Anies: Kalau Sandiaga Mau Hidup Enak, Tidak Perlu "Ngurusin" Jakarta

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat mengadakan kampanye di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016)

JAKARTA, Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, memuji calon wakilnya, Sandiaga Uno, yang dinilainya mau berkorban mengabdikan diri memajukan masyarakat. Penilaian itu disampaikan Anies mengacu pada majunya Sandi dalam kancah Pemilihan Kepala Daerah 2017. Menurut Anies, dalam pola pikir yang sederhana, Sandi sebenarnya sudah bisa hidup enak dengan kekayaan yang dimilikinya.
Namun, kata Anies, Sandi memilih untuk maju pada Pilkada DKI 2017 karena komitmennya yang kuat untuk memajukan Jakarta.
"Kalau Bang Sandi mau hidup enak, enggak perlu lagi ngurusin Jakarta. Dia sudah sangat kaya, sudah sangat berhasil. Dia bisa mengurusi keluarganya, mengurusi lingkungan sosialnya, tetapi Bang Sandi memilih bertanggung jawab untuk memajukan Kota Jakarta," kata Anies.
Ia menyampaikan hal itu saat berorasi di hadapan massa pendukungnya dalam kampanye di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016). Dalam laporan yang dirilis KPU, Sandi tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 3,8 triliun.
Situasi ini menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkaya. Menurut Anies, Sandi merupakan contoh berkebalikan dari yang banyak terjadi di Indonesia saat ini.
"Orang lain banyak yang jadi pejabat supaya kaya, ini sebaliknya. Sudah kaya bertanggung jawab untuk memajukan seluruh warga Jakarta," kata Anies.

Saat kampanye di GOR Cempaka Putih, baik Anies maupun Sandi saling melontarkan pujian satu sama lain. Saat kesempatan Sandi yang berorasi, ia juga sempat memuji Anies yang disebutnya sebagai seorang tokoh yang berpengaruh, khususnya dalam dunia pendidikan.
"Dia adalah intelektual muda, tokoh yang berpengaruh bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tetapi juga di dunia. Beliau adalah tokoh pendidikan yang akan membawa Jakarta menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Maju kotanya, bahagia warganya. Dia adalah gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Berikan applause untuk Mas Anies Rasyid Baswedan," kata Sandi.

Pengacara: Proses Kasus Ahok Supercepat

Calon pasangan cagub-cawagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama saat menerima pengaduan dari warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Ahok menerima pengaduan warga mengenai permasalahan Ibu Kota setiap pagi dari Senin hingga Jumat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta.

JAKARTA, Pengacara Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sirra Prayuna, bingung dengan proses hukum kliennya yang dirasa terlalu cepat. Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung pada Jumat (25/11/2016).
Sedianya, jaksa peneliti butuh waktu 14 hari untuk mempelajari berkas perkara untuk menilai apakah sudah lengkap atau akan dikembalikan untuk dilengkapi.

Ternyata, hanya berselang empat hari kerja, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa berkas Ahok dinyatakan lengkap atau P21.
"Saya kira ini proses yang supercepat. Perkara ini adalah catatan akhir tahun perkara tercepat dalam proses penegakan hukum kita," ujar Sirra kepada Kompas.com, Rabu (27/11/2016).
Bergulirnya proses hukum terhadap Ahok terhitung cepat. Penyelidikan kasus ini dimulai sejak 6 Oktober 2016 dengan 13 laporan polisi yang masuk.

Kemudian, penyidik memutuskan untuk menaikkan status ke tingkat penyidikan pada 16 November 2016 dan menetapkan Ahok sebagai tersangka.
Berkas perkara dilimpahkan pada Jumat lalu dan hari ini dinyatakan lengkap oleh jaksa.
Sirra mempertanyakan apakah proses ini bergulir murni atas pertimbangan hukum atau ada tekanan pihak lain.
Ia mengatakan, penanganan perkara hukum apa pun tak bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Negara kita adalah negara hukum. Tidak boleh negara lalai dengan berbagai bentuk tekanan," kata Sirra.
Jika intervensi itu kuat, Sirra khawatir sampai proses pengadilan pun hakim tidak independen.
Hakim yang semestinya memutus perkara dengan berbagai fakta bersidangan, tetapi ada tekanan publik, maka menggeser norma keadilan tersebut.
"Semua pihak, saya berharap, hormati proses penegakan hukum. Setiap warga negara harus punya perlakuan hukum yang sama, tidak boleh diskriminasi," kata Sirra.

