PURWAKARTA, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo tertarik dengan tata kelola keuangan di Purwakarta. Ketertarikannya meningkat saat membandingkan perbedaan mencolok antara pengelolaan keuangan di Purwakarta dan Bandung. Data proporsi belanja APBD kabupaten Purwakarta dan Kota bandung sejak 5 tahun terakhir di Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Propinsi Jawa Barat menunjukkan angka berbeda. Perbedaan itu mulai Angka Gini Rasio hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Purwakarta selama 2012- 2016 ini, data untuk belanja para pegawai nya kecenderungan mengalami penurunan yang signifikan. Dari 2012 yang mencapai 60 persen, angkanya terus menurun hingga 2016 ini hanya sekitar 46,69 persen,” ujar Mardiasmo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2016).
Sementara itu, belanja modal dan belanja barang/jasa di Kabupaten Purwakarta, meningkat tajam hingga dua kali lipat. Ini mengindikasikan adanya upaya untuk mendorong belanja yang sifatnya produktif untuk masyarakat.
"Jelas kan dari data saja. Ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah setempat (Purwakarta). Berbeda kalau lihat Kota Bandung yang kita jadikan sample. Kecenderungannya untuk belanja aparatur (pegawai) nya masih cukup tinggi di atas 60 persen," ujarnya saat memimpin FGD Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar.
Tak hanya itu. Berdasarkan hitungan angka gini rasio (ketidakmerataan atau ketimpangan dari seluruh hasil pendataan), Purwakarta menunjukkan angka lebih baik. Dari 0,39 pada 2012 terus menurun hingga di tahun 2016 menunjukkan angka 0,35.
Sedangkan Kota Bandung mengalami kenaikan angka gini rasionya. Gini rasio Kota Bandung mencapai 0,42 hingga 2012 angkanya terus bertambah pada level tertinggi 0,44.
"Untuk Kota Bandung jika nilainya (gini rasio) seperti ini cukup mengkhawatirkan ya. Kalau untuk IPM, kecenderungannya memang bergerak meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua daerah ini," tambah Mardiasmo.
No comments:
Post a Comment