Ditegur karena Ribut, Tiga Rumah Dirusak dan Empat Warga Dianiaya 20 Orang

JAYAPURA, Sebanyak 20 orang menyerang warga yang bermukim di Perumahan Youtefa Graha Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Rabu (30/3/2016) malam sekitar pukul 20.30 WIT.
Akibat kejadian itu, sebanyak tiga unit rumah dirusak dan empat warga mengalami luka-luka.
Masalah ini dipicu ketika Bambang Kambu menegur salah seorang pelaku bernama Aristoteles karena melakukan keributan di sekitar komplek.
Tak terima dengan teguran tersebut, Aristoteles pun membawa sekitar 20 orang dan menyerang warga.
Perwira Urusan Humas Polres Kota Jayapura Iptu Jahja Rumra di Jayapura pada Kamis (31/3/2016) mengatakan, identitas para korban luka adalah Ricky Afasedanya (26), Yan Wenggi (29), Dona Sembiring (23) dan Ade Satriawan (24).
"Hingga kini Ricky masih dirawat Rumah Sakit Dian Harapan karena mengalami luka pada bagian belakang kepala. Sementara ketiga korban lainnya harus rawat jalan," kata Jahja.
Ia pun menyatakan, anggota Polsek Abepura telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara.
"Saat ini anggota di lapangan masih mengejar para pelaku," tambah Jahja.

Ketua DPRD Sumut Didakwa Terima Suap Rp 1,1 Miliar dari Gatot Pujo

Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (memakai baju tahanan) usai diperiksa penyidik
KPK, di Jakarta Selatan, Senin (3/8/2015). Gatot dan istri keduanya, Evy Susanti ditahan terkait kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Medan.

JAKARTA, Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah didakwa menerima suap dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Ajib diduga menerima suap untuk persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut.
Selain itu, Ajib juga didakwa menerima suap terkait pembatalan pengajuan hak interpelasi tahun 2015.
"Menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 1.195.000.000 dari Gatot Pujo Nugroho," ujar Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putrie di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Menurut Jaksa, pemberian tersebut agar dimaksudkan agar Ajib memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, perubahan APBD 2014 dan persetujuan perubahan APBD 2015.
Selain itu, pembatalan pengajuan hak interpelasi pada 2015. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012.
Pada Juli 2013, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, Nurdin Lubis menyampaikan permintaan Gatot kepada pimpinan DPRD agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut 2012.
Pertemuan di ruang kerja Sekretaris DPRD Sumut itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kamaluddin Harahap, dan para wakilnya, Muhammad Afan, Chaidir Ritonga, dan Sigit Pramono Asri. Para anggota DPRD tersebut  meminta kompensasi yang disebutnya sebagai "uang ketok" sebesar Rp 1,55 miliar.
Gatot menyetujuinya dan mengumpulkan dana dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Uang itu kemudian diterima dan dibagikan ke anggota DPRD Sumut masing-masing sebesar Rp 12,5 juta. Kemudian, untuk Sekretaris Fraksi masing-masing Rp 17,5 juta, masing-masing ketua fraksi menerima Rp 20 juta, Wakil Ketua DPRD masing-masing Rp 40 juta, dan Ketua DPRD menerima Rp 77,5 juta.
Setelah semua uang dibagikan, dalam Sidang Paripurna, pimpinan dan anggota DPRD Sumut memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut 2012.
Beberapa waktu kemudian, Ajib yang saat itu masih sebagai anggota DPRD Sumut, sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar menerima uang ketok sebesar Rp 30 juta. Persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut 2013. Pola yang sama terjadi pada tahun berikutnya.
Pada November 2013, Nurdin Lubis kembali menyampaikan permintaan Gatot agar pimpinan DPRD Sumut mengabulkan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013. Kamaluddin kembali meminta "uang ketok" untuk DPRD Sumut yang jumlahnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni Rp 2,55 miliar.
Rinciannya, anggota DPRD masing-masing menerima Rp 15 juta, anggota Badan Anggaran masing-masing Rp 10 juta, Sekretaris Fraksi masing-masing mendapat tambahan Rp 10 juta. Kemudian, ketua fraksi masing-masing mendapat tambahan Rp 15 juta, Wakil Ketua DPRD masing-masing mendapatkan tambahan Rp 50 juta, serta tambahan Rp 150 juta untuk Ketua DPRD.
Uang tersebut diperoleh Gatot dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut yang dikumpulkan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Baharuddin Siagian.
Setelah uang diterima, pada 22 November 2013 di Sidang Paripurna, pimpinan dan anggota DPRD Sumut menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013.
Setelah itu, Gatot melalui Muhammad Alinafiah menyerahkan uang sebesar Rp15 juta, tambahan sebagai anggota Banggar sebesar Rp10 juta dan tambahan sebagai Ketua Fraksi Golkar sebesar Rp 15 juta.
Secara keseluruhan, Ajib menerima uang sebesar Rp 40 juta. Persetujuan APBD Provinsi Sumut 2014. Pada sekitar Januari 2014, atas perintah Gatot, Baharuddin Siagian menyerahkan uang yang dikumpulkan dari beberapa SKPD kepada M Alinafiah. Kemudian, secara bertahap uang tersebut dibagikan kepada Ajib dan anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya.
Ajib sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut menerima uang sebesar Rp50 juta, kemudian menerima tambahan sebagai anggota Banggar sebesar Rp10 juta dan tambahan sebagai Ketua Fraksi Golkar sebesar Rp15 juta. Totalnya, Ajib menerima uang sebesar Rp 75 juta. Selanjutnya, Ajib menerima sebesar Rp700 juta ditambah dengan Rp 150 juta. Sehingga, terkait persetujuan APBD Provinsi Sumut 2014, Ajib menerima uang seluruhnya sebesar Rp925 juta.
Persetujuan APBD 2015. Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut 2015 disetujui dan uang dari beberapa SKPD telah dikumpulkan, sekitar bulan Februari 2015, Ajib melalui Lidya Magdini yang merupakan istrinya, menerima uang sebesar Rp150 juta.
Selain itu, melalui anaknya, Ajib juga menerima uang sebesar Rp50 juta. Dengan demikian, total, Ajib menerima uang terkait persetujuan APBD 2015 sebesar Rp 200 juta.
"Bahwa setelah terdakwa dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut menerima uang, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang APBD 2015," kata Jaksa.

Pembatalan interpelasi

Pada Maret 2015, sebanyak 57 anggota DPRD Provinsi Sumut mengajukan interpelasi dengan alasan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 900-3673 Tahun 2014.
Hal itu terkait Evaluasi Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang APBD TA 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran RAPBD Tahun 2014 tanggal 16 September 2014.
Atas pengajuan interpelasi tersebut, Ajib yang telah pada 2015 menjabat sebagai Ketua DPRD diminta oleh Gatot untuk menggagalkannya. Gatot memberikan kompensasi pembatalan hak interpelasi dengan memberikan uang sebesar Rp 1 miliar untuk diberikan kepada anggota DPRD Sumut.
Atas perbuatannya, Ajib diancam pidana Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ini Cara Pengumpulan KTP lewat Aplikasi GoAhok

Aplikasi GoAhok

JAKARTA, Warga DKI Jakarta yang berniat mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" kini bisa menggunakan cara yang lebih mudah. Aplikasi GoAhok adalah salah satu solusi bagi warga yang tak bisa mendatangi booth "Teman Ahok". Lantas bagaimana cara masyarakat mengumpulkan KTP lewat GoAhok?
Saat ini, aplikasi GoAhok baru ada di Android Playstore. Warga harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi itu.
"Setelah itu warga harus mendaftar dan memverifikasi lewat akun media sosial Facebook. Verifikasi untuk memastikan agar tidak ada orang iseng," kata penanggung jawab GoAhok, Sumardy, di Jalan Utan Kayu Nomor 68, Jakarta Timur, Kamis (31/3/2016).
Setelah pendaftaran, nanti warga diminta mengisi biodata diri berupa nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Pengguna juga diminta untuk mencantumkan alamat penjemputan formulir Teman Ahok.
Selain itu, kurir GoAhok akan mengambil minimal dua formulir KTP.

"Setelah mengisi biodata, nanti akan dihubungi oleh admin GoAhok dalam waktu 1x24 jam sebagai pemberitahuan kapan formulir akan dijemput," kata Sumardy.
Setelah itu, kurir GoAhok akan mendatangi warga untuk mengambil formulir dukungan kepada Ahok. Sumardy memastikan keamanan dokumen dengan menyegel di dalam map. Kurir GoAhok akan langsung mengirim formulir tersebut ke Sekretariat Teman Ahok di Graha Pejaten, Jakarta Selatan.
Nantinya Teman Ahok akan memverifikasi ulang ke warga terkait formulir tersebut.

KPK Tangkap Tangan Oknum Jaksa Terkait Suap

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang jaksa. Meski demikian, belum ada penjelasan detail mengenai identitas oknum yang terjerat operasi tangan tersebut.

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melalui pesan singkat, saat dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Kamis (31/3/2016).
Berdasarkan informasi yang beredar, oknum Jaksa tersebut ditangkap terkait dugaan perkara suap. Namun, belum diketahui apakah pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan sudah berada di Gedung KPK untuk diperiksa.

Ibu Bersalin Meninggal karena Tak Ditangani Dokter, Ini Reaksi Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh Zaini Abdullah melakukan sidak ke RSIA pasca meninggalnya seorang ibu melahirkan dan bayinya yang diduga tidak mendapat penanagan medis di RSIA Banda Aceh dan kemudian di rujuk ke RSUZA. Ibu dan anak meningal dunia pasca menjalani operasi caesar di RSUZA.