Rencananya, penyidik Bareskrim Polri akan melimpahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Agung pada Kamis (1/12/2016). Ahok dijerat Pasal 156 huruf a KUHP dalam kasus penistaan agama.
Sirra mengaku sudah mendapatkan undangan tersebut dan memastikan Ahok akan hadir.
"Karena ini tahap dua tentu akan pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya dari penyidik ke jaksa," kata dia.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad sebelumnya mengatakan, menurut jaksa peneliti, berkas perkara Ahok sudah memenuhi aspek formal dan materiil.
Setelah ini, Kejaksaan Agung akan menyampaikan hasil itu kepada Bareskrim Polri untuk segera ditindaklanjuti.
"Jaksa meminta penyidik untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka sesegera mungkin," kata Noor.
Dengan demikian, penyidik akan menentukan jadwal sidang Ahok begitu barang bukti dan tersangka dilimpahkan. Rencananya sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Agus: Saya Beruntung Dapat Mpok Sylvi...

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, menyapa warga secara bersama-sama sebelum menghadiri pertemuan dengan komunitas Betawi di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA,  Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, bercerita bahwa dirinya merasa beruntung berpasangan dengan Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017. Agus menyampaikan hal itu dalam acara tatap muka dengan komunitas Betawi di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016). "Sebelumnya, saya ingin sedikit cerita mengapa saya sangat beruntung mendapatkan cawagub Mpok Sylviana Murni ini. Beliau tentu asli Betawi, jadi siapa yang lebih tahu tentang karakteristik masyarakat Betawi, apa saja harapan dan permasalahan yang dihadapi selama ini, selain orang Betawi asli sendiri," kata Agus yang turut disaksikan Sylviana di lokasi yang sama.
Menurut Agus, selain latar belakang Sylvi yang adalah orang Betawi asli, kinerjanya selama mengabdi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut diperhitungkan. Menurut Agus, pengalaman Sylvi sebagai birokrat senior dapat melengkapi dirinya jika kelak memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur.
"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya merasa sangat senang dan dilengkapi secara utuh oleh pengalaman Mpok Sylvi," kata Agus.
Di tempat itu Sylvi diberi kesempatan memberi sambutan pertama kali sebelum Agus. Dalam sambutannya, Sylvi juga memuji Agus sebagai seorang pria yang dapat menjamin keamanan warga DKI Jakarta. Jaminan itu, kata Sylvi, dilihat dari latar belakang Agus yang pernah bekerja di dunia militer.

Menjala Asa yang Tersisa di Angke

 Warga berada di pinggir Kali Angke yang melewati Bendung Polor, Kembangan, Jakarta Barat. Bendung Polor merupakan perbatasan wilayah Jakarta Barat dan Kota Tangerang.


Cik cik cik. Bunyi ikan yang muncul di permukaan ini langsung disambut dengan tebaran jala warga di sekitar Bendung Polor, Kota Tangerang. Di tengah perubahan kualitas air, warga masih bisa merasakan manfaat Kali Angke. Manfaat ekonomi dari menjala ikan salah satunya.

Ruswandi (47) tak melepaskan pandangan dari aliran deras air berwarna coklat keruh di hadapannya, Rabu (31/8/2016). Tangannya memegang jala. Sembari mengamati aliran air Kali Angke di bawah Bendung Polor, warga Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, ini bersiap-siap menebar jalanya.

Ia tidak peduli ketika riak-riak kecil terlihat di aliran air itu meskipun itu juga penanda ada ikan di permukaan sungai.

"Kalau di riak-riak, itu hanya ada ikan sapu-sapu. Kalau bunyinya cik cik cik, itu ada ikan lainnya, di luar sapu-sapu. Bisa ikan mujair, lele, mas, dan nila. Kalau lagi beruntung dapat ikan gabus," katanya.

Begitu jala diangkat, tampak dua ekor ikan mujair berukuran 10 cm, satu ekor ikan mas berukuran 15 cm, dan sejumlah ikan sapu-sapu dalam berbagai ukuran.
"Jika sedang beruntung, saya bisa bawa ikan mas, mujair, lele, dan gabus ke rumah. Bisa lebih dari 2 kilogram," ujarnya.

Ikan sapu-sapu dijual dengan harga murah ke pengepul yang mendatangi penjala ikan. Setiap kilogram ikan sapu-sapu dihargai Rp 3.000-Rp 5.000.

Beragam aspek

Hidup berdampingan dengan aliran Kali Angke membuat warga merasakan semua aspek.

Saat hujan deras, air melimpah dan meluap. Bukan hanya ikan-ikan yang didapat, kampung warga juga terendam.

Itu juga yang dirasakan tim Kompas. Gerimis masih turun dan awan hitam menggelayut di langit saat kami menuju areal permukiman.

Menyeberangi jembatan Bendung Polor, sisa-sisa luapan air Kali Angke yang merendam permukiman warga Petir, Cipondoh, Tangerang, masih terlihat. Karung-karung berisi tanah ditumpuk tepat di pinggir kali yang berhadapan dengan jalan kampung. Tiga hari sebelumnya, Kali Angke meluap dan merendam perkampungan.

"Itu sebabnya, warga swadaya mengisi karung-karung dengan tanah dan membuat tanggul darurat di tepi kali," ujar Hasan Basri, Ketua RW 007, Kelurahan Petir, Cipondoh.

