Tiba di Ancol, Ahok Disambut Histeris Warga

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tiba dan menyalami pengunjung di Jimbaran Resto, Ancol Taman Impian, Kamis (31/12/2015) malam.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung disambut histeris warga ketika tiba di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (31/12/2015) malam.

Basuki turun di dermaga dekat Ancol Beach City Mall. Warga yang sudah berkumpul dan ingin menghabiskan malam tahun baru di sana langsung berlari dan mendekati sang Gubernur. 

Akibat banyak warga yang mendekati Basuki, ia harus terlepas dengan rombongan lain. Contohnya dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian serta para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI lain.

Basuki pun menyalami warga seraya berjalan dari Ancol Beach City Mall menuju Jimbaran Resto. Meski berdesakkan, dia juga sempat melayani foto selfie warga.

"Pak Ahok.. Pak Ahok.. foto dong...," seru seorang ibu sambil menggendong anaknya. 

Para pengawal pribadi beserta personel kepolisian pun terlihat kewalahan menghadapi tingkah warga kepada Basuki.

Bahkan, perlu pengamanan tambahan untuk mengawal Basuki. Sementara di tempat lain, Kapolda Tito terlihat terpisah dengan rombongan lain. Di tengah jalan, Tito bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Hingga pukul 23.10, Basuki dan rombongan masih berada di Jimbaran Resto. Rencananya Basuki dan rombongan akan menghabiskan malam pergantian tahun di Pantai Carnaval, Ancol.

Ahok: Ancol Bakal Jadi Taman Hiburan Kelas Dunia

Pengunjung berfoto di depan tulisan Ancol dekat Hotel Marina, Jakarta Utara, Kamis (31/12/2015) sore. Ancol ditetapkan sebagai tempat puncak perayaan malam tahun baru bagi warga Jakarta dan sekitarnya.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan Taman Impian Jaya Ancol menjadi taman hiburan sekelas dunia.

Dengan demikian, nantinya warga Indonesia tidak perlu rekreasi ke luar negeri demi mendapat hiburan. 

"Saya targetkan tahun 2018, Ancol sekelas dunia dan warga tidak perlu ke luar negeri. Karena Ancol ini lengkap, semua ada," kata Basuki, di Jimbaran Resto, Kamis (31/12/2015) malam. 

Basuki mengatakan Ancol tidak kalah dengan taman hiburan yang ada di Singapura dan negara lainnya. Bahkan, pulau di Ancol bisa diuruk hingga jauh.

Bahkan dapat diuruk lebih jauh dari Kepulauan Seribu. "Kalau di Singapura, pulau diuruk masih berbatasan dengan Bintan dan Malaysia, jadi stop enggak bisa diuruk lagi. Nah kalau di Ancol bisa diuruk lagi pulaunya, berkembang tempat wisatanya," kata Basuki.

Basuki akan merayakan malam pergantian tahun di Pantai Carnaval Ancol.

Sebelum merayakan tahun baru, Basuki meresmikan Ancol Lagoon, sekolah kontainer, dan wahana Dragon Slide yang terdapat di Atlantis Waterpark Ancol.

Warga Banda Aceh Tetap Padati Pusat Kota meski Tak Ada Perayaan Tahun Baru

Meski tak ada perayaan malam tahun baru, namun suasana kota banda aceh terlihat ramai oleh kendaraan yang lalu lalang berkeliling kota. Warga mengaku berkeliling kota untuk menikmati suasana kota banda aceh di malam pergantian tahun.

BANDA ACEH, Meski tak ada perayaan malam pergantian tahun, namun sejumlah jalan-jalan protokol di kawasan banda Aceh terlihat padat dengan kendaraan yang melintas.

Warga memilih keluar rumah untuk menikmati suasana Kota Banda Aceh. Zubaidah Azwan (35), seorang warga Lampaseh mengaku ia dan kedua puteranya memilih berkeliling kota dan kemudian membeli makanan ringan.

“Soalnya lumayan jarang bisa jalan-jalan bersama anak, dan kebetulan besok masih dalam suasana libur sekolah, jadi kami ya sekedar jalan-jalan saja, tidak mesti harus ada momen tahun baru atau yang lainnya,” ujar Zubaidah, Kamis (31/12/2015).

Hal senada juga diakui Vira, warga Lampriet, Banda Aceh. Walau tak ada pemandangan kembang api, dia menilai suasana Kota Banda Aceh cukup menarik untuk dinikmatipada malam pergantian tahun kali ini.

Sementara itu sejumlah personil dari kepolisian, Satpol PP dan Polisi Syariat (Wilayatul Hisbah/WH) terlihat bersiaga di setiap titik yang rawan ramai dan kemacetan di Banda Aceh.

Di kawasan Simpang Lima dan Jembatan Pante Pirak misalnya, petugas terus berkeliling sambil membuat pengumuman agar tidak ada warga yang berhenti di pinggir jalan dan diatas jembatan, karena akan menjadi sumber kemacetan jalan raya.

Kepala Seksi Operasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Hardi Karmi, mengatakan, setidaknya ada 48 titik yang mendapat penjagaan ketat petugas dengan jumlah personil bervariasi.

Sebanyak 470 personil Satpol PP dan Polisi Syariah serta personil dari Dinas Perhubungan melakukan patroli keliling Kota Banda Aceh untuk memantau beberapa lokasi yang dianggap bisa menimbulkan keramaian dan kemacetan.

Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri jauh-jauh hari sudah mengeluarkan seruan melarang warga Banda Aceh, khususnya muslim untuk melakukan aktivitas perayaan di malam pergantian tahun tersebut.

Ahok Ancam Pecat Lurah, Pengunjung Ancol Bersorak Sorai

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama pembawa acara Rina Nose merayakan malam pergantian tahun, di Pantai Karnaval Ancol, Jumat (1/1/2016).

JAKARTA, Pengunjung Pantai Carnaval Ancol bersorak sorai riuh ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan memecat lurah yang tak melayani warganya.

Padahal sebelumnya, pengunjung Ancol terlihat serius dan tidak memperhatikan sambutan Basuki ketika merayakan malam pergantian tahun di Pantai Karnaval Ancol. 

"Pokoknya tahun depan seluruh jalan di kampung harus diaspal. Kalau enggak diaspal, marahin lurahnya. Saya pecat lurahnya kalau enggak becus. Yaa?," kata Basuki yang langsung disambut sorak sorai pengunjung, di Pantai Carnaval Ancol, Kamis (31/12/2015) malam. 

Di depan ribuan pengunjung Pantai Carnaval, Basuki menjanjikan akan membangun banyak tanggul pada tahun 2016 mendatang. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya banjir.

"Aliran tengah Insya Allah enggak banjir. Tanggul dibangun di Barat dan Timur dan saya jamin Waduk Pluit beres," kata Basuki. 

Kemudian, Basuki menghitung mundur pergantian tahun dari tahun 2015 ke 2016 bersama para pengunjung Ancol.

Malam Tahun Baru, Jokowi Hadiri Pesta Rakyat di Raja Ampat

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana saat mengunjungi Bandara Wamena, Papua, Rabu (30/12/2015).

RAJA AMPAT,  Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambuat tahun baru 2016 di Raja Ampat, Kamis (31/12/2015)malam ini.

Perayaan tahun baru kali ini juga dilakukan dengan menggelar pesta rakyat di Pantai Waisai. Pesta rakyat ini menghadirkan para penyanyi seperti Edo Kondologit dan juga para penyanyi dangdut.

Mengenakan kemeja putih, Presiden Jokowi dan Ibu Negara tiba di lokasi pesta rakyat sekitar pukul 22.20 WIT dan langsung menyalami warga yang menghadiri acara itu.

Hadir dalam acara ini antara lain Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit, dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi.

Warga mengaku senang dengan kehadiran Presiden Jokowi di Raja Ampat.

"Ada perhatian dari pemimpin negara ini terhadap kawasan timur Indonesia," kata Winda yang mengaku datang dari Manokwari untuk menyambut tahun baru 2016.

Ia berharap kondisi 2016 akan lebih baik dibandingkan dengan 2015.

Wilayah Papua termasuk yang memasuki tahun baru 2016 lebih dulu karena secara zona waktu di Waktu Indonesia Timur yang selisih 2 jam ketimbang Waktu Indonesia Barat.

Mal Teras Kota Dapat Ancaman Bom Saat Tahun Baru

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar M Iqbal

JAKARTA, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengatakan Mal Teras Kota mendapat ancaman bom saat pergantian tahun baru.

Ancaman tersebut ditemukan di tisu di dalam toilet, Kamis (31/12/2015) pukul 14.30 WIB.
"Iya benar telah ditemukan ancaman bom berupa tulisan di kertas tisu di Mal Teras Kota," kata Iqbal di Jakarta, Kamis.
Ancaman ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan, Abdul Mukti (18) di toilet Mal Teras Kota. Saat itu Mukti mulai kerja dengan membersihkan tolilet laki laki lantai 1.
"Pada pukul 14.30 sdr mukti menemukan tulisan ancaman bom pada sebuah tisu di dalam tempat sampah di kloset nomer 3 toilet paling pojok," kata Iqbal.
Dalam kertas tisu bertuliskan nada ancaman meledakkan bom di Mal Teras Kota.
"Pesan ini saya sampaikan, bahwa tepat pada jam 00.00 wib, Saya akan meledakan Mal Teras Kota sebagai tanda Jihad ALLAHUAKBAR IKKEH," tulis di kertas tersebut.
Kertas tersebut diambil kemudian langsung dilaporkan ke petugas keamanan setempat. Petugas keamanan juga langsung melaporkan ke Polsek Serpong.
"Sementara saat ini area Mal Teras Kota BSD masih dilakukan pengawasan, penyisiran dan pengamanan ketat oleh pihak Polri. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut," tegas Iqbal.

Kapal yang Ditumpangi Berjalan Pelan, Ahok Minta "Ngebut" ke Ancol

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tiba dan menyalami pengunjung di Jimbaran Resto, Ancol Taman Impian, Kamis (31/12/2015) malam.

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersiap merayakan malam pergantian tahun di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (31/12/2015) malam.

Basuki beserta rombongan bertolak dari Pantai Mutiara ke Pantai Carnaval dengan menaiki kapal milik Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta.
Basuki berada dalam kapal bersama para rombongan pejabat. Di dalam kapal, Basuki sempat bersenda gurau dengan para anak buah kapal (ABK).
Saat itu, ABK meminta sebagian penumpang untuk pindah ke kapal lainnya. Sebab kapal kepenuhan oleh penumpang. Basuki dan para pejabat lebih banyak duduk di kursi bagian tengah ke belakang.
"Apa karena kita duduk di sini (belakang) kali ya jadi berat. Jadi harus duduk di depan he-he," kata Basuki disambut gelak tawa pejabat lain.
Bahkan, di tengah perjalanan, Basuki meminta ABK untuk meningkatkan kecepatan kapal. Ia komplain karena kapal yang ditumpanginya berjalan pelan.
"Ini kapal enggak bisa ngebut lagi ya? Terlalu pelan banget ini. Dishub enggak boleh beli kapal yang berat-berat, makanya aku curiga ini masa (sampainya) bisa 20 menit," kata Basuki.
Selain itu, Basuki juga mengeluh perihal keseimbangan kapal yang ditumpanginya. Akibatnya, para pejabat banyak yang mual.
"Kemarin pas ke Kepulauan Seribu, banyak (pejabat) yang mabok gara-gara naik kapal ini ya? Mabuklah pasti," kata Basuki.
Mantan Bupati Belitung Timur itu berangkat dari Pantai Mutiara sekitar pukul 21.45. Kemudian Basuki dijadwalkan meresmikan Ancol Lagoon, Sekolah Kontainer dan Dragon Slide ditandai dengan penandatanganan prasasti di Jimbaran Resto.
Basuki ditemani istri, Veronica Tan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, dan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI lainnya.

