Razman Akan Laporkan Penyidik yang Tangani Sri Bintang ke Propam

Razman Arif Nasution, kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, menyampaikan kekecewaannya terhadap para penyidik yang menangani kasus kliennya, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA, Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di kediaman Sri Bintang di Cibubur, Rabu (14/12/2016) kemarin. Salah satu kuasa hukum Sri Bintang, Razman Arif Nasution, menyesalkan para penyidik yang tidak memberitahukan rencana penggeledahan kepada tim kuasa hukum.
"Kalau memang dicari barang bukti, silakan, tapi tolong libatkan kami sebagai kuasa hukum. Ini kita dianggap apa sama Polri? Jadi tolong jangan teman-teman, terutama Kapolda dan Kapolri, jangan kita represif," kata Razman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (15/12/2016).
Untuk itu, Razman dan timnya berencana melaporkan para penyidik ke Propam. Razman menyampaikan keinginan kliennya agar kasus ini dipercepat.
"Maka dari itu, penyidik Suhartono yang kemarin menangani di Mako Brimob harusnya menghubungi kita. Lalu ada Hendy F Kurniawan dan siapa saja yang tidak profesional akan kami laporkan. Kita secepatnya. Saya minta gelar perkara dipercepat," ujar Razman.
Kuasa hukum Sri Bintang lainnya, Dahlia Zein, menyebut sejumlah kejanggalan saat penggeledahan, salah satunya surat penggeledahan yang baru dicetak saat polisi sudah melakukan penggeledahan. Surat tersebut baru diserahkan ke istri Sri Bintang, Ernalia.
"Surat dicetak di sana. Surat di-print di rumah Pak Sri Bintang. Digeledah baru dikeluarkan surat. Jadi di depan saya nge-print dan bilang (ke Ernalia), 'Ibu tunggu ya sebentar karena harus menandatangani surat penggeledahan dan surat penyitaan flashdisk'," kata Dahlia.
Sri Bintang Pamungkas ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan upaya makar dan diduga melakukan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia ditangkap di rumahnya di Cibubur pada Jumat (2/12/2016) pagi.
Sejak ditangkap, Sri Bintang saat ini masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Penangguhan penahanannya ditolak oleh polisi.

Persidangan Ahok Bikin Pesohor Ini Bersimpati dan Nyatakan Dukungan

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama publik figur seperti Dion Wiyoko, Edric Tjandra, Cathy Sharon, Aline, dan pendiri Kaskus Andrew Darwis di Rumah Lembang, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA,  Kehadiran para pesohor di Rumah Lembang hari ini tidak lepas dari proses persidangan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, beberapa hari lalu.

Para pesohor itu misalnya Aline Adita. Dia mengatakan sebelumnya tidak pernah mem-posting konten politik apa pun ke media sosial. Sampai akhirnya setelah persidangan Ahok, Selasa (13/12/2016), dia mem-posting foto Ahok di akun Instagram-nya dan menyatakan dukungan.

"Kalau saya lucu sebenarnya, saya memang enggak pernah post di sosial media, tapi kemarin setelah persidangan saya bersimpati, baru kemarin saya ingin ambil real action dan speak out juga mengenai pilihan saya," ujar Aline di Rumah Lembang, Menteng, Kamis (15/12/2016).

Setelah itu, Aline mengaku langsung bersedia saat diajak Dion Wiyoko dan Cathy Sharon bertemu Ahok di Rumah Lembang. Dia bahkan juga bersedia menjadi pembawa acara di Rumah Lembang.

Dion dan Cathy juga merupakan artis yang datang ke Rumah Lembang hari ini. Dion mengatakan, sebenarnya dia sudah lama menjadi pendukung Ahok, tetapi tidak pernah menyatakannya di forum umum.

Kasus yang menimpa Ahok membuat Dion memutuskan untuk mengumumkan dukungannya terhadap Ahok.

"Karena bergulir kejadian kemarin itu yang bikin aku akhirnya berpikir kayaknya perlu kasih dukungan, statement, apa pun itu, tanpa embel-embel politik," ujar Dion.

Dia mengatakan kedatangannya ke Rumah Lembang pun tulus tanpa dibayar.

Cathy berpendapat, persidangan Ahok menjadi titik balik pandangan masyarakat. Menurut dia, banyak yang akhirnya bersimpati melihat dan mendengar pembelaan Ahok dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama.

Dia mengatakan rasa simpati itu yang membuat teman-temannya, seperti Dion dan Aline, akhirnya berani mengungkapkan dukungannya untuk Ahok.

"Kami sudah melihat bagaimana dia menyampaikan secara jujur dan itu kayaknya kena di hati orang. Mereka seperti merasa, ini saatnya untuk membela Pak Ahok," ujar Cathy.

Jokowi Instruksikan Dahulukan Bangun Fasilitas Publik di Pidie Jaya Aceh

Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mesjid At-Taqarrub, Kecamatan Trieng Gadeng Kabupaten Pidie Jaya. Mesjid ini runtuh akibat guncangan gempa dengan kekuatan 6,5SR pada rabu 7 Desember 2016 lalu. Presiden Jokowi Mengintruksikan agar percepatan pembangunan pasca gempa memprioritaskan pembangunan fasilitas publik.*****

PIDIE JAYA,  Untuk kedua kalinya, Presiden RI Joko Widodo kembali berkunjung ke Kabupaten Pidie Jaya, Kamis (15/12/2016). Kunjungan Jokowi kali ini untuk memantau proses tanggap darurat di kawasan tersebut pasca gempa.

Presiden menuturkan, proses tanggap darurat berjalan dengan baik dan upaya pembersihan reruntuhan berlangsung dengan cepat. Dia juga menginstruksikan pasca tanggap darurat pemerintah harus memprioritaskan pembangunan kembali fasilitas publik.
Di Pidie Jaya, Jokowi yang didampingi sejumlah menteri mengunjungi beberapa lokasi, seperti kamp pengungsian Desa Ringblang, SD Pelandok Tunong, Masjid At-Taqarrub, dan sekolah SMK Bandar baru yang roboh karena guncangan gempa.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menginstruksikan agar Masjid At-Taqarrub bisa langsung dibangun kembali untuk memenuhi kebutuhan warga melakukan ibadah.
“Beberapa hari lalu, saat saya berkunjung ke masjid ini, saya mengatakan bahwa masjid ini harus segera dibangun sekembalinya saya ke Jakarta, dan kini pembangunan itu dimulai, dan mudah-mudahan bisa digunakan oleh masyarakat pada bulan Ramadhan 2018 mendatang,” ujar Jokowi setelah meletakkan batu pertama pembangunan Masjid At-Taqarrub di Kecamatan Trieng Gadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Kamis (15/12/2016).
Masjid ini roboh akibat guncangan gempa 6,5 SR pada Rabu, 7 Desember 2016 lalu. Dalam kunjungannya, Jokowi juga menginstruksikan agar semua bangunan yang runtuh bisa dibersihkan dan di lokasi yang sama segera dibangun kembali selama sisa masa tanggap darurat.
“Saya berharap semua reruntuhan bisa dibersihkan segera, dan setelah itu segera bangun kembali semua fasilitas publik yang rusak, seperti sekolah, rumah sakit, masjid, dan jalan serta jembatan, fasilitas publik harus didahulukan dan prioritas, kemudian untuk rumah warga juga akan dibangun sesuai dengan kondisinya,” ungkap Jokowi.
Dalam kunjungan kali ini, Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri, di antaranya Menteri PUPR Basuki Hadimulyo, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Mensos Khofifah Indra Parawansa.
Dalam kunjungan tersebut, orang nomor satu di Tanah Air ini juga meninjau proses penanganan gempa di dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen.

Polri Minta Publik Tak Terkecoh Opini Pengungkapan Kasus Terorisme adalah Pengalihan Isu

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar.

JAKARTA, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, banyak bukti nyata yang menunjukkan bahwa rencana bom bunuh diri di kompleks kepresidenan bukan sekadar isu yang sengaja dibuat.
Boy meminta masyarakat tidak terkecoh opini yang menyebut bahwa rangkaian penangkapan jaringan terorisme sebagai pengalihan isu dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Kami harap masyarakat tak terkecoh dengan pendapat pengalihan isu seolah ini rekayasa," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Seperti diketahui, Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap sejumlah tersangka di beberapa tempa terkait penemuan bom rakitan di Bekasi. Bom yang berkekuatan besar itu disebut bakal diledakan di Istana Kepresidenan.