Warga pun masih berjaga-jaga lantaran gerimis yang berubah menjadi hujan deras siang itu.

"Saat hujan deras, ikan-ikan memang bermunculan, tetapi lebih banyak ikan sapu-sapu. Setelah dijala, ikan dibersihkan dan daging ikan dibeli pengumpul," ujar Hasan Basri.

Sayang, Kali Angke yang sempat menjadi tempat hidup ikan-ikan lezat seperti tawes, baung, juga gabus kini tinggal kenangan. "Sekarang, kali sudah penuh limbah. Ikan yang tinggal hanya sapu-sapu. Dulu, waktu saya masih kecil, saya biasa mandi di Kali Angke dan memancing ikan," ujarnya.

Apabila kemarau tiba, debit air Angke turun. Bau limbah yang dibuang ke Angke kian tercium.

Jalur berkelok

Sisa-sisa luapan air Kali Angke terlihat jelas saat tim Kompas menyusuri kali keesokan harinya. Kamis (1/9) pagi, matahari bersinar terik.

"Airnya cukup tinggi. Aman untuk perahu," ujar Agung Budhi dari Humas Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang siang itu menemani kami menyusuri sungai.

Hujan sehari semalam membuat debit air Angke cukup deras dan tinggi. Perahu mengambang. Tanpa kesulitan, kami segera naik ke perahu karet.

Dua perahu karet meluncur di air kali yang sangat keruh. Berawal di Pondok Bahar, Kota Tangerang, Banten, kami menuju Bendung Polor, Petir, Kecamatan Cipondoh, titik perbatasan Kota Tangerang dan Jakarta Barat, sejauh 12,65 km. Kami mulai menyusuri kali yang populer sebagai jalur transportasi air dan pengangkutan hasil bumi di masa lampau itu.

Perahu karet melaju kencang mengikuti aliran kali yang berkelok-kelok. Sebagian besar tebing kali masih asli, belum dibeton. Sesekali, laju perahu tertahan ranting pohon yang tumbuh ke arah badan kali. Ada pula saat ketika luberan sampah rumah tangga menghadang perahu kami.

Dari setiap kelokan, terlihat bentuk sungai menyempit dan melebar. "Diperkirakan, dulunya kali ini lebih lebar. Sekarang, kali ini menyempit akibat pendangkalan," kata Agung.

Di beberapa titik, khususnya di kawasan perumahan besar di Karang Tengah, Tangerang, tebing kali sudah berubah menjadi tebing beton. Di titik itu, proyek normalisasi sudah dilakukan. Tembok beton yang tinggi menyisakan rasa terkurung dan terkungkung saat kami melintas di tengah sungai.

Pemandangan kembali beralih setelahnya. Kini, perkebunan rakyat juga lahan tidur terlihat di sisi sungai.

Etape satu berakhir ketika perahu melewati areal perkebunan besar. Perahu mesti diangkat dan dipindahkan ke bawah Bendung Polor. Sebab, air yang terjun ke bendung itu sangat deras, tidak mungkin disusuri perahu.

Limbah di sungai

Begitu perahu dipindahkan, etape kedua sejauh 8 km dari Bendung Polor menuju Cengkareng Drain di Jakarta Barat dimulai. Di sini, Kali Angke begitu tenang.

Mata sempat dimanjakan dengan satu area yang masih hijau. Pohon-pohon besar tumbuh di kanan-kiri kali dan tajuk pohon membuat kanopi di atas kali sehingga suasana sejuk dan teduh. Beberapa biawak terlihat tengah bersantai di bebatuan di bawah pohon besar itu.

Namun, perilaku warga yang tidak sayang kali mulai terlihat. Di beberapa titik terlihat tebing longsor. Tanah dipenuhi sampah yang terbawa luapan air.

Kandang kambing, sapi, juga ayam berdiri persis di tepi kali. Kotoran hewan peliharaan itu pun langsung terbuang ke kali saat kandang dibersihkan.

Semakin dekat ke Cengkareng Drain, sebagian warga masih membuang sampah di tepian sungai. Sejumlah kakus juga berdiri di tepi sungai.

Industri rumah tangga tahu tempe juga masih membuang limbah cair ke kali.

Kepala BBWSCC Teuku Iskandar menyebutkan, sesuai rencana, normalisasi Kali Angke berakhir di Cengkareng Drain.

Secara keseluruhan, Angke memiliki potensi pariwisata dan transportasi air. Sayangnya, potensi itu belum digali.

Sandiaga: Saya Kasihan sama Pak Ahok, kayaknya Dia Tersiksa seperti Itu

Calon pasangan cagub-cawagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama saat menerima pengaduan dari warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Ahok menerima pengaduan warga mengenai permasalahan Ibu Kota setiap pagi dari Senin hingga Jumat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta.