Detik Pergantian Tahun, Ada Atraksi Kembang Api 15 Menit di Ancol

Pertunjukan kembang api menyambut tahun baru Imlek di Ancol Taman Impian, Jakarta, Sabtu (9/2/2013). Selain pertunjukan kembang api, perayaan Imlek 2564 dimeriahkan dengan atraksi barongsai dan liong.

JAKARTA,  Pengunjung yang memadati Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, diajak untuk melihat atraksi kembang api yang dinamakan "Musical Fireworks" di Pantai Lagoon menjelang pukul 00.00, Jumat (1/1/2016).

Ada beberapa titik hiburan yang disediakan di kawasan Ancol, namun untuk merayakan detik pergantian tahun, hiburan kembang api hanya dilaksanakan di Pantai Lagoon.
"Konsepnya Musical Fireworks, jadi atraksi kembang api berlangsung 15 menit. Kembang apinya di tengah laut dan dibarengi musik pas mulai," kata Corporate Communication Manager PT Pembangunan Jaya Ancol Rika Lestari kepada Kompas.com, Kamis (31/12/2015) sore.
Rika menjelaskan, konsep Musical Fireworks yang digadang oleh Ancol merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Konsep kembang api yang dihadirkan mengadopsi dari sejumlah peluncuran kembang api di luar negeri.
"Kita mau bikin konsep musikal karena ingin ada yang berbeda saja, jadi selama kembang apinya nyala, ada musiknya," tutur Rika.
Selain hiburan kembang api, sejak pukul 21.00 WIB, ada dua panggung besar yang berlokasi di Pantai Festival dan Panggung Utama Pantai Karnaval.
Untuk panggung di Pantai Festival, akan diisi dengan suguhan artis papan atas Ibu Kota, seperti Wali, Saipul Jamil, Iwan Fals, dan lainnya.
Sedangkan di Panggung Utama Pantai Karnaval, ada Noah, Five Minutes, Setia Band, dan sebagainya.
Sedangkan untuk hiburan budaya, ada Tari Kecak, Performing Arts, Galeri Mini, dan berbagai penampilan musik pergantian tahun baru di Pasar Seni sejak pukul 18.30 WIB.
Hiburan lainnya ada di Taman Lumba-Lumba yang diisi dengan pesta kembang api, tarian dan musik Betawi, bazaar kuliner, dan lainnya.

Di Purwakarta, PeJabat jadi Petugas Kebersihan di Malam Tahun Baru

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

BANDUNG, Pada malam Tahun Baru, seluruh petugas kebersihan di Purwakarta diliburkan. Sebagai gantinya, para pejabat yang akan turun ke jalan menjaga kebersihan Purwakarta.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk berbagi. Selama ini, petugas kebersihan tidak pernah libur, sekalipun saat hari Raya.
"Kini waktunya mereka libur dan tugasnya digantikan para pejabat," ujar Dedi, Kamis (31/12/2015).
Menanggapi hal tersebut, salah satu petugas kebersihan, Efi (26) bersyukur.
"Alhamdulillah, ada perhatian biasanya pegawai seperti kita kan dipandang sebelah mata tetapi di Purwakarta kami diistimewakan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Purwakarta, Ruslan Subanda mengungkapkan, semua pegawai kebersihan diliburkan.
Jumlahnya sendiri mencapai 375 orang terdiri dari tenaga PNS dan THL. Biasanya, setiap hari mereka harus membersihkan sampah sebanyak 150 ton.
"Bahkan jika hari libur, volume sampah itu pasti naik 20%," kata Ruslan.

Golkar Tidak Miliki Pengurus Sah, Agung Laksono Minta Pemilihan Ketua DPR Ditunda

JAKARTA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Agung Laksono meminta pemilihan dan penetapan Ketua DPR RI ditunda.

Permintaan itu ia ucapkan menyusul tidak adanya pengurus sah Partai Golkar setelah berakhirnya masa bakti pengurus Golkar hasil Munas Riau, dicabutnya SK penetapan pengurus hasil Munas Jakarta, dan tidak disahkannya pengurus hasil Munas Bali.

"Terkait pencalonan Ketua DPR RI dengan peristiwa ini, yang (membuat pengurus Golkar) tidak jelas legal standingya, maka untuk ditunda sementara sampai kami selesai menggelar munas," kata Agung, di kediamannya, Jakarta Timur, Kamis (31/12/2015).

Agung mengungkapkan, perselisihan kepengurusan Golkar hanya dapat diselesaikan dengan menggelar musyawarah nasional (munas) bersama. Dalam munas tersebut, Agung ingin digelar pemilihan Ketua Umum Golkar secara adil.

Penyelenggaraan munas bersama, kata Agung, telah mendapat persetujuan dari tokoh senior Golkar. Karena itu, ia berharap Mahkamah Partai Golkar dapat meresponsnya dengan cepat untuk menggelar munas bersama pada Januari 2016.

"Itu sebuah langkah ke depan yang harus kita lakukan. Pemilihan Ketua DPR jangan dicampuri oleh elemen dari luar struktur Golkar," ungkap Agung.

Pemilihan Ketua DPR dilakukan setelah Setya Novanto mengundurkan diri. Mayoritas fraksi di DPR menyepakati kursi Ketua DPR tetap menjadi hak Partai Golkar.

Kubu Agung mengusung Agus Gumiwang, sementara kubu Aburizal Bakrie mengusung Ade Komarudin.

Rayakan Malam Tahun Baru, Kendal Beri Penghargaan untuk Warga Berprestasi

KENDAL, Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tidak hanya merayakan malam tahun baru dengan sejumlah acara hiburan.
Selain menggelar hiburan musik pop, rock dan dangdut, Pemerintah Kendal juga akan memberi penghargaan kepada masyarakat Kendal yang mempunyai prestasi.
Penghargaan diberikan untuk prestasi di bidang budaya, pengembangan ekonomi, sosial, lingkungan hidup, pendidikan, dan lainnya.
"Penghargaan kami beri nama Bupati Award. Penghargaan itu, kami berikan tiap tahun," ujar Ketua Panitia Pergantian Tahun Pemerintah Kabupaten Kendal, Subarso, Kamis (31/12/2015).
Menurut Subarso, anggaran sebesar Rp 110 juta disiapkan untuk pesta malam pergantian tahun.
Uang itu digunakan untuk pesta kembang api dan mendatangkan beberapa grup musik lokal sebagai hiburan untuk menyambut 2016. Anggaran diambil dari APBD Kendal.
Subarso berharap, masyarakat Kabupaten Kendal bisa terhibur dengan hiburan pergantian tahun yang digelar.
"Acara kami gelar di alun-alun Kendal,” kata Subarso, Kamis (31/12/2015).
Sementara itu, Pejabat Sementara Bupati Kendal, Kunto Nugroho, pergantian tahun di Kendal dilaksanakan secara sederhana. Namun, kesederhanaan tersebut tidak akan mengurangi kemeriahan.
"Nanti juga aka nada pesta kembang api, selama kurang lebih 20 menit," kata Kunto.
Kunto menambahkan, acara hiburan menyambut pergantian tahun dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dan berakhir pada pukul 00.00 WIB, pada saat pergantian tahun.
Ia meminta kepada masyarakat yang merayakan pesta pergantian tahun, supaya mentaati aturan yang ada.
"Yang memakai kendaraan, harus melengkapi kendaraannya sesuai undang-undang lalu lintas yang berlaku. Sehingga semuanya bisa berjalan aman dan nyaman,” ujarnya.

Agung Laksono: Mulai Besok, Golkar Tidak Memiliki Pengurus Sah

Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono (tengah), saat memberikan keterangan pers di rumahnya, Kamis (31/12/2015).

JAKARTA,  Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Agung Laksono, mengatakan, mulai 1 Januari 2016, partainya tidak memiliki pengurus yang sah.

Pernyataan Agung itu merespons SK Menkumham yang mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta, menolak pengurus hasil Munas Bali, dan berakhirnya masa bakti pengurus hasil Munas Riau 2009.

"Maka, mulai besok, DPP Golkar tidak punya kepengurusan sah, (pengurus) Riau berakhir, Ancol dicabut, dan Bali ditolak," kata Agung di kediamannya, Jakarta Timur, Kamis (31/12/2015).

Agung menegaskan, SK Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pencabutan SK Menkumham RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan AD/ART serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar diterbitkan sesuai dengan putusan kasasi MA Nomor 490K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Ia menampik bahwa pencabutan SK kepengurusan hasil Munas Jakarta diartikan dengan sahnya kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Menurut Agung, mulai 1 Januari 2016, Golkar tidak memiliki pengurus sah karena kepengurusan Golkar hasil Munas Riau yang masa baktinya habis pada 2014 dan diperpanjang sampai 2015 akan berakhir pada 31 Desember 2015.

"Jadi, kalau ada isu yang bilang (pengurus hasil Munas) Bali disahkan, itu keliru, menyesatkan publik," kata dia.

Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar sebelumnya sudah sempat dipersoalkan ke meja hijau. Kedua kubu saling menggugat.

Namun, pada 20 Oktober lalu, Mahkamah Agung memutuskan memenangkan gugatan Aburizal Bakrie terhadap SK kepengurusan yang dikeluarkan pemerintah untuk kubu Agung Laksono.

SK Menkumham Belum Sahkan Pengurus Golkar Kubu Aburizal Bakrie

Menkumham yang mencabut pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di bawah pimpinan Agung Laksono.

JAKARTA, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah mencabut Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015.

Surat keputusan (SK) tersebut sebelumnya menjadi legitimasi pengesahan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta.

Yasonna mengeluarkan SK baru tertanggal 30 Desember 2015 dengan Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2015.

Namun, menurut Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, SK itu tidak serta-merta mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali.

"Pembatalan Ancol sudah ada, (tetapi) pengesahan Bali belum," kata Bambang kepada Kompas.com, Kamis (31/12/2015).

Salinan SK yang diterima Kompas.com memang tidak menunjukkan adanya pengakuan negara atas hasil Munas Bali.

Ada tiga keputusan yang terdapat di dalam SK tersebut. Pertama, mencabut SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.

Kedua, keputusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga, apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka perbaikan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Awal Tahun, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Sagu Terbesar di Papua

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana saat mengunjungi Bandara Wamena, Papua, Rabu (30/12/2015).

JAKARTA, Persemian pabrik sagu di Distrik Kais, Sorong, akan mengakhiri rangkaian perjalanan Presiden Jokowi ke timur Indonesia.

Rencananya, Presiden akan meresmikan pabrik milik Perum Perhutani itu pada Jumat (1/1/2016).
Pabrik ini merupakan yang terbesar di tanah cendrawasih dengan luas pabrik 5 hektar. Sementara konsesi lahan hutan sagunya mencapai 16 ribu hektar.
Ketua Project Management Unit Perum Perhutani, Gunarto mengatakan, pembangunan pabrik ini dimulai sejak 2013. Pabrik sagu tersebut akan mulai beroperasi awal tahun 2016.
"Awal produksi 50 persen kapasitas. Mungkin 2017 baru bisa full (produksi)," kata Gunarto.
Gunarto memperkirakan produksi sagu oleh pabrik tersebut sekitar 100 ton per hari. Dengan demikian, dalam satu tahun, kemungkinan pabrik ini dapat menghasilkan 30 ribu ton tepung sagu.
"Kita bisa peroleh 6.000 tual pohon sagu. Satu tualnya itu permeter batang sagu," kata Gunarto.
Malam ini, Jokowi akan merayakan malam pergantian tahun di Raja Ampat. Setelah itu, Jokowi akan bertolak ke Sorong Selatan dan meresmikan pabrik sagu tersebut.
Selama di Papua, Jokowi mengunjungi Merauke, Wamena, Raja Ampat untuk merayakan tahun baru, dan ke Sorong.
Jokowi dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Sabtu (2/1/2016).

