Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).
JAKARTA, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Agung Laksono berharap Mahkamah Partai Golkar (MPG) segera merespons terbitnya SK Menkumham yang mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta dengan menyelenggarakan munas bersama.
Menurut Agung, munas bersama adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar.
Agung menjelaskan, Partai Golkar tidak akan memiliki kepengurusan sah mulai 1 Januari 2016 setelah kepengurusan hasil Munas Jakarta dicabut, berakhirnya masa bakti kepengurusan hasil Munas Riau 2009, dan tidak disahkannya pengurus hasil Munas Bali.
Agung berharap MPG dapat menyelenggarakan munas bersama pada Januari 2016.
"Untuk menjaga eksistensi Golkar, kami minta MPG untuk dapat segera melakukan persidangan dan mengambil keputusan untuk munas bersama pada Januari 2016," kata Agung, di kediamannya, Jakarta Timur, Kamis (31/12/2015).
"Ini merupakan jawaban untuk mengisi kekosongan kepemimpinan DPP Partai Golkar," sambungnya.
Agung menuturkan, dirinya sangat berharap kader Golkar di seluruh daerah tetap tenang dan tidak terpengaruh jika ada upaya pembentukan opini mengenai sahnya kepengurusan hadil Munas Bali.
Ia memastikan bahwa munas bersama adalah solusi terbaik dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh senior Golkar. Dalam munas tersebut ia minta dilakukan pemilihan ketua umum Golkar secara adil.
"Golkar puluhan tahun jadi aset bangsa, kami tidak ingin Golkar bubar, tetap ada. Makanya kami minta MPG untuk segera menggelar munas," ungkapnya.
Agung menjelaskan, Partai Golkar tidak akan memiliki kepengurusan sah mulai 1 Januari 2016 setelah kepengurusan hasil Munas Jakarta dicabut, berakhirnya masa bakti kepengurusan hasil Munas Riau 2009, dan tidak disahkannya pengurus hasil Munas Bali.
Agung berharap MPG dapat menyelenggarakan munas bersama pada Januari 2016.
"Untuk menjaga eksistensi Golkar, kami minta MPG untuk dapat segera melakukan persidangan dan mengambil keputusan untuk munas bersama pada Januari 2016," kata Agung, di kediamannya, Jakarta Timur, Kamis (31/12/2015).
"Ini merupakan jawaban untuk mengisi kekosongan kepemimpinan DPP Partai Golkar," sambungnya.
Agung menuturkan, dirinya sangat berharap kader Golkar di seluruh daerah tetap tenang dan tidak terpengaruh jika ada upaya pembentukan opini mengenai sahnya kepengurusan hadil Munas Bali.
Ia memastikan bahwa munas bersama adalah solusi terbaik dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh senior Golkar. Dalam munas tersebut ia minta dilakukan pemilihan ketua umum Golkar secara adil.
"Golkar puluhan tahun jadi aset bangsa, kami tidak ingin Golkar bubar, tetap ada. Makanya kami minta MPG untuk segera menggelar munas," ungkapnya.
No comments:
Post a Comment