JAKARTA,  Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, mengapresiasi bahwa cagub nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memang sudah mengubah perilakunya. Namun, jika itu memang benar terjadi, Sandiaga menduga Ahok akan tersiksa. Sebab, itu sama saja dengan membuat Ahok tak menjadi dirinya sendiri.
"Saya kasihan sekali sama Pak Ahok. Kayaknya dia tersiksa banget seperti itu karena itu bukan dirinya sendiri. Kalau saya memang aslinya seperti ini, Pak Anies aslinya seperti itu, Pak Agus juga aslinya seperti itu, Pak Djarot juga aslinya seperti itu," kata Sandiaga di sela-sela kegiatan blusukan kampanye di Rawasari, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Meski menduga Ahok akan tersiksa, Sandiaga mengapresiasi sikap Ahok. Sebab, tindakan itu diyakininya akan membuat situasi di masyarakat lebih kondusif.
"Tapi, apakah itu yang ditampilkan setelah nanti ke depan itu tanda tanya besar. Kita butuh pemimpin yang mempersatukan sama semua masyarakat, bukan hanya golongan tertentu saja. Tapi pemimpin yang bisa mengayomi lapisan kelas menengah ke bawah, menengah atas, semua golongan, setiap etnik," ucap Sandi.
Saat datang ke Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016), penulis Denny Siregar melontarkan pertanyaan ke Ahok. Menurut Denny, pertanyaan itu merupakan pertanyaan titipan banyak orang.
"Pak, kenapa kok sekarang jadi pendiam? Saya jadi enggak ada bahan tulisan, ha-ha-ha...," tanya Denny.

Ahok menjawab bahwa dia sudah banyak menerima nasihat untuk menjaga perkataannya. Sebab, banyak orang yang menyerang dia karena kata-katanya. Contoh paling akhir adalah ketika dia dituduh melakukan penistaan agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu.
Ahok mengatakan, perubahan itu juga disadari oleh istrinya, Veronica Tan. Ahok mengatakan, Veronica sampai heran ketika melihat dia terdiam dan hanya mengangguk-angguk di televisi.

Agus-Sylvi Berjalan Kaki ke Lokasi Kampanye, Jalan Kramat Sentiong Sempat Macet

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, menyapa warga secara bersama-sama sebelum menghadiri pertemuan dengan komunitas Betawi di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA,  Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, berkampanye di kawasan Jalan Kramat Sentiong, di Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016). Sylviana berkampanye bersama pasangannya, calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, sekitar pukul 15.30, Sylvi dan Agus terlihat mendatangi lokasi acara dengan berjalan kaki.
Keduanya turun dari kendaraan dan berjalan kaki sekitar 100 meter dari lokasi acara. Pasangan cagub-cawagub itu terlihat berjalan beriringan.

Agus terlihat mengenakan baju koko putih dan celana hitam. Sementara itu, Sylvi terlihat memakai batik dan jilbab biru.
Selama perjalanan, keduanya disambut warga yang menunggu di pinggir jalan. Tiba di lokasi acara, keduanya disambut para pendukung dan relawan.
Mereka sempat menyaksikan pertunjukan silat Betawi di Jalan Kramat Sentiong, atau di depan lokasi acara.
Jalan Kramat Sentiong sempat dibuat macet selama pasangan ini berjalan kaki. Apalagi, jalan tersebut dalam kondisi ramai kendaraan.

Antrean kendaraan terlihat selama 10 hinga 15 menit, atau selama Agus-Sylvi berjalan kaki. Bunyi klakson pengendara motor sempat terdengar karena jalan ditutup.
Jalan baru terlihat normal setelah cagub-cawagub nomor pemilihan satu itu masuk ke sebuah rumah di lokasi acara.
Berdasarkan agenda dari tim pemenangan Agus-Sylvi, lokasi acara merupakan rumah Ketua Tim Pemenangan Agus-Sylvi, Nachrowi Ramli.
Adapun Nachrowi atau yang kerap disapa Bang Nara hadir lebih dulu di lokasi acara. Sejumlah ormas kedaerahan berencana menyatakan dukungan untuk Agus-Sylvi di lokasi tersebut.

Saat "Blusukan", Djarot Minta Warga Doakan Ahok

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengunjungi permukiman warga di Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA, Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta warga mendoakan pasangannya, calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Permintaan Djarot itu disampaikan saat dia blusukan mengunjungi permukiman warga di Kompleks Kopti, Kalideres, dan Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (30/11/2016).
"Pak Ahok sedang diproses hukum. Saya minta warga masyarakat berdoa supaya para hakim, jaksa diberikan nurani, diberikan cahaya dalam hatinya, supaya bisa menegakkan hukum yang berkeadilan," ujar Djarot.
Menurut Djarot, kinerja mereka selama ini banyak dipuji warga. Oleh karena itu, pihak-pihak tertentu mencari-cari kesalahan Ahok untuk menyerang keduanya.
"Pak Ahok itu koruptor enggak? Enggak. Kinerjanya bagus. Sekarang dianggap penista agama, kan tidak masuk akal, orang dia punya saudara itu muslim," kata dia.
Oleh karena itu, Djarot meminta warga berdoa agar hukum bisa ditegakkan dengan adil dan Ahok dinyatakan tidak bersalah. Djarot juga menyebut bahwa Ahok telah meminta maaf.
"Pasti kita semua tidak sempurna, namanya manusia. Dari dalam hati loh minta maaf. Jadi saya mohon doa restu supaya lancar, aman," ucap Djarot.

Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Ahok telah lengkap atau P-21. Ahok nantinya akan disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Fraksi PPP Ajak Peserta Rapat Paripurna RAPBD DKI Ikut Aksi 2 Desember

Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD DKI Jakarta 2017 sepi dari anggota dewan. Rapat dilaksankanan di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA, Perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta mengajak peserta rapat paripurna RAPBD DKI Jakarta untuk turut serta dalam aksi damai pada Jumat (2/11/2016). Menurut Samsudin, perwakilan dari Fraksi PPP, aksi 2 Desember merupakan aksi superdamai umat Islam.
"Untuk membuktikan bahwa aksi tersebut adalah aksi superdamai, dalam kesempatan ini, Fraksi PPP mengajak para anggota DPRD dan hadirin di sini untuk ikut (aksi) bersama," kata Samsudin di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Samsudin mengatakan, para peserta aksi superdamai itu tengah berjuang menuntut keadilan hukum. Ia menilai, tidak ada agenda lain di balik rencana aksi tersebut.
Oleh karena itu, ia mengajak para peserta rapat paripurna itu untuk ikut zikir dan doa bersama dalam mewujudukan Jakarta yang berkeadilan hukum.
"Jakarta yang bermartabat, Jakarta dengan pemimpin yang tidak gaduh, dan Jakarta yang penuh berkah," kata dia.

Aksi 2 Desember nanti akan digelar di Monas. Aksi itu merupakan aksi lanjutan dari yang telah dilakukan pada 4 November 2016.
Peserta aksi ingin mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Polri memberi izin aksi ini dipusatkan di Monas yang mampu menampung 600.000 orang hingga 700.000 orang.
Aksi ini akan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan akan diakhiri dengan shalat Jumat berjemaah.

Candaan Sumarsono tentang Semboyan "Kita Semua Bersaudara"

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, seusai acara "Nusantara Bersatu", di Lapangan Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA, - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menjadi salah satu tokoh yang memberikan orasi kebangsaan dalam acara "Nusantara Bersatu", di Silang Barat Monas, Rabu (30/11/2016). Dalam orasinya, Sumarsono kembali menyampaikan semboyan yang selama ini ia usung, yakni "Kita Semua Bersaudara".

Semboyan itu dituangkan dalam berbagai spanduk di Jakarta, serta pin, stiker. Hanya saja, kata Sumarsono, tak jarang orang-orang menyalahartikan semboyan tersebut.
"Di sebuah medsos, saya pernah dapat komentar, 'Kalau kita semua saudara, lantas kita kawin sama siapa?'," kata Sumarsono yang mengundang gelak tawa pengunjung acara tersebut.
Dia mengatakan, pada hakikatnya, masyarakat Indonesia yang sebangsa dan setanah air adalah bersaudara. Dengan demikian, masyarakat harus saling menghargai satu sama lain.
"Kalau tetangga kita dicubit, kita harus merasa sakit, apapun agama atau sukunya, dia tetap saudara kita sebangsa dan setanah air," kata Sumarsono.
"Demikian juga kalau tangan sebelah kanan dicubit, kita harus merasakan kesakitannya. Katena kita saudara sebangsa dan setanah air," kata Sumarsono.

Semua Fraksi Setuju Setya Novanto Kembali Jabat Ketua DPR

Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengikuti Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12). Setelah resmi mudur dari jabatanya sebagai Ketua DPR, Setya Novanto mengikuti rapat paripurna sebagai anggota DPR.

JAKARTA, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan Partai Golkar melakukan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016) sore.
Awalnya, masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan sikapnya terkait usulan Golkar.
Dalam penyampaian sikap, tidak ada fraksi yang menolak Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR.

"Kita sudah dengar pandangan fraksi dan semua fraksi telah menyampaikan persetujuan. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada semua anggota Dewan, 'apakah setuju?'," tanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat.
"Setuju...," jawab para anggota Dewan yang hadir dilanjutkan ketok palu oleh Fadli.

Dalam rapat tersebut, Ade Komarudin tidak hadir. Adapun pimpinan DPR lain yang hadir ialah Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.
Setelah pengambilan keputusan, acara dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan oleh Setya.
Ade sebelumnya mengatakan, sejak awal, dia telah siap menghadapi segala risiko dalam kancah perpolitikan yang dia jalani.