Grebek Gudang Miras Jelang Tahun Baru, Satpol PP Demak Sita Ribuan Botol Miras

Petugas Satpol PP Demak saat menyita miras dari gudang di Jalan Kracan, Demak, Kamis (31/12/2015)

DEMAK,  Jelang tahun baru, Satpol PP Kabupaten Demak, Jateng menggrebek gudang minuman keras (miras), Kamis (31/12/2015) siang.

Penggrebekan yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Demak, Yulianto, di sebuah gudang yang terletak di Jalan Kracaan Demak itu, berhasil mengamankan ribuan botol miras.
"Miras ini baru saja datang dan langsung saya gerebek," ungkap Kepala Satpol PP Demak, Yulianto.
Penggerebekan itu, kata Yulianto, seusai dia melakukan patroli wilayah bersama anggotanya dan pemetaan sejumlah lokasi yang akan dilakukan razia baik itu tempat karaoke maupun penjualan miras.
"Tadi kita lihat ada mobil menurunkan miras di depan toko, makanya langsung kita amankan. Jadi ini ketangkap basah," kata Yulianto.
"Ini adalah kado terindah dari Satpol PP Demak di penghujung tahun 2015," imbuhnya.
Sebanyak 1615 miras yang terdiri dari 15 krat isi 24 botol dan 113 dos isi 12 botol selanjutnya dibawa ke Kantor Satpol PP Demak untuk diamankan sebagai barang bukti. Miras yang disita tersebut nantinya akan dimusnahkan setelah diproses lebih lanjut.
"Demak itu Kota Wali, minuman yang mengandung alkohol tidak boleh beredar. Meski kandungan alkoholnya sedikit tetap tidak boleh. Harus benar-benar nol persen," tandasnya.
"Pokoknya tidak ada damai. Ada peredaran miras pasti kami sikat. Sudah ada ketentuannya di Perda Demak no 2 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat," pungkasnya.

Agung Laksono Minta Mahkamah Partai Gelar Munas Bersama

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).

JAKARTA,  Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Agung Laksono berharap Mahkamah Partai Golkar (MPG) segera merespons terbitnya SK Menkumham yang mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta dengan menyelenggarakan munas bersama.

Menurut Agung, munas bersama adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar.

Agung menjelaskan, Partai Golkar tidak akan memiliki kepengurusan sah mulai 1 Januari 2016 setelah kepengurusan hasil Munas Jakarta dicabut, berakhirnya masa bakti kepengurusan hasil Munas Riau 2009, dan tidak disahkannya pengurus hasil Munas Bali.

Agung berharap MPG dapat menyelenggarakan munas bersama pada Januari 2016.

"Untuk menjaga eksistensi Golkar, kami minta MPG untuk dapat segera melakukan persidangan dan mengambil keputusan untuk munas bersama pada Januari 2016," kata Agung, di kediamannya, Jakarta Timur, Kamis (31/12/2015).

"Ini merupakan jawaban untuk mengisi kekosongan kepemimpinan DPP Partai Golkar," sambungnya.

Agung menuturkan, dirinya sangat berharap kader Golkar di seluruh daerah tetap tenang dan tidak terpengaruh jika ada upaya pembentukan opini mengenai sahnya kepengurusan hadil Munas Bali.

Ia memastikan bahwa munas bersama adalah solusi terbaik dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh senior Golkar. Dalam munas tersebut ia minta dilakukan pemilihan ketua umum Golkar secara adil.

"Golkar puluhan tahun jadi aset bangsa, kami tidak ingin Golkar bubar, tetap ada. Makanya kami minta MPG untuk segera menggelar munas," ungkapnya.

Din Minimi Akan Bekerja Menjadi Sopir Alat Berat

Pimpinan kelompok bersenjata Aceh, Din Minimi (tengah) diapit oleh dua anggotanya di kawasan hutan Aceh Timur, Aceh

LHOKSEUMAWE,  Ketua Aceh Human Foundation (AHF) Abdul Hadi Abidin alias Adi Maros menyatakan, setelah turun gunung, Din Minimi akan bekerja sebagai sopir alat berat.

Sementara itu, para anggota Din Minimi juga akan kembali ke pekerjaan awal masing-masing ketika belum naik gunung dan menyatakan protes terhadap pemerintah Aceh.

"Menjadi sopir alat berat itu bukan hal baru bagi Din Minimi. Dulu, dia juga bekerja di bidang itu. Saya sudah bicara dengan Din, dan dia akan kembali menjadi sopir," sebut Adi Maros, Kamis (31/12/2015).

Adapun anggota Din Minimi lainnya, sambung Adi Maros, akan kembali ke aktivitas biasa, misalnya sebagai petani dan pedagang.

"Di dekat desa Din Minimi itu ada PT Medco. Mungkin nanti kami minta Medco untuk menerima Bang Din sebagai pekerja," ujar Adi Maros.

Adi Maros menyatakan, sepanjang dua hari ini, Din Minimi sibuk menerima tamu, teman, dan keluarganya. Hampir sepanjang hari, rumah Din Minimi di Kecamatan Julok, Aceh Timur, tampak ramai.

"Sebagiannya juga ada wartawan yang berkunjung," ungkap Adi Maros.

Sebelumnya, Din Minimi turun gunung dan menyerahkan senjatanya kepada Kepala BIN Sutiyoso. Tak hanya itu, dia bersama 120 anggotanya turun gunung dan menyerahkan belasan senjata api, amunisi, serta granat dan pelontarnya.

Salah satu tuntutan Din sebelum turun gunung adalah menerima amnesti dari Presiden Joko Widodo.

Malam Tahun Baru, Polisi Razia Kendaraan secara Besar-besaran di Suramadu

Aktifitas jalur roda dua Suramadu pasca digratiskan,Minggu (14/6/2015) sore.

SURABAYA,  Pintu masuk Surabaya melalui jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) akan dijaga ketat saat malam pergantian tahun, Kamis (31/12/2015) malam. 

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya akan menggelar razia besar-besaran kepada semua kendaraan yang masuk ke Surabaya.
Kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar dan kendaraan yang tidak bersurat akan menjadi sasaran razia.
"Motor dengan knalpot brong angkut, motor tak bersurat angkut, saya minta Satpol PP siapkan tiga kendaraan truk untuk mengangkut motor yang dirazia," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Arnapi, Kamis (31/12/2015).
Di hari-hari biasa, menurut Arnapi, pintu masuk Surabaya melalui Tol Suramadu adalah salah satu pintu masuk Surabaya yang rawan aksi kriminal pencurian motor.
Banyak motor curian dari Surabaya yang dibuang ke Madura melalui Suramadu dan sebaliknya.
"Kami tidak ingin momentum tahun baru dijadikan kesempatan pelaku kriminal beraksi mengeluarkan atau memasukkan motor curian," ujarnya.
Dalam pengamanan pintu masuk Surabaya di Suramadu nanti, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya akan menurunkan lebih dari 200 personel lebih.
Selain di Tol Suramadu, personel juga disiagakan di taman wisata Pantai Kenjeran, yang kerap digunakan aksi mesum pemuda dan pemudi.

Ahok Janji Tindaklanjuti Laporan Hasil Reses DPRD DKI

Rapat paripurna terakhir DPRD DKI soal penyampaian hasil reses ketiga.

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji akan menindaklanjuti masukan DPRD DKI Jakarta berdasarkan hasil reses anggota Dewan.

Menurut Basuki, masukan anggota Dewan yang disampaikan melalui laporan hasil reses tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang sedianya diakomodasi.

"Pasti (ditindaklanjuti), itu harus dan wajib hukumnya," ujar Basuki seusai menghadiri rapat paripurna penyampaian hasil reses di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (31/12/2015)

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mengatakan bahwa sebagian aspirasi yang disampaikan anggota Dewan merupakan masalah lama yang sudah dipikirkan penyelesaiannya oleh Pemprov DKI.

Misalnya saja, masalah sampah dan kerusakan jalan. Terkait banyaknya interupsi saat paripurna berlangsung, Ahok mengatakan bahwa interupsi tersebut hanya menegaskan hasil reses yang disampaikan.

"Kalau di lampirannya cukup lengkap. Jadi tadi yang dibacakan ada lampirannya, itu sudah dibikin per kotak, semua udah lumayan lah," ujar Ahok.

Hari ini, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna yang terakhir di tahun 2015, Kamis (31/12/2015).

Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan hasil reses ketiga anggota DPRD DKI.

Reses ketiga ini dilakukan pada 7 Desember 2015-15 Desember 2015. Saat rapat berlangsung, anggota DPRD DKI Bimo Hastoro membacakan kompilasi hasil reses tersebut.

Hasil reses sudah dibagi ke dalam beberapa kategori seperti bidang pembangunan, ekonomi, dan yang lainnya.

Usai pembacaan hasil reses, banyak anggota Dewan yang bergantian mengungkapkan pokok pikiran yang merupakan hasil reses mereka.

Mantan Kadisdik DKI Dilantik Jadi Staf Ahli Mendikbud

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budiman.

JAKARTA,  Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman dilantik menjadi staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pembangunan Karakter, Kamis (31/12/2015).

"Hari ini Mendikbud @aniesbaswedan melantik empat pejabat eselon I dan II Kemendikbud di Kantor Kemdikbud Jakarta," tulis akun Twitter resmi Kemdikbud, @Kemdikbud_RI, Kamis.

Selain Arie, Mendikbud Anies Baswedan akan melantik Hilmar Farid sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, menggantikan Kacung Marijan.

Mendikbud juga melantik Dadang Sunendar sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. 

Adapun Arie Budhiman pernah menjabat sebagai kepala UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI sebelum menjadi kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Ia juga pernah menjabat kepala Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi DKI Jakarta, serta kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Rawan Penyusup, Polisi Larang Car Free Night di Surabaya

SURABAYA, Perayaan malam pergantian tahun di Surabaya kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Polisi melarang digelarnya "Car Free Night" di sejumlah ruas jalan utama Kota Surabaya. 

Alasannya, keramaian dan kerumunan massa dinilai rawan penyusup yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami larang car free night kali ini, karena rawan penyusup," kata Kapolda Jatim, Irjon Pol Anton Setiadi, Kamis (31/12/2015).

Pengamanan saat malam tahun baru, kata dia, bahkan akan dilakukan lebih ketat dari pengamanan pada Natal sebelumnya.

Dia tidak menampik jika pengamanan super ketat itu, sebagai upaya antisipasi aksi teroris yang beberapa hari sebelumnya diamankan di Mojokerto dan Gresik.

Saat malam tahun baru nanti, kata Anton, warga luar Surabaya diimbau untuk tidak masuk ke Surabaya, agar tidak terjadi penumpukan massa. 

"Lebih baik merayakan di daerah sendiri saja, pintu masuk Surabaya akan dijaga ketat nanti," jelasnya.

Sebanyak 12.852 personel Polda Jatim dan jajaran akan diterjunkan untuk pengamanan di malam Tahun Baru nanti. Pusat pengamanan terkonsentrasi di objek vital seperti mall dan bandara, objek wisata, dan tempat ibadah. 