BANDA ACEH, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Darwati A Gani meminta kepada Komite Etik Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh melakukan investigasi kasus kematian ibu dan anak yang meninggal pasca-operasi persalinan. Darwati bahkan menekankan agar investigasi dilakukan secepatnya.
“Saya minta kepada komite etik medis segera lakukan investigas kematian ibu bersalin dan anak,” kata Darwati A Gani saat ditemui di gedung DPRA, Kamis (31/3/2016).
Di hadapan Dirut RSIA Erni Ramayani, Darwati meminta agar semua hasil dari investigasi dipublikasikan kepada publik, baik melalui media massa maupun media lainnya.
“Intinya masyarakat harus tahu mengapa ini terjadi, masyarakat harus mengetahui mengapa bisa meninggal ibu bersalin itu,” jelasnya.
Menurut Darwati, publikasi hasil investigasi itu menjadi hal penting, sehingga tidak ada pandangan buruk terkait penanganan medis di Aceh terkait kematian ibu bersalin.
“Apalagi kematian ibu melahirkan diakibatkan kelalaian dari pihak medis. Ini jelas-jelas tidak boleh terjadi, karena akan menjadi preseden buruk bagi penangan medis di Aceh,” katanya.
Sementara itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah melakukan inspeksi mendadak ke RSIA Banda Aceh. Dalam sidak tersebut, Gubernur menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap direktur RSIA jika nant dalam audit maternal ditemukan adanya unsur kesalahan yang dilakukan manajemen rumah sakit.
Usai melihat ruang perawatan bersalin ibu dan anak, Zaini Abdullah langsung menggelar rapat tertutup dengan pihak manajemen RSIA.
“Dari hasil audit nanti saya akan mengambil tindakan yang tegas,” ujar Zaini Abdullah.
Diberitakan sebelumnya, Suryani Abdul Wahab, warga Desa Lambatee, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar meninggal dunia bersama bayinya di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA).
Pasien ini merupakan rujukan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), Banda Aceh. Di RSIA Banda Aceh, Suryani tak ditangani dokter selama 8 jam.
Setelah kondisinya memburuk, Suryani baru dirujuk ke RSUDZA. Namun dia meninggal bersama bayi yang dilahirkannya.

Mudah, Denda Tilang Bisa Dibayar di Warung Kopi

Warga membayar denda tilang pada petugas kejaksaan di Warung Kopi Lhoksukon Aceh Utara, Kamis (31/3/2016)

LHOKSEUMAWE,  Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon T Rahmatsyah, Kamis (31/3/2016) pagi, meresmikan loket pembayaran denda tilang kendaraan di Warung Kopi "Jasa Ayah" Lhoksukon, Aceh Utara.
Loket ini dibuka khusus pada Kamis dan Jumat pukul 09.00 hingga 11.00 WIB untuk memudahkan warga yang tidak sempat ikut sidang di pengadilan.
Pengendara yang ditilang bisa mudah membayar denda bahkan bisa sambil menikmati kopi.
Ada petugas kejaksaan yang ditugaskan secara khusus untuk melayani pembayaran denda itu. Pembayaran dilakukan secara tunai, tidak menggunakan kartu ATM.
"Yang sempat ikut sidang, dendanya langsung bayar di Pengadilan Negeri Lhoksukon," kata Teuku Rahmatsyah kepada Kompas.com.
Ia menambahkan, program inovasi tersebut sengaja diluncurkan agar masyarakat terlayani secara maksimal, transparan, dan nyaman.
"Ini program inovasi kedua selama 2016. Januari lalu, kita juga meluncurkan program antar barang bukti yang wajib dikembalikan ke pemiliknya, langsung ke rumah pemilik barang. Itu gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun," kata Rahmatsyah.

Publik Pilih Gubernur Tegas

JAKARTA, Publik DKI Jakarta mengharapkan gubernur yang tegas, bebas korupsi, dan dapat dipercaya. Pemilih di DKI Jakarta juga dipercaya semakin rasional dalam menentukan pemimpin mereka. Rekam jejak calon gubernur menjadi salah satu pertimbangan.
Hasil tersebut muncul dalam survei yang digelar lembaga penelitian politik Charta Politika Indonesia pada 15-20 Maret.
Survei ini diselenggarakan dengan 400 responden dari seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam keterangan pers, Rabu (30/3/2016), mengatakan, sekitar 30,3 persen responden mengharapkan pemimpin yang tegas, diikuti bersih dari korupsi 19,8 persen, dapat dipercaya 16,8 persen, dan memiliki perhatian kepada rakyat 15,5 persen.
Dari Pilkada 2012 terlihat publik Jakarta semakin rasional dalam memilih pemimpin, yaitu dengan melihat rekam jejak sang calon.
Pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berhasil menang dengan rekam jejak mereka di Solo dan Belitung Timur sebelumnya.
Padahal, saat itu, nama mereka diusulkan paling akhir dengan tingkat keterpilihan di bawah calon petahana Fauzi Bowo.
Hasil survei juga memperlihatkan Ahok masih menjadi sosok paling perkasa dengan tingkat keterpilihan tertinggi, yaitu 51,8 persen dibandingkan 14 nama lainnya.
Yusril Ihza Mahendra menempati peringkat kedua dengan 11 persen, diikuti Abraham Lunggana atau dikenal dengan Haji Lulung (1,8 persen), Sandiaga Uno (1,5 persen), Ahmad Dhani (0,3 persen), dan Djarot Saiful Hidayat (0,3 persen).
Yusril dinilai menjadi sosok yang cukup menarik karena tingkat keterpilihannya meningkat pesat dari sebelumnya sekitar 7 persen menjadi 11 persen hanya dalam beberapa pekan.
Menurut Yunarto, keunggulan Ahok didukung popularitasnya yang mencapai 97 persen serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas kinerjanya.
Pasangan Joko Widodo-Ahok memperoleh kepuasan 75,8 persen. Angka kepuasan ini meningkat dalam masa Ahok-Djarot menjadi 82,8 persen.
Angka ini jauh lebih tinggi dari tingkat kepuasan rata-rata masyarakat terhadap gubernur di Indonesia yang berkisar 50-65 persen.
Yunarto mengatakan, tingginya popularitas dan kepuasan masyarakat ini menjadi modal sosial Ahok.
"Calon petahana dengan tingkat kepuasan di atas 70 persen hampir bisa dipastikan memenangi pemilu," kata Yunarto yang menyebutkan bahwa survei didanai secara independen.
Yunarto mengatakan, dari survei terlihat kepatuhan kader terhadap calon yang diusung partainya sendiri rendah. "Artinya, mereka lebih melihat tokoh daripada instruksi partai," katanya.
Namun, Yunarto juga memberi catatan, posisi Ahok masih bisa berubah karena peluang juga masih besar.

Saat ini, kondisi politik masih sangat bisa berubah dengan calon yang akan dimunculkan PDI Perjuangan.

Potensi pelanggaran
Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mimah Susanti, dalam diskusi bertema "Mencermati Pemberitaan Media Masa dalam Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta", Rabu, memaparkan beberapa potensi kerawanan dalam Pilkada 2017.
Kerawanan itu di antaranya adalah akurasi data pemilih, netralitas aparat sipil negara, politik uang, dan independensi media massa.
Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan, media massa perlu andil mengawasi tahapan pilkada dengan membagi informasi saat ditemukan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu.
Abdul Aziz Khaifa dari Komite I DPD menambahkan, pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tepat untuk mengatur pemanfaatan institusi pers untuk memobilisasi dukungan masa.
Pengamat media, Agus Sudibyo, mengatakan, pers punya peran penting sebagai penyedia data rekam jejak kandidat dengan tetap menjaga independensi.
Sebagai perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia, Muhammad Sulhi bersedia membantu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyediakan perangkat sebagai bukti fisik adanya pelanggaran.
Sementara itu, Haji Lulung menghadiri deklarasi Rumah Relawan Suka Haji Lulung di Jakarta Selatan, kemarin. Lebih dari 100 relawan mendukung Lulung maju dalam Pilkada 2017.
Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Rabu, menegaskan dukungan terhadap Ahok yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan.

Acara Telanjang Bulat Massal Segera Digelar di Inggris

Fotografer internasional ternama, Spencer Tunick, saat mengarahkan para relawan yang menjadi model dalam karya telanjang massal di Muenchen, Jerman. Tahun ini kota Hull, Inggris, akan menjadi tuan rumah acara telanjang bulan secara massal itu.

HULL, Kota Hull, Inggris, dipilih sebagai tempat berikutnya untuk menggelar kerumunan orang-orang yang bertelanjang massal untuk kepentingan seni.

Fotografer internasional terkemuka, Spencer Tunick, akan menciptakan karya terbarunya di sana untuk merayakan status Hull yang tahun 2016 ini ditetapkan sebagai kota budaya Inggris Raya.
Kerumunan manusia telanjang bulat tersebut akan berlangsung di Pelabuhan East Yorkshire pada 9 Juli mendatang. Hasil fotonya akan diluncurkan pada tahun 2017.
Panitia berharap ratusan orang akan menanggalkan pakaiannya dan berbugil untuk bergabung dalam pemotretan untuk karya berjudul Sea Of Hull.
Peserta akan dipoles dengan kosmetik tubuh, sebelum ditata untuk membentuk berbagai warna laut dan menciptakan bentuk-bentuk abstrak untuk pemotretan.
Berbasis di New York, AS, Spencer Tunick telah menciptakan lebih dari 90 instalasi manusia yang sejenis di seluruh dunia, termasuk di Sydney Opera House, Place des Arts di Montreal, Mexico City, dan Muenchen, Jerman.
"Saya sangat tertarik pada sejarah kota ini dan statusnya sebagai pusat pelayaran dan keterkaitannya dengan tradisi maritim yang kaya di masa lalu," kata Tunick dari Hull.
"Hal yang sangat menggelitik saya adalah bahwa di banyak jalan utama atau taman sekarang, sebelumnya merupakan kawasan perairan."
Tunick mengatakan, dalam proyek ini ia berharap bisa menciptakan "lautan manusia membanjiri kota" dan pewarnaan tubuh akan membantu banyak orang untuk mengatasi hambatan mereka dalam berpose telanjang.
Kirsten Simister, dari Ferens Art Gallery Hull, mengatakan, "Ini kesempatan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pertunjukan menakjubkan yang akan mengubah kota dalam beberapa saat."
Spencer Tunick juga akan membuat instalasi kedua pada 10 Juli. Untuk itu, ia mengundang sejumlah peserta terpilih untuk mengambil bagian dalam acara lain di North Lincolnshire.

Draf RUU Pilkada Diterima, DPR Siap Perberat Syarat Calon Independen

JAKARTA, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menerima draf revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diusulkan pemerintah. Dengan diterimanya draf dan surpres ini, DPR akan mempercepat pembahasan revisi UU Pilkada sehingga bisa diberlakukan pada pilkada serentak 2017.
Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan, dalam draf yang diserahkan pemerintah terdapat sejumlah perubahan, diantaranya, adalah untuk memberikan sanksi bagi parpol yang tak mengusung calon. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi calon tunggal dalam pilkada serentak mendatang.

