Bareskrim Panggil Sylviana dalam Kasus Masjid Al Fauz Pekan Depan

Mantan Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni tiba di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/12017). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

JAKARTA,  Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Sylviana Murni akan kembali diperiksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sebagai saksi. Bareskrim Polri menangani dua kasus yang dikaitkan dengan Sylvi, yakni dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwarda Pramuka DKI Jakarta.
"Pekan depan ada panggilan ke Sylvi sebagai saksi," ujar Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (26/1/2017).
Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Adi Deriyan mengatakan, Sylvi akan diperiksa Senin (30/1/2017) mendatang.
Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
"Statusnya sebagai saksi," kata Adi.
Masjid tersebut dibangun sekitar tahun 2011-2012. Saat dibangun, Sylvi menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat.
Masjid berlantai dua itu dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2010 sebesar Rp 27 miliar.
Pada 2011 ada tambahan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar. Akhirnya masjid itu selesai dibangun dan diresmikan oleh Fauzi Bowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 30 Januari 2011.
Saat itu, kursi Wali Kota Jakarta Pusat telah bergulir ke Saefullah yang kini merupakan Sekretaris Daerah DKI Jakarta.
Dalam penyelidikan kasus ini, Saefullah telah dimintai keterangan oleh polisi. Belakangan, diketahui bahwa audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada kelebihan anggaran sebesar Rp 108 juta dari pembangunan Masjid Al Fauz tahun 2011.

Pemkot Jakarta Pusat disebut sudah mengembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah. Penyidik telah menemukan indikasi awal adanya penyimpangan dalam pembangunan masjid tersebut.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, diduga ada kerugian negara akibat ketidaksesuaian spesifikasi saat kontrak dengan saat sudah dibangun.

Setelah bangunan itu jadi, spesifikasinya ternyata diturunkan dari kesepakatan. Selain itu, ada dugaan proyek ini tak dikerjakan secara satu kesatuan.
Petugas sempat beberapa kali mendatangi masjid Al Fauz untuk melakukan cek fisik. Bahkan salah satu tiang masjid dibongkar untuk melihat konstruksinya.

Sekda: Pemanfaatan Dana Hibah Kwarda Pramuka Bisa Dilihat dari SPJ

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah

JAKARTA, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mempersilakan polisi terus mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah Kwarda Pramuka DKI Jakarta. Menurut Saefullah, pemanfaatan dana hibah yang tepat bisa dilihat dari Surat Pertanggungjawaban.

"Kalau pemberiannya benar ada SK Gubernurnya, ya pemanfaatannya juga harus benar. SPJ kan mulai dari (laporan) perencanaan hingga penyelenggaraanya," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/1/2017).
Saefullah mengatakan, SPJ akan memuat bukti-bukti penggunaan dana hibah. Misalnya, jumlah peserta dalam suatu kegiatan harus dibuktikan dengan daftar hadir peserta. Pengeluaran untuk konsumsi sebuah acara harus dibuktikan dengan kwitansi.
"Terima uang pun harus ada buktinya kalau dia tunai. Kalau dia transfer, mana bukti transfernya. Itu adalah bukti fisik dari sebuah SPJ swakelola sebuah kegiatan," ujar Saefullah.
Saefullah tidak menjelaskan bagaimana SPJ dana hibah Kwarda Pramuka DKI. Dia mempersilakan polisi untuk menyelidiki hal itu.
Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol Adi Deriyan mengatakan, kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta sudah naik ke penyidikan. Dana itu bersumber dari anggaran tahun 2014 dan 2015.
"Iya, sudah (penyidikan) kemarin," ujar Adi.
Namun Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus itu. Untuk pendalaman penyidikan, polisi masih akan memeriksa sejumlah saksi dan ahli.
Dalam kasus itu, mantan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta Sylviana Murni telah dimintai keterangan. Sylvi juga masih menjabat sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta.
Sylvi mengatakan, dalam penggunaannya, ada sejumlah program yang tidak berjalan. Ia mengatakan, pihaknya juga telah melakukan audit. Dana hibah yang tidak terpakai karena adanya program yang tidak berjalan dikembalikan kepada Pemprov DKI. Jumlah dana yang dikembalikan sebesar Rp 801 juta.

Orang Tua Peserta Diksar Mapala Akui Ada Surat Izin Bermeterai Rp 6.000

Bendera setengah tiang tampak terlihat di depan Gedung H. GBPH Prabuningrat yang merupakan kantor Rektorat Universitas Islam Indonesia (UII).

SLEMAN,Budi, ayah dari Abyan Razaki, salah satu peserta pendidikan dasar Mapala UII mengakui mengenai adanyna surat izin orang tua dengan meterai Rp 6.000. Dalam surat itu, salah satunya berisi yang intinya jika terjadi kecelakaan, panitia tidak bertanggung jawab.
"Memang ada surat izin orang tua mengikuti kegiatan dan ada meterai Rp 6.000," ujar Budi, saat dihubungi, Kamis (26/01/2017).
"Saya sudah tidak begitu ingat detailnya, tapi jika ada sesuatu hal kecelakaan, lepas dari itu. Intinya bukan tanggung jawab," tambah dia.
Menurut Budi, anaknya sempat bercerita, ketika di kegiatan diksar Great Camping (GC) tersebut ada oknum panitia yang menggunakan surat izin orang tua bermeterai Rp 6.000 itu untuk mengancam. Nada ancaman itu, disampaikan di depan kelompok.
"Saat saya tanya pelan -pelan, cerita kalau ada kata-kata itu ( jangan macam-macam, nyawa kalian ada diatas meterai Rp 6.000). Kalau ada yang mau mundur atau merasa ciut atau gimana. Omongan itulah yang keluar," ucapnya.
"Apakah statement-nya itu membangkitkan semangat dia atau untuk mem-push, itu yang saya tidak tahu," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Direktorat Humas Universitas Islam Indonesia (UII), Karina Utami Dewi saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat izin orang tua tersebut.
"Benar, ada surat bermaterai namun isinya bukan meninggal atau luka tidak bisa menuntut pihak universitas ataupun panitia," kata Karina.
Ia mengatakan, menurut LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ) yang juga menjadi bagian dari Tim Pencari Fakta UII, bahwa memang kebebasan berkontrak diatur KUH Perdata, namun akan batal demi hukum apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
"Itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan itu," ucapnya.
Karina menuturkan, data-data semua terkait kegiatan diksar tersebut sudah diserahkan ke pihak kepolisian.
"Untuk itu datanya sudah kami sertakan dalam dokumen yang kami serahkan ke kepolisi," sebutnya.

1.000 Hektar Lahan Jagung dan 10 Mesin Traktor untuk Mantan Teroris

Mentan Andi Amran Sulaiman saat Rakernas Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Surabaya, Upaya deradikalisasi terhadap mantan teroris terus dilakukan pemerintah melalui pendekatan kesejahteraan.

Tahun ini, Kementerian Pertanian menyediakan 1.000 hektar sawah untuk bertanam jagung dan 10 unit mesin traktor untuk menggarap sawah.
"Mesin traktornya besar, satu unit harganya 400 juta," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman di Surabaya, Kamis (26/1/2017).
Dia yakin, upaya deradikalisasi dengan pendekatan kesejahteraan sangat efektif, karena saat warga sejahtera, maka pola pikirnya akan sehat dan tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal.
"Orang kalau sejahtera, pikirannya tidak akan macam-macam," jelasnya.
Tahun lalu, kata Andi, pemberian fasilitas pertanian pernah dilakukan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Bantuan alat pertanian itu diberikan kepada mantan pengikut gembong teroris Santoso agar mereka tidak lagu kembali ke tengah hutan.
Pemberian fasilitas pertanian di Kabupaten Poso bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam upaya membuka dan memperluas lahan tanam baru di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan produksi pertanian.

Bawa Sabu di Dalam Anus, WN Malaysia Ditangkap

 
MR (kiri), WN Malaysia pelaku penyelundupan sabu-sabu dalam anus diamankan petugas

MATARAM, Mohd Redzuan (35), warga negara Malaysia, ditangkap petugas Bea dan Cukai di Bandara Internasional Lombok (BIL) karena kedapatan menyelundupkan sabu dengan cara memasukkannya ke dalam anus.

Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Bea Cukai Mataram, Andy Herwanto, mengatakan, total sebanyak 134 gram narkotika jenis sabu diamankan dari Mohd Redzuan seorang warga negara Malaysia.
"Modus disembunyikan dengan cara ditelan (swallowed) dan dimasukan ke dalam anus (inserted)," kata Andy, Kamis (26/1/2017).
Andy mengatakan, penangkapan berawal dari informasi intelijen yang menyebutkan akan ada narkoba masuk ke wilayah Indonesia. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bea dan Cukai Mataram bekerjasama dengan BNNP, Polri, TNI, BIN daerah dan PT Angkasa Pura I di BIL.
Petugas lalu melakukan pemeriksaan rutin barang bawaan penumpang pesawat Air Asia AK306 dengan rute penerbangan Kuala Lumpur-Lombok Praya yang mendarat pukul 19.20 Wita, Senin (23/1/2017).
"Setelah melakukan pemeriksaan, kita mencurigai penumpang berinisial MR Bin MD yang dicurigai sebagai pelaku. Kemudian kami lakukan pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan, tapi kita belum menemukan barang mencurigakan," kata Andy.
Petugas lalu melakukan pemeriksaan rontgen kepada Mohd. Dari pindai rontgen petugas menemukan ada benda asing di dalam saluran pencernaan pelaku (di bagian anus).
"Setelah itu kami tunggu beberapa saat untuk dia mengeluarkan buang air besar dan mengeluarkan tiga kapsul plastik berisi butiran kristal warna putih dengan berat bruto 134 gram," kata Andy.
Butiran kristal tersebut kemudian diuji dengan narcotest kit dan diduga kuat butiran tersebut merupakan narkotika jenis menthapethamine atau sabu.
Untuk memastikan lagi, petugas mengirimkan contoh barang ke laboratorium Balai Penguji dan Identifikasi Barang (BPIB) Surabaya. Hasilnya barang tersebut teridikasi sebagai senyawa organik dari jenis menthaphetamine mengandung narkoba, psikotropika dan prekusor.
Bea cukai bersama BNNP NTB kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap dua orang berinisial MY (39) dan RA (20) asal Lombok Timur yang diduga sebagai penerima barang. Total nilai sabu yang diamankan tersebut adalah Rp 227,8 juta.
Selain sabu, petugas juga mengamankan uang pecahan ringgit Malaysia. Atas perbuatan tersebut pelaku terancam dijerat dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Pasal 113 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal denda Rp 10 miliar dan hukuman mati.

Tema Debat Pilkada Dinilai Pengaruhi Perilaku Pemilih di Jakarta

Pilkada DKI Jakarta 2017 yang digelar Populi Center di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, mengatakan, tema debat yang diangkat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 akan memengaruhi perilaku pemilih di Jakarta. Pemilih biasanya akan menyaksikan debat jika tema yang diangkat merupakan hal yang menjadi kepedulian mereka. "Tema ini memengaruhi perilaku pemilih. Kalau tidak cocok, pembahasan itu tidak urgent, tidak terlalu srek dengan pemilih, sedikit sekali memengaruhi," ujar Usep dalam diskusi yang digelar Populi Center di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).
Berdasarkan hasil riset Populi Center, Usep menyebutkan bahwa ada beberapa permasalahan di Jakarta yang dinilai diminati masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kemacetan, harga kebutuhan pokok, tenaga kerja, hingga kesehatan.
"Ini tema-tema yang dibawakan yang menyangkut diharapkan untuk dibahas. Menurut hasil riset kami, itu persoalan yang harus segera diselesaikan," kata dia.
Meski begitu, tema dan debat tersebut hanya akan memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voters) atau pemilih yang belum mantap dengan pilihannya (swing voters).
"Kalau loyal voters agak sedikit memengaruhinya karena bisa tertutup obyektivitasnya," kata Usep.
Sementara itu, pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai pemilih di Jakarta merupakan pemilih yang rasional. Untuk meyakinkan pemilih yang rasional, para pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta harus menggunakan data saat debat.
"Data itu bisa dipergunakan untuk meyakinkan pemilih rasional. Itu penting, orang rasional itu harus dirasionalkan," kata Yayat dalam kesempatan yang sama.
Debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 akan digelar Jumat besok di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Tema debat kedua adalah reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan perkotaan.

Polda Metro Jaya Akan Buka Kembali Kasus Antasari Azhar

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan saat di Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/11/2016).

JAKARTA, Kepala Polda Metro Jaya Irjen (Pol) M Iriawan menegaskan, kasus Antasari Azhar akan dibuka kembali. Polisi akan menyelidiki hal-hal yang dinilai belum tuntas dalam kasus tersebut.
"Tentunya harus ditindaklanjuti," ujar Iriawan, saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (26/1/2017) siang.
Iriawan akan berkoordinasi dengan penyidik di Direktorat Kriminal Umum yang menyidik kasus Antasari.
"Sudah lama saya belum update data itu. Saya tanya dulu ke penyidiknya, baru nanti saya sampaikan lagi," lanjut dia.
Saat ditanya apakah ia menganggap ada yang janggal dan belum tuntas dalam pengusutan kasus itu, Iriawan enggan menjawabnya.
"Nanti tanya ke direkturnya, saya belum update," ujar dia.
Iriawan merupakan mantan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2009 silam.
Saat itu, ia turut menyidik perkara Antasari.
Antasari terlibat pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnaen.
Ia divonis 18 tahun penjara. Antasari yang juga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada 20 Januari 2016.
Antasari sendiri menilai, perkara yang melibatkan dirinya belum terungkap seluruhnya. Menurut dia, proses hukum kasusnya penuh rekayasa.
"Pada akhirnya, yang tidak ada diada-adakan, rekayasa kan?" ujar Antasari dalam acara Mata Najwa, Agustus 2016 silam.

Pasangan Kekasih di Bekasi Jadi Begal Motor dan Bunuh Korbannya

JAKARTA,  Jajaran Polres Metro Bekasi Kota meringkus Suryo dan Cenul, pasangan kekasih begal motor yang membunuh korbannya, Bambang Rayino, di Tambun Selatan Bekasi pada 12 Januri 2017 lalu. Keduanya akhirnya ditangkap pada Rabu (25/1/2017) dan mengakui pembunuhan sadis itu. "Dari hasil interogasi, Suryo dan Cenul adalah pasangan kekasih yang melakukan pencurian sepeda motor dan korbannya dibunuh," kata Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Umar Surya Fana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/1/2017).
Umar mengatakan setelah Bambang tewas, mereka melucuti pakaian Bambang dan mengikat Bambang dengan tali tambang. Suryo dan Cenul kemudian membungkus jenazah Bambang menggunakan terpal berwarna biru.
Menggunakan sepeda motor, mereka menunggu malam tiba untuk membawa jenazah Bambang ke Kali Cibitung Bekasi Laut untuk menenggelamkannya. Penelusuran keduanya didapat polisi melalui penelusuran motor curian yang dijual penadah.
Suryo dan Cenul menjual motor Honda Vario 125 merah milik Bambang sesaat setelah pembunuhan itu. Adapun Bambang sudah dilaporkan hilang ke Polsek Tambun karena tak pulang sejak ke rumahnya di Papan Mas, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sejak 12 Januari lalu.

Ketika Suryo dan Cenul diamankan di rumah kontrakan mereka, polisi turut menyita plat nomor kendaraan palsu, dua sepeda motor, serta barang-barang Bambang yaitu Kartu Tanda Anggota Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, tas warna hitam, kaca mata, jam tangan, tiga biji batu akik, ATM BCA, dan satu dompet hitam.
"Untuk kasus tersebut, kami akan kembangkan dan akan berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi karena TKP-nya di wilayah Tambun Selatan, dan sampai saat ini jasad korban belum ditemukan, kami akan meminta bantuan dari SAR Brimob untuk pencarian jasad korban yang dibuang di Kali Cibitung Bekasi Laut," ujar Umar.

Pura-pura Shalat, Wanita Ini Curi Barang Berharga Jemaah di Masjid

Budiati (baju oranye) pelaku pencurian benda berharga milik jemaah shalat di Masjid Jami Alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (26/1/2017).

MAGELANG, Seorang ibu rumah tangga, Budiati (30), tertangkap tangan mencuri tas milik jemaah yang sedang shalat di Masjid Jami' Alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah.

Aksi Budiarti itu terekam kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di masjid tersebut.
Kepala Sub Bagian Humas Polres Magelang Kota AKP Esti Wardiani menjelaskan, saat ini wanita asal Kampung Krajan, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, itu telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Esti mengungkapkan, pelaku terakhir kali melancarkan aksinya di Masjid Jami' Alun-alun Kota Magelang pada Senin (2/1/2017) lalu di area tempat shalat putri. Sebelumnya, pelaku mengaku sudah pernah melakukan aksi serupa di lokasi yang berbeda.
"Sebelumnya, dia mengaku sudah pernah mencuri di Masjid Agung Payaman, Kabupaten Magelang sebanyak 3 kali. Sedangkan di Masjid Jami' Alun-alun baru sekali," jelas Esti dalam gelar perkara di Mapolres setempat, Kamis (26/1/2017).
Esti melanjutkan, modus yang dilakukan selalu sama di setiap lokasi. Pelaku berpura-pura hendak menjalankan ibadah shalat, sama seperti korban incarannya. Di saat korban tengah khusuk shalat, pelaku langsung mengambil tas atau benda berharga milik korban yang biasanya diletakkan di samping korban.
"Saat korban khusuk shalat pelaku langsung menggasak barang bawaannya dan bergegas pergi meninggalkan masjid," ujar Esti.
Dalam aksinya di Masjid Jami', pelaku menggasak sebuah tas milik Lia Rosita (29), warga Desa Banyuroji, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Tas slempang perempuan berwana cokelat tersebut berisikan satu buah ponsel pintar, satu unit jam tangan, dompet berisi uang Rp 30.000 dan dokumen-dokumen penting.
"Saat itu korban sedang shalat Ashar. Ia ambil tas korban, lalu dimasukkan di tas miliknya sendiri, lalu pergi meninggalkan masjid. Korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.750.000," imbuh Esti.
Esti berujar, usai shalat, korban mengaku kebingungan karena mendapati barang bawaannya tiba-tiba raib. Korban langsung melaporkan musibah yang menimpanya itu kepada pihak takmir masjid setempat dan petugas Polres Magelang Kota yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP).
"Atas laporan itu kami langsung melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti salah satunya rekaman CCTV. Pelaku kami tangkap di rumahnya 10 hari setelah kejadian," papar Esti.
Tersangka akan dijerat Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.
Sementara pelaku, Budiati, mengaku terpaksa mencuri lantaran terhimpit ekonomi dan terjerat utang. Ia harus menafkahi tiga anaknya. Sementara sang suami hanya bekerja sebagai pedagang makanan keliling.
"Hasilnya (curian) buat bayar utang, anak saya tiga, suami kerja dagang keliling. (Mencuri) di Masjid Alun-alun baru sekali, sebelumnya pernah di Masjid Payaman tiga kali," aku Budiati.

