PWNU Yakin Tak Ada Politisasi dalam Demo 4 November

Pernyataan sikap dan arahan PWNU Provinsi DKI Jakarta terkait aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 dan Pilkada DKI Jakarta di Kantor PWNU, Jakarta Timur, Rabu (2/11/2016).

JAKARTA,  Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta meyakini tak ada upaya politisasi dalam aksi unjuk rasa pada 4 November 2016. Wakil Ketua PWNU, Samsul Ma'arif mengatakan, isu politisasi dalam aksi unjuk rasa 4 November merupakan kabar yang keliru.
"Tidak ada kaitannya dengan politik (aksi unjuk rasa pada 4 November 2016). Apalagi kita sebagai ormas keagamaan tidak ada hubungannya dengan tarik menarik kepentingan politik," kata Samsul di Kantor PWNU, Jakarta Timur, Rabu (2/11/2016).
Aksi tersebut, kata Samsul, murni untuk mendorong proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menistakan agama.
Samsul mengatakan, tuntutan yang akan dilayangkan dalam unjuk rasa tersebut hanya agar kepolisian melakukan proses hukum terhadap Ahok secara terbuka, transparan dan demi kepentingan masyarakat umum.
"Yang penting ada usaha yang benar. Bahwa aparat hukum telah melakukan proses secara terbuka, transparan, dan mementingkan kepentingan masyarakat secara umum," kata Samsul.
Kendati mendorong proses hukum terhadap Ahok, Samsul tetap menyerahkan kepada kepolisian.
Menurut Samsul, PWNU akan menghormati segala putusan terkait proses hukum yang dilakukan terhadap Ahok.
"Misalnya proses hukum menyatakan bahwa Ahok itu tidak salah, ya kita harus menghormati. Ya kita harus menghormati bahwa itu adalah bagian dari proses hukum," kata Samsul.
Unjuk rasa rencananya dilangsungkan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Sekitar 35.000 orang disebut bakal terlibat dalam aksi ini.