Namun, ada juga yang tidak berubah seperti syarat bagi calon perseorangan atau independen yang akan maju dalam pilkada. Nantinya, DPR lah yang akan mengubah persyaratan itu menjadi lebih berat sehingga ada keadilan dengan calon yang diusung partai politik.
"Itu kan pembahasannya dari DPR, nanti baru ketahuan diberatkan berapa persen," kata Rambe saat dihubungi, Senin (30/3/2016).

Saat ini, untuk ikut pilkada, calon independen harus mendapatkan minimal 6,5 sampai 10 persen KTP berdasarkan daftar pemilih tetap pada pemilu sebelumnya.
Rambe mengatakan, syarat tersebut terlalu ringan. Komisi II DPR berencana menaikkan angka itu menjadi 10-15 atau 15-20 persen.
"Nanti kita lihat, kan enggak baik kalau saya mengatasnamakan fraksi-fraksi. Didiskusikan dulu," ujar dia.

67,5 Persen Pemilih PDI-P Dukung Ahok, Ini Komentar PDI-P DKI

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono.

JAKARTA, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono berkomentar mengenai hasil survei Charta Politika. Khususnya, ia berkomentar mengenai hasil survei bahwa 67,5 persen pemilih PDI-P lebih memilih Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur.
"Itu wajar saja. Kita harus melihat secara obyektif kalau Ahok itu kan incumbent. Petahana memiliki kelebihan-kelebihan," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (31/3/2016).
Gembong mengatakan, selama ini Ahok unggul dalam hasil survei karena memang belum ada calon definitif.
Bahkan, pemilih PDI-P disebut lebih memilih Ahok karena PDI-P memang belum menyelesaikan proses penjaringannya sehingga belum ada sosialisasi oleh cagub dari PDI-P ke tengah masyarakat DKI Jakarta.

"Jadi, sampai sekarang tentunya semua warga DKI Jakarta hanya terpusat atau terfokus perhatiannya kepada Ahok saja, ya kan, kepada petahana saja. Persoalannya ada di situ," ujar Gembong.
Dari hasil survei Charta Politika pada 15-20 Maret 2016, ternyata sebagian besar pemilih PDI-P di DKI Jakarta memilih Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta.
Dari 400 responden Charta Politika, pemilih PDI-P paling besar, yakni sebanyak 19,3 persen. Dari responden yang merupakan pemilih PDI-P itu, sebanyak 67,5 persen memilih Ahok kembali menjadi gubernur DKI Jakarta.
Kader PDI-P yang digadang-gadang menyaingi Ahok, yakni Tri Rismaharini, hanya mendapat 14,3 persen. Sementara itu, bakal cagub lainnya mendapat kurang dari lima persen, seperti Yusril Ihza Mahendra (3,9 persen), Abraham Lunggana (2,6 persen), dan Hidayat Nur Wahid (1,3 persen). Sisanya, 10,4 persen, tidak memilih atau tidak menjawab.

Di AS, Jusuf Kalla Sebar Pesan tentang Islam yang Inklusif

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

MARYLAND, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengagumi kegiatan yang dilakukan di Masjid Indonesian Muslim Association in America (IMAAM), di negara bagian Maryland, Amerika Serikat.

Kepada para jamaah masjid, Kalla berpesan agar tempat ibadah itu menjadi tempat untuk menampilkan wajah Islam yang inklusif. Dengan inklusivitas itu, diharapkan kegiatan masjid dapat mewarnai kehidupan masyarakat AS yang plural.
Pesan ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika mengunjungi Masjid IMAAM, Rabu (30/3) sore waktu setempat atau, Kamis (31/3) dinihari waktu Indonesia barat.
Kehadiran Kalla disambut hangat jamaah masjid yang datang dari tiga negara bagian, Washington DC, Maryland, dan Virginia.
“Kegiatan di masjid ini penting untuk mengenalkan bahwa Islam itu tidak identik dengan Timur Tengah. Islam di negara kita sangat moderat, kita mengenal bahwa ajaran ini untuk rahmat bagi semua umat manusia,” kata Kalla saat berada di masjid itu.
Lantaran kegiatanya yang inklusif di Masjid IMAAM, masyarakat AS dapat menerima keberadaan masjid itu di kawasan pemukiman mereka.
Keberadaan masjid itu sekaligus menegaskan bahwa AS tidak diwakili oleh sikap Donald Trump, salah satu kandidat calon presiden dari Partai Republik yang pernah melontarkan pernyataan menyudutkan terhadap umat muslim.
Masjid itu, kata Kalla, menjadi bukti bahwa warga AS juga bersikap toleran.
“Kita harus pahami AS bukanlah Trump, bagi AS juga penting memahami bahwa Islam itu bukan Arab. Namun ada Islam yang berwajah Indonesia. Saya mengapresiasi pada masyarakat Indonesia di sini,” kata Kalla.
Fungsi masjid IMAAM memang bukan hanya sebagai tempat ibadah. Pengelola masjid menjadikannya juga sebagai tempat pendidikan bagi warga, yang tidak hanya dari Indonesia. Pengelola juga membuka dialog antar umat yang melibatkan umat Kristen dan Yahudi.
Majelis Wali Amanah Masjid IMAAM Firdaus Kadir mengatakan sudah menjadi tuntutan zaman untuk selalu membuka diri terhadap pemeluk agama lain. Masjid berlantai dua itu sebelumnya pernah kosong selama empat tahun.
Jauh sebelumnya, masjid itu merupakan gereja. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia membeli masjid itu dan menjadikannya sebagai tempat ibadah untuk umat Islam. (NDY)

Djarot Minta agar Tak Diadu dengan Ahok

Wagub DKI, Djarot Saiful Hidayat

JAKARTA, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta media massa tidak membuat berita yang mengesankan bahwa dirinya dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seakan sedang berseteru. Ia menilai, hal itu tidak baik bagi etika pemerintahan.

"Saya mohon agar saya sama Pak Gubernur jangan diadu-adu karena tidak bagus untuk etika pemerintahan. Kan harusnya tetap kompak," kata Djarot di Balai Kota, Kamis (31/3/2016).
Menurut Djarot, saat ini dirinya masih fokus menyelesaikan tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga 2017. Ia juga mengaku belum tahu apakah akan diusung partainya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Partai juga belum ada (keputusan), masih sangat dinamis" ujar Djarot.
Beberapa waktu lalu, Ahok dan Djarot memang sempat saling sindir di media massa. Hal itu bermula saat Djarot mengomentari keberadaan posko relawan pendukung Ahok, yaitu "Teman Ahok", yang menggunakan bangunan di atas lahan milik Pemprov DKI.
Pada kesempatan lain, Ahok kemudian menyinggung partai politik yang banyak menyewa lahan milik Pemprov DKI, tak terkecuali PDI-P, yang merupakan partai asal Djarot.
Ahok sudah memutuskan akan maju pada Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Orang yang digandengnya sebagai wakil bukan Djarot, melainkan Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI.

"Pak Jokowi, Jangan Suruh Kami Bayar..."

Siswa-siswi SMK DR Sutomo Surabaya, ingin bertemu Bu Risma, di Balai Kota Surabaya, Selasa (28/3/2016).

Suasana ruang sidang di kantor Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/3) siang, menjadi hening ketika Vita Kristiana, siswi SMP Katolik Santo Stanislaus Surabaya, membacakan surat Zaqia Audiva, siswi kelas VII SMP Negeri 24 Surabaya, yang memohon kepada Presiden Joko Widodo supaya sekolah di Surabaya tetap gratis.

Dalam surat yang ditulis di kertas sobekan buku tulis bergaris itu, Zaqia bercerita bahwa ia hanya tinggal bersama neneknya yang sakit kanker rahim. Saat masih di dalam kandungan ibunya, ayah Zaqia meninggal. Saat masih kecil, Zaqia ditinggal pergi ibunya.

Zaqia khawatir jika sekolah kelak tidak gratis, neneknya akan bersusah payah mencari uang untuk biaya sekolahnya.
Di surat itu, Zaqia tidak menjelaskan bagaimana neneknya mencari uang selama ini. Ia menuliskan, dirinya takut sakit neneknya akan semakin parah jika terbebani untuk mencari uang lebih banyak. Jika sekolah di Surabaya tidak gratis lagi, Zaqia akan memilih berhenti sekolah.

"Saya mohon Pak (Jokowi) jangan suruh kami bayar, saya tidak ingin seperti anak-anak yang tidak berpendidikan. Saat saya dewasa nanti, saya janji akan menjadi orang yang sukses," tulis Zaqia. Ia juga menyimpan cita-cita untuk membiayai neneknya naik haji.

Saat Vita selesai membacakan surat Zaqia itu, ruangan masih hening. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengambil sepotong tisu dan mengusap kedua matanya. Beberapa orang yang ada di ruangan itu melakukan hal yang sama.

Sabtu siang itu, Risma dikunjungi puluhan perwakilan pelajar SMP, SMA, dan SMK dari berbagai sekolah di Surabaya. Para pelajar itu datang dengan membawa empat kotak plastik berukuran besar, berisi 33.130 surat yang ditulis para pelajar Surabaya.
Surat-surat itu hendak disampaikan kepada Presiden Jokowi sebagai respons pelajar terhadap rencana pengalihan kewenangan SMA/ SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Saat ini, warga Surabaya menikmati pendidikan gratis di sekolah negeri dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Maka, ketika pengelolaan SMA/SMK diambil pemerintah provinsi, pelajar khawatir tidak bisa lagi menikmati sekolah gratis itu.

Aturan mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran undang-undang itu, pendidikan dasar dikelola pemerintah kabupaten/kota, pendidikan menengah dikelola pemerintah provinsi, dan pendidikan tinggi dikelola pemerintah pusat.

Selain membawa surat, sebagian pelajar mengutarakan keluh kesah mereka di hadapan Risma. Hampir semua yang terungkap adalah kekhawatiran pelajar bahwa ada kemungkinan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak akan lagi menikmati pendidikan yang bagus di Surabaya seperti saat ini.

Risma mendengarkan semua aspirasi pelajar itu sambil tersenyum. Beberapa siswa bahkan cakap berbicara layaknya seorang mahasiswa. "He-he-he pinter e arek iki (pintarnya anak ini)," kata Risma ketika menyela seorang siswa yang sedang berbicara dengan gaya yang meyakinkan.

Sebelum para pelajar ini bergerak mengumpulkan surat untuk Presiden dan menemui Risma, sudah ada empat orangtua siswa yang mengajukan permohonan gugatan uji materi terhadap UU No 23/2014 itu ke Mahkamah Konstitusi pada awal Maret lalu. Gugatan itu khusus menyoroti pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK itu. Sidang pertama akan berlangsung mulai Kamis (31/3) di Jakarta.