Selain dari Polri, pengamanan juga akan dibantu personel TNI, Linmas, Satpol PP di masing-masing daerah, dan Dinas Perhubungan untuk urusan kelancaran lalu lintas.

Ahok Ingin Tambahkan Tertib Pajak dalam Program "Lima Tertib"

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Risyapudin Nursin, dan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah, saat wawancara wartawan, di Balai Kota, Kamis (17/12/2015).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana mengusulkan satu poin ketertiban dalam program Lima Tertib pada 2016 mendatang.

Basuki ingin menambahkan poin tertib membayar pajak ke dalam program tersebut.

"Kalau ditambah pengusaha, ya tambah tertib keenam, tertib membayar pajak," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (31/12/2015).

Hal ini dinilai sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya yang melakukan pengawasan ketat terhadap pembayaran pajak, terutama pajak restoran dan tempat hiburan.

Terkait pajak restoran, menurut dia, selama ini pengunjung tidak mengetahui sejauh mana pengelola restoran menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut 10 persen dari  makanan atau minuman yang dibeli pengunjung tersebut.

Selain itu, kata Basuki, tidak sedikit oknum pengusaha yang bermain dengan oknum Dinas Pelayanan Pajak terkait pungutan PPN tersebut.


"Kami ketat soal pajak. Ini bukan soal pajak penghasilan Anda, tetapi ini pajak pembangunan Anda 10 persen," kata Basuki.

Adapun program Lima Tertib ini dicanangkan Pemprov DKI bersama dengan Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya.

Lima Tertib ini terdiri dari tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib hunian, tertib demo, tertib sampah, dan tertib berlalu lintas.

Kubu Agung: SK Kami Dicabut, Bukan Berarti Kubu Aburizal Legal

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, memimpin konferensi pers seusai Musyawarah Daerah IX Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Mega Anggrek, Jakarta Barat, Selasa (9/6/2015).

JAKARTA,  Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Ace Hasan Syadzily, mengakui bahwa Menteri Hukum dan HAM telah mencabut surat keputusan atau SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono.

Namun, menurut dia, hal itu bukan berarti Menkumham mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

"Surat Kemenkumham ini hanya menegaskan bahwa SK Kemenkumham kubu kami dicabut, dan tidak kemudian berlaku SK Munas Bali. Bukan berarti kubu Munas Bali memiliki legalitas," kata Ace saat dihubungi, Kamis (31/12/2015).

Ace mengungkapkan, terbitnya surat Kemenkumham yang mencabut SK kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono harus ditafsirkan agar perselisihan kepengurusan Golkar diselesaikan secara internal.

Ia mendorong pimpinan Golkar dari kedua kubu segera menggelar musyawarah nasional bersama pada 2016.

"Usulan munas bersama harusnya disambut untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar," kata Ace.

Kementerian Hukum dan HAM mencabut surat keputusan yang mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta.

Kabar pencabutan surat keputusan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid.

Saat dikonfirmasi, dia mengatakan, SK yang baru dari Menkumham diserahkan oleh salah seorang anggota staf Menteri Hukum dan HAM kepada Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (31/12/2015) pagi.

"Tadi pagi diserahkan langsung ke kantor DPP pukul 07.30 WIB," kata Nurdin kepada Kompas.com.

Nurdin tak menyebutkan secara lengkap isi SK Menkumham itu. Ia hanya mengatakan bahwa SK yang baru terbit tersebut untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung.

"Dengan begini, Golkar Munas Ancol sudah hilang dari bumi pertiwi," kata dia.

Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar sebelumnya sudah sempat dipersoalkan ke meja hijau. Kedua kubu saling menggugat.

Pada 20 Oktober lalu, Mahkamah Agung memutuskan untuk memenangkan gugatan Aburizal Bakrie terhadap SK kepengurusan yang dikeluarkan pemerintah untuk kubu Agung Laksono.

Umat Muslim Dilarang Merayakan Tahun Baru di Banda Aceh

Pemerintahan Kota Banda Aceh melarang perayaan malam pergantian tahun terutama bagi umat muslim.

BANDA ACEH, Ingin melihat tebaran nyala kembang api atau mendengar suara terompet pada malam pergantian tahun 2015 menuju 2016 di Banda Aceh?

Itu semua tidak akan ada. Pemerintah Kota Banda Aceh melarang warga Banda Aceh, khususnya Muslim, untuk melakukan aktivitas perayaan pada malam tersebut.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, pelarangan tersebut diberlakukan seiring dikeluarkannya seruan bersama oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banda Aceh.

Pada rapat konsolidasi, sebanyak 48 lokasi di wilayah Kota Banda Aceh disepakati mendapat pengawasan ketat dalam rangka pelarangan perayaan pergantian tahun 2005-2016 bagi warga Muslim di Kota Banda Aceh.

"Kami larang bagi warga Muslim karena ini bertentangan dengan akidah Islam. Bagi non-Muslim, kami tidak larang, tetapi kami minta tidak merayakannya di tempat terbuka," ujar Illiza, Kamis (31/12/2015).

Sementara itu, sebanyak 470 personel Satpol PP dan Polisi Syariah serta personel dari Dinas Perhubungan Banda Aceh akan melakukan patroli keliling di kota tersebut untuk memantau beberapa lokasi yang dianggap bisa menimbulkan keramaian.

Lokasi tersebut antara lain kawasan Bundaran Simpang Lima, Taman Kuliner Kuta Alam, Arena PKA, TPI Lampulo, Kawasan Putro Phang, Jalan Teuku Umar, Simpang Jam, Simpang Surabaya, Cot Masjid, Jalan Muhammad Hasan, Hotel Grand Nanggroe.

Lokasi lainnya adalah Pinggir Kali Lamseupeung, jembatan Lamnyong, Kopelma Darussalam, Simpang Mesra, dan kawasan Ulee Lheu.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir telah menjalankan kebijakan melarang perayaan Tahun Baru Masehi bagi warga Muslim di Banda Aceh.

Illiza juga menegaskan larangan bagi penjual petasan, kembang api, dan terompet kepada warga Muslim di Banda Aceh.

Selain di Banda Aceh, hampir semua pemerintah kabupaten/kota di Aceh juga menyerukan larangan perayaan malam pergantian tahun, antara lain Kota Sabang, Kota Subulussalam, Kota Langsa, dan Kabupaten Simeulue.

Kunker ke NTT, Jokowi Sisipkan Pesan Khusus untuk Berantas Kasus Perdagangan Manusia

KUPANG, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sunjaya mengaku menerima pesan khusus dari Presiden Joko Widodo agar menangani kasus human trafficking (perdagangan manusia) di NTT dengan cepat dan serius.

Hal tersebut disampaikan oleh Endang Sunjaya saat menggelar jumpa pers akhir tahun bersama puluhan wartawan di Restoran Suba Suka, Kamis (31/12/2015) pagi.

"Sebagai informasi, pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT, beliau menitipkan pesan kepada saya saat berada di Bandara El Tari, Kupang, untuk menangani kasus trafficking secara serius yang terjadi di wilayah NTT, dan ini akan saya lakukan progres. Mungkin saya akan lakukan rapat bersama instansi terkait," kata Sunjaya.

Sunjaya mengatakan, Presiden kemungkinan mendapat informasi bahwa di Provinsi NTT terdapat banyak kasus trafficking sehingga langkah secara masif diperlukan untuk menyelesaikannya.

"Saya akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, rapat bersama instansi terkait seperti imigrasi dan pemerintah daerah karena kasus ini bukan tanggung jawab polisi semata. Saya akan mengumpulkan semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada dan inisiatornya dari Polda NTT karena saya mendapatkan perintah langsung dari Presiden," ujarnya.

Pencegahan juga akan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan kepada para penyalur dan para calon tenaga kerja agar tidak terlibat dalam aksi perdagangan manusia.

Pencegahan dilakukan dengan melibatkan Babinkamtibmas setiap wilayah untuk bisa mengingatkan warga yang hendak bekerja di luar negeri.

"Yang juga akan saya lakukan adalah tindakan keras bagi mereka para stakeholder yang tidak melaksanakan fungsi dan kewajiban masing-masing dengan baik," ujarnya.

Ahok: ERP Terealisasi Tahun 2017

Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura.

JAKARTA,  Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) belum juga terealisasi hingga kini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, realisasi ERP mundur dari target awal pada tahun 2016. 

"ERP baru (terealisasi) tahun 2017. Tahun depan kami putuskan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (31/12/2015). 

Basuki mengaku terkendala payung hukum dalam menjalankan sistem ERP. Pasalnya, kategori penerapan sistem jalan berbayar ini masih belum jelas, apakah termasuk retribusi atau tidak.

"Kalau retribusi, kami harus putuskan dalam bentuk perda, berapa nilainya. Kalau bagi saya, ERP ini sebagai alat kontrol jumlah kendaraan dan jumlah uangnya (yang dipungut) bisa saya atur seenaknya," kata Basuki. 

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, retribusi dilakukan jika nilai pungutan bersifat stabil. Padahal, Basuki menginginkan agar penetapan nilai pungutan jalan berbayar bisa lebih fleksibel.

"Kalau jalan di situ sepi, ya turunin (tarifnya). Kalau ramai (mobil yang melintas), ya dinaikkan (tarifnya). Bagaimana memaksa kendaraan agar tidak masuk jalan itu," kata Basuki. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana menunjuk PT Jakarta Propertindo sebagai penanggung jawab pengadaan ERP. Rencananya, dua ruas jalan yang dijadikan jalan berbayar adalah ruas Jalan MH Thamrin-Sudirman-Ratu Plaza serta Jalan HR Rasuna Said.

Tinggal Sendirian, Pemilik Toko Ditemukan Tewas Membusuk

KUPANG, David Candra (63) pemilik Toko Duta Merlin, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditemukan tewas membusuk di tempat usahanya itu.

Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kupang Kota, AKP Didik Kurnianto kepada Kompas.com, Rabu (30/12/2015) mengatakan, jasad David ditemukan tewas sore tadi sekitar pukul 18.00 Wita.

Kejadian penemuan, kata Didik, berawal ketika pemilik toko sebelahnya, Rico, mencium bau yang tidak sedap serta banyak lalat yang keluar dari pintu toko itu.

Rico lantas menghubungi sejumlah kenalannya dan keponakan David melalui telepon selulernya.


Selain itu, Rico juga menghubungi polisi. Polisi yang menerima laporan itu lanjut Didik, langsung mendatangi lokasi dan memeriksa toko tersebut dan ditemukan mayat David yang sudah membusuk, terlentang tanpa busana di dekat kamar mandi.

“David selama ini hanya tinggal sendirian di tokonya yang memang sudah bangkrut. Dugaan awal, dikarenakan sakit dan terjatuh. karena tidak ada barang hilang dan tanda kekerasan fisik,”jelas Didik.

Didik juga menambahkan berdasarkan informasi dari kerabat terdekat, David juga memiliki riwayat penyakit jantung dan stroke.

Setelah memeriksa dan melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi kemudian membawa jasad David ke Rumah Sakit Umum Daerah WZ Johannes Kupang.

Penjual Miras Mengaku Bayar Upeti Pada Satpol PP Kota Parepare

Suasana warung penjual miras tradisional jenis Ballo.

PAREPARE, Seorang pedagang minuman keras (miras) tradisional jenis Ballo, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mengaku setiap malam membayar upeti kepada petugas satpol PP Kota Parepare sebesar Rp 20.000.

“Tiap malam dua orang petugas Satpol PP Kota Parepare berseragam, meminta uang pengamanan pada kafe kami, “ jelas seorang penjual yang biasa dipanggil Bunda, Kamis dini hari, (31/12/2015).

