-negara di dunia mewacanakan pada 2018 akan membuka data harta kekayaan seseorang yang disimpan di bank-bank negara itu.
"Keterbukaan semua bank, internasional akan buka-bukaan semuanya," ujar Jokowi.
"Kamu simpan uang di Singapura, di Swiss, berapa triliun, berapa miliar, kita semua akan tahu," lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku memiliki data 6.000 rekening orang Indonesia yang ada di luar negeri dengan jumlah yang fantastis.
Data ini menjadi dasar diusulkannya RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty oleh pemerintah.
“Tentunya nanti dengan skema yang kita harapkan bisa mulus, yaitu pengampunan pajak, itu bisa kembali ke Indonesia atau paling tidak di-declare secara tegas,” papar Bambang.
Bila tax amnesty disahkan menjadi UU, maka pemilik rekening di luar negeri bisa mempunyai kesempatan untuk memulangkan uangnya ke Indonesia dengan pajak yang rendah.
Hingga kini, RUU tax amnesty masih dibahas di DPR.
No comments:
Post a Comment