Ketua Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes) Khusnul Prasetyo mengatakan, setelah mengetahui aksi para wali murid itu, pelajar terdorong untuk membuat aksi sendiri, yaitu menyampaikan aspirasi melalui surat. Rencana itu didiskusikan melalui Orpes yang menjadi induk semua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di Surabaya.

Awalnya, mereka memperkirakan ada 10.000 lembar surat yang bisa dikumpulkan, tetapi ternyata jumlahnya mencapai 33.130 lembar. Maka, para pelajar itu menghadap Risma minta bantuan untuk teknis penyampaian surat itu kepada Presiden. Risma pun meminta supaya para pelajar pergi ke Jakarta menyampaikan surat itu.

Akhirnya, Khusnul bersama dua rekannya bisa menyerahkan surat itu kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Senin (28/3) siang di Jakarta. Mereka didampingi Edward Dewaruci, salah satu kuasa hukum keempat orangtua siswa yang mengajukan uji materi terhadap UU No 23/2014 itu ke MK.

Hingga Rabu (30/3), para pelajar masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. "Mungkin pemerintah pusat akan melihat dulu jalannya persidangan di MK sampai tuntas," kata Khusnul.

Menanggapi aksi para pelajar ini, Risma mengaku sudah memperkirakan keluhan semacam itu akan muncul. Ia pun sangat mendukung aksi para pelajar itu karena pelajar juga berhak bersuara. "Saya sendiri akan terus berjuang melalui jalur pemerintahan. Saya berharap Surabaya mendapat pengecualian karena mampu membiayai sendiri," kata Risma.

Dalam APBD Kota Surabaya tahun 2016 dianggarkan biaya pendidikan sebesar Rp 2,35 triliun. Jumlah itu sekitar 31 persen dari total APBD Surabaya tahun 2016 yang sebanyak Rp 7,8 triliun.

Tetap gratis

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Saiful Rachman mengatakan, pelajar di Surabaya tak perlu khawatir karena kualitas pendidikan akan tetap sama dan gratis meskipun dikelola pemerintah provinsi. Bahkan, guru-guru juga tidak perlu khawatir akan dimutasi ke daerah lain.
"Bisa tetap gratis dengan cara yang berbeda. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota bisa beri anak didiknya beasiswa," ujarnya.

Dengan adanya aksi dari para pelajar ini, Saiful justru resah. Ia khawatir persoalan ini dipolitisasi dan para pelajar itu dimanfaatkan pihak tertentu. "Anak-anak kan juga mau mempersiapkan ujian nasional. Kasihan mereka jika sampai gagal dalam ujian," ujarnya.

Edward membantah bahwa para pelajar ditunggangi pihak lain. Ia mengatakan, tidak ada wali murid atau pihak sekolah yang menggiring mereka melakukan suatu aksi. Pelajar sudah pandai mencari informasi dan melalui Orpes, mereka punya wadah untuk mendiskusikannya. Inisiatif pelajar ini pun menjadi bagian dari proses belajar. (Herpin Dewanto)

ICW: Mahar Politik Bikin Biaya Politik Jadi Tinggi

JAKARTA. Jelang Pilkada DKI 2017, isu mahar politik yang dilakukan oleh kandidat bakal calon pimpinan daerah semakin menghangat.

Beberapa lembaga mulai mengkaji dampak mahar politik tersebut terhadap biaya politik yang akan dilakukan oleh para bakal calon untuk menduduki kursi tertinggi di daerah.
Donal Faris, Pengamat Korupsi dari Indonesian Corruption Watch (ICW), mengatakan, pemberian mahar oleh kandidat calon pemimpin kepada partai politik sering sekali dilakukan.
"Ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi kalo secara terbuka tidak akan ada partai ataupun kandidat yang mengaku. Tapi kalo ditanyakan secara tertutup, mereka akan mengaku," kata Donald dalam diskusi tentang mahar politik dan deparpolisasi di PP Muhammidyah, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).
Donald mencontohkan, seorang "incumbent" di daerah Sumatera, memberikan mahar kepada partai politik kepada hingga Rp 15 miliar.
"Masalah mahar untuk jual beli pencalonan ini membuat biaya politik tinggi. Kami memang tidak punya angka kuantitatifnya, tapi yang jelas ini merupakan realitas dari politik," tambahnya.

Polisi Tangkap Pelaku Penjual Bayi Seharga Rp 40 Juta

Tiga tersangka penjual anak usai diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016).

JAKARTA, Polres Metro Jakarta Selatan kembali membekuk tiga pelaku eksploitasi dan perdagangan anak, Rabu (30/3/2016). Para pelaku menawarkan bayi untuk dijual dengan harga puluhan juta rupiah.

Ketiga tersangka yang ditangkap adalah KD alias Nias (46), W alias Mama Dina (42), dan SW (40). Setelah ditangkap, SW diketahui sebagai orangtua yang akan menjual anaknya.

"Kami kembali mengungkap perdagangan anak. Ini kasus pengembangan dari empat orang yang kami tahan sebelumnya," ujar Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Surawan, di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (31/2/2016).

Berdasarkan informasi dari tersangka sebelumnya, kata Surawan, polisi mengetahui adanya jaringan penjual bayi. Polisi kemudian menyamar sebagai pembeli bayi dan berhasil membekuk para pelaku penjual bayi di sebuah hotel di Jalan Woltermonginsidi, Jakarta Selatan.

FT, bayi laki-laki berusia 3 bulan 10 hari, merupakan anak dari SW. Dari pemeriksaan sementara, SW diketahui menjual bayinya karena motif ekonomi.

Para pelaku menawarkan FT seharga Rp 40.000.000. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa dua ponsel, surat keterangan lahir dari bidan, serta delapan lembar uang pecahan Rp 100.000 dan uang mainan senilai Rp 40.000.000.

"Saat ini, bayi FT diamankan di Panti Sosial Bambu Apus, Jakarta Timur, untuk direhabilitasi," ujar Surawan.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 76F serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun hingga maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 600.000.000.

Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya juga menangkap empat orang tersangka kasus eksploitasi dan perdagangan anak. Para tersangka diketahui menyewakan anak untuk mengemis, mengamen, serta untuk diajak menjadi joki three in one.

Keluarga Renaldi Minta Pemerintah Penuhi Permintaan Kelompok Abu Sayyaf

Foto Suasana Ibu Kandung Rinaldi memperlihatkan Foto pada Kamis (31/03)

POSO, – Pihak keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Brahma 12 yang menjadi korban penyanderaan kelompok milisi Moro pimpinan Abu Sayyaf meminta pemerintah secepatnya memenuhi permintaan uang terbusan demi keselamatan anaknya.

Roslian (42), warga gang Merak I, jalan Pulau Irian, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, menjelaskan, dua hari sebelum kejadian dirinya masih sempat melakukan komunikasi dengan anaknya, Rinaldi alias Aldi.
Rinaldi atau lebih akrab disapa Aldi (24), kelahiran Wotu, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari 10 orang ABK Brahma 12 yang ikut menjadi korban pembajakan kapal oleh milisi Moro Filipina pimpinan Abu Sayyaf pada Sabtu (26/3/2016) lalu.
Para penyandera tersebut sebelumnya berjanji akan membebaskan seluruh warga negara Indonesia (WNI) dalam keadaan selamat dengan jaminan uang tebusan sebesar 50 juta Peso Filipina atau sekitar Rp 14,4 miliar.
Roslian yang ditemui sejumlah jurnalis di rumahnya, Kamis (31/03/2016), menceritakan, sebelum berangkat berlayar, Aldi masih sempat menghubunginya via pesan singkat (SMS) meminta restu berlayar keluar negeri (Filipina).
Anak pertama dari tiga orang bersaudara tersebut merupakan lulusan salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Makassar, dan sudah aktif melakukan pelayaran antar-provinsi sejak 2 tahun terakhir. Namun untuk pelayaran luar negeri adalah yang pertama kalinya.
"Saya sangat perihatin atas musibah yang menimpa anak saya. Saya berharap pemerintah secepatnya bisa mengabulkan seluruh permintaan para penyandera tersebut agar anak dan temannya bisa kembali dan pulang ke Indonesia dengan selamat," harap Roslian yang saat itu didampingi adik perempuan Rinaldi, Kiki (22).
Sementara itu, Kiki mengaku kaget mendengar kabar dari media bahwa kakaknya disandera teroris.
"Saya keget begitu menonton di sejumlah media TV, ternyata salah satu korban penyanderaan adalah kakak saya. Dia orangnya sabar dan sangat penyayang sama keluarga, termasuk ibu saya yang sudah sakit-sakitan," kata Kiki.
Ia dan ibunya berharap upaya penyelamatan para sandera oleh pemerintah Filipina dan Indonesia terlaksana dengan aman tanpa adanya korban jiwa.

Sejumlah Pejabat di Jakpus Diduga Terlibat Penjualan Lahan Kelurahan

PNS DKI memanfaatkan momen halal bihalal untuk berfoto bersama dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (22/7/2015).

JAKARTA, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengusut keterlibatan sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diduga terlibat dalam penjualan sebagian lahan Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat untuk kepentingan pribadi pada tahun 2014. Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Merry Erna Hani menuturkan, modus penjualan lahan yang notabene aset daerah itu adalah dengan cara mengecilkan luas lahan kantor kelurahan dari yang seharusnya.
Lahan yang dijarah itu kemudian diatasnamakan dengan nama salah seorang pejabat yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat.
"Luas lahan seharusnya 2.700 meter persegi. Tapi pada saat kita lakukan pengukuran ternyata lebih kecil dari itu. Nah, selisihnya itu yang kemudian diakui milik mantan wali kota. Orangnya sih udah meninggal. Tapi istrinya yang jual," kata Merry kepada Kompas.com di Balai Kota, Kamis (31/3/2016).
Merry mengatakan saat ini pihaknya sedang memproses sanksi untuk para pejabat yang masih aktif. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diketahui menginginkan agar mereka diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
"Sekarang (sanksinya) masih diproses," kata Merry.