Hal itu dia ungkapkan saat kafenya dirazia oleh Polres Parepare, Sulawesi Selatan.

Sementara itu dalam razia di sejumlah kafe dan toko pedagang miras, polisi sedikitnya menyita 120 liter miras tradisional jenis Ballo, dan ratusan botol bir di sejumlah toko.

“Razia pengamanan jelan pergantian tahun ini, kami mengamankan ratusan liter Miras tradisional atau Ballo, dan ratusan botol minuman keras Golongan B," kata AKP Nugraha Pamungkas, Kasat Reskrim Polres Parepare, Sulawesio Selatan.

Nugraha berharap agar warga Parepare di pergantian malam tahun baru  tidak mengkomsumsi minuman keras. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan razia rutin tiap malam.

Polisi Belgia Usut Dugaan Pesta Seks Aparat Keamanan saat Buru Teroris

Polisi dan serdadu berjaga-jaga di pusat perbelanjaan Kota Brussels setelah taraf kewaspadaan ditingkatkan ke level tertinggi.

BRUSSELS, Kepolisian Belgia dilaporkan melakukan penyelidikan internal terkait dugaan perwira polisi dan tentara melakukan pesta seks ketika rekan-rekannya sedang memburu terduga pelaku teror.

Adapun yang terlibat dalam pesta seks itu adalah dua polisi wanita dan delapan tentara. Mereka melakukannya di sebuah pos polisi di Ganshoren, Brussel.

Saat itu, kota tersebut ditutup karena kekhawatiran bakal terjadi serangan mirip aksi Paris. Para petugas keamanan tidur di pos polisi selama dua minggu saat operasi berlangsung.

"Ketika mereka pulang, mereka mengadakan pesta kecil untuk mengucapkan terima kasih kepada polisi daerah setempat," kata juru bicara polisi Johan Berckmans kepada koran Belgia La Derniere Heure, seperti dikutip dari BBC, Kamis (31/12/2015).

"Kami meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," lanjut dia.

Juru bicara tersebut mengatakan ada 15 sampai 20 tentara tidur di pos polisi Ganshoren selama dua minggu pada bulan November.

Mereka tidak bisa bepergian terlalu jauh pada akhir jam kerjanya. Pos polisi tersebut berada dekat Molenbeek, di mana penggerebekan teroris dilakukan.

Transjakarta Beroperasi 24 Jam Saat Perayaan Tahun Baru

Bus-bus transjakarta mengantre untuk tiba di halte Monas, Jakarta Pusat, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, Kamis (1/10/2015).

JAKARTA, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Steve Antonius Kosasih memastikan, layanan bus transjakarta beroperasi 24 jam pada malam pergantian tahun.

Kosasih mengatakan, layanan 24 jam ini diberikan untuk penumpang yang ingin merayakan pergantian tahun.

"Untuk tahun baru, kami pada dasarnya menjalankannya seperti hari biasa ya, hari kerja. Cuma, kami pasti jalan 24 jam sampai pagi," ujar Kosasih di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (30/12/2015) malam.

Perayaan tahun baru akan dipusatkan di Ancol, Monumen Nasional, dan Taman Mini Indonesia Indah.

Ada juga perayaan-perayaan yang tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. 

Area sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, dan Medan Merdeka Barat menurut rencana akan ditutup dari mobil atau car free night pada malam pergantian tahun.

Penutupan akan berlangsung mulai Kamis (31/12/2015) pukul 17.00 hingga Jumat (1/1/2016) pukul 02.00.

Meski demikian, pengalihan arus lalu lintas dan tempat parkir telah disiapkan untuk warga yang tetap ingin membawa kendaraan menuju area car free night. 

Untuk tahun ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilih untuk merayakan pergantian tahun di Ancol.

Perayaan Malam Tahun Baru, Pantai Kuta Bebas Kendaraan

DENPASAR, Pada Perayaan Malam Tahun Baru malam ini, Pantai Kuta yang menjadi salah satu pusat keramaian akan diberlakukan bebas kendaraan.

Pantai Kuta yang berbatasan langsung dengan jalan raya ini memang cukup strategis untuk dijadikan tepat berkumpul masyarakat merayakan pergantian tahun.

"Beberapa titik di kawasan Kuta dan Legian akan bebas kendaran. Pantai Kuta terutama, tempat ini salah satu pusat keramaian saat malam pergantian tahun," kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hery Wiyanto, Kamis (31/12/2015).

Hery menambahkan, jalur tertentu sudah akan juga diberlakukan pengalihan arus terutama wilayah Kuta dan Legian.

"Untuk di wilayah Kuta dan Legian, akan diberikan pengaturan terhadap kendaraan-kendaraan yang masuk. Sebelum steril kendaraan, terlebih dahulu pembersihan kendaraan," tambahnya.

Pembersihan kendaraan yang masih ada di titk-titik yang dilarang ada kendaraan, akan dilakukan pada pukul 14.00 Wita. Selanjutnya, pukul 16.00 sudah tidak boleh lagi kendaraan masuk ke wilayah Kuta dan Legian.

Bagi mereka yang akan menuju Legian dan Pantai Kuta harus berjalan kaki dan diharapkan memarkir kendaraan nya di sentral parkir jalan Imam Bonjol Denpasar atau di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan.

Menkumham Batalkan Kepengurusan Agung Laksono, Sahkan Kubu Aburizal Bakrie

Wakil Presiden Jusuf Kalla diapit dua Ketua Umum Golkar yang berseteru dalam hal kepengurusan, Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu

JAKARTA,  Kementerian Hukum dan HAM mencabut surat keputusan yang mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta. Dengan demikian, pemerintah kini mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Kabar pencabutan surat keputusan (SK) tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid.

Saat dikonfirmasi, dia mengatakan, SK yang baru dari Menkumham diserahkan oleh salah seorang anggota staf Menteri Hukum dan HAM kepada Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (31/12/2015) pagi.

"Tadi pagi diserahkan langsung ke kantor DPP pukul 07.30 WIB," kata Nurdin kepada Kompas.com.

Nurdin pun tak menyebutkan secara lengkap isi di dalam SK Menkumham itu. Ia hanya mengatakan bahwa SK yang baru terbit tersebut untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung.

"Dengan begini, Golkar Munas Ancol sudah hilang dari bumi pertiwi," kata dia.

Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar sebelumnya sudah sempat dipersoalkan ke meja hijau. Kedua kubu saling menggugat.

Namun, akhirnya, Mahkamah Agung pada 20 Oktober lalu memutuskan untuk memenangkan gugatan Aburizal Bakrie terhadap SK kepengurusan yang dikeluarkan pemerintah untuk kubu Agung Laksono.

Apa Saja Resolusi Ahok untuk 2016? Ini Jawabannya...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2015).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki banyak harapan atau resolusi yang diharapkan terwujud pada 2016 nanti.

Salah satu resolusi yang akan diwujudkan Basuki adalah menjadikan warga Jakarta bahagia dengan berbagai pelayanan serta fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Saya ingin indeks pembangunan manusia (IPM) warga Jakarta semakin naik dengan memenuhi otak, perut, dan dompet warga. Saya ingin semua warga DKI juga lebih sehat, lebih berakhlak, lebih pintar, dan lebih berduit," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (31/12/2015). 

Basuki juga menginginkan warga Jakarta dapat mematuhi program Lima Tertib yang dicanangkan Pemprov DKI.

Lima Tertib itu adalah tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib sampah, tertib demo, tertib lalu lintas, dan tertib hunian.

Untuk tertib sampah, Basuki menginginkan tidak ada lagi warga yang membuang sampah di sembarang tempat. 

Meskipun ada petugas kebersihan yang mengangkut sampah, Basuki berharap, warga turut berperan membuang sampah di tempatnya.

"Yang penting jangan buang sampah (sembarangan), deh. Di sungai juga jangan buang sampah lagi, ini bekas bungkus pop mie, apa pun, ada di sungai," kata Basuki.

Kemudian untuk tertib berlalu lintas, Basuki menginginkan tidak ada lagi motor atau mobil yang melawan arus.

Basuki juga berharap, moda transportasi massal di Jakarta lebih baik dibandingkan sebelumnya, khususnya layanan moda transportasi massal berbasis rel.

Dari segi kesehatan, Basuki menargetkan realisasi dari program satu dokter, bidan, dan perawat menangani 1.250 warga.

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini menargetkan, program tersebut bisa berjalan dengan baik di semua rumah susun yang dibangun Pemprov DKI.

Selain itu, penghuni rusun juga ditargetkan bisa gratis menggunakan transjakarta. Basuki yakin, cara ini dapat mendorong penghuni rusun untuk meninggalkan kendaraan pribadi mereka.

"PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) juga lancar. Kalau pendidikan, saya harap tidak ada oknum lagi yang nyolong untuk anak-anak sekolah," kata Basuki.

Berulang Kali Salah Tangkap, Profesionalisme Densus 88 Dipertanyakan

JAKARTA, Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan berulangnya kasus salah tangkap yang dilakukan Detasemen Khusus 88 atau Densus 88.

Ia menanggapi kasus salah tangkap yang terjadi pada Selasa (29/12/2015) di Solo, Jawa Tengah.

Dua warga Solo yang hendak ke masjid ditangkap oleh Densus 88. Namun, saat diperiksa, ternyata keduanya bukan teroris.

"Kasus salah tangkap seperti itu bisa mengurangi tingkat profesionalitas Densus 88 dalam memerangi terorisme di Indonesia," kata Saleh melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/12/2015).

"Terlebih lagi, mereka yang salah tangkap juga mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis," ujarnya.

Saleh mengatakan, kasus salah tangkap oleh Densus 88 bukan baru kali ini terjadi.

Ia menyebutkan, kasus yang sama terjadi pada pertengahan Mei 2014, juga di Solo. Korban yang tertangkap saat itu bernama Kadir dari Desa Banyu Harjo.

Kasus lainnya terjadi pada akhir Juli 2013. Densus 88, papar Saleh, juga menangkap dua warga Muhammadiyah.

Penangkapan lainnya dilakukan terhadap 14 warga Poso pada 2012.

"Walaupun sudah jelas salah tangkap, pihak Densus 88 atau Kepolisian RI secara kelembagaan kelihatannya belum pernah menyatakan permintaan maaf kepada korban dan juga publik," kata Saleh.

Oleh karena itu, Saleh meminta agar Kepolisian RI setidaknya melakukan dua hal. Pertama, meminta maaf kepada korban dan keluarganya karena keduanya tentu merasa dirugikan, baik fisik maupun psikis.

Sementara itu, hal lainnya adalah melakukan perbaikan prosedur penangkapan terduga teroris.

Informasi intelijen yang diberikan kepada Densus 88, menurut Saleh, harus benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga eksekutor di lapangan tak lagi melakukan kesalahan serupa.

"Kita memahami bahwa terorisme sangat mengancam eksistensi NKRI. Meski demikian, penanganannya harus betul-betul cermat dan hati-hati. Dengan begitu, prestasi-prestasi yang dimiliki kepolisian, dan khususnya Densus 88, tidak ternodai," ucap politisi PAN tersebut.

Menteri Lukman: Jangan Gunakan Agama untuk Nilai Perilaku Orang

Wartawan kompas.com Sandro Gatra meraih Harmony Award dari Pusat Kerukunan Beragama Kementerian Agama, Rabu (30/12/2015). Redaktur Pelaksana Kompas.com Tri Wahono menerima Harmony Award dari Pusat Kerukunan Beragama Kementerian Agama, Rabu (30/12/2015).