RSUD Pasar Minggu, Rumah Sakit Pemerintah yang Tak Kalah dengan Swasta

Pemandangan RSUD Pasar Minggu di Jalan TB Simatupang, arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kamis (26/1/2017)

JAKARTA, Setahun sudah usia Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu sejak diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 12 Desember 2015.

Meskipun milik pemerintah, pelayanan rumah sakit yang berada di Jalan TB Simatupang arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ini tak kalah dengan milik swasta.
Dari segi bangunan, RSUD Pasar Minggu terdiri dari 12 lantai yang didominasi warna hijau. RSUD pertama di wilayah Jakarta Selatan ini memiliki luas lahan 25.087 meter persegi, luas dasar 4.381 meter persegi, dan luas bangunan 43.495,78 meter persegi.
 

Rumah sakit ini didesain dengan konsep green building sehingga lebih banyak pemandangan terbuka ke luar. Namun, pemandangan di luar gedung nampak belum sepenuhnya hijau. Taman pada halaman depan gedung rumah sakit itu belum hijau betul karena pohon dan rumputnya tampak belum lama ditanam.
Di sisi barat bangunan yang dekat dengan tempat parkir mobil, pengunjung masih dapat melihat rongsokan material bangunan atau tempat penyimpanan sampah.
Rongsokan material juga ada di dekat taman bermain anak di bagian belakang gedung sehingga terkesan kurang elok dipandang.
Meskipun demikian, taman bermain anak di RSUD ini sudah bagus. Taman tersebut dilengkapi fasilitas permainan seperti perosotan yang dikelilingi tempat duduk permanen yang bisa dipakai orangtua menunggu anaknya.
Tempat duduk juga ada di dua sudut taman bermain anak yang bisa diakses dengan berjalan di jalur khusus yang dibuat mengelilingi taman.
Jalur itu dibuat agar rumput tidak terinjak pengunjung. Kondisi tempat parkirnya cukup luas. Disebut-sebut, tempat parkir di RSUD ini setidaknya bisa menampung ratusan mobil dan motor.

 

Pemandangan area taman bermain anak di RSUD Pasar Minggu di Jalan TB Simatupang, arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kamis (26/1/2017)

Salah satu kekurangan di RSUD ini yakni belum adanya kantin permanen. Untuk sementara, disediakan area food truck untuk pengganti kantin.
Makanannya dari sebuah restoran cepat saji yang hadir di lokasi tersebut dengan mobil. Untuk masuk ke dalam RSUD, pengunjung bisa melalui pintu samping yang ada di sisi barat.
Pintu masuk pengunjungnya merupakan pintu otomatis. Pengunjung atau pasien RSUD Pasar Minggu, pada Kamis (26/1/2017), pagi ini cukup ramai.
Sebagian besar sedang duduk di bangku-bangku tunggu pelayanan. Lantai satu ini menjadi tempat berbagai aktivitas pelayanan. Sebut saja instalasi farmasi, loket antrean pasien BPJS, antrean pasien umum, ruang IGD, laboratorium, dan radiologi.
Meski cukup ramai orang, ruangan di lantai ini terasa dingin, sejuk, serta tidak pengap. Kebersihan di lantai ini cukup terjaga dan pengunjung dengan mudah dapat menemukan tempat pembuangan sampah. Selain itu, toilet di lantai itu terlihat bersih.

 

Pemandangan di lantai 1 RSUD Pasar Minggu di Jalan TB Simatupang arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kamis (26/1/2017)

RSUD tipe B milik Pemprov DKI Jakarta tersebut sekarang ini melayani rata-rata 1.000 pasien rawat jalan per hari.
Rumah sakit ini memiliki total 460 tempat tidur untuk rawat inap, yang terdiri dari 6 tempat tidur VIP, 28 tempat tidur Kelas 1, 39 tempa tidur kelas 2, dan 312 tempat tidur kelas 3.
Peserta BPJS tak perlu antre lama
Direktur RSUD Pasar Minggu Caroline Sulaksito mengatakan, 677 pegawai bekerja untuk RSUD ini, termasuk di dalamnya dokter umum, spesialis, dokter poli, perawat, dan lainya.
Itu belum termasuk pekerja harian lepas (PHL) seperti petugas kebersihan dan petugas sekuriti.
Caroline mengatakan, salah satu fasilitas kesehatan yang bakal jadi unggulan di RSUD ini yaitu alat radio terapi untuk pasien kanker.
"Tapi sekarang masih dalam proses perizinan," kata Caroline, kepada Kompas.com.
Fasilitas lain di RSUD ini yakni terdapat sarana critical care, seperti ICU, ICCU, HCU, NICU, PICU, dan lainnya.
Keunggulan lain, RSUD Pasar Minggu sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi.
Dengan sistem ini, pendaftaran untuk pasien BPJS "lama" atau yang sudah pernah berobat di RSUD tersebut diklaim cukup 15 detik. Tidak perlu lagi mengantre mulai subuh.
"Bisa cepat karena sistem SIM RS ini terintegrasi," ujar Caroline. Sementara itu, untuk pasien BPJS yang baru berobat di sini, mesti membawa rujukan dari puskesmas.
Sebagian besar pasien RSUD ini memang pasien BPJS. "Pasien BPJS lebih banyak, sekitar 80 persennya," ujar Caroline.
Untuk mengecek ketersediaan kamar rawat inap di RSUD ini juga sudah bisa melalui situs web Jakarta Smart City, BPJS Aplicares, atau situs web RSUD Pasar Minggu.

 

Pemandangan ruangan NICU di RSUD Pasar Minggu di Jalan TB Simatupang, arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. RSUD ini telah memanfaatkan teknologi terkini untuk manajemen pelayanannya. Kamis (26/1/2017)

RSUD ini juga punya sistem terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI dalan rangka pembuatan akta lahir anak.
Caroline mengakui, fasilitas di luar gedung, seperti taman dan parkir sedang dibenahi. Area pekarangan taman akan dibuat hijau. Sementara itu, di area parkir, masih ada sedikit pengerjaan pagar.
Sebab, ada bagian pagar parkir yang sempat longsor akibat hujan deras. Fasilitas parkir juga masih gratis karena pihaknya akan bekerja sama dengan BPKAD dan UP Perparkiran untuk membangun sistem parkir berbayar.
Soal fasilitas kantin, rencananya juga akan disediakan. "Kantin nanti kita sediakan, sekarang lagi proses karena semua ada aturannya juga. Nanti kita sediakan kios dan minimarket," ujar Caroline.
Tak kalah dengan swasta
Meski begitu, Caroline menyatakan, manajemen dan fasilitas yang dibangun di RSUD ini tidak kalah dengan yang ada di swasta.
"Bahkan ada rumah sakit swasta yang datang mempelajari di sini," ujarnya. Seorang pasien, Jainal (75), mengakui bahwa pelayanan di rumah sakit ini bagus.
"Hampir 100 persen servisnya bagus, pelayanannya bagus, perhatian ke pasien cepat. Saya pergi ke RS swasta, enggak sebagus ini," ujar Jainal.
Layanan BPJS nya juga diklaim cepat. Menurut Jainal, pasien BPJS tidak dinomorduakan.
"Yang penting pasiennya sabar mau menunggu. Karena banyak pasien yang ke sini setiap harinya. Saya lima kali ke sini free, enggak bayar, pakai BPJS. Enggak dinomorduain," ujar Jainal.
Hanya saja, Jainal menilai area parkir mobil tidak terlalu besar. Selain itu, belum ada kantin tempat makan atau minum.
 

Jumanto (47), pasien yang datang untuk menebus obat pasca-istrinya melahirkan di RSUD ini mengungkapkan hal senada. Pelayanan di RSUD ini menurutnya sudah bagus. "Ini bisa jadi contoh rumah sakit favorit dan acuan bagi yang lain," ujarnya.

Politisi PPP: Seolah Semua Lembaga Tidak Bersih dan Tidak Beres

JAKARTA, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan hakim konstitusi adalah kejadian yang menampar lembaga negara lainnya.

"Tentu merupakan tamparan buat semua lembaga negara, tidak hanya MK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Meski hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi dampaknya akan terbawa secara lembaga. Setiap ada kasus di ruang publik, kata Arsul, kerap ada generalisasi yang juga berdampak bagi lembaga-lembaga negara lainnya.
 

