Ade Komarudin: Saya sebagai Ketua DPR Menjaga Bangsa Ini Tetap Utuh

Ketua DPR RI Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016)

JAKARTA, Ketua DPR Ade Komarudin mengakui bahwa ia sempat membahas mengenai aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang saat bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ade pun menegaskan bahwa ia sebagai Ketua DPR siap melawan berbagai gerakan yang mencoba memecah belah bangsa.
"Saya sebagai Ketua DPR menjaga tentang bagaimana bangsa ini harus tetap utuh, bersatu, negara ini beragam, dan persatuan itu tentu harus dijaga dengan baik," kata Ade usai pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2016).
Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar 2,5 jam. Megawati ditemani sejumlah pengurus DPP PDI-P, yakni Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, Wasekjen PDI-P Eriko Sotarduga dan Ketua DPP PDI-P nonaktif Puan Maharani.

Ade menegaskan bahwa stabilitas politik diperlukan untuk pembangunan nasional. Saat ini, lanjut dia, tren ekonomi dunia sedang kurang ramah, di banyak negara petumbuhan bahkan ada yang minus.
Indonesia memang terkena dampak dari tren ekonomi dunia yang mengalami pelemahan, namun pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh hingga 5 persen.
Namun apabila pemerintah diganggu oleh ketidakstabilan politik, ia khawatir Indonesia akan kesulitan menghadapi tren melemahnya perekonomian dunia saat ini.
"Karena itu harga mutlak bagi kita menjaga kesatuan dan persatuan nasional, keanekaragaman in harus kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik supaya negeri kita tetap stabil," kata Ade.
"Saya bertugas, tentu menjaga negara ini, sebagai Ketua DPR agar tetap utuh stabil," ujarnya.

Selain membahas masalah politik keamanan dan politik nasional, Ade juga dalam kesempatan tersebut meminta saran ke Megawati mengenai wacana pencopotan dirinya dari Ketua DPR.
Rapat DPP Partai Golkar sebelumnya memutuskan untuk mengembalikan Setya Novanto memimpin Parlemen.
Megawati menyarankan kepada Ade bahwa pergantian Ketua DPR harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.