JAKARTA, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan untuk menggunakan ajaran agama sebagai alat agar untuk menjaga perilaku terhadap orang lain.

Dengan demikian bukan sebaliknya, jangan sampai menggunakan agama untuk menilai perilaku orang lain terhadap kita.
"Kalau seperti itu saya khawatir yang lebih mengemuka adalah perbedaannya dan itu awal dari konflik," kata Lukman saat memberikan sambutan dalam Malam Anugerah Kerukunan Umat Beragama di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Dalam acara ini, Kementerian Agama memberikan penghargaan Harmony Award kepada pimpinan daerah, wartawan masyarakat umum, hingga mahasiswa.
Kompas.com dan jurnalis Kompas.com Sandro Gatra turut meraih penghargaan karena dinilai memuat konten berita yang turut menjaga kerukunan umat beragama.


"Pengalaman membuktikan konflik bukan hanya menguras sumber daya, tapi destruktifnya bisa sampai bertahun tahun, bahkan bisa diturunkan dari satu sama lain," ucap Lukman.
Dalam konteks Indonesia, tambah Lukman, agama menjadi penting karena memang masyarakatnya yang religius.
Apalagi konstititusi juga menempatkan agama sebagai suatu bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kerukunan antar umat bergamaa bukan sesuatu yang begitu saja bisa kita dapatkan, bukan jatuh dari langit," ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
"Tapi kita perjuangkan agar kehdupan bisa kita jaga," ucap Lukman.

106 Kilogram Sabu dan 145 Butir Ekstasi Pasokan Tahun Baru Disita Polisi

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal dalam rilis pengungkapan ratusan kilogram sabu dan ratusan butir ekstasi pasokan tahun baru, Mapolda Metro Jaya, Rabu (30/12/2015).

JAKARTA, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyita 106,7 kilogram sabu dan 145 ribu butir ekstasi selama Desember 2015.

Sabu dan ekstasi tersebut rencananya untuk pasokan perayaan tahun baru 2016.
"Kadang-kadang malam tahun baru itu ada pesta narkoba. Makanya kita ada peningkatan operasi selama bulan Desember ini. Ada 7 kasus yang ditangani dan melibatkan 16 orang tersangka narkoba," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (30/12/2015).
16 orang tersangka tersebut terdiri dari delapan warga negara Indonesia (WNI), empat warga negara (WN) China, tiga WN Malaysia dan satu WN Singapura. Mereka berinisial ZH, FA, DP, EM, NG, SH, MEF, DK, YS, RD, ER, PHC, TET, OSL, LH, dan LF.
Untuk sabu, pengungkapan berawal dari penggerebekan oleh Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin Ajun Komisaris Besar Gembong Yudha pada Sabtu (5/12) di Mangga Dua Square, Jakarta Utara.
Hasilnya, sebanyak 15,36 kilogram sabu dengan empat tersangka diamankan Gembong. Setelah itu, Gembong juga menangkap satu WN Singapura dan China di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 16 Desember.
Dari tangan keduanya, polisi kembali menyita 31,068 kilogram sabu. Penggerebekan kembali berlanjut di Pondok Pinang pada 25 Desember 2015 lalu.
Gembong kembali menangkap satu WNI dan menyita 5 ribu butir ekstasi. Sisanya juga dilakukan pengembangan ke beberapa tempat seperti Sawah Besar, Johar Baru, Bekasi, Tambora, dan Mangga Dua.
"Sindikat tersebut memasukan sabu ke dalam klip plastik dabn disembunyikan di berbagai tempat seperti gelas plastik, kotak makanan puding, bungkus kopi siap seduh, bungkus gula, dan teko pemanas listrik," kata Tito.

Jurnalis Demo Minta Kapolda Sumut Dicopot

Aksi solidaritas jurnalis di Medan yang tak terima rekannya di Paluta di aniaya polisi

MEDAN, Tak terima rekannya sesama jurnalis dianiaya polisi, puluhan jurnalis berbagai media di Kota Medan melakukan aksi solidaritas di bundaran Jalan Sudirman Medan, Rabu (30/12/2015).

Para jurnalis mendesak agar Kapolda Sumatera Utara turun tangan menyelesaikan kasus dugaan penganiayaan oleh polisi terhadap Abdurrahman Hasibuan, Kontributor MNC Media saat melakukan peliputan di kantor Pemkab Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, pada Selasa (29/12) kemarin.

Dalam perisiwa tersebut, personil kepolisian berseragam mengambil paksa kamera dan memaksa agar gambar demo massa yang ricuh dihapus.

"Kita bekerja dilindungi Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999, jadi tindakan polisi tersebut tidak dapat dibenarkan," kata Irwansyah salah satu peserta demo dalam orasinya.

Hal senada juga di sampaikan jurnalis lainnya, Array. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh personil Sabhara Polres Tapsel tersebut merupakan intimidasi terhadap jurnalis. Karenanya harus diusut tuntas.

Kapolda Sumut, Irjen Ngadino harus memberikan sanksi tegas terhadap anggotanya yang melanggar aturan itu.

"Kalau Kapolda tidak memberikan sanksi, maka sebaiknya Kapolda yang di copot," tegas Array.

Demo damai ini berlangsung tertib, para jurnalis dari berbagai media berorasi secara bergantian mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap jurnalis.

Mereka juga membawa karton berisi tulisan berisi tuntutan dan menempelkannya di pos polisi yang berada di lokasi aksi

Ahok: Kalau Kena "Sweeping" Ormas, Saya Enggak Akan Pulang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, seharusnya Front Pembela Islam (FPI) dan ormas keagamaan lainnya tidak melakukan sweeping di Taman Ismail Marzuki (TIM) untuk mencari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pada Senin (28/12/2015). 

"Saya secara pribadi juga pikir, (tindakan FPI) enggak benar. Mana boleh sih di-sweeping terus langsung disuruh pulang?" kata Basuki di Balai Kota, Rabu (30/12/2015).

Menurut Basuki, Dedi seharusnya tidak meninggalkan Jakarta hanya karena ada sweeping yang dilakukan FPI.

Jika berada di posisi Dedi, Basuki mengaku tidak akan meninggalkan lokasi, meskipun ada sweeping organisasi mana pun.

"Kalau saya yang di-sweeping (FPI), saya enggak akan pulang. Cuma kan dia enggak mau ribut karena di sini bukan tempat dia, dan dia menghormati," ujar dia.  

Basuki mengaku mengenal Dedi dengan baik. Menurut Basuki, tindakan Dedi itu menunjukkan bahwa ia tidak mau membuat keributan di Jakarta.

FPI melakukan sweeping di TIM untuk mencari Dedi yang tengah menghadiri undangan Malam Anugerah Federasi Teater Indonesia.

Setiap pengendara yang hendak masuk ke TIM, khususnya pengendara mobil, diminta membuka kaca oleh anggota ormas tersebut. 

Pengurus FPI, Abdul Majid, membenarkan bahwa pihaknya melakukan sweeping terhadap pengunjung TIM.

Dia mengatakan, hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa Dedi tidak menginjakkan kaki di Jakarta. 

 

"Ini bukan cuma FPI, melainkan seluruh masyarakat Muslim dari Cikini, Kwitang, Kalipasir, dan sekitarnya. Kami menolak Dedi Mulyadi menginjakkan kaki di tanah Jakarta," kata Abdul.

Abdul menuturkan, pihaknya sudah tidak dapat menoleransi tindakan Dedi yang menurut dia telah melakukan perbuatan yang mendekati syirik.

Menurut dia, Dedi telah membuat seribu patung di Purwakarta yang mendekati perbuatan syirik. "Kalau mau damai, stop kebijakan musyrik itu. Hancurkan patung di Purwakarta," kata Abdul.

Ahok: FPI Itu Bukan Tuhan!

(kiri ke kanan) Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pangkoops AU Marsekal Muda TNI Agus Dwi Putranto, seusai mengunjungi Gereja Immanuel pengamanan Misa Natal, Kamis (24/12/2015).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Front Pembela Islam (FPI) untuk tidak merasa sebagai pihak yang paling benar.

Hal ini disampaikan Basuki terkait aksi sweeping yang dilakukan ormas keagamaan, termasuk FPI, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Senin (28/12/2015).

Sejumlah ormas tersebut mencari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang menghadiri acara Malam Anugerah Federasi Teater Indonesia di TIM.

"FPI itu kan bukan Tuhan, jangan jadi Tuhan deh, memangnya FPI Tuhan? FPI jangan mengklaim dirinya mewakili Islam, jangan merasa paling benar, bisa usir orang seenaknya, dan menafsirkan kitab suci seenaknya," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (30/12/2015).

Basuki tampak kesal begitu mengetahui FPI bersama ormas lainnya menghalangi Dedi ke Jakarta karena menilainya telah melakukan perbuatan yang mendekati syirik.

"Jadi, kalau kamu ngomong agama, sudahlah enggak usah anggap diri lo paling benar, begitu," kata Basuki.

Pengurus FPI, Abdul Majid, sebelumnya menyampaikan bahwa sweeping itu dilakukan untuk memastikan bahwa Dedi tidak menginjakkan kaki di Jakarta.

Abdul menuturkan, pihaknya sudah tidak dapat menoleransi tindakan Dedi yang menurut dia telah melakukan perbuatan yang mendekati syirik.

Menurut dia, Dedi telah membuat seribu patung di Purwakarta, yang menunjukkan perbuatan mendekati syirik.

"Kalau mau damai, stop kebijakan musyrik itu. Hancurkan patung di Purwakarta," kata Abdul.

Inneke Koesherawati Digadang Jadi Cawagub DKI, Ini Reaksi Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya di Balai Kota, Sabtu (21/11/2015).


JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyambut baik kabar pencalonan artis peran Inneke Koesherawati sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. 

"Artis banyak yang jadi gubernur, Rano Karno ada (artis jadi Gubernur Banten)," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (30/12/2015). 

Basuki mengatakan, publik jangan menganggap remeh kemampuan artis untuk berperan menjadi kepala daerah. Dia pun menyinggung pernyataan Abraham Lincoln, sosok ke-16 dalam jajaran presiden Amerika Serikat, yang menyebut bahwa kemampuan orang teruji jika diberi kekuasaan.
 

"Bagus dong, kamu kira mereka enggak pintar? Banyak (artis) yang pintar-pintar juga," kata Basuki yang juga berniat maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Mengutip pemberitaan Warta Kota, media sosial dihebohkan dengan poster terkait Pilkada DKI 2017.

Poster tersebut menunjukkan foto Muhammad Idrus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan Inneke sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Dalam poster tersebut, Inneke tampil dengan mengenakan baju serta kerudung berwarna krem. Sementara itu, Muhammad Idrus memakai batik coklat.

Poster kedua calon pimpinan itu dilengkapi slogan "Jakarta Keren Untuk Kita Semua". Bahkan, mereka sudah memiliki relawan, yakni RI (Relawan Idrus). Namun, belum ada konfirmasi dari Inneke.

Jokowi Ingin Jalan Darat Tembus Sampai Wamena

 
Setpres Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana saat mengunjungi Bandara Wamena, Papua, Rabu (30/12/2015).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo berharap dirinya dapat sering mengunjungi Papua. Menurut Jokowi, masalah di Papua bisa segera dicarikan solusi saat dirinya melihat langsung kondisi di lapangan.

Setelah menjadi Presiden RI, Jokowi sudah dua kali mengunjungi Papua. Kunjungan pertamanya dilakukan pada Desember 2014, dan kunjungan kedua pada Desember tahun ini.

