Plt Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Jumat (19/8/2016).
JAKARTA, Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Bambang DH mengatakan, buruknya komunikasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD DKI Jakarta menyebabkan buruknya perencanaan anggaran di Provinsi DKI Jakarta.
Akibatnya, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi rendah.
"Kami sampaikan evaluasi terkait rendahnya penyerapan anggaran, kan ini patut diduga karena perencanaan yang kurang baik," kata Bambang di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (25/8/2016).
"Kami sampaikan evaluasi terkait rendahnya penyerapan anggaran, kan ini patut diduga karena perencanaan yang kurang baik," kata Bambang di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Selama ini, Ahok kerap berseberangan pandangan dengan DPRD soal APBD. Salah satunya terkait pembahasan ABPD DKI Tahun 2015.
Akhirnya, diputuskan bahwa APBD Tahun 2015 tersebut menggunakan peraturan gubernur (pergub).
Padahal, Ahok mengaku berkeinginan APBD tahun ini disahkan melalui peraturan daerah (perda). Sebab, menurut dia, kalau dengan pergub, maka akan menggunakan APBD 2014.
"Jadi memang niatnya itu, Taufik, Lulung, Pak Ferrial, mungkin bertiga ya, itu niatnya supaya tidak ada Perda. Kalau ada Perda, hak angketnya jadi enggak ada guna. Makanya, karena gengsi dia bikin jadi pergub," kata Ahok (21/3/2015).
Selain itu, Bambang menyebut komunikasi Ahok dengan warga tidak baik. Penilaian ini berdasarkan informasi dari Forum RT/RW Se-DKI Jakarta yang menolak kebijakan Ahok.
Masalah yang diangkat Forum RT/RW ini beragam, salah satunya soal kebijakan Ahok yang mewajibkan pengurus RT/RW untuk melaporkan kondisi lingkungan melalui aplikasi Qlue.
Bambang juga menyoroti kebijakan Ahok terkait penggusuran. Menurut dia, pada dasarnya
warga tidak keberatan apabila pemerintah melakukan penataan wilayah permukiman.
Namun, ia menilai penggusuran yang dilakukan Ahok dalam menata permukiman ini tidak tepat.
Padahal, Ahok mengaku berkeinginan APBD tahun ini disahkan melalui peraturan daerah (perda). Sebab, menurut dia, kalau dengan pergub, maka akan menggunakan APBD 2014.
"Jadi memang niatnya itu, Taufik, Lulung, Pak Ferrial, mungkin bertiga ya, itu niatnya supaya tidak ada Perda. Kalau ada Perda, hak angketnya jadi enggak ada guna. Makanya, karena gengsi dia bikin jadi pergub," kata Ahok (21/3/2015).
Selain itu, Bambang menyebut komunikasi Ahok dengan warga tidak baik. Penilaian ini berdasarkan informasi dari Forum RT/RW Se-DKI Jakarta yang menolak kebijakan Ahok.
Masalah yang diangkat Forum RT/RW ini beragam, salah satunya soal kebijakan Ahok yang mewajibkan pengurus RT/RW untuk melaporkan kondisi lingkungan melalui aplikasi Qlue.
Bambang juga menyoroti kebijakan Ahok terkait penggusuran. Menurut dia, pada dasarnya
warga tidak keberatan apabila pemerintah melakukan penataan wilayah permukiman.
Namun, ia menilai penggusuran yang dilakukan Ahok dalam menata permukiman ini tidak tepat.
Peryataan ini Bambang sampaikan setelah ia menerima perwakilan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kantor DPP PDI-P siang tadi.
Dalam pertemuan itu, JRMK menilai bahwa konsep Ahok selama ini lebih mengarah pada penggusuran kampung, bukan penataan.
Salah satu contohnya adalah penggusuran Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara.
Salah satu contohnya adalah penggusuran Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara.
No comments:
Post a Comment