Adanya penjarahan lahan Kantor Kelurahan Cempaka Putih yang kemudian dijual untuk kepentingan pribadi pertama kali diungkapkan Ahok, sapaan Basuki saat rapat dengan para kepala dinas pada Senin (28/3/2016). Dengan nada tinggi, ia menilai tindakan tersebut sebagai sesuatu hal yang kurang ajar.
"Ini betul-betul kurang ajar! Menghilangkan tanah terus pakai dana APBD Rp 75 Juta buat bikin pagar," kata Ahok seperti yang ditayangkan video yang diunggah ke Youtube.
Menurut Ahok, para pejabat yang terlibat saat ini sudah banyak yang tidak lagi bertugas di Jakarta Pusat. Mereka diketahui sudah pindah, ada yang ke Jakarta Selatan, ada pula yang ke Dinas Kebersihan.

Ketua Baleg: Kalau Fungsi Legislasi Dibatasi, DPR Kerja Apa?

Politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Atgas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2015)

JAKARTA, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, penyusunan daftar Program Legislasi Nasional merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR. Dalam penyusunannya pun dilakukan secara selektif.
"Jangan DPR sudah mau berbenah diri sebagai pembentuk UU, lalu disoroti lagi. Ini tidak boleh. Ini kan UU kita bahas bersama," kata Supratman saat dihubungi, Kamis (31/3/2016).
Hal itu disampaikan Supratman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyindir soal kerja legislasi DPR.

Supratman mengatakan, masing-masing komisi hanya diberi jatah untuk mengusulkan pembahasan dua RUU setiap tahun.
Jika saat ini jumlah RUU yang masuk prolegnas prioritas mencapai 40 RUU, itu juga berasal dari usulan pemerintah dan DPD.

"Kalau fungsi legislasi dibatasi, nanti DPR kerja apa?" kata dia.
Menurut dia, jika memang pemerintah tak ingin DPR terlalu produktif, sebaiknya pemerintah tak perlu mengusulkan pembahasan RUU.
Namun, hal itu tak bisa dilakukan begitu saja. Sebab, pembahasan RUU harus dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Jokowi sebelumnya meminta DPR RI tidak memproduksi terlalu banyak UU.

"Setahun, tiga saja cukup. Lima ya cukup," ujar Jokowi pada acara dialog publik di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).
Bagi Jokowi, yang paling penting bukanlah kuantitas, melainkan kualitas undang-undang tersebut.
"Jumlah 40, 50, untuk apa?" ujarnya.
Jokowi lalu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui alasan para wakil rakyat senang sekali memproduksi banyak UU.

"Enggak usah saya sebutkan di sini kenapa DPR seneng banyak (bikin UU). Saya kira yang hadir di sini juga tahu," ujar dia.

Luka Tembak oleh Teroris Tak Kunjung Sembuh, Aiptu Endro Meninggal

Foto Aiptu Endro,

SOLO,  Aiptu Endro Mardiyanto, anggota Polsek Serengan, Solo, meninggal setelah luka tembak di pinggangnya tak kunjung sembuh. Aiptu Endro sebelumnya merupakan korban penembakan oleh teroris pada tahun 2012.

Kondisi tersebut juga disebabkan kandungan gula darahnya yang tinggi.
Saat kejadian pada tahun 2012, Aiptu Endro yang kala itu masih berpangkat bripka ditembak orang tak dikenal saat bertugas di Pospam 5 Gemblegan, Serengan, Solo.
Endro sedang bertugas mengamankan arus mudik Lebaran bersama sejumlah rekannya. Berondongan tembakan oleh teroris diarahkan ke pos dan membuat delapan petugas kalang kabut.
Dua polisi terluka akibat tembakan tersebut. Endro mengalami luka di pinggang, sementara rekannya, Brigadir Kukuh Budiyanto, terluka di bagian kaki.
Setelah menembak polisi, pelaku yang diketahui berboncengan dengan sepeda motor kemudian melarikan diri ke arah selatan menuju Jalan Yos Sudarso.
"Setelah tertembak tahun 2012, almarhum menjalani operasi untuk mengeluarkan proyektil yang bersarang di tubuhnya. Namun, setelah itu, yang bersangkutan tidak bisa lagi bertugas seperti biasanya. Karena kadar gulanya cukup tinggi, lukanya sulit disembuhkan dan keluar masuk rumah sakit," kata Kasubag Humas Polresta Solo AKP Yuliantara, Kamis (31/3/2016).
Jajaran kepolisian di Kota Solo pun menggelar pelepasan jenazah dengan upacara kepolisian di rumah duka di Perumahan Cempaka Asri 2, Nomor 35, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar.
Endro meninggalkan seorang istri, Ninik Purwanto, tiga anak, dan satu cucu. Almarhum meninggal pada Rabu (30/3/2016) di Rumah Sakit Kasih Ibu, Solo, dan dimakamkan pada Kamis ini.

Cabuli Siswinya, Seorang Guru BP Dilaporkan ke Polisi

MEDAN, Lagi-lagi, dunia pendidikan ternoda oleh oknum guru. Kali ini, dugaan pelecehan seksual dilakukan seorang guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) sebuah SMP swasta di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Perbuatan memalukan ini diduga terjadi di lingkungan sekolah dan sudah dilaporkan ke Mapolsek Patumbak. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan.
Waktu itu, Selasa (16/2/2016), guru BP berinisial In meminta tolong siswi berinisial Pi memanggil temannya, MRS, supaya datang ke ruangannya. MRS memenuhi panggilan Pi. Rupanya, MRS disuruh meminta surat keterangan dokter karena sebelumnya tidak masuk sekolah.
Setelah mendengar perintah In, MRS lalu menuju kelasnya. Namun, belum sempat keluar ruangan, In menarik tangannya. Guru bejat ini memegangi kemaluan MRS dan menyuruh anak didiknya itu juga memegangi kemaluan pelaku sampai mengeluarkan cairan.
Tidak terima dicabuli, MRS mengadu kepada orangtuanya, SS. Kemudian, keduanya melapor ke Polsekta Patumbak. Laporan tersebut tertera dalam surat bernomor LP/170/II/2016/SU/Resta/Sektor Patumbak.
"Kami sudah periksa korban dan pelapor, termasuk beberapa saksi dan saksi ahli dari USU. Untuk terlapor, pasti akan kami periksa segera," kata Kanit Reskrim Patumbak AKP Fery Kusnadi, Rabu (30/3/2016).
Pihak sekolah yang coba dikonfirmasi sedang tidak berada di tempat.
Sejumlah guru mengarahkan wartawan untuk melakukan konfirmasi ke biro rektorat karena SMP tersebut berada di bawah sebuah yayasan.
Biro rektorat nantinya akan melaporkan hal ini ke pimpinan wilayah yayasan itu.
"Kasus ini sudah ditangani kepala sekolah. Kami pasti akan menindak tegas pelakunya," kata Kepala Biro Rektorat Suhaimi kepada wartawan.

Ahok Merasa Difitnah oleh Hidayat Nur Wahid

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat meninjau terowongan di kawasan Gembrong, Jakarta Timur, Minggu (7/2/2016). Peninjuan dilakukan setelah pada Sabtu petang kemarin underpass ini muncul genangan yang mencapai ketinggian 10 centimeter.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atas penggunaan APBD untuk kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok merasa tudingan itu sebagai fitnah.

"Ini gue juga pakai APBD kan pakai kantor Pemda DKI. Kalian tanya sama saya (tentang Pilkada DKI di Balai Kota), kan kalian tulis, gimana dong saya di sini," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (31/3/2016).

Menurut Basuki, pernyataan Hidayat itu sama dengan menilai berbagai kebijakan yang dilakukannya merupakan sebuah kampanye, termasuk kebijakan pembelian lahan dan pembangunan rusun.

"Saya kasihan juga fitnahnya itu kadang-kadang. Justru yang ada saya menghemat anggaran DKI," kata Basuki.

Jika niatnya untuk menarik simpatik warga, kata Basuki, dirinya akan membagi-bagikan rusun tanpa syarat dan pengawasan ketat. Basuki membantah pembangunan rusun merupakan kampanye karena dirinya kerap mengusir warga yang menyalahgunakan unit rusun tersebut.

"Jadi kasih tahu sajalah, kalau dia takut bersaing dan enggak punya program, aku ajarin program. Jadi lebih pintar dikit jadi calon gubernur," kata Basuki.

Hidayat sebelumnya menyesalkan Basuki sebagai calon petahana menggunakan jabatannya untuk memenangi Pilkada DKI Jakarta.

"Harusnya, jangan sampai birokrasi dan APBD dipakai untuk pemenangan pilgub. Harusnya di Jakarta menjadi pilgub yang berkualitas," ucap Hidayat.

Kepulauan Sulu-Mindanao, Poros Kriminalitas Indonesia-Malaysia-Filipina

 
Malaysia Ministry of Defence / AFP Foto ini diambil 8 Maret 2013 menampilkan pasukan Malaysia yang berpatroli di desa Tanduo, Sabah mengejar pasukan bersenjata Sulu.

Penyanderaan 10 awak kapal Tug Boat Brahma 12 asal Indonesia di perairan sekitar Laut Sulu di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan mengingatkan kembali makna strategis dan perlunya pengamanan perbatasan laut dan penguatan Poros Maritim.