"Seolah semua lembaga tidak bersih atau tidak beres. Perbuatan pidana apa pun tidak ada perbuatan pidana berdasarkan kesepakatan semua pejabat utama di lembaga yang bersangkutan," kata Sekretaris Jenderal PPP itu. Jika hakim konstitusi itu terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap, maka tak menutup kemungkinan akan ada pemberatan hukuman yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan statusnya yang seorang pejabat negara, bahkan pengadil.
"Kalau kita lihat di R-KUHP. Memang salah satu hal yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk menjatuhkan vonis yang lebih berat atau pemberatan hukuman antara lain kalau pelakunya adalah pejabat negara," ucapnya.
KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Rabu (25/1/2017) dan menangkap seorang hakim yang bertugas di MK.
 

"Benar, informasi sudah kami terima terkait adanya OTT yang dilakukan KPK di Jakarta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Kamis. Menurut Agus, ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini. Penangkapan tersebut terkait dengan lembaga penegak hukum. Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu hakim menerima suap terkait uji materi di MK.
"Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini," kata Agus.

Pupus Sudah Cita-cita Asyam Kuliah di Oxford

Sri Handayani saat menunjukan foto putranya almarhum Syaits Asyam

Tiga medali emas olimpiade kimia tingkat SMA masih tergantung di dinding kamar tidur Syaits Asyam, Rabu (25/1/2017) siang. Di samping medali-medali itu, terdapat tempelan kertas berisi daftar cita-cita sang pemilik kamar, termasuk keinginan kuliah S-2 di Universitas Oxford, Inggris. Sayang, cita-cita itu tak mungkin lagi terwujud.

Sabtu (21/1/2017) pukul 14.45, Asyam mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit (RS) Bethesda, Yogyakarta. Menurut Kepala Bagian Humas dan Marketing RS Bethesda Nur Sukawati, Asyam meninggal karena pneumonia atau radang paru-paru dan gagal napas.

Pemeriksaan medis juga menunjukkan lelaki berusia 19 tahun itu mengalami patah tulang di bagian tangan, kaki, punggung, dan pantat. ”Pasien itu (Asyam) datang ke rumah sakit pada Sabtu pukul 05.46 dalam keadaan sesak napas dan kesulitan bicara,” ungkap Nur.

Asyam meninggal setelah mengikuti kegiatan pendidikan dasar (diksar) organisasi pencinta alam Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Mahasiswa Teknik Industri UII angkatan 2015 itu mengikuti diksar bertajuk ”The Great Camping” yang diselenggarakan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Unisi, organisasi pencinta alam di UII.

Acara tahunan itu dilaksanakan pada 13-20 Januari 2017 di lereng selatan Gunung Lawu, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan jumlah peserta 37 orang. Sesudah mengikuti acara itu, tiga mahasiswa UII peserta pendidikan dasar meninggal dunia. Selain Asyam, mereka yang meninggal adalah Muhammad Fadhli (20), mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2015, dan Ilham Nurpadmy Listia Adi (20), mahasiswa Fakultas Hukum UII.

Kesedihan yang mendalam

Kepergian Asyam untuk selamanya meninggalkan kepedihan yang mendalam bagi keluarga. Ibunda Asyam, Sri Handayani (46), menuturkan, saat pertama kali melihat kondisi anaknya di ruang perawatan RS Bethesda, ia sangat terkejut. ”Anak saya itu sebelumnya ganteng, tetapi saat itu tubuhnya luka-luka,” ujarnya dengan suara terbata-bata.

Sebelum meninggal, dengan kemampuan bicara yang sudah menurun, Asyam sempat bercerita kepada sang ibu soal penganiayaan yang dialaminya. ”Kata Asyam, punggungnya dipukul pakai rotan 10 kali. Ia juga bilang sempat diinjak,” ujar Sri di rumah duka di Desa Caturharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sri menyatakan dirinya diminta dokter untuk bertanya kepada Asyam tentang apa yang dialami putranya. Namun, melihat kondisi Asyam yang terus menurun, Sri tidak tega dan lidahnya terasa kelu untuk bertanya. ”Sebelum meninggal, Asyam sempat meminta maaf dan mencium tangan saya. Saya yang mengantar sakaratul mautnya,” kata Sri kembali terbata.

Prestasi membanggakan

Asyam merupakan pemuda yang berprestasi. Saat masih bersekolah di SMA Kesatuan Bangsa, Kabupaten Bantul, DIY, anak tunggal pasangan Abdullah (46) dan Sri Handayani itu meraih medali emas di tiga olimpiade bidang kimia, dua di antaranya merupakan olimpiade level internasional.

Olimpiade yang dijuarai Asyam adalah Indonesian Science Project Olympiad 2014 di Jakarta, International Science Project Olympiad 2014 di Jakarta, dan International Environment Sustainability Project Olympiad Tahun 2014 di Belanda. Karena prestasinya itu, Asyam diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-70 Indonesia pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo.

”Anak saya tidak hanya membanggakan orangtuanya, tetapi juga negara. Ia menjuarai olimpiade kimia internasional di Belanda,” kata Sri seraya menunjukkan kondisi kamar Asyam.

Dengan prestasi semacam itu, wajar apabila Asyam memiliki cita-cita tinggi untuk kuliah di Universitas Oxford. Dalam kertas yang ditempel di dinding kamarnya, terdapat gambar piramida dengan enam tingkatan. Di tingkat keempat, Asyam menulis cita-cita mendapatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,5 dan nilai Test of English as a Foreign Language (TOEFL) lebih dari 500.

Di tingkat kelima, Asyam menargetkan lulus dari UII tahun 2019. Lalu, di tingkat keenam atau paling puncak, ia menulis target kuliah S-2 di Universitas Oxford. Di tingkat paling atas itu pula ia menulis cita-cita yang sangat mulia, yakni membahagiakan orangtua. ”Saya sebenarnya punya cita-cita agar Asyam bisa menjadi menteri ristek (riset dan teknologi) karena ia suka penelitian,” kata Sri.

Sri juga menuturkan, sejak kecil, dirinya telah mendidik Asyam agar memiliki karakter yang baik. Di lemari di kamar tidur Asyam tertempel kertas bertuliskan ”Butir-butir Pribadi Asyam” yang berisi 16 karakter, yakni disiplin, tertib, jujur, teliti, bersih, rajin, takwa, punya cita-cita, rapi, bisa dipercaya, ramah, suka menolong, beriman, kerja keras, ikhlas, dan tawakal.

”Boleh ditanya kepada teman-temannya, karakter Asyam sama dengan butir-butir pribadi yang ditempel itu,” ungkap Sri.

Paman Asyam, Lilik Margono (51), menuturkan, Asyam merupakan sosok yang perhatian kepada teman-temannya. Saat kecil, misalnya, Asyam kerap membelikan makanan untuk teman-temannya. ”Makanya, saat Asyam meninggal, banyak temannya, termasuk yang dari Jawa Timur, melayat,” katanya.

Keluarga, kata Lilik, telah melaporkan meninggalnya Asyam ke Kepolisian Resor Karangnyar. Jenazah Asyam juga sudah diotopsi untuk diketahui penyebab kematiannya. Ada dugaan Asyam mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Apalagi, sebelum meninggal, Asyam sempat menyebut nama orang yang melakukan penganiayaan kepadanya.

”Kematian Asyam sangat berat bagi kami. Dan, kami membawa kasus ini ke jalur hukum karena tidak ingin ada korban lain,” tutur Lilik.

Meninggalnya Asyam juga meninggalkan kesedihan bagi teman dekatnya, Abyan Razaki (19), yang juga mengikuti acara ”The Great Camping”. Hingga Rabu (25/1), Abyan masih dirawat di Rumah Sakit Jogja International Hospital (RS JIH), Kabupaten Sleman, karena menderita bronkitis, infeksi ginjal, dan infeksi di bagian kaki.

Kakak Abyan, Raihan Aflah (20), menuturkan, saat mendengar Asyam meninggal dunia, adiknya bersikeras ingin datang untuk melayat. Padahal, saat itu Abyan masih menjalani perawatan, termasuk harus diinfus, di RS JIH.

”Sebenarnya pihak rumah sakit minta Abyan bed rest (istirahat di tempat tidur). Tetapi, karena Abyan bersikeras, akhirnya kami minta izin kepada pihak rumah sakit untuk melepas infus agar adik saya bisa melayat,” tuturnya.

Budi Setiawan (52), ayah Abyan, mengisahkan, Asyam sempat menginap di kamar kos Abyan sebelum berangkat ke acara ”The Great Camping”. Menurut Budi, Abyan dan Asyam telah menjalin persahabatan sejak SMA karena sama-sama bersekolah di SMA Kesatuan Bangsa.

Menurut Raihan, Abyan pernah mengatakan bahwa Asyam sebenarnya telah menyatakan mengundurkan diri di tengah-tengah acara ”The Great Camping”. Pengunduran diri itu justru membuat Asyam dipisahkan dari peserta lain. Apa yang dialami Asyam setelah itu belum diketahui secara pasti. Yang jelas, sehari setelah acara ”The Great Camping” selesai, pemuda berprestasi itu meninggal. Pupus sudah semua cita-citanya itu. (Haris Firdaus/Dimas waraditya Nugraha)

Begini Rencana Ahok Merayakan Imlek

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ngeteh bersama warga Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bahwa ia tak akan pulang ke kampung halamannya di Belitung Timur pada hari raya Imlek atau Tahun Baru China yang jatuh pada Sabtu (28/1/2017). Sebab, Ahok harus mengikuti debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Jumat (27/1/2017).
"Enggak.. Enggak (pulang kampung) karena tanggal 27 debat. Biasanya kami (keluarga) makan-makan saja," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut, di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Ahok yang memiliki nama Tionghoa Zhong Wan Xie ini mengaku tak ada persiapan apa-apa untuk menyambut Imlek.
Meski demikian, dia masih menyempatkan diri untuk menjalankan tradisi budaya Tiongkok, yaitu membagi-bagikan angpau.
"Imlek kalau sudah tua, enggak perlu banyak persiapan. Persiapan ambil duit saja, kasih angpau," kata Ahok.

