Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka Rakerda REI (Real Estate Indonesia) DKI, di Hotel Ritz Carlton, Selasa (1/12/2015).
JAKARTA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy tertawa ketika mendengar pertanyaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai harga tanah di Jakarta.
Hal itu terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang kini ditangani Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Coba tanya nih sama orang REI, di Jakarta ada enggak harga tanah di tengah kota, matang, siap bangun, dijual sesuai harga NJOP (nilai jual obyek pajak)? Ada yang mau jual enggak tuh orang REI? Pengembang?" kata Basuki.
Hal itu dikatakan Basuki seusai membuka Rakerda REI DKI Jakarta, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
"Ha-ha-ha, enggak ada," kata Eddy menjawab pertanyaan Basuki.
Para pengembang yang tergabung dalam REI dan berdiri di sekeliling Basuki juga tertawa mendengar pertanyaan orang nomor satu di Jakarta tersebut.
"Lu tanya saja sama mereka, REI, ada enggak orang mau jual tanah di Jakarta, siap bangun, peruntukkannya sudah cocok, dijual NJOP? Ini sudah ada pengusaha, mungkin salah satu anggota REI juga mau beli RS Sumber Waras sama saya," kata Basuki yang lagi-lagi disertai gelak tawa para pengusaha.
Pengusaha itu, lanjut dia, dengan senang hati akan membeli lahan RS Sumber Waras yang sudah dibeli Pemprov DKI. Bahkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga NJOP Pemprov DKI, yakni Rp 20 juta.
Pengembang itu menawarkan membeli sebagian lahan RS Sumber Waras dengan NJOP Rp 24 juta per meter persegi. Dengan demikian, Pemprov DKI akan mengantongi banyak keuntungan.
"Saya bilang, enak aja kalau gue jual ke lu Rp 24 juta, gue langsung masuk penjara. Lebih baik sekarang di pengadilan, pengadilan deh. Biar seluruh rakyat bisa nonton, kalau gue sampai masuk penjara, gue dikriminalisasi," kata Basuki.
Basuki kembali mengklaim dirinya tidak bersalah membeli sebagian lahan RS Sumber Waras. Sebab, pembelian yang dilakukan Pemprov DKI masih di bawah harga pasar saat itu. Nilai transaksi yang dibayarkan Pemprov DKI senilai Rp 755 miliar.
Harga itu sudah termasuk nilai bangunan dan seluruh biaya administrasi. Sementara sesuai hasil appraisal, nilai pasar lahan tersebut per 15 November 2014 yaitu Rp 904 miliar. Artinya, kata Basuki, nilai pembelian Pemprov DKI Jakarta di bawah harga pasar.
"Perlu kajian enggak RS Sumber Waras? Saya belum lahir itu udah (jadi) rumah sakit, Bos. Terus yang tentuin NJOP siapa? Emang BPK yang nentuin NJOP?"
"NJOP itu yang nentuin Menteri Keuangan dan ada rumusnya. Coba tanya sama orang REI pada marah-marahin saya gara-gara NJOP-nya naik. Kecuali semua enggak naik, yang dinaikin cuma RS Sumber Waras," kata Basuki.
Selain itu, pihak yang menetapkan RS Sumber Waras berada di Jalan Kyai Tapa bukan Jalan Tomang Utara adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Jika diubah, lanjut Basuki, RS Sumber Waras bisa menggugat BPN hingga puluhan tahun.
"Jadi kalau BPK bilang itu (pembelian lahan RS Sumber Waras) merugikan negara, ketawa orang-orang REI semua. Ha-ha-ha," kata Basuki yang diikuti gelak tawa para pengusaha di sekelilingnya.
BPK menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar dari pembelian lahan RS Sumber Waras. Menurut BPK, lahan yang dibeli Pemprov DKI memiliki NJOP sekitar Rp 7 juta.
Namun, kenyataannya DKI malah membayar NJOP sebesar Rp 20 juta. Hal ini dinilai BPK merupakan NJOP tanah di bagian depan, yang masih menjadi milik pihak Rumah Sakit Sumber Waras.
No comments:
Post a Comment