Kepulauan Sulu dan Pulau Mindanao adalah wilayah strategis yang terbelakang di Filipina yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia dan Negara Bagian Sabah, Malaysia.
Pada saat Jepang menyerang Filipina wilayah Amerika Serikat, Jenderal Douglas MacArthur diungsikan dari Luzon ke Australia via perairan Kepulauan Sulu-Mindanao tanggal 13 Januari 1942 dengan kapal torpedo PT Boat. Selanjutnya dia diterbangkan dari Mindanao ke Melbourne Australia dengan Bomber B-17.
Armada Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) di Asia juga menjaga poros Manila-Jawa-Australia dari perairan Laut Sulu-Laut Sulawesi-Selat Makassar hingga Selat Jawa.
Dalam buku "US Navy in World War II" disebutkan Pulau Tarakan, ketika itu wilayah Hindia-Belanda bagian Afdeling Bulungan kini Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, menjadi pangkalan transit Panglima Armada Asia (US Asiatic Fleet) di bawah Laksamana Thomas Hart dengan kapal komando (flagship) USS Houston.
Jauh sebelum kekuasaan Amerika Serikat di Kepulauan Sulu sejak Perang Amerika-Spanyol 1898, wilayah Sulu dan Mindanao menjadi tempat yang dinamis secara politik regional di kawasan Sulawesi, Kalimantan dan Kepulauan Maluku.
M Adnan Amal dalam buku "Kepulauan Rempah-Rempah, Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950" mengatakan, Kerajaan Jailolo di Maluku Utara pernah berada di bawah kekuasaan Syarif adik Sultan Mindanao.
Dalam tradisi masyarakat Kepulauan Maluku dikenal juga sebutan Pulau Seram sebagai Nusa Ina – tanah leluhur dan Pulau Mindanao sebagai Maluku Besar.
Hubungan kawasan tersebut memang erat. Petinju Filipina Manny “Pacman” Pacquiao dikenal berasal dari Pulau Sarangani yang secara etnis memiliki kemiripan dengan etnis Sangir-Talaud di Sulawesi Utara.
Pulau Sarangani dan Pulau Balut di dekat Kota General Santos itu terletak tidak jauh dari Pulau Marore wilayah paling ujung perbatasan Sulawesi Utara.
Kandidat doktor ilmu sejarah Roderick Orlina di Murdoch University, Perth Australia bercerita kedekatan hubungan regional Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Filipina Selatan hingga Sabah dan Kalimantan Utara.
“Memang ada kedekatan dan hubungan tradisional yang berlangsung sebelum kedatangan Bangsa Eropa,” kata Orlina yang warga Amerika Serikat berdarah Filipina.
Guru besar sejarah maritim Universitas Indonesia (Alm) Adrian B Lapian dalam buku "Orang Laut Bajak Laut Raja Laut" mengungkapkan kawasan Kepulauan Sulu dan Mindanao sejak tahun 1700-an dan 1800-an sudah ditakuti karena aktivitas bajak laut dan perompakan.
Dalam kosa kata Melayu di Indonesia dikenal sebutan “Perompak Lanun”. Lanun itu merujuk pada wilayah Lanao di sebelah barat Mindanao dekat dengan wilayah Kepulauan dan Kesultanan Sulu.
Orang Spanyol di Filipina menyamaratakan “Lanun” untuk menyebut etnis Maranao, Ilanun, Mangindano Tausug dan Samal. Kelompok etnis Tausug dan Samal adalah penghuni Kepulauan Sulu.
Lapian dalam buku lainnya "For Better of Worse" menjelaskan di tahun 1600-an Laut Sulawesi sekitar Kepulauan Sulu-Mindanao-Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara merupakan salah satu pusat ekonomi dan politik.
Adapun Kesultanan Sulu dinilai Adrian Lapian lebih maju dari Kesultanan Mindanao. Namun pada awal 1800-an, Kesultanan Sulu sudah merosot. Pada tahun 1700-an dan medio 1800-an para penjelajah Barat menyaksikan Kesultanan Sulu masih kuat.
Salah satu penjelajah adalah Thomas Forrest orang Amerika yang membantu Thomas Raffles menulis mahakarya "History of Java". Para Bangsawan lokal yang bergelar Datu memegang kekuasaan, Kesultanan Sulu mengenal gelar Laxamana yang lebih menjadi utusan Sultan Sulu dibandingkan Laksamana dalam tradisi Kesultanan Melayu di barat Nusantara.
Adanya tradisi memungut upeti atas kapal-kapal di perairan Sulu mengakibatkan Spanyol melancarkan perang tahun 1851. Sejak itulah wilayah Sulu-Mindanao menjadi panas. Perang Sulu terjadi enam kali hingga kekuasaan Spanyol berakhir tahun 1898.
Lino Miani dalam buku "The Sulu Arms Market – National Responses to a Regional Problem" mengungkapkan, pihak Jerman dan Inggris pernah berhubungan baik dan memasok  senjata bagi Kesultanan Sulu. Penyelundupan senjata mulai marak di tahun 1800-an.
Pada masa pendudukan Amerika Serikat, Kesultanan Sulu dan Mindanao sempat dalam keadaan damai. Mereka juga pernah meminta menjadi bagian dari Amerika Serikat lepas dari pengaruh warga Tagalog (orang Filipina utara).
Setelah Perang Dunia II situasi kembali memanas. Gerakan Komunis (New People’s Army) muncul hingga terbentuk Moro National Liberation Front (MNLF) dipimpin Nur Misuari yang berasal dari etnis Tausug di tahun 1970.
Dalam masa itu, kegiatan penyelundupan marak di kawasan tersebut untuk membiayai gerakan bersenjata. Lino Miani menambahkan pada tahun 1969, pemerintah PM Tunku Abdurahman melatih perang 70 aktivis Moro di Pulau Pangkor, Malaysia.
Migran dari Indonesia, aktivis keagamaan dari Mesir dan Malaysia mulai banyak masuk ke wilayah Sulu dan Mindanao. Di saat sama tahun 1970-an, Menteri Besar (setingkat Gubernur Negara Bagian) di Sabah dijabat Tun Mustafa. Mulailah membanjir imigran dari Sulu-Mindanao dan Indonesia Timur.
Konsul Muda Republik Indonesia tahun 2002-2004 di Tawau, Makdum Taher menjelaskan landscape kependudukan pantai timur Sabah seperti di Tawau, Semporna didominasi pendatang dari Sulawesi Selatan, NTT dan Jawa Timur.
Warga Indonesia juga masih ada di Sandakan. Sedangkan warga asal Sulu-Mindanao hingga Visayas mendominasi Sandakan dan Lahad Datu. Filipina pun tahun 1960-an masih memiliki klaim hingga kini terhadap Sabah yang dianggap sebagai bagian Kesultanan Sulu.
“Wilayah Ice Box di sebelah Tawau dulu jadi “Texas” banyak perampokan bersenjata yang kemudian lari ke wilayah Sulu,” kata Makdum Taher.
Jejaring masyarakat lintas negara tradisional antara Kalimantan Utara di Tarakan – Nunukan dan masyarakat Sabah di Tawau hingga Sandakan – Lahad Datu hingga warga di Pulau Sibutu, Tawi-Tawi, Jolo-Basilan hingga Kota Zamboanga di ujung barat Mindanao adalah satu entitas.
Penyelundupan – smokel – hingga penjualan senjata gelap dan penculikan merupakan bagian keseharian. Hanya wilayah Sabah, Kota Tarakan di Kalimantan Utara dan Zamboanga di ujung barat Mindanao yang tergolong aman dan stabil.
Profil wilayah dan penduduk yang penuh kekerasan dan instabilitas itulah yang dihadapi dalam upaya membebaskan sandera 10 WNI awak Kapal Tunda Brahma 12.

Infrastruktur dan Listrik Jadi Kendala Utama Investor Masuk ke Maluku

Kepala Bapeda Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho, Kamis (31/3/2016)

AMBON, - Persoalan kelistrikan dan tidak tersedianya sarana infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kendala utama bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk menarik masuknya investor ke daerah itu.

Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho mengatakan, potensi sumber daya alam di Maluku sangatlah menjanjikan untuk dikelola, namun kurangnya infrastruktur yang memadai menyebabkan investor selama ini ragu untuk masuk ke Maluku.
“Permasalahan utama, sumber daya alam ada tapi investor mau masuk tidak ditunjang dengan infrastruktur, terutama listrik,” kata Anthonius dalam acara Forum Regional Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang berlangsung di Gedung Islamic Centre, Kamis (31/3/2016).
Dia menjelaskan, untuk mendorong laju pembangunan di Maluku melalui peran investor, maka hal yang perlu dilakukan, yakni percepatan pembangunan kelistrikan dan penyediaan infrastruktur pendukung lainnya, seperti pelabuhan.
“Agar pasar dapat meningkat, maka perlu percepatan pembangunan kelistrikan. Infrastruktur pelabuhan antar-pulau di Maluku juga masih sangat terbatas, itu yang menjadi kendala,” katanya.
Dia menjelaskan, sejauh ini rasio elektrifikasi di Maluku masih mencapai 70 persen, padahal listrik sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah.
Selain listrik, lanjut Anthonius, sarana prasarana telekomunikasi di Maluku juga masih sangat terbatas.
“Untuk sarana telekomunikasi misalnya, sebagian besar hanya ada di ibu kota kabupaten saja, jadi memang sangat terbatas,” jelasnya.

Relawan "Teman Ahok" Buka-bukaan soal Strategi Kumpulkan KTP di Posko Warga

Kakak beradik relawan Teman Ahok yang juga pemilik warung di Kalideres, Jakarta Barat, Angga (24, kanan) dan Fajar (12, kiri), diabadikan pada Kamis (31/3/2016) pagi. Warung sekaligus rumah yang ditempati Angga dan keluarga dijadikan posko warga relawan Teman Ahok.

JAKARTA,  Relawan pendukung bakal calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Teman Ahok" harus bekerja lebih kreatif saat ingin mengumpulkan KTP dukungan di posko warga.

Pengumpulan KTP di posko warga lebih sulit dibandingkan mengumpulkan KTP di posko atau booth di mal maupun pusat perbelanjaan.

Hal itu diungkapkan oleh Angga (24), salah satu relawan Teman Ahok, yang juga membuka posko warga di Jalan Peta Selatan Nomor 17, Kalideres, Jakarta Barat.

"Di sini, kita enggak duduk diam saja tunggu ada orang kasih fotokopi KTP. Kita juga jemput bola pakai cara kita sendiri," kata Angga kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2016).

Angga menjelaskan, dia bersama keluarganya harus aktif menyosialisasikan adanya cara mendukung Basuki Tjahaja Purnama agar bisa maju menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Adapun tempat yang dijadikan posko warga relawan Teman Ahok adalah warung dan rumahnya sendiri.

Bersama dengan kedua orangtua dan adiknya, Angga berupaya menjangkau warga sekitar rumahnya saat posko baru dibuka pada pertengahan tahun 2015. Cara menjangkaunya adalah dengan mendatangi satu per satu rumah warga sekitar sambil menjelaskan dukungan bagi Basuki sebagai calon gubernur melalui jalur independen.

"Kita disambut baik. Pak RT sini juga welcome, jadinya kita bisa sebarkan informasi ini," tutur Angga.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan, dia sekeluarga membuka booth di tempat lain, seperti di gereja yang ada di dekat rumahnya. Angga dan keluarga membuka booth Teman Ahok di salah satu gereja setelah ibadah Paskah, beberapa hari yang lalu.

Hasilnya, KTP yang terkumpul mencapai angka ratusan lembar. Mereka juga membuka booth di Rusunawa Daan Mogot yang letaknya masih di Kecamatan Kalideres. Dari sana, KTP yang dikumpulkan juga cukup banyak.

"Masih ada strategi-strategi lain. Saya yakin KTP buat Pak Ahok (sapaan Basuki) bisa sampai satu juta," ujar dia.