Boy mengatakan, kelompok tersebut berbaiat kepada kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Aksi kelompok ini dikomandoi simpatisan ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim, yang dalam dua tahun terakhir ini "berjihad" di Suriah.
Lebih jauh Boy mengatakan, tak ada sama sekali niatan Polri untuk mengarang adanya ancaman kelompok teroris dengan kekuatan bom yang besar.
"Kami menilai ini (pengungkapan teroris) bagian yang sangat penting dilihat publik karena berkaitan dengan aksi terorisme yang menjadi perhatian kita bersama dan mengancam jiwa, mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat," kata Boy.
"Dan ini bagian kejahatan global yang nyata saat ini terjadi di tengah masyarakat,".
Boy menegaskan bahwa maraknya penangkapan terhadap jaringan teroris pada tahun ini menunjukkan bahwa ISIS cukup berpengaruh di Indonesia.
Mereka tak segan menghilangkan nyawa orang lain, bahkan nyawa sendiri demi menjalankan misi.
"Kita bersyukur tidak ada korban jiwa dari ledakan ini," kata Boy.
Boy mengatakan, munculnya opini bahwa teror bom ini hanya rekayasa justru akan melemahkan kewaspadaan masyarakat akan ancaman nyata.
"Kita harap jangan sampai penilaian sebagai pengalihan isu membuat pengawasan kita jadi lemah," kata dia.
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin sebelumnya meminta masyarakat tak meremehkan kasus-kasus terorisme yang belakangan ini ditangani Polri.
Menurut dia, banyak sentimen negatif yang menyebut penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Antiteror merupakan upaya pengalihan isu.

"Teroris itu (masalah) serius ya, jangan ada komentar bahwa itu pengalihan isu atau sebagainya," ujar Syafruddin.
Syafruddin mengatakan, banyak anak buahnya yang rela berbulan-bulan meninggalkan keluarganya untuk melacak keberadaan teroris.
Mereka berupaya mencegah, jangan sampai terjadi ledakan yang merugikan masyarakat dan berdampak pada stabilitas nasional.
Terorisme tak hanya tumbuh subur di Indonesia. Bahkan, di negara-negara lain seperti Mesir dan Turki, kelompok teroris merupakan ancaman utama untuk ditaklukkan.
"Alhamdulillah Indonesia bisa kita tanggulangi, antisipasi. Bisa tangkap sebelum meledak," kata Syafruddin.

Hasil Survei LSI: Elektabilitas Ahok 31,8 Persen, Agus 26,5 Persen, dan Anies 23,9 Persen

Pengendara sepeda motor melaju di samping baliho bergambar tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Jalan Kuningan, Jakarta, Rabu (23/11/2016). KPU DKI Jakarta menyediakan alat peraga kampanye untuk setiap pasangan calon dengan jumlah yang sama, namun apabila masih dirasa kurang mencukupi, masing-masing pasangan calon dibebaskan menambah alat peraga maksimal sebanyak 150 persen dari yang diadakan KPU.

JAKARTA,  Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali melakukan survei Pilkada DKI 2017 pada Desember 2016. Hasilnya, sebanyak 31,8 responden LSI memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat jika Pilkada DKI Jakarta dilakukan saat ini. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni didukung oleh 26,5 persen responden, sementara Anies Baswedan-Sandiaga Uno berada di urutan ketiga dengan dukungan 23,9 persen. Adapun responden yang belum memutuskan sebesar 17,8 persen.
Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi, mengatakan, elektabilitas ketiga pasang cagub-cawagub itu mengalami perubahan jika dibandingkan dengan hasil survei pada November 2016.
"Urutan satu, dua, tiga, pada November sesuai nomor (pemilihan). Pada Desember ini sedikit terbalik. Terjadi pergeseran dalam satu bulan ini, meskipun tidak drastis amat," ujar Dodi, sapaan Kuskridho, saat merilis hasil survei LSI di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016).
Pada November lalu, elektabilitas Agus-Sylvi sebesar 30,4 persen, Ahok-Djarot 26,2 persen, dan Anies-Sandi 24,5 persen.
Dodi menuturkan, pada November lalu, dugaan penodaan agama oleh Ahok menjadi hal penting yang menjadi pertimbangan pemilih. Namun, ada unsur lain yang membuat elektabilitas Ahok-Djarot meningkat pada Desember ini.
"Seiring berjalannya waktu, ada pergeseran. Ada yang baru yang jadi pertimbangan, kemudian itu mengubah sebagian para pemilih itu. Dua kali lipat dari mereka menganggap kinerja itu penting," kata dia.
Menurut Dodi, hasil survei tersebut bisa menjadi prediktor yang bisa dipercaya apabila Pilkada dilakukan pada hari ini. Meski begitu, masih ada undecided voters atau yang belum menentukan pilihan yang harus dianalisis.
"Ini (undecided voters) adalah salah satu yang bisa bikin lembaga survei kelabakan, ini siapa, lari ke mana," ucapnya.
Survei ini digelar pada 3-11 Desember 2016. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 800 responden. Responden dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini plus minus 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Setelah melakukan survei, LSI kembali melakukan pengecekan ulang terhadap 20 persen dari total responden dengan mendatanginya kembali untuk memastikan kualitas data mereka. Survei ini dibiayai dengan dana sendiri.

Ganjar: Kalau Anak Samin Mau Sekolah, Jangan Ditolak

Gubernur Ganjar Pranowo berbincang dengan tokoh Sedulur Sikep dari empat daerah di Semarang, Kamis (15/12/2016)

SEMARANG, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji pendirian sikap warga Samin atau Sedulur Sikep yang bersedia mendidik anak-anaknya di bangku sekolah. Lantaran telah ada kemauan itu, pihak sekolah diminta untuk tidak menolak putra-putri warga Samin.

“Mereka minta tidak ada diskriminasi. Sudah mau sekolah kan hebat, jangan ditolak. Katanya tadi, ada sekolah negeri yang menolak,” kata Ganjar, seusai pertemuan dengan 20an tokoh Samin di Semarang, Kamis (15/12/2016).
Sebelumnya, warga Sikep asal Kudus, Siswono mengeluhkan layanan adminduk dan pendidikan bagi putra-putri warga Samin. Mereka diperlakukan beda dengan warga biasa.
Selain itu, mereka juga minta agar pelayanan akta kelahiran tidak lagi dinisbatkan ke ibu kandung, serta soal kolom agama dalam kartu tanda penduduk yang ditulis sebagai kepercayaan.
Ganjar mengatakan, permasalahan soal layanan telah dibicarakan antara Kesbangponlinmas dengan Kementerian Agama. Pembicaraan itu bahkan telah sampai di Jakarta.
Oleh karena itu, pihaknya akan mendukung keberlangsungan warga Samin karena mereka hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam sejarahnya juga, warga Samin juga ikut membela tanah air dengan melawan penjajah tanpa membayar pajak.
“Jateng harus mengawal karena adanya (Samin) di Jateng dan Jatim, harus diberikan perlakuan yang sama. Mereka juga sadar konstitusi,” ucapnya.
Hal yang penting, lanjut Ganjar, juga pengetahuan dan kepedulian warga Samin soal tanah air. Warga Samin bertanya apakah sesudah masa Presiden Soekarno Indoensia sudah merdeka 100 persen atau belum. Kalau merdeka mereka akan bayar pajak.
Sebaliknya, jika belum merdeka 100 persen akan ada istilah “londo jawa” yang menarik pajak dengan menjarah seluruh harta yang dimiliki.
“Itu kan prisip luar biasa. Dulu ada yang nariki pajak, kalau gak bayar kerbau dibawa, sawah dirampas. Mereka berharap tidak ada diskriminasi seperti itu lagi,” ujar dia.

Pujian Sumarsono untuk Pengurus RT/RW

Acara silaturahmi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan pengurus RT/RW, lembaga musyawarah kelurahan (LMK) dan Dewan Kota di Gedung Pertamina di Jalan Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA, - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memuji ketua RT/RW saat bersilaturahim dengan pengurus RT/RW, lembaga musyawarah kelurahan (LMK) dan Dewan Kota, di Gedung Pertamina, Jalan Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016).

Menurut dia, jabatan pengurus RT/RW merupakan bentuk pengabdian. Sebab, ia menilai pengurus RT/RW adalah pihak yang akan dicari jika terjadi sesuatu di tengah masyarakat.

"Ngurus tempat pemungutan suara RT/RW, kematian RT/RW, barang hilang RT/RW, ada kerusuhan RT/RW, banjir RT/RW, orang kawin RT/RW," kata Sumarsono.

Dia mengatakan tugas yang dilakukan pengurus RT/RW seringkali tidak sebanding dengan biaya operasional yang diterima. Sehingga, kata dia, seringkali pengurus RT/RW mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk kebutuhan operasional RT/RW.

Saat ini, jumlah maksimal biaya operasional per bulan yang didapat pengurus RT di Jakarta adalah Rp 900.000 per bulan, sedangkan pengurus RW sebesar Rp 1,2 Juta per bulan. Itupun, jika pengurus RT/RW rajin menyampaikan laporan via Qlue maksimal tiga kali sehari.

Karena itu, Sumarsono menilai sudah saatnya biaya operasional pengurus RT/RW di Jakarta dinaikan. Jumlah yang dinilainya ideal adalah mencapai Rp 1,5-2 Juta. Dengan jumlah tersebut, Sumarsono yakin pengurus RT/RW tidak perlu lagi mengeluarkan uang pribadi untuk kegiatan warga.

"Kalau (biaya operasional) kurang, lebihnya berupa pahala. Gusti Allah yang akan membalas. Dibayar di akhirat," ucap Sumarsono.