Kisah Kelenteng Berusia 190 Tahun di Tepi Sungai Bolango Gorontalo

Klenteng Tuluh Harapan kita di pusat kota Gorontalo dibangun kaum imigran dari Tiongkok pada awal abad 19.

GORONTALO, Sejak dibangun tahun 1827, Kelenteng Tulus Harapan Kita Gorontalo selalu ramai saat menjelang Imlek.

Banyak warga menyempatkan diri melihat dari dekat persiapan menyambut Tahun Baru Imlek ini. Mereka adalah warga lokal yang sudah familiar dengan etnis Tionghoa.
Kelenteng Tulus Harapan Kita berada tepat di sisi timur Sungai Bolango, sungai yang dijadikan lalu lintas perdagangan sejak zaman Kerajaan Gorontalo.
“Kelenteng ini dibangun oleh imigran dari Tiongkok,” kata Maryam Lamadilaw (75), sesepuh warga Tionghoa di Gorontalo, Kamis (26/1/2017).
Para pendatang dari China ini rata-rata berasal dari daerah Hokkian dan Kanton. Mereka datang langsung dari negeri leluhurnya ke Gorontalo untuk mengadu nasib. Yang berasal dari daerah daratan umumnya memiliki pekerjaan petani, tukang kayu, atau nelayan. Sementara itu, yang berasal dari daerah pesisir umumnya menjadi pedagang.
“Setiap malam, leluhur kami berkumpul di tepi Sungai Bolango. Mereka membincangkan kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan untuk beribadah,” kata Maryam.
Dari kongko-kongko imigran China itu, kemudian tercapai kesepakatan untuk mendirikan kelenteng. Masyarakat Tionghoa yang saat itu sudah mulai menjalankan perekonomian di tepi muara Sungai Bolango ini bahu-membahu mengumpulkan dana.
“Nama-nama penyumbang pembangunan kelenteng masih tersimpan dalam plakat kayu jati hingga kini,” kata Hengky Kamoli, pengurus kelenteng.
Sayangnya, nama-nama penyumbang ini tidak diketahui oleh generasi sekarang. Banyak warga Tionghoa sudah tidak mampu membaca huruf China tersebut.

Datang ke Istana, Antasari Bantah Bahas Kasusnya dengan Jokowi

JAKARTA, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar,  mendatangi Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Diketahui, Antasari memang hendak bertemu Presiden Joko Widodo.

Pengamatan Kompas.com, Antasari memasuki Kompleks Istana Presiden pukul 14.50 WIB.

Tampak tiga orang mendampingi Antasari yang mengenakan kemeja batik krem dengan motif cokelat.

Saat ditanya apa yang akan dibahas dengan Presiden, Antasari mengaku, tidak ada topik khusus.

"Terima kasih atas grasi yang sudah diberikan Beliau. Itu saja," ujar Antasari.

Ia menampik pertemuan dengan Presiden akan membahas kasusnya.

"Oh enggak, enggak, enggak. Berikan saya waktu untuk bertemu Presiden dulu," ujar dia.

Antasari kemudian berjalan masuk ke Istana. Namun, ia tidak langsung menuju Kantor Presiden atau Istana Merdeka.

Protokoler Istana mempersilakan Antasari menunggu di holding room terlebih dahulu.

Antasari Azhar dinyatakan bebas murni setelah mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo.

Grasi dari Jokowi sebenarnya hanya mengurangi masa tahanan Antasari sebanyak enam tahun penjara.

Adapun Antasari divonis pada 2010 selama 18 tahun penjara atas pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain.

Namun, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah menjalani kurungan fisik selama tujuh tahun enam bulan.

Sementara total remisi yang dia peroleh ialah selama empat tahun enam bulan. Dengan demikian, total masa pidana yang sudah dijalani ialah 12 tahun.

Ini Alasan Polisi Periksa Puluhan Saksi untuk Kasus Makar

JAKARTA,  Sejak 2 Desember 2016 lalu, sudah 74 saksi diperiksa untuk mengusut dugaan upaya makar oleh sejumlah tokoh dan aktivis. Kepala Suubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan memastikan pihaknya memeriksa Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, juru bicara FPI Munarman, dan Pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Bachtiar Nasir pada 1 Februari 2017 untuk segera melimpahkan kasus makar ke persidangan.
Mengapa begitu banyak saksi dimintai keterangan untuk mengusut kasus makar?
"Jadi gini, makar kan harus utuh penyidikannya. Pasal 107 (makar) dan Pasal 110 (pemufakatan jahat) ini kan delik formil, artinya tidak harus terjadi akibat dulu baru kita lakukan penyelidikan," kata Hendy di Mapolda Metro Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).
Hendy menyatakan semua yang mengetahui soal upaya makar namun tak melapor ke polisi, bisa dijerat sebagai tersangka pula. Tak menutup kemungkinan ada saksi lain yang jadi tersangka.
"Nanti kan dikaji dan dievaluasi dan gelar perkara. Jadi tidak serta merta orang yang tahu dijadikan tersangka. Nanti ada pendalaman, tahunya sejauh mana," kata Hendy.
Adapun Rizieq, Munarman, dan Bachtiar Nasir diperiksa karena diduga menghadiri pertemuan di Universitas Bung Karno (UBK) pada November 2016. Ketiganya diperiksa sebagai saksi Sri Bintang Pamungkas.

Adapun berkas Sri Bintang statusnya saat ini P-19 atau dikembalikan jaksa ke penyidik untuk perbaikan.
"Ada peristiwa, situasi, yang tentunya beliau kami harapkan bisa jelaskan ke penyidik," ujar Hendy.

Ahok: Jangan Bohongi Warga demi Pilkada, Bilang Rumahnya Tak Digusur

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok blusukan di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan, seharusnya para calon kepala daerah tidak perlu membohongi warga saat berkampanye. Para calon semestinya jujur mengatakan apa yang seharusnya. Ahok sendiri memperlihatkan hal itu ketika blusukan ke kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).
Di depan warga setempat, dia mengatakan, pinggiran Kali Pesanggrahan perlu dinormalisasi. Akibatnya, sejumlah tempat tinggal warga akan dibongkar.
"Tadi ada ibu bilang begini, 'Kalau Bapak janji enggak bongkar, saya mau pilih Bapak'. Dia punya warung, saya ngerti ya, ada usaha," kata Ahok.
Ahok mengatakan, perumahan di bantaran Kali Pesanggrahan rawan longsor. Oleh karena itu, warga setempat perlu direlokasi. Saat bertemu warga, Ahok juga mengatakan bahwa tempat tinggalnya tetap akan dibongkar.
"Saya kira kami tidak boleh bohongi warga dalam rangka Pilkada. Bilang warga kalau rumah mereka tidak perlu dibongkar," kata Ahok.
Ia mengatakan, normalisasi Kali Pesanggrahan bertujuan agar kawasan tersebut tak lagi dilanda banjir. Rumah warga yang ditertibkan akan dibangun jalan inspeksi.
Ia mengatakan, di kawasan itu sudah pernah ada rumah yang roboh akibat longsor.
"Kalau ada anak, cucu, cicit meninggal bagaimana? Makanya saya sampaikan, saya enggak mungkin enggak bongkar (rumah warga), pasti bongkar," kata Ahok.
Ahok mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama Djarot Saiful Hidayat. Selain Ahok-Djarot, dua pasang pesaing lainnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kejaksaan Agung Minta Oknum Jual-Beli Jabatan Jaksa Dihukum Berat

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum

JAKARTA, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mohammad Rum mengatakan, kasus pembunuhan di Kebayoran Lama, Jakarta, yang diduga terkait dengan jual beli jabatan jaksa, tak terkait dengan institusi kejaksaan. Namun demikian Rum mengakui dalam kasus ini ada dugaan bahwa terdapat oknum kejaksaan yang menawarkan jalan pintas memperoleh jabatan dengan meminta imbalan tertentu.
Ia mempersilakan aparat penegak hukum menindaklanjuti oknum jaksa yang terlibat dalam kasus itu.
"Apabila ada oknum nakal yang nekat memperjual belikan jabatan, kami persilakan pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti bahkan dihukum berat," ujar Rum melalui keterangan tertulis, Kamis (26/1/2017).
Rum memastikan, selama ini proses promosi dan mutasi pegawai kejaksaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mengisi suatu jabatan, seseorang akan diseleksi secara ketat melalui proses Rapat Pimpinan (Rapim) yang kredibel.
"Calon tersebut harus memenuhi syarat serta ketentuan kepegawaian dan kepangkatan," kata Rum.
Hal tersebut sejalan dengan perintah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, bahwa ia akan menindak tegas jajarannya yang melanggar aturan hukum.
Rum mengatakan, pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus yang melibatkan oknum kejaksaan.
Dengan adanya kejadian ini, internal kejaksaan akan terus meningkatkan pengawasan. Rum mengatakan, oknum yang diduga terlibat akan diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Sebelumnya diberitakan, Robby Richardo (37) menusuk penagih utang yang dilatarbelakangi pengurusan jabatan di Kejaksaan.
Veteversond diminta Duma yang merupakan PNS kejaksaan untuk menagih Rp 53 juta ke Robby.
Duma sebelumnya telah memberi Robby uang untuk biaya assessment kenaikan jabatan sebesar Rp 10 juta dan Rp 43 juta.

