Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo menjelaskan cara menggunakan perangkat PC/POS kepada pemilik restoran Seafood Pelangi, Mince Pieter (49), Selasa (29/12/2015). Dengan alat POS, para wajib pajak seperti Mince bisa langsung menginput data transaksi penjualan usaha atau omzet usaha ke database Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.
JAKARTA, Pengusaha restoran mengeluhkan penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sama untuk semua jenis restoran, mulai dari yang sederhana hingga restoran mewah di Jakarta.
Pemilik restoran khas Makassar, Mince Mince Phieter (49) menilai bahwa seharusnya ada perbedaan antara restoran kelas atas dengan kelas bawah karena kalangan konsumennya juga berbeda.
"Harusnya, PPN itu ada sistem progresifnya. Kasihan kalau karyawan cuma makan berapa, misalkan bakmi Rp 8.000, kena pajak 10 persen. Orang makan di tempat elit, pajaknya juga 10 persen. Tidak fair," kata Mince kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo, Selasa (29/12/2015) saat Agus mendatangi restoran Mince.
Agus mendatangi restoran ini untuk menjelaskan penggunaan unit perangkat yang disebut Point of Sale (POS).
Mince
juga meminta Pemprov DKI Jakarta memahami rasanya menjadi seorang
karyawan biasa yang harus dibebani pajak 10 persen setiap kali makan.
Dengan demikian, cukup besar pula biaya yang dikeluarkan karyawan itu untuk membayar pajak jika dalam sebulan karyawan tersebut makan 60 kali.
Atas dasar itu, Mince mengusulkan agar ditetapkan nilai transaksi pembelian minimum yang dikenai pajak.
Misalnya saja, dengan membebaskan PPN bagi pengunjung restoran yang membeli makanan dengan batas tertentu, dan baru mengenakan PPN jika transaksi pembeliannya melewati batas tersebut.
Mendengar hal itu, Agus mengapresiasi usulan Mince. Ia pun berjanji akan menindaklanjuti usulan ini.
Terbuka kemungkinan Pemprov DKI mengusulkan revisi peraturan terkait penetapan PPN pajak restoran tersebut. "Harus diproses dulu, diajukan ke DPRD untuk revisi Perdanya," tutur Agus.
Dengan demikian, cukup besar pula biaya yang dikeluarkan karyawan itu untuk membayar pajak jika dalam sebulan karyawan tersebut makan 60 kali.
Atas dasar itu, Mince mengusulkan agar ditetapkan nilai transaksi pembelian minimum yang dikenai pajak.
Misalnya saja, dengan membebaskan PPN bagi pengunjung restoran yang membeli makanan dengan batas tertentu, dan baru mengenakan PPN jika transaksi pembeliannya melewati batas tersebut.
Mendengar hal itu, Agus mengapresiasi usulan Mince. Ia pun berjanji akan menindaklanjuti usulan ini.
Terbuka kemungkinan Pemprov DKI mengusulkan revisi peraturan terkait penetapan PPN pajak restoran tersebut. "Harus diproses dulu, diajukan ke DPRD untuk revisi Perdanya," tutur Agus.
No comments:
Post a Comment