PAN Telusuri Dugaan Fitnah terhadap Eko "Patrio"

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016)

JAKARTA, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, partainya akan menelusuri penyebab pemanggilan anggota DPR dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko "Patrio" oleh Bareskrim Polri.
Berdasarkan informasi yang diterima Yandri, pemanggilan Eko terkait pemberitaan media online.
Dalam artikel pada media tersebut, Eko menyebut pengungkapan bom Bekasi pada Sabtu (10/12/2016) merupakan pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
 

PAN akan turut menelusuri apakah ada keterkaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Sebab, Eko juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN. "Apakah ada hubungannya dengan dinamika politik di DKI, tentu akan kami dalami. Dinamika boleh tinggi, tapi fitnah atau saling menjatuhkan satu sama lain harus dihindari," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Terkait berita pada media online tersebut, Yandri mengatakan, Eko tak pernah menyampaikan pernyataan bahwa kasus bom atau terorisme yang ditangani Polri adalah dalam rangka pengalihan isu kasus Ahok.
"Tidak pernah Mas Eko menyatakan itu, memberikan pernyataan seperti itu, tidak pernah diwawancarai satu pun wartawan terkait itu," tutur Sekretaris Fraksi PAN di DPR RI itu.
Karena merasa tak pernah menyatakan pernyataan tersebut, kata Yandri, Eko tak merasa tertekan akibat pemanggilan dirinya yang mendapatkan perhatian dari publik.
"Tidak (tertekan) karena Mas Eko tidak pernah memberikan pernyataan itu sehingga tidak merasa terganggu atau tertekan," ujarnya.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Andrianto mengatakan, Bareskrim Polri memanggil Eko untuk diminta keterangan hari ini.
 

"Kami akan meminta klarifikasi atas pernyataan yang dia (Eko) sampaikan. Kami sudah layangkan surat ke dia," kata Agus saat dihubungi. Namun, Agus tak mau menjelaskan masalah apa yang hendak diklarifikasi Polri kepada Eko.

Soal Upeti untuk Wali Kota Madiun, KPK Konfrontasi Kontraktor dan Kabag Adbang

Dua pimpinan asosiasi jasa dan konstruksi keluar dari ruang pemeriksaan tim penyidik KPK untuk istirahat makan dan salat Dhuhur, Kamis ( 15/12/2016) siang.

MADIUN, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfrontasi keterangan dari sembilan kontraktor yang sekaligus menjabat pimpinan jasa dan konstruksi dengan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Madiun. Konfrontasi itu terkait upeti atau potongan dana yang diduga disetor kepada tersangka Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, melalui oknum pejabat Pemkot Madiun.
Salah satu saksi dari Asosiasi Aksindo, Rochim Rudianto, mengatakan, dirinya bersama kontraktor lainnya datang untuk mengklarifikasi terkait proyek yang dikerjakan. Tak hanya itu, dia juga dikonfirmasi penyidik terkait persoalan potongan dana yang harus disetor kepada oknum pejabat Adbang Pemkot Madiun setelah menang tender proyek.
"Kami dikonfrontasi," ucap Rochim di sela istirahat pemeriksaan di Gedung Bhara Makota Polres Madiun Kota, Kamis (15/12/2016) siang.
Tim penyidik KPK memeriksa sembilan pimpinan asosiasi jasa konstruksi di Kota Madiun di Aula Bhara Makota Polres Madiun Kota. Mereka dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Madiun dalam kasus suap.
Senada dengan Rochim, Ketua Gapensi Madiun, Moch Rofieq Nurhidajat Taufiq, yang biasa disapa Rofiq, menuturkan kedatangannya sama halnya dengan pemeriksaan pekan lalu.
"Diklarifikasi lagi seperti dahulu," ujar Rofiq.
Informasi yang dihimpun, penyidik KPK mengkonfirmasi langsung kepada kontraktor terkait jumlah uang atau dana proyek yang dipotong oknum pejabat Adbang setiap mendapatkan proyek di lingkup Pemkot Madiun.
Diduga uang yang disetor kontraktor atau dana proyek yang dipotong diberikan kepada tersangka Wali Kota Madiun.
Terkait upeti dari pemotongan dana proyek dan anggaran SKPD yang disetor ke tersangka Wali Kota Madiun, juru bicara KPK, Febri Diansyah, yang dikonfirmasi menyatakan, pengusutan kasus ini ditahap penyidikan sementara berjalan.
"Kami tidak bisa sampaikan hal yang terkait dengan teknis penyidikan," ujar Febri.

Saat Tangkap Pejabat Bakamla, KPK Temukan Mata Uang Asing Senilai Rp 2 Miliar

Konferensi pers pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan pejabat Bakamla, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA,  Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang Rp 2 miliar saat menangkap Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi. Uang tersebut terdiri dari dollar AS dan dollar Singapura.
"Penyerahan uang kepada ESH (Eko Susilo Hadi) dilakukan di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Penyerahan uang dilakukan oleh pegawai PT MTI Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta, pada Rabu (14 /12/2016), pukul 12.30 WIB. Saat kedua pemberi suap keluar dari Kantor Bakamla, petugas KPK segera menghampiri dan menangkap keduanya.
Setelah itu, petugas KPK menangkap Eko Susilo di ruang kerjanya di Kantor Bakamla. Ketiganya kemudian dibawa ke Gedung KPK untuk diperiksa secara intensif.
Beberapa kendaraan milik para pelaku yang ditangkap, saat ini disita oleh KPK.

Menurut Agus, uang yang ditemukan petugas KPK diduga terkait pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla. Sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Setelah selesai pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan Eko Susilo Hadi sebagai tersangka penerima suap. Selain itu, KPK juga menetapkan tiga pengusaha sebagai tersangka pemberi suap.

Ketiganya adalah, Direktur PT MTI Fahmi Darmawansyah, dan dua pegawai PT MTI Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta.

Rhoma Irama Mengaku Diminta Dukungan Dua Kubu dalam Pilkada DKI

Pedangdut Rhoma Irama menghibur masa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Serang, Banten, Kamis (5/6/2014). Dalam kampanye tersebut, Hatta mengajak simpatisan dan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk menyukseskan target 70 persen suara di wilayah Banten pada pemilu 9 Juli mendatang.

JAKARTA,  Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) Rhoma Irama mengatakan, saat ini partainya belum menentukan dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.
Menurut Rhoma, dewan pimpinan pusat akan menggelar rapat pleno lebih dulu sebelum menentukan dukungan, termasuk dukungan terhadap pasangan calon di daerah lain.

"Mengenai Cagub DKI Jakarta, kami lakukan pleno terlebih dahulu untuk menentukan arah dukungannya," ujar Rhoma saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Idaman, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2016).
"Kami akan memberikan dukungan secepatnya. Kami juga lihat dari banyak faktor dan Insya Allah minggu ini sudah bisa ditentukan," tambah dia.

Rhoma menuturkan, dari ketiga pasangan calon, ada dua pasangan yang meminta dukungan pihaknya. Namun, dia tidak menyebutkan pasangan mana yang meminta dukungan.
"Sudah ada dua paslon yang meminta dukungan. Kami sudah bisa memberikan dukungan karena sudah berbadan hukum. Siapa saja kami bisa dukung, yang penting bukan tersangka lah," kata dia.

Sempat Gagal, Partai Idaman Akhirnya Lolos Seleksi Badan Hukum

Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama menunjukkan surat keputusan pengesahan Partai Idaman dari Kementerian Hukum dan HAM, di kantor DPP Partai Idaman, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA, Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) Rhoma Irama mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Idaman.
Partai Idaman lolos verifikasi dan resmi menjadi partai politik berbadan hukum sejak 13 Desember 2016 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M. HH - 30. AH. 11.01 tahun 2016.
"Saya ingin menyosialisasikan kepada masyarakat dan seluruh kader partai bahwa mulai tanggal 13 Desember 2016, Partai Idaman telah resmi menjadi partai yang berbadan hukum," ujar Rhoma saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Idaman, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2016).

Selain itu, Kemenkumham juga mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Idaman periode 2016-2021 melalui Keputusan Nomor: M. HH-31.AH.11.01 2016.
Dalam keputusan tersebut, tercantum bahwa sekretaris umum dijabat oleh Ramdansyah dan bendahara umum oleh Mariyam Fatimah.
Rhoma menuturkan, setelah disahkan, partainya akan melakukan proses perekrutan kader di seluruh Indonesia.
Dia berharap, akselerasi yang akan dilakukan bisa membawa Partai Idaman ikut dalam Pemilu 2019.
"Selanjutnya, kami akan melaksanakan akselerasi untuk dapat mengikuti Pemilu 2019," kata Rhoma.
Sebelumnya, Partai Idaman sempat gagal mendapatkan status badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.
Partai Idaman tidak lolos dalam seleksi administrasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Partai Politik.