GP Ansor DKI: Pak Ahok, Kenapa Harus Kalijodo dan Luar Batang?

Masjid Keramat Luar Batang

JAKARTA,  Ketua Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta Abdul Azis bingung akan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam menentukan lokasi penertiban.

Setelah Kalijodo, kini Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan kawasan Luar Batang.

Menurut Azis, hal itu menunjukkan bahwa Basuki "pintar" memilih lokasi penertiban yang bisa menarik perhatian masyarakat.
"Saya melihat Gubernur DKI ini sebagai calon petahana yang sangat pintar mengambil isu dan titik yang akan dibongkar karena setelah Kalijodo yang menyita perhatian publik nasional, kini Luar Batang yang mengundang banyak pertanyaan juga, apakah masjid keramatnya digusur atau tidak?" ujar Azis dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3/2016).
Ia mengaku bingung akan langkah Basuki yang kerap memilih lokasi dengan potensi konflik sosial tinggi, seperti Kalijodo dan Luar Batang.
Azis khawatir, hal ini merupakan upaya Basuki atau Ahok dalam menarik lebih banyak sorotan media menjelang Pilkada DKI 2017.
"Saya harap Gubernur tidak menyelam sambil minum air dengan mengambil kebijakan yang merugikan banyak masyarakat agar beliau mendapat respons media yang bagus dengan dasar penataan. Pertanyaannya, kenapa harus Kalijodo dan Luar Batang?" ujar Azis.
Ia pun berharap, Pemprov DKI Jakarta memikirkan matang-matang rencana penertiban kawasan Luar Batang ini.

Sebab, menurut dia, banyak warga yang sudah menggantungkan hidupnya di masjid keramat yang ada di sana.
Meskipun masjid tidak akan dibongkar, lanjut Azis, warga sekitar bisa kehilangan sumber rezekinya di kawasan tersebut apabila penertiban dilakukan.

Menengok Warung yang Dijadikan Posko "Teman Ahok"

Tampak warung milik sebuah keluarga di Jalan Peta Selatan Nomor 17, Kalideres, Jakarta Barat, yang juga digunakan sebagai posko warga relawan Teman Ahok, Kamis (31/3/2016) pagi. Posko warga Teman Ahok memiliki strategi sendiri dibanding posko Teman Ahok yang ada di mal dan pusat perbelanjaan.

JAKARTA, Seperti biasanya, warung milik Taryana (45) di Jalan Peta Selatan Nomor 17, Kalideres, Jakarta Barat, dibuka pagi hari, termasuk hari ini, Kamis (31/3/2016).

Ketika papan penutup bagian depan warung diangkat, terlihat sejumlah barang dagangan dijajakam, seperti susu kemasan plastik, shampoo, deterjen, serta lainnya.

Berbeda dengan pintu bagian depan, di pintu sebelah kanan warung tidak terlihat barang dagangan. Pada bagian itu, terpasang dua spanduk berukuran sedang yang bertuliskan "KTP Gue Buat Ahok Independen 2017".

Warung yang sudah ada sejak belasan tahun lalu itu kini digunakan juga sebagai posko warga relawan "Teman Ahok". Pemilik warung adalah Taryana. Ia tinggal bersama istri dan dua anaknya di sebuah bangunan yang yang menyatu dengan warung tersebut.

Seperti warung pada umumnya, terdapat tumpukan barang dagangan dan beberapa kardus yang diletakkan di bagian bawah. Tepat di tengah warung tersebut, ada meja dan kursi kayu yang sering dipakai pembeli.

"Ya warungnya begini-begini saja. Enggak ada yang diubah-ubah dari dulu," kata Angga (24), anak Taryana yang ditemui Kompas.com di lokasi.

Angga menceritakan, hal yang berubah dari warungnya hanya beberapa spanduk yang dipasang untuk menandakan keberadaan posko Teman Ahok. Karena posko tersebut merupakan warung sekaligus rumahnya, maka tidak ada jam buka maupun tutup posko.

Posko tersebut selalu terbuka untuk warga yang ingin memberikan fotokopi KTP sebagai bentuk dukungan terhadap bakal calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Keluarga Taryana tidak memiliki cara khusus untuk mengatur siapa saja yang berjaga di sana. Menurut Angga, orang yang selalu ada di warung untuk menjaga posko adalah ibunya, Yayat (43).

Taryana sendiri disebut jarang menjaga posko pada hari biasa karena harus bekerja.

"Kalau pagi, biasanya saya (jaga). Saya kerjanya siang jadi pagi bisa bantu jaga dulu," tutur Angga yang bekerja sebagai pegawai katering di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Bagi Angga, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merupakan sosok yang membawa perubahan. Dia pun ingin keterlibatannya sebagai relawan dapat membantu Basuki kembali maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

"Saya berharap, Ahok (sapaan Basuki) bisa jadi gubernur lagi untuk bisa memperlihatkan bagaimana kinerjanya ke masyarakat," ujar dia.

Data dari website Teman Ahok di www.temanahok.com, terdapat total 148 posko dan booth yang dibuka relawan Teman Ahok di wilayah Jakarta.

Posko yang dimaksud sudah termasuk dengan posko yang ada di mal maupun dengan posko warga yang terdapat di tiap kelurahan atau kecamatan lima wilayah kota di Jakarta.

Selain Luar Batang, Ada Dua Kawasan Lain yang Juga Akan Digusur

Anak-anak bermain di atas perahu yang bersandar di dekat perkampungan Luar Batang dan Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

JAKARTA,  Selain Luar Batang, ada dua kawasan lain di Jakarta Utara yang rencananya juga akan digusur karena terkena dampak dari rencana pembangun tanggul laut. Dua kawasan itu, yakni Kamal Muara dan Kali Blencong di Marunda. Seperti di Luar Batang, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, penggusuran Kamal Muara dan Kali Blencong juga akan dilakukan terhadap seluruh bangunan liar yang berdiri di kedua lokasi tersebut.
"Saat ini untuk Kamal Muara ada 150 bangunan, Kali Blencong 5 bangunan," kata Teguh di Balai Kota, Kamis (31/3/2016).
Menurut Teguh, penggusuran terhadap kawasan Kamal Muara dan Kali Blencong di Marunda akan dilakukan setelah selesainya penggusuran di Luar Batang yang dijadwalkan akan dilakukan 9-15 April.
Seperti di Luar Batang, Teguh mengatakan, setelah digusur, di Kamal Muara dan Kali Blencong juga akan dibangun tanggul laut.
Untuk Kamal Muara akan dibangun tanggul laut dengan panjang 1 kilometer, sedangkan panjang tanggul laut di Kali Blencong akan mencapai 1,2 kilometer.
"Pembangunan tanggul ini untuk langkah antisipasi ancaman air rob," ujar Teguh.

Ekskul Berbasis Sampah, Melatih Kreativitas dan Kepedulian Lingkungan

Para siswa MI Kalisidi 02, Ungaran, Kabupaten Semarang menunjukkan aneka hiasan jendela berbahan sampah plastik hasil kreativitas mereka.

UNGARAN,  Saat ini sampah plastik menjadi fokus perhatian berbagai pihak. Berbeda dengan sampah organik, sampah plastik sangat sulit terurai. Butuh waktu yang lama untuk menguraikan plasti. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penanganannya.

Selama ini tanpa disadari, peranan para pemulung dalam mengurangi timbunan sampah plastik sangatlah besar kendati tidak bisa menghilangkan seratus persen sampah plastik yang ada.
Perlu sebuah gerakan bersama untuk mengurangi sampah plastik secara masif, termasuk dari kalangan sekolah. Sebab, sekolah merupakan salah satu sumber penghasil sampah.
Setiap hari berapa banyak sampah yang dihasilkan? Kenapa siswa tidak dilibatkan untuk menanganinya?
Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kalisidi 02, Ungaran, Kabupaten Semarang ini misalnya.  Para guru dan siswanya mengelola sampah plastik melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis sampah. Cara ini dinilai kreatif dan menyenangkan.
Simak saja bagiamana siswa-siswa dari pelosok desa ini piawai memainkan melodi yang dinamis dari berbagai barang bekas. Galon bekas, ember yang tak terpakai, kaleng cat, kaleng biskuit berpadu dengan tiupan pianika dan pukulan rebana ternyata mampu menghasilkan melodi lagu gambang suling yang apik. Orkestrasi dari baran-barang bekas ini mereka sebut "Drum Blek".
"Pakai botol, kaleng wafer dan dari galon, ember, gentog terus ada bas juga. Pertamanya sulit, tapi lama-lama jadi gampang dan menyenangkan," kata Muhammad Naufal Alfaid, salah satu siswa MI Kalisidi 02.
Selain musik, ekstrakurikuler berbasissampah lainya adalah pembuatan hiasan dan mainan dari sampah. Sedotan bekas, gelas plastik hingga bekas kemasan kemasan makanan disulap menjadi aneka karya yang menarik.
Sedotan bekas jajanan anak-anak misalnya. Setelah dicuci bersih, lalu dibelah melebar. Kemudian dilipat berpola segitiga. Segitiga-segitiga ini lalu diuntai menggunakan benang dan jarum, maka jadilah hiasan jendela yang cantik.
"Kalau jajan terus beli minuman dikumpulin, ada cup gelas, sama sedotan, sama botol plastik. Dibuat hiasan jendela, hiasan pintu, topi, buat mobil-mobilan," kata Cici, Siswa MI Kalisidi 02 lainnya.

Kepala MI Kalisidi 02, Lukman bercerita bahwa kegiatan ekstrakurikuler berbasis sampah ini memang menjadi bagian dari program sekolah untuk mengurangi sampah plastik. Sekolah menyediakan dua jenis tong sampah untuk sampah organik dan sampah anorganik. Dari sinilah sekolah mendapatan bahan-bahan untuk kegiatan ekstrakurikuler ini.
Bahkan sekolah yang bernaung dibawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Semarang ini, sudah menerapkan Bank Sampah di lingkungan sekolah. Dengan demikian para siswa bisa mendapatkan insentif dari hasil penjualan sampah yang terkumpul.
"Kita berpikir sampah ini bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran di kelas. Seperti yang kita lihat tadi, bisa dibuat menjadi aneka mainan. Ini sekaligus untuk menanamkan konsep pada mereka tentang gaya, misalkan di IPA. Kemudian kita juga manfaatkan untuk kerajinan tangan," jelas Lukman.
Mengajarkan anak-anak sejak dini untuk peduli lingkungan dan memanfaatkan kembali sampah-sampah disekitar mereka ini madi bersih, tentunya bisa melatih kreativitas mereka dengan memanfaatkan kembali sampah-sampah disekitar mereka.
Melalui media sampah, anak-anak juga bisa bermain gembira dengan menggunakan sampah untuk bermusik hingga membuat aneka mainan yang menarik sesuai imajinasi mereka.