"Moga-moga tahun depan, Bulan Desember, saya hadir lagi di sini," kata Jokowi seperti dikutip dari pernyataan Tim Komunikasi Presiden, seusai meresmikan Bandara Wamena dan Bandara Kaimana, di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (30/12/2015).

Di Wamena, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sempat menemui masyarakat kawasan Pegunungan Tengah Papua yang berkumpul di Stadion Mini Pendidikan.

Jokowi berharap, tahun depan akses dari Nduga ke Wamena bisa selesai sehingga dirinya dapat mengunjungi Wamena melalui jalan darat,

"Kira-kira sepanjang 170 kilometer tembus," ucap Jokowi.

Jokowi meminta TNI membantu Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan akses jalan dari Nduga ke Wamena.

Setelah berfungsinya akses jalan tersebut, Jokowi yakin harga kebutuhan pokok, material serta BBM di Wamena dan kawasan pegunungan tengah Papua menjadi jauh lebih murah.

"Medan sangat berat, tapi saya yakin kalau TNI sudah bekerjasama dengan Kementerian PU akan tembus," kata Jokowi.

Dari situ, Jokowi lalu melanjutkan kegiatannya di Wamena dengan meresmikan Gedung Otonom, Wenehule Huby. Gedung Otonom setinggi 7 lantai itu akan digunakan oleh 12 dinas, badan dan kantor.

"Kalau infrastruktur baik, jalan dan pelabuhan baik, ekonomi di Papua akan lebih cepat tumbuh, distribusi logistik lebih baik, arus barang dan penumpang akan lebih baik," ujar Jokowi.

Selama di Papua, Jokowi akan mengunjungi Merauke, Wamena, Sorong, dan Raja Ampat. Jokowi akan merayakan malam pergantian tahun di Raja Ampat dan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Sabtu (2/1/2016).

Sebut Kasus Bansos Sumut Prioritas, Jaksa Agung Tiba-tiba Naik Pitam

JAKARTA,  Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, Kejagung membuat skala prioritas dalam menyelesaikan perkara korupsi. Kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik menjadi target utama untuk diselesaikan.

Salah satu kasus yang mendapat sorotan yakni kasus bansos di Sumatera Utara. Selain Kejagung, kasus yang menjerat Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pudjo Nugroho itu juga ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kasus Bansos Sumut ini menjadi salah satu skala prioritas kita di 2015," kata Prasetyo saat memaparkan hasil kinerja Kejagung sepanjang 2015 di kantornya, Rabu (30/12/2015).

Politisi Partai Nasdem itu pun sempat berang ketika menyinggung pengusutan kasus yang kini ditangani Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung itu. Sebab, dalam persidangan kasus itu di Pengadilan Tipikor Jakarta, nama Prasetyo disebut turut "mengamankan" kasus tersebut.

"Saya pikir itu bulls**t. Saya difitnah menerima uang," tukas dia.

Menurut Prasetyo, adanya tudingan yang dilayangkan terhadapnya merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan para koruptor terhadap aparat penegak hukum.

Ia menegaskan, KPK telah mengetahui jika dirinya bersih atas tudingan tersebut.

Sebelumnya, tudingan ini didapat dari sejumlah kesaksian.

Mantan anak buah pengacara OC Kaligis, Fransisca Insani Rahesti mengaku, mendengar jika istri Gatot, Evy Susanti telah menyiapkan uang sebesar 20.000 dollar AS untuk Prasetyo.

Hal itu didengar Fransisca saat menemani Evy berbincang dengan mantan Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella di sebuah restoran di Jakarta Selatan.

"Kata Evy, tolong sampaikan ke Rio untuk Jaksa Agung ada 20.000 dollar AS. Untuk Rio nanti ada dana sendiri," ujar Fransisca saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Senin (16/11/2015) silam.

PK Dikabulkan, Vonis Angelina Sondakh Menjadi 10 Tahun

Mantan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Agustus 2013 lalu.

JAKARTA,  Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh sehingga mengurangi vonis menjadi pidana penjara 10 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Juru bicara MA Suhadi mengungkapkan pada Selasa (29/12/2015) lalu, MA telah memutus Perkara Peninjauan Kembali No.107K/Pid.Sus/2015 atas nama Angelina Patricia Pingkan Sondakh.

Angelina tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12a jo pasa 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menghukum pemohon dengan pidana penjara 10 tahun denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata juru bicara MA Suhadi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Putusan ini lebih ringan dibandingkan hukuman yang diberikan majelis kasasi MA yakni 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp500 juta ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,58 miliar dan 2,35 juta dolar AS (sekitar Rp27,4 miliar).
Putusan itu jauh lebih berat dibanding putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak membebankan uang pengganti.
Pada PK kali ini, Angie juga mendapat kekurangan uang pengganti.
"Dihukum pula membayar Uang pengganti Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar AS, subsider 1 tahun penjara," tambah Suhadi.
PK Angie tersebut diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Syarifuddin yang juga Ketua Muda MA bidang Pengawasan dengan anggota yaitu hakim agung Andi Samsan Nganro dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi Syamsul Rakan Chaniago.
Pengadilan tingkat pertama pada 10 Januari 2013 memutuskan Angie terbukti menerima suap sebesar Rp2,5 miliar dan 1,2 juta dolar AS dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Namun putusan yang dijatuhkan hanyalah penjara 4,5 tahun dengan denda Rp250 juta berdasarkan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah Turun Gunung, Din Minimi Santuni Ratusan Yatim

Pimpinan kelompok bersenjata Aceh, Din Minimi (tengah) diapit oleh dua anggotanya di kawasan hutan Aceh Timur, Aceh

LHOKSEUMAWE, Pimpinan kelompok bersenjata Din Minimi, Rabu (30/12/2015) menyantuni sekitar 500 anak yatim di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh.

Din Minimi dihubungi Kompas.com, per telepon menyebutkan ratusan rakyat menyambut kedatangannya dan membuat syukuran.

Selain itu, Din menyebutkan, rakyat sangat menyambut kedatangannya.

“Mereka orang yang melindungi saya, yang mencintai saya, dan mengasihi saya selama ini,” sebut Din Minimi.

Selain itu, ratusan anak yatim itu datang dari Kecamatan Julok dan Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timu. Bahkan, sambung Din, sebagian besar teman-temannya sesama mantan kombatan dari wilayah Pase (Aceh Utara) juga hadir.

“Ada juga yang hadir dari kecamatan lainnya di Aceh Timur,” pungkas Din Minimi.

Setelah itu, dia bersama seluruh anggotanya melakukan salat sunat di masjid tersebut. Kemudian langsung pulang ke rumahnya dan beristirahat.

Din Minimi bersama prajuritnya menyerah kepada Kepala BIN Sutiyoso dua hari lalu. Dia juga turut menyerahkan belasan senjata dan puluhan amunisi.

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman Diperiksa Terkait Kasus Freeport

Marzuki Darusman, warga Indonesia yang ditunjuk sebagai penyidik Dewan HAM PBB untuk Korea Utara

JAKARTA, Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman diperiksa penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung dalam kasus pemufakatan jahat renegoisasi kontrak PT Freeport Indonesia.

Marzuki yang merupakan salah satu komisaris perusahaan tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, Marzuki telah diperiksa sebanyak dua kali.
Namun, proses pemeriksaan terhadap jaksa agung di era Presiden Abdurahman Wahid itu tidak dilangsungkan di Gedung Bundar Kejagung.
"Betul sudah kami mintai keterangan. Kami periksa yang bersangkutan di kantornya," kata Prasetyo saat memaparkan hasil kinerja Kejagung sepanjang 2015 di kantornya, Rabu (30/12/2015).
Namun, Prasetyo enggan membongkar apa materi pemeriksaan yang ditujukan kepada Marzuki. Dia juga tidak menjelaskan kapan proses pemeriksaan itu dilakukan.
Ia menambahkan, hingga kini proses pengusutan kasus yang terkenal dengan sebutan papa minta saham itu masih dilakukan.
Setidaknya, 16 saksi telah diperiksa penyelidik Kejagung. Namun, hingga kini status pemeriksaan kasus tersebut belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.

PPSU Khawatirkan Nasib Mereka Apabila Ahok Tidak Lagi Menjabat Gubernur DKI

Sejumlah petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum (PPSU) membersihkan saluran air disekitar wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Rabu (30/12/2015)

JAKARTA, Petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum (PPSU) mengkhwatirkan kesejahteraan mereka apabila Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi menjabat gubernur DKI Jakarta.

"Sekarang nasibnya enak, kesejahteraan jadi PPSU meningkat. Tetapi enggak tahu kalau Ahok udah enggak menjabat bagaimana, kita masih ada atau enggak," ujar petugas PPSU Winarto (36) kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Mereka khawatir gubernur yang baru tidak melanjutkan program Basuki dalam meningkatkan kesejahteraan PPSU. 

 

"Kalau gubernurnya beda, ya kita enggak tahu nasibnya jadi bagaimana, soalnya mereka pasti punya peraturan juga," sambung dia.

Petugas lainnya, Heru Herwindu, menyampaikan pendapat senada. "Bingung juga, nanti nasib petugas-petugas PPSU ini bagaimana ya," ucap Heru.

Meski demikian, ia mengaku tak banyak berharap terhadap kebijakan Pemprov DKI. 

Ia hanya mendoakan gubernur selanjutnya bisa meneruskan program Basuki jika pria yang biasa disapa Ahok itu tidak lagi menjabat gubernur.

"Karena dengan adanya PPSU sendiri, menurut saya dapat membantu warga," ujar Heru.

Ahok Janjikan Pemegang Rekening Bank DKI Gratis Naik Transjakarta

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memamerkan kartu tanda pengenal (ID) baru di Pemprov DKI. ID itu tersambung dengan rekening Bank DKI, dan dapat digunakan untuk transjakarta dan KRL. Rencananya, ID itu akan digunakan untuk seluruh PNS yang berada di lingkungan Pemprov DKI. Foto ini diambil Selasa (8/7/2014).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan bahwa pemegang rekening Bank DKI dapat menggunakan transjakarta secara cuma-cuma alias gratis. Basuki mengatakan, rencana itu akan terealisasi pada tahun 2016. 

"Tinggal buka (rekening) Bank DKI, gajinya per bulan masuk ke situ. Kalau gaji bulanan kamu masuk ke Bank DKI, kamu kami kasih gratis naik transjakarta," kata Basuki di RPTRA Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).
Basuki meyakini, langkah ini dapat meminimalkan kemacetan Ibu Kota. Basuki mengatakan, warga yang dapat menggunakan fasilitas ini tidak hanya warga yang memiliki KTP DKI, tetapi juga yang non-DKI Jakarta.

"Enggak usah punya KTP DKI. Jadi dagangnya kayak gitu, punya rekening Bank DKI," kata Basuki.
Pemilik rekening Bank DKI cukup menunjukkan kartu ATM Bank DKI. Layanan gratis naik transjakarta ini sebelumnya dapat dinikmati oleh penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa), kemudian juga bagi para siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Gugat Perusahaan soal Kebakaran Hutan, Pemerintah Kalah di Pengadilan

PALEMBANG,  Gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp 7,8 triliun ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.

Hakim menganggap tuduhan yang diberikan kepada perusahaan tidak bisa dibuktikan.
Ketua majelis hakim Parlas Nababan dalam pembacaan putusan sidang terbuka di Palembang, Rabu (30/12/2015), menyatakan bahwa selain menolak gugatan, pihak penggugat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 10.521.000.

Parlas membacakan hal-hal yang menjadi pertimbangan putusan hakim, antara lain karena adanya ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran. Lahan yang terbakar pun masih dapat ditanami.

