Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dalam peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Krendang, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (3/2/2016).
JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kaget mengetahui Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mencampuri urusan sengketa lahan warga di Mangga Besar. Menurut dia, banyak program prioritas lainnya yang seharusnya dilakukan oleh Anas.
"Makanya gue kaget ngapain sih lo urusin lahan sengketa antara warga dengan swasta. Dia (Anas) bilang, 'enggak kok cuma mau ada negosiasi'," kata Basuki alias Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Ahok mengatakan, seharusnya Pemkot Jakarta Barat tak terlibat dalam sengketa lahan tersebut. Pemkot Jakarta Barat sebelumnya menerbitkan SP-1 hingga SP-3 kepada penghuni yang sudah puluhan tahun tinggal di RW 02, Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat, pada 18 Agustus 2016.
Penerbitan surat peringatan ini merupakan permintaan orang yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut. Sengketa lahan itu terjadi antara penghuni yang telah menduduki lahan selama puluhan tahun dengan pemilik SHM tanah tersebut.
"Sebetulnya prioritasnya dia (Anas) tuh urusin jalan inspeksi. Siapin banyak lahan untuk RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak), pasar dan PKL ditata semua," kata Basuki.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga menentang tindakan Pemkot Jakarta Barat tersebut. Belakangan, Anas Effendi menangguhkan penertiban permukiman itu. Dia memberi ruang warga dan pemilik lahan untuk bermusyawarah.
No comments:
Post a Comment