Perempuan Terduga Teroris di Tasik Sehari-hari Dikenal sebagai Terapis Bekam

TASIKMALAYA,  Perempuan terduga teroris Tasikmalaya bernama Tutin (36), yang ditangkap Tim Densus 88 Mabes Polri, Kamis (15/12/2016) pagi, diketahui sehari-hari bekerja sebagai terapis bekam di tempat tinggal kontrakannya.
Dirinya hampir dua tahun terakhir selalu bepergian ke luar kota dan kurang bergaul dengan warga sekitar.
Herman Suherman (38), adik kandung Hendra Gunawan (40), suami terduga teroris yang sama ditangkap oleh Densus 88, mengatakan, terjadi perubahan drastis pada keluarga kakaknya setelah istrinya sering keluar kota dan berbisnis obat-obatan herbal.
Malah tidak jarang kepergiannya lebih dari satu bulan lamanya, dengan alasan ada panggilan dan uang yang dihasilkan lebih besar ketimbang menjalankan aktivitasnya di Tasikmalaya.
"Pokoknya berubah sekali, beda saja, malah Tutin itu fanatik sekali kalau soal agama. Padahal saat kami sama-sama bekerja di sebuah pabrik dua tahun lalu tidak seperti itu, malah tidak berkerudung. Saya sendiri berkeyakinan kalau kakak saya tidak seperti yang dibayangkan. Saya harapkan keponakan saya anak dari mereka yang masih kecil dikembalikan terlebih dahulu. Kasihan dia masih anak-anak tidak tahu apa-apa soal ini," kata Herman.
Sementara itu, Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Syarif Jainal Abidin mengatakan, hanya melakukan pengawalan terhadap operasi penangkapan yang dilakukan Tim Densus 88 Mabes Polri tersebut.
"Keterangan lebih lanjut dan sebagainya nanti biar tim yang memberikan keterangan, kami hanya sebatas membantu mengamankan saja," ujar Jainal.
Sebelumnya, suami istri bersama anaknya yang masih berumur 10 tahun digerebek dan ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri di rumah kontrakannya di Kelurahan Sulamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Kamis pagi tadi.
Penangkapan terduga teroris itu disinyalir memiliki jaringan dengan calon pengantin terduga teroris yang ditangkap sebelumnya di Bekasi.

KPK Segera Panggil Muhaimin Terkait Dugaan Aliran Dana Rp 400 Juta

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

JAKARTA,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Pemeriksaan tersebut untuk mengklarifikasi adanya dugaan penerimaan uang Rp 400 juta oleh Muhaimin saat menjabat sebagai menteri.
"Jadwal pemeriksaan nanti akan kami sampaikan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/12/2016) malam.
Menurut Febri, penyidik KPK terus mengkroscek beberapa informasi mengenai adanya aliran dana atau pihak-pihak yang ikut menerima uang dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun anggaran 2014.
 

KPK sebelumnya telah menetapkan anggota Komisi II DPR RI, Charles Jones Mesang sebagai tersangka. Charles diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KTrans. Penetapan tersangka Charles berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang dimilik KPK serta fakta persidangan bagi terdakwa mantan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans Jamaluddien Malik.
 

Dalam persidangan, Jaksa KPK menyebutkan Jamaluddien membagikan uang setoran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada dakwaan pertama, Jamaluddien disebut mendapatkan uang sebesar Rp 6.734.078.000. Jaksa menyebut sebagian dari uang itu dialirkan ke sejumlah nama, di antaranya kepada Muhaimin sebesar Rp 400 juta.
 

"Penyidikan saya kira masih lanjutkan. Jadi ada dua hal, pertama soal kecukupan informasi. Kedua, jika bicara lebih jauh, ada yang namanya strategi penyidikan," kata Febri.

Ahok: Enggak Ada Alasan Orang Jakarta Tidak Bisa Berobat ke Rumah Sakit

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).

JAKARTA,  Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menggratiskan biaya pengobatan warga Jakarta di puskesmas atau rumah sakit dengan kamar kelas 3.

Sekalipun warga tersebut sebenarnya mampu, kata Basuki, Pemprov DKI akan tetap menanggung biaya pengobatannya selama mengikuti aturan yang ditetapkan.

"Semua orang di Jakarta, mau yang punya Mercedes, punya berlian Rp 100 miliar, kalau mau masuk RS kelas 3 dan puskesmas pun kami yang bayar lho," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Kamis (15/12/2016).

Ahok mengatakan, kebijakan ini dibuat berdasarkan pengalamannya ketika masih menjadi bupati di Belitung Timur. Ahok mengatakan dulu dia kesulitan untuk membedakan mana orang kaya dan orang miskin yang berhak menerima bantuan.

Menurut Ahok, orang yang memiliki rumah besar belum tentu orang kaya karena bisa saja rumah tersebut bersengketa dan disita bank.

"Makanya saya buat satu peraturan, bagaimana jangan sampai orang yang dikira kaya, akhirnya harus meninggal karena enggak bisa masuk rumah sakit," ujar Ahok.

Akhirnya Ahok pun membuat kebijakan menggratiskan biaya pengobatan bagi warga yang mau menerima layanan ke kelas 3. Dengan demikian, jaminan kesehatan untuk warga Jakarta juga bisa dinikmati secara adil.

"Jadi enggak ada alasan orang Jakarta tidak bisa berobat ke rumah sakit. Kami tanggung," ujar Ahok.

Tutup Masa Sidang, Novanto Ingatkan Anggota DPR soal Pesan Jokowi

Lima pimpinan DPR RI usai pelantikan Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016)

JAKARTA,  Ketua DPR Setya Novanto mengingatkan para anggota DPR tidak harus membuat Undang-undang dalam jumlah yang banyak.

Hal yang terpenting, kata dia, undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah berkualitas. Hal itu sesuai dengan pesan yang sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan pesan agar DPR tidak perlu terlalu banyak membuat undang-undang," ucap Novanto dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).
"Mungkin maksud Presiden agar kualitas undang-undang semakin baik," tambah dia.
Novanto meminta para anggota DPR untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah agar produk legislasi akan lebih baik kedepannya.
Selama masa sidang II Tahun 2016-2017 ini, lanjut Novanto, DPR bersama pemerintah sudah menyepakati dua rancangan Undang-undang menjadi UU.
Pertama adalah UU tentang Jasa Konstruksi dan UU tentang garis perbatasan wilayah Indonesia dan Singapura.

Salah Satu Teman Pelaku Penikaman Murid SD di NTT Hilang di Laut

KUPANG, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Polisi Estasius Widyo Sunaryo mengatakan, satu dari tujuh teman pelaku penikaman tujuh siswa kelas V SDN 1 Sabu Barat, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, NTT, menghilang di tengah laut. Hal itu disampaikan Sunaryo kepada Kompas.com, Kamis (15/12/2016) siang, setelah selesai pemeriksaan terhadap enam pelaku. Menurut Sunaryo, info pada saat hari pertama memang masih simpang siur, namun ternyata setelah dilakukan pengecekan ternyata satu di antara mereka menghilang.
"Memang benar satu di antara ketujuh orang tersebut melompat ke laut dari kapal, karena ketakutan oleh kejaran massa," ucap Sunaryo.
Hingga saat ini, lanjut Sunaryo, jenazah pria tersebut belum ditemukan sehingga pihaknya masih melakukan pencarian.

Sebelumnya diberitakan, kejadian itu bermula ketika jam pelajaran sedang berlangsung sekitar pukul 08.47 Wita. Saat itu, pelaku yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya datang memasuki ruangan kelas V SDN 1 Sabu Barat sambil memegang sebilah pisau.
Pelaku saat itu langsung menuju ke bangku belakang dan mendekati seorang siswi dan menggorokkan pisau ke leher seorang siswi. (Baca: Kronologi Penikaman 7 Murid SD di NTT)
Setelah itu, pelaku langsung mencari korban lainnya dan melukai leher dan menusuk tangan serta kaki para korban. Total korban sebanyak tujuh orang siswa. Melihat hal itu, siswa lainnya langsung berhamburan lari keluar lingkungan sekolah dan para guru sekolah pun berteriak histeris

Ahok: Dulu Ibu-ibu ke Pegadaian Saat Anak Mau Naik Kelas, Sekarang Enggak

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat peresmian ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), Jalan Tebet Barat Raya, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (21/10/2016).

JAKARTA,  Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan program Kartu Jakarta Pintar juga salah satu program untuk kaum perempuan, khususnya para ibu. Dengan adanya KJP, para ibu tidak merasa kesusahan untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. "Ibu-ibu itu paling banyak ke pegadaian saat anak mau naik kelas. Sekarang enggak ada lagi karena kita kasih KJP," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Kamis (15/12/2016).
Meski demikian, Ahok mengatakan, masih banyak orang yang tidak mengerti tentang KJP. Dia mengatakan uang KJP bukanlah milik para orangtua melainkan milik Pemprov DKI untuk membiayai keperluan anak-anak. Oleh karena itu, uang KJP tidak bisa ditarik tunai.
"Banyak orang yang mau uang ini ditarik tunai tapi saya enggak kasih, karena uang ini enggak boleh tarik tunai. Kalau tarik tunai, semua orang ambil untuk kebutuhan hidupnya beli beras, beli HP. Nah ini yang banyak orang enggak ngerti," ujar Ahok.
Ahok hanya ingin penggunaan uang KJP tepat sasaran. Dia tidak ingin merusak mental warga Jakarta dengan membagikan uang begitu saja. Dia juga tidak melarang jika orangtua menggunakan dana KJP untuk hal lain di luar keperluan sekolah.
Namun, penggunaannya tetap diatur. Salah satu kebutuhan yang bisa dibeli dengan uang KJP adalah daging sapi dan daging ayam.
Ahok mengatakan, orang tua bisa membeli daging sapi seharga Rp 35.000 per kilogram dan daging ayam seharga Rp 10.000 per kilogram dengan menggunakan KJP.
"Saya enggak mau merusak mental orang Jakarta. Dulu kita kasih dalam bentu uang, dibelanjain sama bapak emaknya buat beli HP, enggak bisa," ujar Ahok.

