Abdurrahman Wahid
JAKARTA, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mewacanakan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia.
Wacana itu diungkap saat Netanyahu menerima kunjungan delegasi
wartawan Indonesia, Senin (28/3/2016) lalu. Sontak, usulan itu menjadi
polemik di Tanah Air.
Polemik mengenai hubungan Israel-Indonesia pernah mencapai titik hangatnya di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yang lebih akrab disapa Gus Dur.
Dilansir dari arsip Harian Kompas yang terbit 26 Oktober 1999, wacana ini muncul ketika Alwi Shihab, yang saat itu akan menjabat menteri luar negeri, mengungkap kemungkinan dibukanya hubungan dagang Indonesia dengan Israel.
Pernyataan Alwi ini sekaligus tindak lanjut dari pidato Gus Dur dalam seminar "Indonesia Next" di Denpasar, Bali, sehari sebelumnya.
Ketika itu, Gus Dur mengatakan bahwa Indonesia dapat melakukan kerja sama ekonomi dengan Israel tanpa membuka hubungan diplomatik. Menurut Gus Dur, hubungan diplomatik Indonesia-Israel memang belum diperlukan.
Namun, hubungan dagang Indonesia-Israel itu tidak begitu saja dibuka. Indonesia, menurut Alwi, meminta syarat yang mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina.
"Dengan syarat kita dilibatkan dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Maksudnya, kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, ikut didengar," ujar Alwi Shihab di Wisma Negara (25/10/1999).
Tanggapan Palestina dan Israel
Sebelum pernyataan Alwi, Gus Dur melakukan pertemuan dengan 16 Duta Besar negara-negara Arab, termasuk Dubes Palestina saat itu, Ribhi Y Awad.
Menurut Awad, Gus Dur mengatakan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya.
Adapun definisi kemerdekaan yang dimaksud adalah berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Jerussalem.
Selain itu, lanjut Awad, Indonesia juga tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum dikembalikannya seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel, termasuk Dataran Tinggi Golan dan dipulangkannya atau dibebaskannya semua tawanan Palestina oleh Israel.
"Kami dari negara-negara Arab sangat gembira dan berterima kasih atas penegasan Pemerintah RI ini, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya," kata Awad.
Sedangkan, Deputi Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Nawaf Musalahah, menyatakan bahwa Israel optimis hubungan dengan Indonesia meningkat di era pemerintahan Gus Dur.
"Saya optimis upaya Israel menjalin hubungan dengan Indonesia kali ini tidak mengalami hambatan, mengingat Presiden Abdurrahman Wahid tidak asing lagi bagi Israel. Ia kini tercatat sebagai anggota Institut Perdamaian Shimon Peres," kata Musalahah, dilansir Harian Kompas yang terbit 1 November 1999 dari harian Al Hayat.
Polemik terus berkembang kemudian. Namun, hingga saat ini secara resmi Indonesia memang belum membuka hubungan kerja sama ekonomi dengan Israel.
Polemik mengenai hubungan Israel-Indonesia pernah mencapai titik hangatnya di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yang lebih akrab disapa Gus Dur.
Dilansir dari arsip Harian Kompas yang terbit 26 Oktober 1999, wacana ini muncul ketika Alwi Shihab, yang saat itu akan menjabat menteri luar negeri, mengungkap kemungkinan dibukanya hubungan dagang Indonesia dengan Israel.
Pernyataan Alwi ini sekaligus tindak lanjut dari pidato Gus Dur dalam seminar "Indonesia Next" di Denpasar, Bali, sehari sebelumnya.
Ketika itu, Gus Dur mengatakan bahwa Indonesia dapat melakukan kerja sama ekonomi dengan Israel tanpa membuka hubungan diplomatik. Menurut Gus Dur, hubungan diplomatik Indonesia-Israel memang belum diperlukan.
Namun, hubungan dagang Indonesia-Israel itu tidak begitu saja dibuka. Indonesia, menurut Alwi, meminta syarat yang mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina.
"Dengan syarat kita dilibatkan dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Maksudnya, kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, ikut didengar," ujar Alwi Shihab di Wisma Negara (25/10/1999).
Tanggapan Palestina dan Israel
Sebelum pernyataan Alwi, Gus Dur melakukan pertemuan dengan 16 Duta Besar negara-negara Arab, termasuk Dubes Palestina saat itu, Ribhi Y Awad.
Menurut Awad, Gus Dur mengatakan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya.
Adapun definisi kemerdekaan yang dimaksud adalah berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Jerussalem.
Selain itu, lanjut Awad, Indonesia juga tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum dikembalikannya seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel, termasuk Dataran Tinggi Golan dan dipulangkannya atau dibebaskannya semua tawanan Palestina oleh Israel.
"Kami dari negara-negara Arab sangat gembira dan berterima kasih atas penegasan Pemerintah RI ini, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya," kata Awad.
Sedangkan, Deputi Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Nawaf Musalahah, menyatakan bahwa Israel optimis hubungan dengan Indonesia meningkat di era pemerintahan Gus Dur.
"Saya optimis upaya Israel menjalin hubungan dengan Indonesia kali ini tidak mengalami hambatan, mengingat Presiden Abdurrahman Wahid tidak asing lagi bagi Israel. Ia kini tercatat sebagai anggota Institut Perdamaian Shimon Peres," kata Musalahah, dilansir Harian Kompas yang terbit 1 November 1999 dari harian Al Hayat.
Polemik terus berkembang kemudian. Namun, hingga saat ini secara resmi Indonesia memang belum membuka hubungan kerja sama ekonomi dengan Israel.
No comments:
Post a Comment