Mendagri: Jangan Intervensi Presiden soal Perombakan Kabinet

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, saat ditemui usai meresmikan Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa-Jawa Melawan VOC di Taman Budaya Tionghoa, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (14/11/2015).

JAKARTA, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat, masukan atau diskusi terkait masalah pemerintahan bersama dengan partai politik dinilai sebagai hal yang wajar.

Namun, Tjahjo menegaskan bahwa komunikasi tersebut bukan berarti Presiden RI Joko Widodo sedang didikte oleh partai politik.

"Soal orang beri masukan, setiap parpol datang berdiskusi, memberikan saran, dan berkomunikasi, itu kan sah-sah saja, tetapi tidak pada posisi secara opini terbuka terkesan mendikte," ujar Tjahjo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (29/12/2015).

Hal ini terkait Partai Amanat Nasional (PAN) yang dituding mendikte Jokowi dengan meminta jatah kursi menteri.

Menurut Tjahjo, komunikasi yang dilakukan Jokowi dengan PAN atau dengan partai mana pun merupakan upaya membangun harmonisasi sehingga membentuk komunikasi yang selaras dan seimbang.

Tjahjo juga menilai, Jokowi merupakan tipe orang yang menerima masukan dari pihak mana pun. Namun, terkait wacana reshuffle atau perombakan kabinet, Tjahjo mengingatkan bahwa hal itu tetap hak prerogatif Presiden, dan bukan partai.

Tjahjo juga yakin, Jokowi memiliki catatan-catatan terkait kinerja menterinya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perombakan kabinet. Oleh karena itu, perombakan kabinet bukan semata-mata dilakukan untuk partai tertentu.

"Jadi, itu urusan Bapak Presiden-lah. Mau tiap hari ada reshuffle, mau siapa pun yang bakal di-reshuffle, Presiden punya mekanisme dan punya cara untuk menilai kinerja menteri-menterinya, termasuk saya," ujar Tjahjo.

"Semua menteri, Beliau punya data dengan baik. Jadi, kalau toh Presiden akan ganti menteri, ya itu kewenangan beliau, jangan diintervensi," tambah dia.