Polri: Bahrun Naim Transfer Uang dan Dalangi Rencana Bom Bunuh Diri

Bahrun Naim, anggota ISIS yang diduga berada di balik serangan teror dan bom di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Kamis (14/1/2016).

JAKARTA,  Simpatisan ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim, banyak mendalangi aksi teror di Indonesia.
Langkah tersebut termasuk rencana bom bunuh diri di depan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang terungkap setelah penemuan bom berdaya ledak tinggi di Bekasi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Bahrun aktif berkomunikasi dengan calon "pengantin" bom bunuh diri, Dian Yulia Novi.
"Dian berkomunikasi dengan Bahrun Naim dan menerima perintah untuk bunuh diri di Istana Negara," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Sebelum melakukan aksinya, Dian mengontrak di kawasan Bintara, Bekasi, bersama suaminya, Nur Solihin, yang juga tersangka dalam kasus ini.
Bahrun juga memberi uang kepada Dian sebesar Rp 1 juta untuk keperluan hidup sebelum melakukan amaliyah.

Bahrun juga mengarahkan tersangka Khafid Fathoni dalam merangkai bom. Khafid diketahui kerap berkomunikasi dengan simpatisan ISIS tersebut.
"Khafid membuat bahan peledak TATP di rumahnya di Ngawi, berdasarkan panduan Bahrun Naim," kata Boy.
Tak hanya itu, Bahrun juga mengirimkan uang kepada sel tersebut melalui tersangka Nur Solihin. Boy mengatakan, pengiriman uang dilakukan Bahrun sebanyak dua kali.

"Pertama sebesar Rp 3 juta dan kedua sebesar Rp 2 juta," kata Boy.
Uang tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuat bom. Adapun bahan-bahan yang banyak digunakan dalam bom itu adalah paku dan cairan kimia yang banyak dijual bebas di pasaran.

Ahok: KJP untuk Mahasiswa Rp 18 Juta dan Boleh Tarik Kontan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (pakai batik biru) saat menyaksikan penandatanganan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan 26 perguruan tinggi negeri (PTN) yang menerima pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/9/2016). Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, Calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, Kartu Jakarta Pintar juga sudah diberikan untuk warga Jakarta yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Mereka akan mendapatkan uang Rp 18 juta. "Anak-anak yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia dan pemegang KJP, kami langsung isi tabungannya Rp 18 juta," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Kamis (15/12/2016).
Jumlahnya lebih besar dari dana KJP untuk tingkatan sekolah lain. Dana KJP untuk mahasiswa juga berbeda dari segi penarikan.
Ahok mengatakan, mereka boleh melakukan tarik tunai terhadap uang tersebut.
"Karena kami anggap dia sudah bertanggung jawab, kami lalu akan memonitor uangnya dipakai buat apa. Kelihatan kok perilaku anak itu," ujar Ahok.
Jika uang Rp 18 juta tersebut ditarik semua, pasti mahasiswa tersebut melakukan penyalahgunaan. Dia mengatakan, program KJP untuk mahasiswa juga akan terus dievaluasi.
Dia berencana untuk menaikkan jumlah uang KJP bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi di Jakarta sebesar Rp 20 juta sampai Rp 30 juta setahun. Hal ini dilakukan karena biaya pendidikan di Jakarta lebih mahal.

Pesohor Kembali Datang ke Rumah Lembang untuk Dukung Ahok

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama publik figur seperti Dion Wiyoko, Edric Tjandra, Cathy Sharon, Aline, dan pendiri Kaskus Andrew Darwis di Rumah Lembang, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA,  Rumah Lembang kembali diramaikan oleh kehadiran para pesohor. Kali ini, mereka yang hadir adalah Dion Wiyoko, Aline Adita, Edrick Tjandra, dan Cathy Sharon yang hadir untuk mendukung calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Saya mendukung Pak Ahok sebagai pemimpin Jakarta tapi sangat disayangkan KTP saya Tangerang," ujar Dion di Rumah Lembang, Menteng, Kamis (15/12/2016).
Dion mengatakan dia sudah 8 tahun bekerja di Jakarta. Meski bukan warga Jakarta, dia merasakan banyak perubahan yang terjadi di Jakarta. Dia berharap Ahok kembali menjadi gubernur di periode mendatang.
Sementara itu, Aline juga mengungkapkan dukungannya kepada Ahok. Menurut Aline, Ahok adalah sosok yang menginspirasi karena memiliki kepribadian yang jujur.
"Dia mau capek-capek mengurus Jakarta padahal enggak gampang loh menghadapi karakter orang Jakarta ini. Dia sangat sabar," ujar Aline.

Edric Tjandra bahkan hadir dan menjadi pembawa acara untuk hari ini. Untuk Cathy Sharon, ini bukan kedatangan dia yang pertama di Rumah Lembang. Dia kembali datang untuk memastikan dukungannya kepada Ahok.
Dia mengatakan kehadiran para publik figur di Rumah Lembang sama sekali tidak dibayar.
"Kita sama sekali tidak di-endorse, tidak dibayar, kita ke sini karena mau dukung Pak Ahok," ujar Cathy.

Eko "Patrio" Dipanggil Polisi, PAN Protes di Rapat Paripurna

KPK Periksa Eko Patrio - Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Partio memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (12/2/2013). Eko di periksa sebagai saksi terkait penyidikan proyek pembangunan sport center Hambalang.

JAKARTA,  Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto memprotes pihak Bareskrim Polri yang dianggapnya telah bertindak sewenang-wenang karena memanggil anggota Fraksi PAN Eko Hendro Purnama alias Eko "Patrio". Padahal, menurut Yandri, Eko tidak melakukan tindakan kriminal apa pun. Berdasarkan informasi yang dia terima, pemanggilan Eko terkait pemberitaan media online.
Dalam berita itu, Eko menyebut pengungkapan bom Bekasi pada Sabtu (10/12/2016) merupakan pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Padahal, belum tentu benar apa yang diucapkan, bisa jadi media yang salah. Tapi pihak kepolisan sudah memanggil untuk diperiksa," kata Yandri saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Yandri mengingatkan bahwa seorang anggota DPR baru bisa dipanggil oleh kepolisian atas izin Presiden.
Ia mempertanyakan apakah kepolisian sudah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo sebelum memutuskan untuk memanggil Eko.
Ketua DPP PAN ini juga mengingatkan bahwa seharusnya pernyataan anggota DPR dilindungi undang-undang dan tak bisa dikriminalisasi.
"Kepolisian harusnya tidak perlu reaktif terhadap komentar anggota DPR. Karena ini nanti akan dijadikan rujukan. Kalau ada komentar miring, berseberangan, berurusan dengan pihak berwajib. Ini imbauan kami ke pihak kepolisian," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat paripurna, Fahri Hamzah, mengaku setuju dengan pernyataan Yandri.
Ia menilai harus ada evaluasi dari pihak kepolisian agar tidak mudah menindak anggota DPR hanya karena ucapannya.
"Karena anggota Dewan pejabat yang dilindungi konstitusi," ucap Fahri.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Agus Andrianto mengatakan, Bareskrim Polri memanggil Eko untuk diminta keterangan hari ini.

 

"Kami akan meminta klarifikasi atas pernyataan yang dia (Eko) sampaikan. Kami sudah layangkan surat ke dia," kata Agus saat dihubungi.
Namun, Agus tak mau menjelaskan masalah apa yang hendak diklarifikasi Polri kepada Eko.

Polisi Usut Opini Pengungkapan Kasus Terorisme Pengalihan Isu

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar.

JAKARTA,  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki tuduhan bahwa pengungkapan kasus terorisme oleh Densus 88 Anti-Teror Polri merupakan upaya pengalihan isu. Polri membantah tuduhan tersebut.
"Itu tetap menjadi bagian yang kita selidiki. Kita tidak mau isu yang berkembang merugikan publik," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Boy menganggap pemberitaan soal teroris tidak boleh dianggap remeh. Tuduhan adanya pengalihan isu berpotensi membuat masyarakat menjadi lengah dan kewaspadaannya rendah terhadap gerakan radikal.
"Jangan sampai publik tidak waspada dan menganggap itu kondisi hal yang direkayasa," kata Boy.

Terkait temuan bom di Bekasi beberapa waktu lalu, polisi telah menangkap 11 orang yang diduga saling terkait dengan perencanaan bom bunuh diri di depan Istana Kepresidenan.
Seorang "pengantin" wanita sudah dipersiapkan untuk melakukan aksi pada Minggu (11/12/2016).
Setelah menangkap terduga pelaku, Densus 88 menyita barang-barang di rumah mereka.

