Gubernur Ganjar Pranowo berbincang dengan tokoh Sedulur Sikep dari empat daerah di Semarang, Kamis (15/12/2016)
SEMARANG, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji pendirian sikap warga Samin atau Sedulur Sikep yang bersedia mendidik anak-anaknya di bangku sekolah. Lantaran telah ada kemauan itu, pihak sekolah diminta untuk tidak menolak putra-putri warga Samin.
“Mereka minta tidak ada diskriminasi. Sudah mau sekolah kan hebat,
jangan ditolak. Katanya tadi, ada sekolah negeri yang menolak,” kata
Ganjar, seusai pertemuan dengan 20an tokoh Samin di Semarang, Kamis
(15/12/2016).
Sebelumnya, warga Sikep asal Kudus, Siswono mengeluhkan layanan adminduk dan pendidikan bagi putra-putri warga Samin. Mereka diperlakukan beda dengan warga biasa.
Selain itu, mereka juga minta agar pelayanan akta kelahiran tidak lagi dinisbatkan ke ibu kandung, serta soal kolom agama dalam kartu tanda penduduk yang ditulis sebagai kepercayaan.
Ganjar mengatakan, permasalahan soal layanan telah dibicarakan antara Kesbangponlinmas dengan Kementerian Agama. Pembicaraan itu bahkan telah sampai di Jakarta.
Oleh karena itu, pihaknya akan mendukung keberlangsungan warga Samin karena mereka hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam sejarahnya juga, warga Samin juga ikut membela tanah air dengan melawan penjajah tanpa membayar pajak.
“Jateng harus mengawal karena adanya (Samin) di Jateng dan Jatim, harus diberikan perlakuan yang sama. Mereka juga sadar konstitusi,” ucapnya.
Hal yang penting, lanjut Ganjar, juga pengetahuan dan kepedulian warga Samin soal tanah air. Warga Samin bertanya apakah sesudah masa Presiden Soekarno Indoensia sudah merdeka 100 persen atau belum. Kalau merdeka mereka akan bayar pajak.
Sebaliknya, jika belum merdeka 100 persen akan ada istilah “londo jawa” yang menarik pajak dengan menjarah seluruh harta yang dimiliki.
“Itu kan prisip luar biasa. Dulu ada yang nariki pajak, kalau gak bayar kerbau dibawa, sawah dirampas. Mereka berharap tidak ada diskriminasi seperti itu lagi,” ujar dia.
Sebelumnya, warga Sikep asal Kudus, Siswono mengeluhkan layanan adminduk dan pendidikan bagi putra-putri warga Samin. Mereka diperlakukan beda dengan warga biasa.
Selain itu, mereka juga minta agar pelayanan akta kelahiran tidak lagi dinisbatkan ke ibu kandung, serta soal kolom agama dalam kartu tanda penduduk yang ditulis sebagai kepercayaan.
Ganjar mengatakan, permasalahan soal layanan telah dibicarakan antara Kesbangponlinmas dengan Kementerian Agama. Pembicaraan itu bahkan telah sampai di Jakarta.
Oleh karena itu, pihaknya akan mendukung keberlangsungan warga Samin karena mereka hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam sejarahnya juga, warga Samin juga ikut membela tanah air dengan melawan penjajah tanpa membayar pajak.
“Jateng harus mengawal karena adanya (Samin) di Jateng dan Jatim, harus diberikan perlakuan yang sama. Mereka juga sadar konstitusi,” ucapnya.
Hal yang penting, lanjut Ganjar, juga pengetahuan dan kepedulian warga Samin soal tanah air. Warga Samin bertanya apakah sesudah masa Presiden Soekarno Indoensia sudah merdeka 100 persen atau belum. Kalau merdeka mereka akan bayar pajak.
Sebaliknya, jika belum merdeka 100 persen akan ada istilah “londo jawa” yang menarik pajak dengan menjarah seluruh harta yang dimiliki.
“Itu kan prisip luar biasa. Dulu ada yang nariki pajak, kalau gak bayar kerbau dibawa, sawah dirampas. Mereka berharap tidak ada diskriminasi seperti itu lagi,” ujar dia.
No comments:
Post a Comment