Pemberian uang dilakukan melalui istri Robby, Jotje Nikijuluw, yang juga PNS Kejaksaan. Namun kenaikan jabatan tak kunjung didapat.
Duma malah dimutasi ke tempat lain. Duma pun menyuruh Vetversond untuk meminta uangnya kembali. Saat Vetversond mendatangi rumah Robby, sempat ada cekcok sebelum akhirnya terjadi penyerangan dengan senjata tajam.

Terlibat Bisnis Narkoba, Mantan Kasat Narkoba Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan Kasat Narkoba Polres Belawan AKP Ichwan Lubis saat menjalani persidangannya di PN Medan, Kamis (26/1/2017).

MEDAN,  Mantan Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Ichwan Lubis mengaku pasrah dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu bulan penjara, Kamis (26/1/2017).

"Pasrah ajalah," katanya Ichwan dari balik ruang tahanan sementara Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Dalam persidangan yang diketuai majelis hakim Erintuah Damanik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yunitri Sagala dan Joice V Sinaga menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 10 UU R Nomor 8 tahun 2010.
Ichwan, Tjun Hin alias Ahin dan Janti adalah terdakwa dalam kasus yang sama namun berpisah berkas. Sementara itu, terdakwa lain, Togiman alias Toge yang merupakan narapidana Lapas Lubukpakam dituntut 17 tahun penjara.
Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim mempersilakan keempat terdakwa agar melakukan pembelaan (pledoi) pada Jumat (27/1/2017) besok.
“Para terdakwa kami persilahkan untuk melakukan pembelaan baik secara lisan atau tertulis melalui penasehat hukumnya masing-masing,” kata Erintuah.
Pengacara Arifin Saleh yang dimintai komentarnya terkait indikasi sengaja diringankannya hukuman Ichwan supaya dia dapat bekerja kembali mengatakan, fakta-fakta persidangan akan menjadi petunjuk kepada hakim apakah dia akan sependapat dengan jaksa.
"Tidak sependapat ini ada dua, apakah hukuman itu akan ditambah di atas lima tahun atau kurang dari lima tahun," kata Arifin.
Sebelumnya diberitakan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara Ichwan ke Kejari Medan pada Rabu (3/8/2016) lalu.
Selama menunggu persidangan, terdakwa dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan. Ichwan diduga menerima uang dari hasil bisnis narkoba dengan terpidana Togi sebesar Rp 2,3 miliar.
Walau berstatus tahanan, Togi tetap bisa mengendalikan bisnis narkobanya dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.
Waktu itu, Togi meminta terdakwa menutup kasus rekannya yang juga bandar narkoba, Achin alias MR, yang ditangkap BNN.
Ichwan tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) BNN di rumahnya pada Kamis, 21 April 2016. Karena dia diduga melanggar UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU TPPU, Polda Sumut pada 26 April 2016 mencopotnya dari jabatannya.

Sandiaga Klaim Lahirkan 1.150 Pelaku Usaha Baru dari Program OK-OCE

Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno saat berkampanye di kampung Kebon Bayam, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (25/1/2017)

JAKARTA, Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Sandiaga Uno, mengklaim bahwa telah lahir 1.150 pelaku usaha baru dari program "One Kecamatan One Center Enterpreneurship" (OK-OCE).

Ia menargetkan hingga 15 Februari 2017, ada 5.000 pelaku usaha baru dari program tersebut.
"Kami buktikan kepada suara-suara skeptis, sinis ini bukan awang-awang. Kalau bukan petahana pasti dibilang awang-awang, karena kami belum pernah coba," ujar Sandiaga di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).
Jika dirinya bersama Anies Baswedan terpilih menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, ia menargetkan akan ada 200.000 pelaku usaha baru yang tercipta di seluruh Jakarta.
"Program OK-OCE ini bisa menciptakan gelombang baru semangat baru menjemput dua ratus ribu lapangan kerja baru yang ada di Jakarta," ucap dia.
Sandiaga mengatakan akan membangun pusat perekonomian di 44 kecamatan yang ada di Jakarta jika dirinya terpilih. Diharapkan pusat perekonomian tersebut mampu membangun pertumbuhan ekonomi yang merata di Jakarta.
"Memastikan bahwa pembangunan ke depan lebih merata dan kesejahteraannya bisa di dinikmati oleh seluruh kecamatan sehingga rasio gini yang menunjukan ketimpangan dan kesenjangan di Jakarta bisa kita kurangin," kata dia.
Pembangunan pusat perekonomian di seluruh Jakarta, kata Sandi, juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang ada di Ibu Kota.
"Orang tidak perlu lagi harus ke pusat kota untuk berniaga. Sekarang sudah ada di pertumbuhan di dekat wilayah mereka sendiri, sehingga sendirinya akan menurunkan potensi kemacetan," kata Sandiaga.

Maret, Raja Arab Saudi Akan Kunjungi Indonesia Bawa Rombongan Besar

Raja Arab Saudi, Salman, mengeluarkan dekrit pemecatan Menteri Air dan Listrik Abdullah al-Hussayen.

JAKARTA, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul-Aziz Al Saud akan berkunjung ke Indonesia pada awal Maret 2017. Raja Salman akan melakukan beberapa kegiatan bilateral dengan Presiden Joko Widodo dan pejabat negara lainnya.
"Rencananya tanggal 1 hingga 9 Maret, ada beberapa agenda pertemuan," ujar Lukman di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Agenda tersebut saat ini masih dimatangkan bersama Kementerian Luar Negeri. Lukman mengatakan, kemungkinan Raja Salman akan membawa delegasi dalam jumlah besar.
"Karena juga menyertai jumlah rombongan parlemen yang ada di sana, sejumlah tokoh penting, tidak hanya dalam pemerintahan," kata Lukman.
Pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Raja Salman pada Maret mendatang, bukan pertama kali dilakukan di era Presiden Jokowi.
Pada September 2015, Jokowi menemui Raja Salman di Arab Saudi dan melobi agar kuota haji Indonesia ditambah.
Pada Januari 2017, Arab Saudi menambah kuota 10.000 orang. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga menormalisasi kuota sebelum dikurangi, yakni 211.000 orang.
Dengan demikian, kuota haji Indonesia pada 2017 menjadi 221.000 orang.

Kapolri Perintahkan Usut Semua Kasus Pilkada, Ahok Sebut Keadilan

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama menjalani sidang lanjutan dugaan penistaan agama di Pengadilan Jakarta Utara, Selasa (27/12/2016).

JAKARTA, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan mengusut kasus para calon kepala daerah tanpa harus menunggu proses Pilkada selesai. Calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi kebijakan Tito tersebut. "Kami minta keadilan saja untuk semua. Bagus dong," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut, di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).
Ahok merupakan terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Meski tengah masa kampanye, setiap Selasa, Ahok selalu menjalani sidang penodaan agama.
Dia diduga melakukan penodaan agama karena mengutip ayat suci saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.
Kebijakan Tito ini mengesampingkan Peraturan Kapolri yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang menyatakan pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses Pilkada selesai. Menurut Tito, kasus yang menjerat Ahok menjadi referensi Polri untuk melanjutkan kasus-kasus lain yang menyeret peserta Pilkada.
"Kalau ini digulirkan, akan membawa konsekuensi. Siapa pun yang dilaporkan, semua dilaporkan sama, harus diproses," ujar Tito di Kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Belakangan, Polri mengusut dua kasus yang menyebut nama calon wakil gubernur nomor pemilihan satu DKI Jakarta Sylviana Murni.

Pertama, kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bansos Kwarda Pramuka DKI Jakarta.
"Jadi, kalau ada laporan kepada paslon lainnya, termasuk di Jakarta, ya kita proses. Itu konsekuensinya, tidak ada penundaan," kata Tito.

Wiranto Imbau Generasi Muda Tionghoa Tidak Hanya Fokus Berdagang

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat berbicara dalam forum diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Plaza Sinarmas, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau, generasi muda Tionghoa tidak hanya fokus bekerja di sektor bisnis.

Wiranto berharap di masa depan akan lebih banyak generasi muda Tionghoa yang berkarier di bidang lain seperti, pemerintahan, militer dan pendidikan.
"Saya minta kesadaran masyarakat Tionghoa, terutama generasi muda, tidak hanya terlibat pada masalah dagang. Sekarang ini ada kebebasan untuk masuk ke kepolisian, militer, guru dan sebagainya. Memang sudah ada tapi rasionya masih kecil," ujar Wiranto dalam forum diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Plaza Sinarmas, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).
 