Adapun benda mencurigai yang disita, yakni bom dalam rice cooker, bendera ISIS, stiker identitas kelompok Jamaah Ansharut Tauhid, bahan-bahan kimia, hingga surat wasiat salah satu pelaku yang ditujukan untuk orangtuanya.
"Kita tidak ingin membohongi publik dengan kondisi yang ada," kata Boy.

Tetangga Belikan Rumah untuk Nenek 89 Tahun yang Diusir dari Kediamannya

Danielle Calder (baju kuning) menyerahkan kunci rumah kepada Angie Tyma (89), tetangganya yang sempat terusir dari kediamannya.

TAMPA,  Kisah yang terjadi di Hudson, Tampa, Florida, AS ini adalah salah satu contoh aksi kemanusiaan yang menginsporasi.

Kisahnya berawal bulan lalu ketika kediaman Angie Tyma (89) yang sudah dia huni selama 35 tahun disita.

Rumah yang itu sebenarnya pernah menjadi miliknya. Namun, setelah suaminya meninggal dunia tahun lalu, seorang temannya di Eropa membeli rumah tersebut.

Sang teman kemudian menyewakan kembali rumah tersebut kepada Tyma. Namun, ketika temannya mengalami masalah finansial tidak membayar pinjaman bank yang digunakan untuk membeli rumah itu.

Pihak bank pemberi pinjaman kemudian melelang rumah itu kepada sebuah perusahaan investasi.

Celakanya, hal ini tak diketahui Tyma hingga 16 November lalu, ketika pemilik baru rumah itu muncul dan mengusir perempuan tua itu.

Tak hanya mengusir, pemilik baru itu langsung mengangkut barang-barang milik Tyma dan meletakkannya di jalanan lalu mengunci pintu depan rumah itu.

Melihat kondisi Tyma yang mengenaskan itu, para tetangga tak tinggal diam. Mereka mengambil barang-barang milik Tyma dan pemerintah setempat membantu menyimpankan sebagian barang lainnya.

Sementara itu, pemerintah Pasco County menginapkan Tyma dan kedua anjing peliharaannya di sebuah motel.

"Mereka memperlakukan saya dengan baik tetapi saya merasa seperti tinggal di penjara," ujar Tyma.

Namun, Tyma kemudian memiliki ide. Dia menemui tetangganya, Danielle Calder dan mengusulkan agar dia membeli kembali rumah itu dan menyewakannya kepada dia.

Danielle (65), sebenarnya lebih sering tinggal di Boston tetapi dia memiliki sebuah rumah di kawasan permukiman tempat Tyma tinggal.

Ternyata Danielle setuju membeli rumah itu dengan harga 167.500 dolar AS atau sekitar Rp 2,2 miliar.

Kini Tyma menyewa kembali rumah itu dan Danielle enggan menyebutkan berapa uang sewa yang dia terima dari Tyma.

"Semua ini sangat berarti. Saya merasa diberkati bisa menolong Tyma," ujar Danielle.

Tyma kemudian menempati rumah itu kembali pada Selasa (13/12/2016), tepat di hari ulang tahunnya yang ke-89.

Di saat yang sama, semua barang miliknya yang selama ini disimpan para tetangga dimasukkan kembali ke rumah itu.

Hasil Studi: Ribuan Pilot Pernah Terbang dengan Niat Bunuh Diri di Benaknya

WASHINGTON DC, Sebuah studi terbaru tentang industri penerbangan mengungkap hasil yang mengejutkan jika tak mau disebut mengerikan.

Sebuah survei terhadap ribuan pilot maskapai penerbangan komersial dilakukan oleh tim dari Universitas Harvard memaparkan tingginya niat bunuh diri di kalangan para pilot.

Hasil survei ini menunjukkan dari 4.000 penerbangan, sebanyak 4,1 persen pilot pernah berpikir untuk bunuh diri setidaknya satu kali.

Sementara itu, 12,6 persen pilot dari 4.000 penerbangan itu masuk ke dalam katagori mengalami depresi.

Para pilot yang didiagnosis dengan depresi akut akan secara otomatis dilarang menerbangkan pesawat.

Namun, para pakar memperingatkan, banyak pilot yang menutup-nutupi gejala-gejala depresi yang mereka alami karena khawatir kehilangan pekerjaan mereka.

Studi ini digelar setelah tragedi maskapai Germanwings pada 2015, saat seorang pilot yang diduga menderita gangguan mental menabrakkan pesawatnya ke Pegunungan Alpen dan menewaskan 150 penumpangnya.

Para penulis laporan mengejutkan ini mengatakan, terdapat sebuah "selubung rahasia" yang mengelilingi masalah kesehatan mental para pilot ini.

Namun, psikiater kenamaan Inggris dan pemimpin penelitian ini, Profesor Joseph Allen, mengatakan, mengawasi pilot yang depresi tak akan berguna karena diagnosis masih mengandalkan kejujuran sang pilot.

"Kami menemukan bahwa banyak pilot yang mampu menutupi gejala-gejala depresi, dan mereka tak akan mencari bantuan karena khawatir berdampak pada karier mereka," kata Allen.

Depresi, yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan memproses informasi, bisa menghasilkan perasaan gagal dan keinginan untuk menyelesaikan tugas.

Hasil studi baru yang diterbitkan di jurnal Environmental Health ini sangat signifikan karena sebagian besar data terkait depresi biasanya ditahan pihak maskapai.

Sebanyak 3.500 pilot merespons survei anonim Harvard ini, meski sekitar 1.100 pilot menolak untuk menjawab pertanyaan terkait kesehatan mental.

Hasil lain dari survei ini adalah pilot pria mendominasi dalam hal rasa kehilangan minat, merasa gagal, dan berpikir ingin bunuh diri.

Ahok: Saya Difitnah Mau Memandulkan Pribumi dengan Vaksin Kanker Serviks

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).

JAKARTA,  Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan program-programnya yang berkaitan dengan kepentingan kaum perempuan kepada para pendukungnya di Rumah Lembang, Menteng.

Ia kemudian menceritakan kembali anggapan miring yang menyudutkannya soal kebijakan Pemprov DKI dalam memberikan vaksin kanker serviks gratis.
"Saya difitnah mau memandulkan pribumi, padahal kita sudah keluarkan uang besar. Saya percaya kita harus jaga betul (perempuan). Saya percaya anak-anak, kalau enggak ada ibu, jauh lebih susah daripada kalau enggak ada bapak," ujar Basuki atau Ahok, Kamis (15/12/2016).
 

Ahok mengaku paham sekali risiko penyakit perempuan. Dia mengatakan, perempuan rentan terkena kanker serviks dan kanker payudara. Dia ingin membuat program yang bisa mengurangi penyakit itu. Selain vaksin kanker serviks, Ahok mengaku sudah membuat program lainnya untuk perempuan, yakni membangun klinik pengecekan papsmear di pasar.
Dengan demikian, diharapkan para perempuan bisa mudah untuk melakukan pengecekan.
 

Sambil berseloroh, Ahok juga mengatakan bahwa ia akan memperlebar trotoar di Jakarta dan membuatnya ramah terhadap perempuan yang suka pakai sepatu hak tinggi. Untuk urusan transportasi, Ahok memberikan bus dengan susunan kursi menghadap ke depan yang menjadikan perempuan lebih terlindungi.
"Karena kalau kursinya berhadapan dengan yang berdiri, ada yang nakal cubit pahanya. Saya buat dua-dua kursi ke depan supaya perempuan merasa aman dan nyaman," ujar Ahok.
 

Ahok juga membuat lantai dasar bus dilapisi semacam bahan busa sehingga kalau penumpang terjatuh, lututnya tidak terluka. Ahok mengatakan, lantai tersebut merupakan hasil desain dari Perancis.

Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan Penghadang Djarot di Kembangan

Sidang kasus dugaan penghadangan calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara dengan terdakwa Naman Sanip di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA, Majelis hakim menolak nota keberatan (eksepsi) Naman Sanip, terdakwa yang diduga menghadang calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Ketua majelis hakim Masrizal menyatakan eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara. "Satu, menolak eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut," ujar Masrizal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Kamis (15/12/2016).
Selain itu, majelis hakim memutuskan perkara dugaan penghadangan Djarot itu dilanjutkan. Majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan perkara tersebut.
"Dua, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini," kata Masrizal.
Dalam sidang sebelumnya, Rabu (14/12/2016), Naman melalui penasihat hukumnya, Abdul Haris, menyampaikan tiga poin eksepsi. Pertama, Naman disebut murni melakukan teguran dan penyampaian aspirasi umat Islam terhadap Ahok.
Keputusan Naman tersebut dinilai sejalan dan dilindungi oleh UUD 1945, yakni kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak asasi manusia. Kedua, dakwaan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye itu dinilai tidak benar.