"Jabatan adalah amanah, kapan pun Allah akan memberikan ataupun mengambil amanah ini, saya siap dan ikhlas," kata pria yang akrab disapa Akom itu saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin.
"Bahasa Jawa-nya, 'aku rapopo', bahasa Sunda-nya 'teu sawios', terlebih demi keutuhan NKRI," ujarnya.

Akom menambahkan, sebagai kader partai berlambang beringin, dia selalu mematuhi aturan yang berlaku di partainya.
Ia juga mengaku mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di DPR dalam menyikapi surat permohonan pengembalian Setya Novanto ke kursi ketua DPR sebagai hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar.
Dewan Pembina Golkar sepakat dengan DPP Partai Golkar yang mengajukan Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI menggantikan Ade Komarudin.

Kesepakatan itu diputuskan usai Setya Novanto berbicara 2 jam 45 menit dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Senin.
"Dewan Pembina dan DPP sama menyetujui penetapan pergantian Saudara Ade Komarudin dengan Saudara Novanto menjadi Ketua DPR RI," ujar Aburizal membacakan isi kesepakatan, usai pertemuan.
Keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.
Adapun Novanto mundur dari kursi ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham".
Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia.

"Semoga Anies-Sandiaga Tidak Omong Doang"

Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor tiga, Sandiaga Uno saat berduet bermain gitar dan bernyanyi dengan salah seorang pengamen di kawasan Rawasari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA, Kebudayaan seni Betawi mengiringi kedatangan calon gubernur DKI nomor pilih tiga, Sandiaga Uno ke perumahan warga di Jalan Cempaka Warna, Kelurahan Cempaka Putih Warna, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016). Kedatangan Sandiaga disambut sepasang ondel-ondel serta diramaikan petasan yang membuat keriuhan di lingkungan tersebut.
Salah satu warga M Subur Sembiring yang mengaku sebagai kader Partai Demokrat mengaku memberikan dukungannya agar Sandiaga dan calon gubernur DKI Anies Baswedan menenangi Pilkada DKI.
Subur menilai, Anies-Sandiaga memberikan harapan baru bagi warga Jakarta. Subur menyebut program-program Anies-Sandiaga mampu menyejahterakan warga Jakarta.
Partai Demokrat merupakan partai pengusung calon gubernur-calon wakil gubernur nomor pilih satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
"Saya anggota Demokrat, saya pilih nomor tiga," ujar Subur.
Sejumlah warga juga menyampaikan agar Sandiaga berkomitmen untuk menjalankan seluruh janjinya selama kampanye.
"Mudah-mudahan Bapak Anies-Sandiaga yang mencalonkan diri tidak omong doang," ujar warga.

Adapun Sandiaga mengapresiasi dukungan warga kepadanya. Sandiaga mengatakan, dukungan tersebut memotivasi dirinya untuk bekerja keras membangun Jakarta. Sandiaga menyampaikan sejumlah program unggulannya yaitu pendidikan serta peluasan lapangan kerja.
"Ada program KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga," ujar Sandiaga.

Jokowi: Saya kalau Dengar yang Namanya Impor Sedih Banget

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo menilai Indonesia mempunyai potensi untuk menciptakan swasembada pangan.

Jika potensi itu dimaksimalkan dengan baik, seharusnya, Indonesia bisa terlepas dari impor pangan.
"Saya kalau dengar yang namanya impor sedih banget. Buah impor, beras impor," kata Jokowi saat berpidato dalam acara penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Jokowi menegaskan, pemerintah terus mengupayakan agar Indonesia bisa menciptakan swasembada pangan.
Pada tahun 2016 ini, misalnya, tak ada impor untuk beras, cabai, dan bawang. Impor jagung juga turun sebesar 60 persen dari tahun sebelumnya.
"Tahun 2018 sudah enggak impor jagung, sudah janjian ini Pak Menteri (Pertanian) dengan saya, saksinya Bapak, Ibu semuanya, tetapi harus didukung Bapak, Ibu, semuanya juga," ucap Jokowi.
Untuk menciptakan swasembada pangan, Jokowi mengaku pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, misalnya dengan penyaluran dana desa yang terus ditingkatkan setiap tahunnya.
Dengan begitu, setiap desa bisa membangun infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan penguatan pangan.
"Jangan sampailah jagung impor, buah impor, kedelai masih impor, garam masih impor, aduh masa sih enggak bisa kita untuk memproduksi itu. Sumber daya alam kita, tanah kita, semuanya sangat mendukung untuk berproduksi dan bisa bersaing dengan negara yang lain," ucap Jokowi.

Ada Spanduk Penolakan di Cengkareng, Warga Minta Djarot Tak Perlu Khawatir

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melewati spanduk penolakan saat mengunjungi Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (30/11/2016) sore.

