Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah bertemu Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, di Balai Kota, Senin (14/12/2015).
JAKARTA, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan, Syarif, menilai alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggandeng pegawai negeri sipil (PNS) sebagai calon wakil gubernur tidak tepat.
Ahok (sapaan Basuki) sebelumnya ingin menggaet PNS DKI agar stigma PNS yang korup dan pemalas bisa hilang.
"Memang sekarang PNS dapat stigma? Kan enggak. PNS DKI relatif masih bagus kok. Ahok itu kan selalu prasangka negatif terus kepada PNS," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (29/12/2015).
Syarif berpendapat Basuki sedang menguji teori yang dia buat sendiri dengan menggandeng PNS sebagai cawagub. Jika dia bisa menang pilkada dengan menggandeng PNS sebagai cawagub, maka Basuki beranggapan bahwa stigma negatif itu bisa hilang.
"Bagaimana jika terbalik? Jika kalah maka stigma negatif akan tetap melekat di diri PNS dong. Ini yang saya sebut tidak tepat," ujar politisi Partai Gerindra ini.
"Mungkin buat Ahok ini positif saja sebagai bagian dari cara jitu pencitraan. Bayangkan dampaknya jika PNS yang digandeng gagal?" tambah dia.
Menurut Syarif, seharusnya PNS dipilih karena sosoknya yang memang memiliki kemampuan menjadi pemimpin. Bukan untuk pembuktian semata bahwa PNS tidak selamanya korup.
Dia menyebutkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang masuk bursa calon gubernur Partai Gerindra. Syarif mengatakan masuknya Saefullah bukan upaya untuk menghilangkan stigma negatif PNS.
"Saefullah itu di penjaringan cagub Gerindra diperhitungkan dan dasarnya bukan untuk menghilangkan stigma negatif PNS. Namun merekrut tokoh terbaik warga DKI untuk bersama-sama membangun ibu kota," ujar Syarif.
No comments:
Post a Comment