Naman disebut tidak membenci Djarot. Namun, karena Djarot mendapatkan imbas karena menjadi cawagub yang berpasangan dengan cagub Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menodakan agama.
Ketiga, dakwaan Naman sebagai komandan demo juga dinilai tidak benar. Buktinya, tidak ada kesepakatan apapun antara Naman dengan para pendemo yang menyatakan bahwa Naman adalah komandan demo.

Untuk Hadiah Pernikahan Putrinya, Jutawan India Bangun 90 Rumah bagi Tunawisma

Pengusaha Ajay Munot didampingi sang putri Shreya dan menantunya.

NEW DELHI, Banyak cara yang dilakukan seorang ayah untuk menyatakan rasa syukur atas pernikahan putri kesayangannya.

Dan bagi pengusaha India, Ajay Munot rasa syukur itu diwujudkan dengan menyumbangkan 90 unit rumah bagi para tunawisma yang ada di kotanya.

Munot, pengusaha kaya di bidang tekstil dan gandum asal Aurangabad, wilayah timur India awalnya berencana menggelar pesta pernikahan mewah untuk putrinya.

Untuk rencana pesta pernikahan besar-besaran tersebut, Munot sudah menyiapkan dana sebesar Rp 1,6 miliar.

Namun, Munot kemudian berubah pikiran dan menyumbangkan uang biaya pesta pernikahan itu untuk warga miskin.

Dengan uang itu, Munot kemudian membangun 90 unit rumah sederhana di atas lahan seluas sekitar 1 hektar.

Dia kemudian dengan sangat hati-hati memilih orang-orang yang akan mendapatkan rezeki nomplok itu.

Sebagai cara seleksi, Munot memberlakukan tiga kriteria orang yang bisa mendapatkan rumah yaitu orang itu harus miskin, tinggal di daerah kumuh, dan tidak kecanduan apapun.

Rumah sederhana berukuran 3,5 kali 6 meter itu dilengkapi dua jendela, dua pintu, air bersih dan aliran listrik.

Hebatnya, ide Munot ini didukung sang putri Shreya dan suaminya. Usai pesta pernikahan Shreya dan suaminya langsung menyerahkan kunci rumah kepada mereka yang beruntung.

Shreya mengatakan, dia sangat bahagia karena keputusan ayahnya itu adalah hadiah pernikahan yang paling berharga baginya.

PDI-P Ingin Dapat Kursi Pimpinan DPR dan MPR Hari Ini

Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto

JAKARTA, PDI Perjuangan menargetkan sudah dapat kursi pimpinan DPR dan MPR sebelum masa sidang ditutup pada Kamis (15/12/2016).

Penambahan kursi ini dilakukan melalui revisi Undang-undang Nomor 42 tahun 2016 mengenai revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
"Target hari ini," kata Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebelum Paripurna penutupan masa sidang.
Bambang menilai, rapat paripurna penutupan masa sidang bisa saja ditunda hingga Kamis sore nanti.
Adapun Paripurna pagi ini hanya mengesahkan revisi UU MD3 untuk masuk program legislasi nasional prioritas 2016.
Setelah diketok di Prolegnas, maka Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa langsung membahasnya.
Opsi kedua, masa sidang saat ini ditutup terlebih dahulu, namun pembahasan dilakukan pada masa reses.
Bambang meyakini, revisi akan berlangsung cepat karena hanya ada dua pasal yang diubah, yaitu Pasal 15 Ayat (1) yang mengatur jumlah pimpinan MPR dan Pasal 84 Ayat (1) terkait jumlah pimpinan DPR.
"Apakah perubahan UU MD3 bisa selesai, ya tergantung forum. Kalau forum sepakat, ya bisa. Yang penting jangan langgar prosedur," ucap Bambang.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, sebaiknya pembahasan revisi UU MD3 dilakukan pada masa sidang selanjutnya.
"Ini perlu waktu, perlu ruang yang cukup. Karena itu, menurut saya, sebaiknya hari ini cukup pengesahan bahwa ini dibahas dan akan disahkan di masa sidang berikutnya," tuturnya.

MA Masih Periksa Pegawainya Terkait Penyerangan Polantas

Gedung Mahkamah Agung.

JAKARTA,  Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur, membenarkan pegawai lembaga hukum tersebut Dora Natalia sedang diperiksa terkait masalah dengan polantas di Jatinegara, Jakarta Timur, beberapa hari kemarin. "Sudah, sedang diperiksa sekarang oleh Bawas (Badan Pengawas). Oleh Mahkamah Agung kan langsung diturunkan Bawas hari pertama sore itu," kata Ridwan, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/12/2016).
Ridwan menjelaskan, pihaknya tengah menunggu hasil pemeriksaan Bawas MA untuk menentukan sanksi.
"Dari badan pengawasan nanti apakah ada hukuman disiplin, pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan, ya seperti itu," ujar Ridwan.
Ridwan menjelaskan, masalah itu mungkin terjadi karena yang bersangkutan emosi di jalan atau ada persoalan di rumah.
"Nyetir sendiri, capek jalan jauh, denger klakson mungkin gara-gara itu emosi," ujar Ridwan.
Namun, pihaknya meyakinkan proses hukum terhadap Dora tetap berjalan. Termasuk proses sanksi dari Mahkamah Agung.
"Yang penting hukum tetap jalan. Selesai dengan baik, administrasi kepegawaian dia akan diperiksa dan dijatuhi sanksi, kan gitu," ujar Ridwan.
Dora menurutnya PNS yang sudah bekerja lima tahun di Mahmakah Agung. Dora bekerja di Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
"Sebelumnya (pernah) di PTUN Medan dan PT (Pengadilan Tinggi) Banten, dan (ada) mutasi-mutasi juga," ujar Ridwan.
Setelah kasus ini, lanjut Ridwan, Dora tetap bekerja. "Ya kalau enggak kerja muncul masalah baru, (ada) absennya," ujar Ridwan.
Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Sapta Maulana mengatakan, sedang melengkapi alat bukti sebelum memeriksa pelaku.
"Nanti dikabari kalau sudah kita periksa ya, karena harus kita lengkapi dulu alat buktinya," ujar Sapta.
Sapta memastikan, polisi serius mengusut kasus tersebut. "Yang jelas kita serius dan akan kita proses sidik," ujar Sapta.

Sebelumnya, Dora telibat dugaan penyerangan terhadap Aiptu Sutisna, petugas polisi dari Ditlantas Polda Metro Jaya di Jalan Jatinegara Barat. Dora mendadak marah terhadap petugas yang sedang berjaga di jalan tersebut.
Diduga, pelaku marah terhadap posisi petugas. Dari video yang beredar ia telihat menyerang petugas dan mengeluarkan kata-kata kasar. Atas kejadian itu, Aiptu Sutisna melaporkannya di Polres Metro Jakarta Timur.

Munarman: Substansi Status Facebook Buni Yani Sama dengan Ucapan Ahok di Kepulauan Seribu

Salah satu saksi fakta sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA, Salah satu saksi fakta sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, berpendapat isi status Facebook Buni memiliki substansi yang sama dengan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat pidato di Kepulauan Seribu. Munarman ditanya beberapa kali oleh Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat apakah ucapan Basuki sama persis dengan tulisan Buni melalui akun Facebook-nya.
"Substansinya sama, tapi kalau redaksinya saya tidak ingat," kata Munarman di hadapan majelis hakim pada sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).
Agus nampak masih belum puas dengan jawaban Munarman. Pertanyaan yang sama disampaikan kembali hingga beberapa kali, dengan menekankan apakah isi status Facebook Buni sama dengan ucapan kata per kata Basuki dalam video yang diunggah.
"Pokoknya substansinya sama. Menurut saya, substansinya sama," tutur Munarman.
Munarman tidak menjawab dengan pernyataan iya atau tidak terhadap pertanyaan Agus. Di satu sisi, Munarman juga menilai bahwa ucapan Basuki memang telah menodai agama, terlepas dari apapun status Facebook Buni maupun akun media sosial lain yang menyebarkan informasi serupa.

Salah satu alat bukti yang dipakai polisi untuk menjerat Buni adalah tiga kalimat status Facebook miliknya berikut dengan unggahan ulang penggalan video pidato Basuki. Kalimat yang dimaksud tertulis demikian, "Bapak-Ibu (pemilih Muslim)... dibohongi Surat Al-Maidah 51... (dan) masuk neraka (juga Bapak-Ibu) dibodohi. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini".
Sedangkan penggalan ucapan Basuki yang nampak pada penggalan video di akun Facebook Buni adalah sebagai berikut,
"Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu, enggak bisa pilih saya, ya. Karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam gitu loh. Itu hak Bapak-Ibu, ya".