JAKARTA,  Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat, melanjutkan blusukannya dengan mengunjungi Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (30/11/2016) sore. Saat Djarot tiba di lokasi, spanduk penolakan terpasang di sekitar sana. Namun, Djarot tetap berjalan melewati spanduk penolakan tersebut.
Salah satu warga yang menyambutnya mengatakan agar Djarot tidak perlu khawatir karena yang memasang spanduk tersebut hanya beberapa orang.
"Pak Djarot jangan khawatir, dari 4.000 penduduk, yang masang (spanduk) hanya 10 orang. Maju terus," ujar warga tersebut.
Djarot pun tersenyum dan melanjutkan blusukannya. Dia menyapa warga dan melayani mereka yang meminta berfoto bersama.
Saat berjalan, Djarot sempat berbicara kepada Kapolsek Cengkareng Kompol Eka Baasith. Dia menyebut spanduk itu seharusnya tidak ada.
"Pak Kapolsek spanduk itu enggak boleh lho," kata Djarot kepada Eka.

Sementara itu, Eka hanya mengangguk menanggapi pernyataan Djarot. Saat dikonfirmasi, Eka menyebut spanduk tersebut bukan ranah mereka.
"Ini bukan ranah kita. Kita sudah sampaikan kepada Panwas. Semalam ini kita sterilkan," tutur Eka.
Pantauan Kompas.com, karena adanya spanduk penolakan tersebut, blusukan Djarot tidak hanya dikawal polisi seperti biasanya, tetapi juga anggota Brimob yang membawa senjata. Meski ada spanduk penolakan, blusukan Djarot masih berjalan aman dan tidak ada penolakan dari warga.

Kemenkeu Tertarik dengan Tata Kelola Keuangan Purwakarta

PURWAKARTA, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo tertarik dengan tata kelola keuangan di Purwakarta. Ketertarikannya meningkat saat membandingkan perbedaan mencolok antara pengelolaan keuangan di Purwakarta dan Bandung. Data proporsi belanja APBD kabupaten Purwakarta dan Kota bandung sejak 5 tahun terakhir di Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Propinsi Jawa Barat menunjukkan angka berbeda. Perbedaan itu mulai Angka Gini Rasio hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Purwakarta selama 2012- 2016 ini, data untuk belanja para pegawai nya kecenderungan mengalami penurunan yang signifikan. Dari 2012 yang mencapai 60 persen, angkanya terus menurun hingga 2016 ini hanya sekitar 46,69 persen,” ujar Mardiasmo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2016).
Sementara itu, belanja modal dan belanja barang/jasa di Kabupaten Purwakarta, meningkat tajam hingga dua kali lipat. Ini mengindikasikan adanya upaya untuk mendorong belanja yang sifatnya produktif untuk masyarakat.
"Jelas kan dari data saja. Ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah setempat (Purwakarta). Berbeda kalau lihat Kota Bandung yang kita jadikan sample. Kecenderungannya untuk belanja aparatur (pegawai) nya masih cukup tinggi di atas 60 persen," ujarnya saat memimpin FGD Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar.
Tak hanya itu. Berdasarkan hitungan angka gini rasio (ketidakmerataan atau ketimpangan dari seluruh hasil pendataan), Purwakarta menunjukkan angka lebih baik. Dari 0,39 pada 2012 terus menurun hingga di tahun 2016 menunjukkan angka 0,35.
Sedangkan Kota Bandung mengalami kenaikan angka gini rasionya. Gini rasio Kota Bandung mencapai 0,42 hingga 2012 angkanya terus bertambah pada level tertinggi 0,44.
"Untuk Kota Bandung jika nilainya (gini rasio) seperti ini cukup mengkhawatirkan ya. Kalau untuk IPM, kecenderungannya memang bergerak meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua daerah ini," tambah Mardiasmo.

Ahok Tunggu Cutinya Selesai untuk Pelajari Laporan soal Performa PNS yang Turun

Calon pasangan cagub-cawagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama saat menerima pengaduan dari warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Ahok menerima pengaduan warga mengenai permasalahan Ibu Kota setiap pagi dari Senin hingga Jumat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta.

JAKARTA, Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mau berkomentar banyak soal keluhan yang menyebut pelayanan PNS DKI menurun setelah dia cuti. Dia tidak bisa berkomentar karena sedang tidak bertugas di lingkungan Pemprov DKI. "Saya enggak tahu, saya belum masuk. Tunggu saya masuk baru saya pelajari," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Rabu (30/11/2016).
Jika menunggu Ahok selesai cuti, maka warga Jakarta harus menunggu hingga Februari. Meski demikian, Ahok mengatakan bisa saja dia selesai cuti lebih cepat.
Hal ini bisa terjadi jika Mahkamah Konstitusi segera mengumumkan keputusan terkait uji materi UU Pilkada yang dia ajukan.
"Siapa tahu MK mutusin minggu ini atau minggu depan," ujar Ahok.

