Beberapa lembaga mulai mengkaji dampak mahar politik tersebut
terhadap biaya politik yang akan dilakukan oleh para bakal calon untuk
menduduki kursi tertinggi di daerah.
Donal Faris, Pengamat Korupsi dari Indonesian Corruption Watch (ICW), mengatakan, pemberian mahar oleh kandidat calon pemimpin kepada partai politik sering sekali dilakukan.
"Ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi kalo secara terbuka tidak akan ada partai ataupun kandidat yang mengaku. Tapi kalo ditanyakan secara tertutup, mereka akan mengaku," kata Donald dalam diskusi tentang mahar politik dan deparpolisasi di PP Muhammidyah, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).
Donald mencontohkan, seorang "incumbent" di daerah Sumatera, memberikan mahar kepada partai politik kepada hingga Rp 15 miliar.
"Masalah mahar untuk jual beli pencalonan ini membuat biaya politik tinggi. Kami memang tidak punya angka kuantitatifnya, tapi yang jelas ini merupakan realitas dari politik," tambahnya.
Donal Faris, Pengamat Korupsi dari Indonesian Corruption Watch (ICW), mengatakan, pemberian mahar oleh kandidat calon pemimpin kepada partai politik sering sekali dilakukan.
"Ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi kalo secara terbuka tidak akan ada partai ataupun kandidat yang mengaku. Tapi kalo ditanyakan secara tertutup, mereka akan mengaku," kata Donald dalam diskusi tentang mahar politik dan deparpolisasi di PP Muhammidyah, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).
Donald mencontohkan, seorang "incumbent" di daerah Sumatera, memberikan mahar kepada partai politik kepada hingga Rp 15 miliar.
"Masalah mahar untuk jual beli pencalonan ini membuat biaya politik tinggi. Kami memang tidak punya angka kuantitatifnya, tapi yang jelas ini merupakan realitas dari politik," tambahnya.
No comments:
Post a Comment