Tifatul: Pemecatan Fahri Hamzah secara Internal PKS Sudah Final

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016)

JAKARTA,  Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, pemecatan Fahri Hamzah di internal partai sudah final. Hal itu diungkapkannya menanggapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memenangkan sebagian gugatan Fahri terhadap PKS.
Dengan putusan tersebut, pemecatan Fahri sebagai anggota partai, anggota DPR dan pimpinan DPR dianggap tidak sah.
"Saya tegaskan bahwa urusan pemecatan Fahri Hamzah secara internal sudah selesai dan final," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Jika ingin kembali menjadi kader PKS, lanjut Tifatul, ada prosedur yang ditempuh. Salah satunya, Fahri harus kembali mendaftarkan diri.
"Prosedurnya panjang. Tidak bisa saya sebutkan di sini. Seperti dia daftar sebagai anggota kembali, minta maaf, bikin surat pernyataan dan sebagainya," ujar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memenangkan sebagian gugatan Fahri Hamzah terhadap DPP PKS dalam Nomor Perkara 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL.
"Semua putusan dari DPP PKS dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Itu terkait pemberhentian Fahri dari keanggotaan DPR, partai PKS, dan statusnya sebagai Wakil Ketua DPR," kata Humas PN Jaksel Made Sutrisna melalui pesan singkat, Rabu.
DPP PKS akan mengajukan banding. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai upaya hukum yang memang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia.

Keluarga Angkat Ahok Terharu Lihat Sidang Penodaan Agama

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama keluarga angkatnya di Rumah Lembang, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA, Anggota keluarga angkat calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ikut datang ke Rumah Lembang, pagi ini. Mereka memberikan dukungan moril kepada Basuki atau Ahok yang kemarin menghadapi persidangan. Dengan suara terbata-bata sambil menahan tangis, Samsuriah menceritakan kesedihan mereka sekeluarga saat melihat sidang Ahok.
"Kami lihat di pengadilan, kami sangat terharu. Kami berdoa semoga Bapak Ahok tidak ada yang menyebutnya melakukan penistaan agama," ujar Samsuriah di Rumah Lembang, Menteng, Kamis (15/12/2016).
Samsuriah merupakan anak dari adik Andi Baso Amier. Andi Baso Amier merupakan ayah angkat Ahok.
Samsuriah mengatakan anaknya memiliki teman seorang ketua mahasiswa di Kepulauan Seribu. Samsuriah mengatakan ketua mahasiswa itu memastikan bahwa Ahok tidak pernah melakukan penistaan agama selama di sana. Jika Ahok sampai melakukan itu, tentu warga Kepulauan Seribu sudah marah.
"Teman akrab anak saya datang ke rumah dan dia mengatakan 'Ibu itu tidak benar Ahok menistakan agama, kalau dia menista agama, mayatnya sudah tidak nyebrang ke Jakarta, kami duluan yang babat'. Namanya Abdi Yaman seorang ketua mahasiswa," ujar Samsuriah.

Samsuriah dan keluarganya tinggal di Tanjung Priok. Samsuriah mengatakan mereka sekeluarga begitu sedih ketika Ahok menangis saat sidang.
"Apalagi waktu Ahok sudah mengatakan 'mana bisa saya menista agama sedangkan ibu angkat saya adalah muslim, saudara angkat saya adalah muslim,'," ujar Samsuriah.

KPK Periksa Hampir 200 Saksi untuk Telusuri Korupsi Pengadaan E-KTP

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/12/2016).

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa hampir 200 saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik.
KPK menduga banyak pihak terlibat dalam kasus yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 2 triliun itu.

"Indikasi kerugian negara memang signifikan. Inilah yang menjadi perhatian, apakah kerugian negara hanya disebabkan oleh dua orang saja," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/12/2016) malam.

Beberapa saksi yang diperiksa merupakan anggota DPR RI yang pernah terlibat dalam proyek pengadaan KTP elektronik.
Laporan penerimaan uang oleh sejumlah anggota DPR pernah disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Menurut Febri, penyidik KPK masih mengonfirmasi dugaan penerimaan uang oleh sejumlah penyelenggara negara.
Informasi yang diterima dari Nazaruddin akan dikonfirmasi kepada orang yang diduga menerima, atau kepada perantara suap.

"Kami di penyidikan lebih mengandalkan pada bukti dan informasi yang ada, apakah ada pihak lain yang bisa terjerat," kata Febri.

Beberapa nama pejabat yang diduga terlibat dan pernah diperiksa KPK adalah mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dan politisi Partai Golkar, Setya Novanto, yang kini menjabat sebagai Ketua DPR.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, serta mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Irman ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Ia diduga menggelembungkan anggaran (melakukan mark-up) saat menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan saat menjadi Dirjen Dukcapil.

Ahok-Djarot Dapat Dukungan dari Ratusan Aktivis Perempuan

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).

JAKARTA, Kelompok aktivis perempuan dari Perempuan Peduli Kota Jakarta menyatakan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Mereka datang ke Rumah Lembang dan menemui Basuki atau Ahok untuk menyampaikan dukungan itu.
"Kami mengedarkan surat dari Senin malam dan pada Selasa malam sudah masuk 436 dukungan. Di situ masih ada yang belum masuk sekitar 70 orang. Jadi ada sekitar 500 aktivis yang siap mendukung Anda karena program Anda," ujar salah satu aktivis, Saparina Sadili,di Rumah Lembang, Menteng, Kamis (15/12/2016).
Saparina membacakan sebuah surat pernyataan berisi dukungan untuk pasangan Ahok Djarot. Dalam surat itu, Ahok dan Djarot dinilai memiliki program yang baik untuk perempuan. Pasangan Ahok dan Djarot juga dinilai sebagai contoh konkret kebhinekaan.
"Kami siap membantu pasangan Basuki-Djarot untuk memperkuat dan menyebarluaskan informasi tentang program mereka sehingga terpilih kembali sebagai gubernur dan wakil gubernur," ujar dia.
Kumpulan ibu-ibu dari Majelis Taklim juga mendatangi Rumah Lembang hari ini. Mereka mengumumkan dukungan mereka kepada pasangan Ahok dan Djarot.
Ahok pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Ahok juga meminta kepada mereka untuk tetap memberikan kritik jika dia berbuat salah.
"Saya minta bimbing kami kalau kami melenceng. Kami akan berusaha sebaik mungkin," ujar Ahok.

Munarman Bersaksi dalam Sidang Lanjutan Praperadilan Buni Yani

Salah satu saksi fakta sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA, Pegiat salah satu ormas keagamaan, Munarman, menjadi saksi fakta dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016). Munarman bersaksi untuk menjelaskan apakah status di akun Facebook milik Buni menjadi salah satu pemicu aksi 4 November 2016 lalu, seperti yang disebut oleh Polda Metro Jaya sebelumnya.
"Menurut saya, itu tidak ada hubungannya. Justru sebelum Buni Yani bikin status itu sama videonya, sudah banyak yang tidak senang dengan omongan Pak Ahok (sapaan Basuki Tjahaja Purnama)," kata Munarman di hadapan majelis hakim.
Menurut Munarman, tidak ada kejanggalan pada status Facebook Buni, yang tertulis demikian, "Bapak-Ibu (pemilih Muslim)... dibohongi Surat Al-Maidah 51... (dan) masuk neraka (juga Bapak-Ibu) dibodohi. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini".
Dia juga menekankan bahwa Buni hanya mengunggah ulang video yang berasal dari dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Lagipula itu video kan dari Pemprov DKI, dari mereka-mereka juga. Buni Yani cuma posting lagi video itu, kenapa sekarang jadi masalah. Begitu loh logikanya," tutur Munarman.

Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Advokat Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat di Kepulauan Seribu.
Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.
Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Mempertanyakan Transparansi Dana Operasional Plt Gubernur DKI

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono

JAKARTA,  Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku tidak tahu berapa besaran dana operasional yang didapatnya, sejak menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sumarsono dilantik untuk menggantikan Ahok sejak Rabu (26/10/2016) lalu. Sebagai Plt Gubernur DKI, Sumarsono mendapatkan dana operasional, yang besarannya sekitar Rp 30 miliar.

Mengenai dana operasional, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan itu, daerah yang memiliki pendapatan asli lebih dari Rp 500 miliar, dana operasional kepala daerah mimimal Rp 1,25 miliar atau maksimal 0,15 persen dari total pendapatan asli daerah.

Jakarta adalah daerah berpendapatan lebih dari Rp 500 miliar. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, pemerintah Jakarta mengusulkan total pendapatan asli daerah sebesar Rp 39 triliun.

Atas dasar itu, anggaran operasional Ahok dan Djarot Rp 50 miliar atau 0,13 persen dari pendapatan.

Tapi, sudah hampir dua bulan menjabat sebagai Plt, Sumarsono mengaku tidak tahu berapa dana operasional yang didapatnya.

Dia mengatakan, bahwa Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah yang tahu berapa besaran dana operasional yang diperolehnya.

"Kalau ingin tahu anggaran saya berapa, tanya ke Sekda saja, karena sampai sekarang saya saja tidak tahu dana operasional saya berapa," kata Sumarsono saat menghadiri Rakornas PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/12/2016) malam.

Saat dikonfirmasi mengenai transparansi penggunaan dana operasional, Sumarsono tak menjawab.

Di tempat berbeda, Sumarsono menjelaskan, dana operasional digunakannya untuk kegiatan kampanye 'Kita Semua Bersaudara'. Spanduk itu, dipasang di hampir setiap kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mengenai dana operasional, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ahok mengungkapkan, dia mendapatkan Rp 30 miliar per tahun. Penggunaan dana operasional transparan, karena dipaparkan di situs ahok.org.