Menurut Wiranto, proses pembauran di masyarakat saat ini belum berjalan baik. Masyarakat, kata dia, masih terbelah dalam kelompok mayoritas dan minoritas. Wiranto berpendapat, dengan menyebarnya peran generasi muda Tionghoa lintas sektor, proses pembauran bisa berjalan lebih baik.
"Ada kesadaran di antara kita bahwa minoritas dan mayoritas tidak boleh terbelah. Minoritas harus ikut membaur dan ada kesatuan dengan mayoritas. Kelompok mayoritas pun harus membaur dengan minoritas sehingga mayoritas-minoritas tidak ada lagi dalam konteks kebangsaan," tuturnya.
Wiranto pun memastikan bahwa tidak ada lagi peraturan yang membatasi ruang gerak warga keturunan Tionghoa.
Pemerintah, kata Wiranto, terus berupaya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.
"Setiap warga Indonesia berada dalam lindungan negara. Jadi yang minoritas tak perlu khawatir itu dan yang mayoritas tidak boleh menindas minoritas. Harus ada keseimbangan. Saya jamin negara akan melindungi itu," kata Wiranto.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PSMTI David Herman Jaya, berharap perayaan Imlek pada 28 Januari 2016 mendatang bisa menjadi momentum bagi warga keturunan Tionghoa untuk menegaskan identitas kebangsaannya.
 

Di tengah maraknya isu SARA belakangan ini, dia meminta warga keturunan tidak bersikap eksklusif dan mau membaur dengan seluruh kelompok masyarakat. Bagi David, NKRI merupakan satu konsep yang harus dipegang oleh masyarakat yang beragam. Dengan begitu isu SARA bisa diredam. "NKRI harga mati untuk Tionghoa Indonesia. Sebab kebhinekaan itu sudah dibentuk sejak zaman Majapahit. Tapi memang ada sentimen. Sasaran paling empuk ya Tionghoa. Kita lihat kasus Pak Ahok. Memang tidak mewakili semua Tionghoa tapi akibatnya semua Tionghoa jadi masalah," ungkapnya.

Nijam Belum Sadar Telah Kehilangan Kedua Tangannya...

Jamaludin Muhamad atau Nijam (6), mendapat kunjungan dari Ketua P2TP2A Jabar, Netty Heryawan. Nijam kehilangan tangannya saat berada di tempat kerja ayahnya.

Bandung, Jamaludin Muhamad (6) atau Nijam sampai sekarang belum sadar telah kehilangan tangannya. Nijam tetap aktif dengan selang infus di kakinya. "Jamal (Nijam) belum sadar kalau tangannya tidak ada," ujar staf Departemen Ortopedi Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Ghuna Arioharjo Utoyo, di Bandung, Kamis (26/1/2017).
Ghuna menyebutkan, saat ini tangan Nijam masih dibalut perban pasca-operasi amputasi. Nijam tidak menyadari perban tersebut menutupi tangannya yang sudah tidak ada.
Pasca-operasi pertama, Nijam sempat demam tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan fase peradangan yang biasa terjadi dari proses operasi.
"Sebersih-bersihnya operasi tahap pertama, tetap ada kotor," ucapnya.
Namun, ujar dia, hal itu bisa pula karena dehidrasi. Saat ini, Nijam menggunakan infus yang dipasang di kaki.
Sementara itu, Holidin, kakek Nijam, mengungkapkan, cucunya sesekali rewel dan aktif bergerak.
"Ia enggak bertanya soal tangan karena bicaranya juga belum lancar. Satu dua kata lancar, setelah itu tidak jelas," katanya.
Yang pasti, kata Holidin, Nijam suka teriak-teriak ingin bakso. Ia menolak bubur dan makanan yang diberikan rumah sakit.
"Nijam ingin bakso. Dia teriak-teriak sampai pasien sebelah suka melihat dan tersenyum," katanya.
Holidin menjelaskan, sebelum musibah terjadi, Nijam memang sangat aktif, kerap penasaran. Apa pun yang dilakukan orang dewasa akan dilakukannya. Namun, ia belum bisa bicara dengan lancar. Bahkan, saat kecil, dia sering mengalami step.
Nijam, bocah asal Cisante, Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, ini kehilangan kedua tangannya saat ikut ke tempat kerja sang ayah yang berprofesi sebagai tukang batu bata.

Massa Gelar Aksi Tolak Kedatangan Rizieq Shihab ke Surabaya

Aksi tolak kedatangan Rizieq Shihab ke Surabaya di depan Mapolda Jatim, Kamis (26/1/2017)

Surabaya, Massa yang mengatasnamakan Aliansi Kerukunan Umat dan Kebhinnekaan Surabaya menggelar aksi di depan Mapolda Jawa Timur, Kamis (26/1/2017).
Mereka menolak rencana kedatangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Surabaya, akhir pekan nanti.
Massa melakukan long march dari Masjid Alfalah di Jalan Darmo menuju Mapolda Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Surabaya.
Selain itu, massa membawa poster-poster yang berisi kecaman terhadap FPI yang dituding memiliki niat mengganti Pancasila dengan Khilafah. Dengan alasan keamanan, massa mendesak Kapolda Jatim untuk tidak mengizinkan Rizieq Shihab datang ke Surabaya.
"Kami khawatir ada penolakan yang berujung tindakan anarkistis jika Rizieq tetap datang ke Surabaya," kata salah satu koordinator aksi, Sukadar.
Massa juga mendesak polisi untuk menindak tegas segala bentuk kegiatan provokasi, penghasutan, dan permusuhan dengan mengatasnamakan agama, yang berpotensi memecah belah keutuhan NKRI.
"Jika ada ormas apa pun yang merongrong kedaulatan NKRI, bubarkan saja," tuturnya.
Rizieq Shihab dijadwalkan hadir di Surabaya pada 28 Januari nanti. Dia akan menghadiri acara Gerakan Subuh Berjamaah di Masjid Al Falah Surabaya.
Berdasarkan pengumuman yang tersebar di media sosial, Rizieq akan hadir bersama Ketua Gerakan Nasional Pengaman Fatwa (GNPF) MUI, KH Bachtiar Nasir. Acara tersebut dilegar pada pukul 03.30 WIB, Sabtu (28/1/2017) dini hari.

Ketua Komisi III Anggap Tepat Grasi untuk Antasari

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar usai bertemu pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Lapas Tangerang, Kamis (26/1/2017) siang. Antasari dipastikan menyelesaikan masa hukumannya setelah mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, Presiden Joko Widodo dinilai mengambil langkah yang tepat mengabulkan permohonan grasi Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, Antasari sudah gigih dan konsisten memperjuangkan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain.
"Kebijakan hukum Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi Antasari Azhar sangat wajar dan tepat," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (26/1/2017).
 

Apalagi, Antasari merupakan mantan pejabat tinggi negara. Menurut Bambang, sangat wajar jika Presiden mendengar dan memperhatikan perjuangan Antasari dalam memulihkan harkat dan martabatnya. Antasari juga sudah berjuang dalam koridor dan mekanisme hukum yang tepat. Bambang juga menyinggung soal keraguan dalam proses kasus Antasari.
Bahkan, para ahli hukum telah beberapa kali mencium bau rekayasa kasus.
 

Kejanggalan seakan mendapat pembenaran ketika keluarga almarhum Nasrudin Zulkarnain justru berdamai dengan Antasari dan kedua belah pihak sepakat bahwa pembunuh sebenarnya belum tertangkap. "Keyakinan Keluarga Nasrudin Zulkarnain dan Antasari itu patut dilihat sebagai salah satu pijakan bagi Presiden untuk memberikan grasi kepada Antasari," ucap Politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Antasari Azhar dinyatakan bebas murni setelah mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo.
 

Grasi dari Jokowi sebenarnya hanya mengurangi masa tahanan Antasari sebanyak enam tahun penjara. Adapun Antasari divonis pada 2010 selama 18 tahun penjara atas pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain.
Namun, Antasari sudah menjalani kurungan fisik selama tujuh tahun enam bulan. Sementara total remisi yang dia peroleh ialah selama empat tahun enam bulan. Dengan demikian, total masa pidana yang sudah dijalani ialah 12 tahun.
"Karena dua per tiga (masa hukuman) selesai, jadi pas, bebas murni," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

"Blusukan" ke Ulujami, Ahok Dapat Al Quran dari Peserta Aksi Damai

 
Seorang pemuda yang mengikuti aksi damai memberi sebuah Al-Quran kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat blusukan ke kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Saat blusukan ke kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat sebuah Al Quran dari peserta aksi damai 4 November dan 2 Desember. Kitab suci tersebut diberikan oleh seorang pemuda bernama Fikri yang juga warga RT 017/03. Dia memberi Al Quran karena memutuskan untuk tidak mendukung pasangan calon Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Masalah Pak Ahok ini kan penodaan Al-Maidah ayat 51 yang selalu dia bawa. Kedatangan Pak Ahok di kampung sini wajarlah kalau misalnya ada yang menolak, karena Islam itu Rahmatan lil Alamin," kata Fikri, di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).
Dia mengatakan, warga membiarkan Ahok untuk berkampanye di lingkungan tempat tinggalnya tanpa ada penolakan. Sebab, lanjut dia, kampanye merupakan hak tiap pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, kata dia, kampanye dilakukan agar masyarakat mengetahui mana pimpinannya yang benar dan tidak benar.
"Kerjanya (Ahok) cukup baik. Tapi selagi masih ada pemimpin-pemimpin Islam, kami menganjurkan tetap yang utama (memilih pemimpin) Islam," kata Fikri.
Fikri juga mengaku merupakan peserta aksi damai. Dia mengatakan, tetap akan memilih pemimpin yang seiman dengannya, meskipun nantinya tidak amanah.
Begitu pula sebaliknya, ia tetap akan menerima jika nantinya Ahok kembali terpilih memimpin Ibu Kota.
"Warga negara yang baik akan terima dengan lapang dada," kata Fikri.
Ahok sambil tersenyum menerima Al Quran pemberian Fikri itu. Sebagai balasan, Fikri mendapatkan buku "A Man Called Ahok" yang ditulis oleh Rudi Valinka.