"Penginnya Kayak di Kampung Pulo, Punya Rumah dan Enggak Bayar"

Kondisi salah satu lantai di Tower A Rusun Jatinegara Barat. Kamis (31/3/2016)

JAKARTA, Setelah menempati rusun selama hampir setengah tahun, eks warga Kampung Pulo kini harus mulai membayar iuran. Warga membayar "uang kebersihan" per hari yang nilai totalnya Rp 300.000 per bulan.
Boleh dibilang, uang yang dibayarkan ini layaknya uang sewa tinggal di rusun per bulan.
Warga pun mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan dalam per bulan ini.

Kebanyakan warga yang mengeluh adalah mereka yang kehilangan mata pencahariannya di Kampung Pulo, atau warga yang berpenghasilan rendah.
Warga Tower A lantai 16, Dewi (31), mengaku sudah menunggak biaya sewa rusun selama dua bulan.
Ibu rumah tangga dengan tiga anak itu mengatakan bahwa penghasilan suaminya sebagai buruh lebih kurang Rp 70.000 per hari.
Penghasilan suaminya itu, menurut Dewi, begitu pas-pasan karena harus membayar iuran rusun.
Belum lagi iuran air dan listrik yang ditanggung sendiri oleh penghuni.
"Bersihnya sebulan mesti ada sekitar Rp 500.000. Sekarang saya pusing, dua bulan belum bayar," kata Dewi kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2016).
Dewi juga mengaku sudah menerima surat peringatan dari pengelola rusun. Ada perjanjian yang mengharuskannya untuk membayar biaya sewa pada tenggat waktu yang ditentukan.
Namun, ia enggan menyebut kapan batas waktu yang ditentukan. "Besok bapaknya (suami) bayar, bulan Februari dulu. Untungnya pengelola sini baik, bayarnya tanggal berapa, kami yang nentuin. Ya tetapi, kalau enggak bayar, (bisa) keluar," ujar Dewi.
Lain halnya dengan Tariah (65), warga lantai 5 Tower A Rusun Jatinegara Barat.
Tariah dulu punya penghasilan sedikit-sedikit dari menjual kopi dan minuman ketika masih tinggal di Kampung Pulo.
Namun, setelah pindah ke rusun, ia kehilangan mata pencarian itu. Ia kini bergantung pada anaknya yang bekerja sebagai penyapu jalan.
Kendati demikian, Tariah mengaku sering memikirkan beban ekonomi keluarganya.
Untuk menghibur diri, ia kerap menyambangi tetangga sebelah rumah untuk berbagi cerita.
"Biar rumah gedong gede, tetapi pikiran. Di Pulo rasanya lebih tenang. Biar banjir gede, pikiran tenang. Kami udah bertahun-tahun di sana," ujar Tariah.
Meskipun demikian, diakui Tariah, warga Kampung Pulo tidak lagi kelelahan akibat kebanjiran.

Kondisi di rusun pun dinilainya lebih bersih dan nyaman. Tariah berharap, ada dialog antara warga dan pemerintah untuk membahas persoalan sewa.
"Penginnya kayak di Pulo. Kami dulu punya rumah enggak bayar, sekarang mesti bayar," ujar Tariah.

Soal Kicauan SARA Dubes Yusron ke Ahok, Ini Komentar Kemenlu

Yusron Ihza Mahendra

JAKARTA, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengingatkan kepada kepala perwakilan Indonesia di luar negeri agar tidak mengurusi persoalan di luar tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pemerintah. Hal itu disampaikan Arrmanatha ketika diminta tanggapan soal pernyataan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, yang dinilai berbau SARA di akun Twitter-nya, beberapa waktu lalu.
Arrmanatha menjelaskan, Menlu secara rutin mengingatkan kepada kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk duta besar dan konsul jenderal, untuk fokus pada tugas.
"Yang kita harapkan kepala perwakilan dalam menjalankan tugasnya harus fokus pada tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah," ujar Arrmanatha saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).
Namun, ia enggan berkomentar mengenai keluhan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait tweet Yusron. Arrmanatha hanya mengulangi pernyataannya.

"Saya tekankan sekali lagi, kami selalu mengingatkan mereka agar fokus pada masalah, isu-isu, dan tugas-tugas yang diberikan," kata dia.
Yusron sempat berkicau soal Ahok di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.
Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.
Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasialis. Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa.

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasis. Apalagi dia dubes di Jepang lagi, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).
Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Bertemu Jokowi, PBNU Jamin Tidak Ada Santri NU Terlibat Terorisme

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) usai bertemu Presiden Joko Wiidodo di Istana Merdeka, Kamis (31/3/2016).

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Kedua pihak membicarakan banyak hal, mulai dari pertemuan pemimpin-pemimpin Islam seluruh dunia hingga kondisi umat Islam di Indonesia. Rais Aam NU Ulama Ma'ruf Amin mengatakan, pertama, PBNU melaporkan acara International Summit of the Moslem Moderate Leader yang digelar di Kemayoran, Jakarta, 9 Mei 2016 mendatang. Acara itu dihadiri pemimpin-pemimpin Islam setidaknya dari 60 negara.
"Acara itu untuk menyamakan persepsi soal radikalisme dan terorisme. Sebab, ada peristiwa bom Brussel, Angkara, Lahore dan berbagai kekerasan yang lain. Oleh karena pemimpin-pemmpin Islam harus bersatu maka kami mengadakan pertemuan dan mengundang mereka untuk mendiskusikan," ujar Ma'ruf usai pertemuan dengan Presiden.
Ketua PBNU Said Aqil Siroj menambahkan, selain melaporkan pertemuan itu, pihaknya juga membicarakan dukungan NU kepada pemerintah. Khususnya dalam hal menciptakan kestabilan keamanan dari gangguan teror.
Said memastikan, umat NU memegang prinsip Islam Nusantara yang toleran dan moderat sehingga mampu menciptakan kondisi keamanan yang stabil dan damai.
"Presiden menekankan, pemerintah percaya kepada NU dari pimpinan pusat sampai ke ranting dan dusun, semua antiradikalisme, antiteror. Semuanya memegang prinsip Islam toleran dan moderat. Saya jawab terima kasih, Pak. Saya jamin tidak ada santri NU dan pelajar NU yang terprovokasi atau simpati pada gerakan teror," ujar Said.
Said menambahkan, pihaknya juga melaporkan Ekspedisi Islam Nusantara yang hari ini dibuka Panglima TNI di salah satu pesantren di Cirebon. Tim ekspedisi itu akan pergi ke 40 kota. Mereka akan mensosialisasikan Islam Nusantara kepada masyarakat.
Selain Ma'ruf dan Said, pertemuan itu turut dihadiri oleh pengurus NU lain, antara lain Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini dan pimpinan organisasi Fatayat NU Anggia R Marini dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Yaqut Cholil Qoumas.

Anggota Komisi I Akan Tegur Dubes Yusron soal Sikap SARA ke Ahok

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Dubes RI untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra, di dalam kereta Shinkansen, rute Sendai-Tokyo, sesudah menghadiri Konferensi PBB tentang Bencana di Sendai, Sabtu (14/3/2015). Wapres mewakili Presiden menjadi pembicara dalam forum PBB tersebut.

JAKARTA, Anggota Komisi I DPR Dimyati Natakusuma menyesalkan sikap Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang mengunggah komentar bernada SARA mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia menilai Yusron telah melanggar etika sebagai Dubes karena ikut campur ke arena politik.
"Saya akan ingatkan ke Pak Yusron, sudahlah tidak usah menyerang personal seperti itu," kata Dimyati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Dimyati mengatakan, jika memang Yusron tak setuju dengan sikap dan karakter Ahok, dia bisa menyampaikannya secara pribadi, tidak melalui media sosial yang bisa dilihat oleh semua orang.
"Komunikasi by phone kan bisa," kata dia.
Dimyati menilai, Yusron berusaha membela kakaknya, Yusril Izha Mahendra, yang akan bertarung dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melawan Ahok.

Namun, dia menambahkan, sikap Yusron yang menyerang Ahok dengan pernyataan SARA itu justru akan merugikan Yusril. Rakyat justru akan menjadi tidak simpatik terhadap Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.
"Kasihan Pak Yusril," kata dia.
Yusron sempat berkicau di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.
Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.
Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.
Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasialis. Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa.

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasis. Apalagi dia Dubes di Jepang lagi, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).
Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Ahok akan Bangun Plaza Penampungan PKL di Pasar Ikan

Rabu (30/3/2016), Daerah Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara yang rencananya akan ditertibkan oleh Pemprov DKI.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menertibkan permukiman liar di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah penertiban, Basuki ingin di lokasi itu dibangun plaza yang dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas.

"Kami harapkan ada plaza yang lebar dari arah Teluk Sunda Kelapa yang mengarah ke Masjid Luar Batang, kan sejalan tuh. Waktu masuk ke kawasan Raden Wijaya, semua juga mendaratnya di situ," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (31/3/2016).

Basuki mengatakan, di plaza tersebut, warga dapat melakukan banyak aktiivitas sambil berjalan-jalan menuju kawasan Kota Tua. Plaza itu juga dapat dipergunakan sebagai tempat penampungan pedagang kaki lima (PKL).

Basuki mengakui jika rencananya ini memerlukan kajian mendalam. Ia ingin kehadiran PKL di lokasi itu membuat suasana kumuh dan mengganggu kenyamanan warga.

"Sekarang kamu lihat setiap malam Jumat banyak orang dagang, para peziarah datang, busnya ditaruh di mana? Makanya kita juga pengin penataan parkir di Jalan Tongkol," kata Basuki.

Pemprov DKI Jakarta berencana merevitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa, Museum Bahari dan kawasan Luar Batang. Warga yang memiliki bangunan di atas tanah pemerintah juga ditawarkan untuk direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Sedangkan pemilik bangunan di atas tanggul/badan air laut/saluran/kali, untuk dapat membongkar sendiri bangunannya. Selain membangun ruang terbuka hijau (RTH), Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun tanggul penahan air laut untuk mengantisipasi rob air laut di lokasi tersebut.