Selain itu, pekerjaan penanaman diserahkan kepada pihak ketiga, pelaporan dilakukan secara reguler, dan diketahui tidak ada laporan kerusakan lahan di Dinas Kehutanan Ogan Komering Ilir.

Dengan demikian, hakim menyatakan, tidak ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
Dari hasil laboratorium diketahui, tidak ada indikasi tanaman rusak karena setelah lahan terbakar, tanaman akasia masih dapat tumbuh dengan baik.

Kemudian, pihak penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian ekologi, seperti adanya perhitungan kehilangan unsur hara dan kehilangan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT BMH tidak dapat dibuktikan.
"Atas pertimbangan itu, majelis hakim menolak gugatan dan membebankan biaya perkara ke pihak penggugat (KLHK)," kata dia.
Mendengar putusan majelis hakim ini, tim penasihat hukum KLHK yang diketuai Umar Suyudi memutuskan untuk mengajukan banding.
Sebelumnya, gugatan ini dilayangkan negara atas terbakarnya lahan hutan tanaman industri pohon akasia seluas 20.000 hektar milik PT BMH pada 2014 di Distrik Simpang Tiga Sakti dan Distrik Sungai Byuku Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) itu.

Dalam pembacaan putusan, majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan membacakan semua keterangan saksi dan ahli yang sudah dihadirkan kedua belah pihak pada persidangan. Salah satunya adalah ahli hukum lingkungan hidup Universitas Indonesia, Andri Gunawan Wibisana.
Ahli yang dihadirkan tim penggugat ini mengatakan, berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemilik izin harus bertanggung jawab mutlak (strict liability).
Hal ini dapat dikenakan karena usaha yang dilakukan dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sehingga ada tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Andri mengatakan, ketiadaan unsur kesalahan ini tak lain untuk membuat semua kalangan sangat berhati-hati atas perilakunya terhadap lingkungan yang berkategori risiko tinggi, dan menyadari sulitnya melakukan pembuktian.
Pharlas kemudian membacakan keterangan ahli dari pihak tergugat, yakni mantan Hakim Agung, Arbijoto.

Mantan Hakim Agung tersebut memberikan keterangan bahwa gugatan KLHK ini tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena gugatan berlandaskan asumsi adanya kebakaran lahan di kawasan konsensi tersebut dan tidak bisa menunjukkan pelaku.
Menurut dia, kasus ini sedari awal seharusnya ditolak pengadilan karena undang-undang harus bersumber dari asas dan teori.
Jika merujuk pada materi gugatan, yakni dugaan melanggar hukum, Arbijoto menilai bahwa hal yang dijadikan dugaan seharusnya dibatalkan jika pihak yang digugat sudah memenuhi semua ketentuan (persyarat izin, sarana, dan prasarana kebakaran).

Kronologi Pembakaran Rumah dan Bentrok Massa di Kolaka Utara

Sisa puing rumah dan motor yang dibakar massa

KOLAKA UTARA,  Pertikaian antarwarga Desa Latali dan Pasampang di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dipicu aksi ugal-ugalan sekelompok anak muda.

Peristiwa bermula ketika delapan pemuda asal Desa Pasampang bersantai di warung penjual pisang goreng di desa tersebut.
Kemudian, datanglah sejumlah pemuda asal Desa Latali yang nyaris menabrak pemuda Desa Pasampang.
Kapolres Kolaka Utara AKBP Darmawan Affandy membenarkan informasi ini. Menurut dia, pemuda Desa Pasampang tersinggung dengan ulah pemuda Desa Latali.
"Warga Latali ini hampir menabrak pemuda Desa Pasampang, bahkan motor mereka digas tinggi. Nah dari ketersinggungan warga Desa Pasampang inilah keributan kian meluas,” kata Darmawan, Rabu (30/12/2015).
Tidak terima akan hal tersebut, pemuda Desa Pasampang mengejar pemuda asal Desa Latali itu. Aksi kejar ini lalu disambut oleh pemuda Desa Latali berinisial A, bersama rekannya yang membawa parang.
Terjadilah keributan. Pemuda Desa Pasampang berinisial AR luka akibat sebetan parang oleh A di bagian pinggang.
Melihat kejadian itu, rekan AR kembali ke desanya mencari bantuan guna melakukan aksi balas dendam.
Gayung bersambut, sejumlah orang kembali ke Desa Latali untuk melakukan balas dendam. Lagi-lagi keributan terjadi.
Kali ini melibatkan orangtua A, yang melukai pemuda Desa Pasampang dengan luka tombak di bagian punggung.
Sampailah kabar ini ke Desa Pasampang. Akibatnya, ratusan orang dari Desa Pasampang juga mendatangi rumah A di Desa Latali. Namun orangtua A tidak berada di rumahnya.
Luapan emosi massa tidak terbendung yang akhirnya membakar rumah A dan warga lainnya. Bahkan massa juga membakar delapan kendaraan roda dua dan satu buah mobil.
Kini Polisi terus berjaga di daerah tersebut. Mereka yang terluka mendapatkan perawatan medis di RS Djafar Harun Kolaka Utara.
Sementara keluarga A yang rumahnya dibakar diamankan oleh polisi di Polres Kolaka Utara untuk menghindari dari aksi massa selanjutnya. Kerugian dari insiden ini mencapai Rp 1 miliar.

KPAI: Pelaku Kekerasan dan "Bullying" di Sekolah Tahun 2015 Meningkat

JAKARTA,  Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyayangkan kenaikan jumlah anak sebagai pelaku kekerasan atau bullying di sekolah sepanjang tahun 2015.

Berdasarkan total kasus kekerasan di sekolah yang dihimpun, ada 79 kasus anak sebagai pelaku bullying dan 103 kasus dengan anak sebagai pelaku tawuran.
"Jumlah ini bertambah jika dibandingkan tahun 2014, di mana bullying ada 67 kasus dan tawuran ada 46 kasus," kata Niam kepada Kompas.com, Rabu (30/12/2015).
Kenaikan jumlah kasus tawuran termasuk yang cukup signifikan, yakni lebih dari 50 persen di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 lalu. Di sisi lain, kasus kekerasan yang menempatkan anak sebagai korban di sekolah justru berkurang di tahun ini.
Jumlah anak sebagai korban kekerasan di sekolah tahun 2015 adalah 147 kasus, dengan total di tahun 2014 sebanyak 159 kasus. Sedangkan anak yang menjadi korban kasus tawuran ada 87 kasus, turun cukup banyak dari tahun 2014 dengan total 113 kasus tawuran.
Berkaca dari data tersebut, Niam menilai, anak-anak kurang mendapatkan teladan yang baik selama mereka berada di sekolah.
Anak-anak juga disebut terlalu sering mendapat pengaruh buruk dari luar, seperti tayangan yang tidak pantas di televisi dan segala bentuk video game yang kurang mendidik.
"Anak cenderung mengimitasi. Mereka belajar dari tayangan dan games yang mengajarkan kekerasan, pornografi dan hal negatif lainnya. KPAI mendesak pelaku usaha internet dan game online untuk lebih serius menangani dampak buruk permainan jenis ini," tutur Niam.

Bisnis Menggiurkan, Alasan Perdagangan Orang Sulit Diberantas

Sejumlah 242 anak buah kapal (ABK) asal Myanmar dan Kamboja di PT Pusaka Benjina Resources, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, diangkut dengan kapal feri ke Tual, Maluku, untuk proses pemulangan ke negara asal, Selasa (19/5). Sementara itu, sebanyak 42 ABK asal Thailand yang lanjut usia, di bawah umur dan sakit juga dibawa ke Tual untuk menjalani perawatan. Perusahaan perikanan itu ditenggarai melakukan praktik perdagangan orang.

JAKARTA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menilai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kasus yang sulit untuk diberantas.

Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, salah satu yang menjadi alasan sulitnya pemberantasan kasus tersebut adalah karena adanya jaringan yang kuat.
Selain itu, LPSK menduga ada keterlibatan masyarakat sipil hingga aparat negara dalam kasus itu. Di sisi lain, perdagangan orang merupakan bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku.
"Misalnya Timur Tengah itu beli satu orang Rp 300 juta. Agen Indonesia bisa dapat Rp 80 juta. Sementara perekrut bisa dapat Rp 40 juta," tutur Semendawai dalam pemaparan hasil kinerja akhir tahun LPSK di Jakarta, Rabu (30/12/2015).
"Ini kejahatan yang cukup menggiurkan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyebutkan, sepanjang 2015, tercatat sebanyak 45 permohonan perlindungan saksi dan korban diajukan terkait kasus TPPO.
Sebanyak 45 pemohon tersebut berasal dari 11 kasus dan 6 sebaran daerah yang berbeda.
Maluku tercatat sebagai wilayah dengan pemohon perlindungan saksi dan korban terhadap kasus TPPO terbanyak.

Adapun, daerah-daerah lainnya, menurut Edwin, adalah Sumatera Barat (1 pemohon), DKI Jakarta (5 pemohon), Jawa Barat (5 pemohon), Kepulauan Riau (2 pemohon), dan Nusa Tenggara Timur (6 pemohon).

Gantung Kasus Setya Novanto, Semua Anggota MKD Digugat ke PN Jakpus

Setya Novanto wawancara dengan media usai menyampaikan pidato pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR RI di rapat paripurna, Jumat (18/12/2015).

JAKARTA, Seluruh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).

Gugatan diajukan oleh sejumlah warga negara melalui LBH Keadilan Bogor Raya karena menutup kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menjerat Setya Novanto tanpa putusan apapun.

"Menutup sidang tanpa putusan adalah sebuah perbuatan melanggar hukum," kata Pembela Umum LBH KBR Sugeng Teguh Santoso, saat dihubungi Kompas.com, Rabu siang.

Anggota MKD yang digugat yakni Surahman Hidayat, Kahar Muzakir, Junimart Girsang, Sufmi Dasco Ahmad, A.Bakri, Adies Kadir, Achmad Dimyati Natakusumah, Muhammad Prakoso, Guntur Sasono, Darizal Basir, Syarifuddin Sudding, Sukiman, Risa Mariska, Ridwan bae, Maman Imanul Haq, Supratman, Andi Agtas, Victor Laiskodat dan Akbar Faizal.

Mereka digugat dengan perkara Nomor: 620/Pdt G/2015.

Sugeng menilai, tak seharusnya para anggota MKD menutup kasus, meskipun Novanto telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Sebab, Novanto dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD sebagai Anggota DPR, bukan pimpinan DPR.

"Lain kalau yang bersangkutan mundur sebagai Anggota DPR," kata Sugeng.

LBH KBR selaku kuasa hukum para penggugat berpendapat ditutupnya sidang MKD tanpa putusan itu adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan UU No 17 Tahun 20014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPR RI No 2/2015 tentang tata beracara MKD.

Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim PN Jakpus untuk:
1) Mengabulkan gugatan seluruhnya
2) Menyatakan para tergugat (MKD) melakukan perbuatan melawan hukum
3) Menghukum para tergugat untuk membuka kembali persidangan MKD sampai ada putusan. 4) Menghukum para tergugat untuk meminta maaf kepada para penggugat dan publik melalui media nasional.

Adapun warga yang turut menjadi penggugat yakni: Sugeng Teguh Santoso, Syamsul Alam Agus, Evan Sukrianto, Abdul Rozak, Felix Martha, Wahyu Mulyana Putra, Syaiful Afriady, Siti Halimah, Agung Wahyu Ashari, Samsul Hidayat, Desta Lesmana, Kartisah Ajeng Kusuma Ningrum, Hariyanto, Dentiara Dama Saputra, M Syamsul Anam, Wiwin Winata.