Sebanyak 17.000 Kader PKB DKI Diterjunkan Jaga TPS

JAKARTA, Sebanyak 17.000 kader PKB DKI Jakarta akan diterjunkan untuk menjaga tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemilhan 15 Februari 2017 nanti. Penerjunan belasan ribu kader ini setelah pembekalan menjaga TPS di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta. "Di setiap kecamatan hingga koordinator RT kami latih untuk menjaga segala bentuk kecurangan di TPS. Jadi sifatnya waspada dan pengawasan," kata Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta, Ahmad Muslim saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Ahmad menambahkan ada alasan tertentu PKB menurunkan kader lebih banyak dari jumlah TPS di DKI Jakarta. Adapun jumlah TPS sekitar 15.059.
"Sisanya nanti akan cover wilayah rawan," kata dia.

Ahmad menjelaskan dalam kader PKB dibekali pengetahuan soal Peraturan KPU agar bisa mengawasi secara ketat pemungutan suara di tiap TPS.
"Tiga melihat saksi paslon lain hadir tepat waktu atau tidak. Kemudian mekanisme pemungutan sesuai atau tidak," kata dia.

Dua Napi di Nusakambangan Kabur, Yasonna Sebut Ada Kelalaian Petugas

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

JAKARTA, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kelalaian petugas dari kaburnya dua narapidana di Lapas Klas I Batu, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dua orang narapidana kasus narkotika kabur pada Sabtu (21/1/2017), sekitar pukul 13.30 WIB.
"Dari hasil laporan menang ada kelalaian petugas, ketidaksengajaan. Misalnya ada karena itu baru dibangun di pintu keduanya, ada tangga di situ. Jadi lompat di situ," kata Yasonna di kompleks Kemenkumham, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Menurut Yasonna, salah satu narapidana mengelabui petugas dengan berpura-pura lumpuh. Kursi roda dari petugas, lanjut Yasonna, digunakan sebagai alat untuk melarikan diri. Yasonna menyebutkan, saat ini pihak Kemenkumham, Polda Jawa Barat dan dibantu anjing pelacak terus mencari keberadaan narapidana itu.

"Diperkirakan masih ada di Nusakambangan. Tapi di luar itupun pasti kami cari. Ada yang seumur hidup dan 11 tahun. Kalau ada info dari masyarakat segera beritahu kami," ucap Yasonna.
Yasonna menegaskan akan menindak petugas lapas jika ditemukan adanya keterlibatan.
Petugas gabungan terus melakukan pencarian terhadap dua napi kasus narkotika yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
"Hingga saat ini, petugas gabungan masih melakukan pencarian di sekitar lapas dan lokasi lain yang diduga tempat persembunyian dua napi yang kabur," kata Kepala Kepolisian Resor Cilacap Ajun Komisaris Besar Yudho Hermanto melalui Kepala Subbagian Humas Ajun Komisaris Polisi Bintoro Wasono di Cilacap, Minggu (22/1/2017).
Ia mengatakan pihaknya sudah memperketat penjagaan terutama di jalur masuk dan keluar Pulau Nusakambangan dengan melibatkan anggota Kepolisian Cilacap Selatan dan Kepolisian Subsektor Nusakambangan.

Lebih lanjut, Yudho mengatakan berdasarkan informasi petugas jaga di Polsubsektor Nusakambangan, dua napi Lapas Kelas I Batu atas nama M Husein (43) dan Syarjani Abdullah (40) diketahui kabur pada hari Sabtu (21/1), sekitar pukul 13.30 WIB.
Dari hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh petugas Lapas Kelas I Batu dan anggota Polsubsektor Nusakambangan, kata dia, ditemukan dua pasang sandal tergeletak di bawah pagar Pos 3. Dua pasang sandal itu diduga milik napi yang kabur.

Pesan Ahok kepada Seorang Warga Penderita Stroke

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok blusukan di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Saat berkampanye di RW 03 Ulujami, Jakarta Selatan, calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menemui warga penderita stroke. Pria yang akrab disapa Ahok itu mendoakan agar Sugito, penderita stroke, segera sembuh dari penyakitnya.
"Cepat sembuh ya, Pak. Ini mesti fisioterapi, jangan makan goreng-gorengan lagi sama kurangi makan nasi," kata Ahok saat menemui Sugito, di Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Selain itu, Ahok mengimbau Sugito lebih banyak mengonsumsi sayur dan ikan. Kemudian, dia mengimbau agar Sugito selalu berpikiran positif dan bergembira.
Ia yakin, cara itu dapat menambah harapan hidup. "Antar ke puskesmas. Sekarang di sana sudah bisa terapi juga," kata Ahok.
Selain Sugito, Ahok juga menjenguk warga lain yang tengah terbaring sakit. Warga yang sakit itu bernama Wakinah.
Anaknya mengaku belum membawa sang ibu memeriksakan penyakitnya ke rumah sakit.
"Kami sudah ada program 'Ketok Pintu Layani dengan Hati'. Dokter yang ke rumah-rumah," kata Ahok.

Kemudian, Ahok meminta ajudannya untuk mencatat nomor telepon Wakinah. Ajudan juga memberi kartu nama Ahok kepada Wakinah. Ia meminta Wakinah untuk segera dibawa ke puskesmas terdekat.

Jokowi Ingin Siswa Rutin Kunjungi Panti Jompo atau Bersihkan Kampung

Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pendidikan karakter kepada siswa. Menurut Jokowi, pendidikan karakter ini bisa ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan yang diajarkan oleh sekolah, mulai dari kegiatan ekstrakurikuler hingga kegiatan sosial.
"Perlu dirancang, saya tidak tahu bisa sebulan atau dua bulan sekali, misalnya mengunjungi panti jompo biar ada rasa sosial anak-anak kita, kemudian bersih-bersih kampung sekitar," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Hadir dalam acara ini para guru dari berbagai sekolah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Hadir pula 2.844 siswa SD, SMP, SMA dari wilayah yang sama.
Jokowi juga ingin ada pertukaran pelajar antar-provinsi. Dengan demikian, para siswa bisa mengenali budaya Indonesia yang beraneka ragam.
Jokowi menilai program pertukaran pelajar tidak perlu dilakukan sampai ke luar negeri, namun cukup antar-sekolah di dalam negeri.
"Anak-anak diajak ke provinisi yang lain untuk mengenalkan saudara-saudaranya yang berada di pulau yang lain. Akan sangat baik untuk keragaman kita, kebinekaan kita," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Kepala Negara juga mendorong agar setiap masuk kelas dan memulai kegiatan belajar mengajar, para siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melafalkan Pancasila.
"Kalau tidak, kita lupa bahwa kita ini memiliki lebih dari 700 suku, kita lupa punya 1100 lebih bahasa lokal. Kebinekaan ini yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak sehingga Indonesia Raya," ucap Jokowi.

Sumarsono: PNS DKI Netral, Pernyataan PKB Hanya Klaim Sepihak

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat grounbreaking proyel sky hospital RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017)

JAKARTA,  Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, pernyataan DPW PKB DKI Jakarta yang menyebutkan sejumlah pimpinan SKPD di DKI mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada DKI hanya klaim semata. Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017), menegaskan, semua SKPD di lingkungan Pemda DKI akan netral saat Pilkada berlangsung.
Saat dihubungi Kompas.com, Kamis pagi, Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta Ahmad Muslim mengatakan, ada tujuh kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta yang siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pada Pilkada DKI 2017.

Namun, Sumarsono mengatakan, "Mau 8, 10, mau 30 kadis yang siap (memenangkan), itu saya kira masing-masing boleh klaim, silakan. Tetapi, saya tegaskan kadis dan jajaran SKPD se-Provinsi DKI netral."
Ia menyampaikan, pihaknya akan menunggu pemberitahuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta jika klaim itu benar-benar terjadi.
Sumarsono menyatakan akan ada sanksi berat bagi SKPD yang benar-benar berpihak kepada salah satu pasangan calon.
"Selama ada Bawaslu kasih peringatan ke saya langsung saya kasih tindakan. Karena juri utama dari netralitas adalah Bawaslu di bawah ada Panwaslu. Kami bukan juri, tetapi penindak," ujar Sumarsono.
Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta Ahmad Muslim menyebut tujuh pejabat Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan dukungan kepada Agus-Sylviana tak ingin disebutkan namanya ke publik. Mereka mengaku mendukung Agus-Sylvi karena tak ingin calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi gubernur.
"Alasan mereka (mendukung Agus-Sylvi) lebih banyak ke tata kelola dan gubernur sekarang terlalu keras," kata Ahmad.