Sebelumnya, seorang warga Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Supriyati Ningsih, merasa ada perubahan pelayanan saat Ahok menjalani masa cuti kampanye jelang Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017.
Dia merasakan perbedaan saat mengurus administrasi sebelum dan sesudah Ahok cuti. Saat Ahok belum cuti, dia mengurus kartu keluarga lantaran pindah dari Tangerang ke Tanah Kusir. Saat itu, proses administrasi berjalan lancar.
Kondisinya berbeda saat dia hendak mengurusi akta kelahiran anaknya. Saat datang ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di Radio Dalam, Supriyati kaget karena ada 15 warga lainnya yang tengah menunggu, tetapi baru satu dari enam pegawai yang melayani di sana sekitar pukul 08.00 WIB.

Polisi Sebut Pimpinan JAD Samarinda Berkomunikasi dengan Terpidana Teroris dari Dalam Lapas

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

JAKARTA,  Polri memastikan tujuh tersangka bom molotov di Samarinda tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah Samarinda yang berbaiat pada ISIS. Kelompok ini dipimpin oleh Joko Sukito.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Joko dan perwakilan JAD dari daerah lain pernah berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Aman Abdurrahman, pendiri JAD di Indonesia.
Padahal, saat itu Aman sudah menjadi pesakitan di Lapas Nusakambangan.
"Kita tahu bahwa Aman Abdurrahman tokoh JAD, dia masih melakukan aktivitasnya selama yang bersangkutan menjalani masa tahanan," ujar Boy, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Komunikasi itu terjadi pada 21 November 2015.
Saat itu, JAD se-Indonesia menggelar acara deklarasi di Batu, Malang, selama tiga hari.
Sejak ada informasi tersebut, kini Aman dipindahkan ke ruang isolasi.
Boy mengatakan, berkembangnya jaringan JAD perlu diwaspadai.
Tak hanya orang dewasa yang diincar, tetapi juga anak-anak.
Hal itu terbukti dalam aksi teror di Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, beberapa waktu lalu.
Diketahui dua di antara tujuh pelaku masih di bawah umur. Salah satunya merupakan anak dari pelaku lainnya.
"Ini sel bawah tanah ya g nampak berbaur dengan masyarakat. Organisasi yang merekrut, perencanaan untuk amaliyah," kata Boy.
Ia mengatakan, JAD bisa berkembang di Indonesia karena ditopang pendanaannya oleh Salim Mubarak At Tamimi alias Abu Jandal, simpatisan ISIS asal Indonesia.
Kini, Jandal dikabarkan telah meninggal dunia dalam perang.
Jandal dan Aman merupakan rekan sesama teroris yang pernah terlibat konflik di Maluku beberapa tahun lalu.
"Mereka kawan lama yang terus saling berkomunikasi dan mengajak masyarakat kita untuk berangkat ke Suriah, aktif dalam kegiatan amaliyah," kata Boy.

Rapat Paripurna DPRD tentang RAPBD DKI 2017 Sepi Anggota Dewan

Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD DKI Jakarta 2017 sepi dari anggota dewan. Rapat dilaksankanan di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA, Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD DKI Jakarta 2017 sepi kehadiran anggota dewan. Rapat dilaksankanan di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir hanya 36 orang dari total anggota DPRD DKI Jakarta sebanyak 106 orang. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dan dihadiri oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono.
Fraksi yang pertama kali menyampaikan pandangannya adalah Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Meity Magdalena Ussu. Salah satu pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan adalah lokasi binaan untuk pedagang kaki lima (PKL). Selain itu juga penertiban minimarket harus dilaksanakan dengan tegas.
"Kami juga berharap pemerintah pusat menambah alokasi dana perimbangan untuk perkembangan infrastruktur di Jakarta," kata Meity.

Sylviana: Saya Miris, Tambora Hampir Tiap Minggu Ada Kebakaran

Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Sylviana Murni, mengunjungi RW 03 Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA, Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Sylviana Murni, merasa prihatin karena Tambora, Jakarta Barat, merupakan salah satu wilayah yang sering banjir. Sylvi menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan warga RW 03 Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (30/11/2016). "Saya suka merasa miris, sedih, Tambora nih hampir tiap minggu ada kebakaran. Betul ya?" ujar Sylvi.
Dia menuturkan banyak mengetahui permasalahan warga Tambora. Sebabnya, Sylvi pernah menjadi Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Barat.
"Dulu saya pernah jadi Plt Wali Kota Jakarta Barat. Jadi, kalau ada kebakaran di Tambora, saya biasa langsung meluncur sini, ke lapangan. Jadi saya sudah hapal nih," kata dia.
Sylvi menyatakan, apabila dia bersama pasangannya, calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono, terpilih pada Pilkada DKI 2017, masalah kebakaran yang selama ini sering terjadi akan menjadi perhatian keduanya sehingga permukiman warga terhindar dari kebakaran.

Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan yakni dengan early warning system. Sylvi menyebut hal itu pernah dilakukan saat dia menjadi Plt Wali Kota Jakarta Barat.
"Makanya sistem keamanan lingkungan itu perlu dihidupkan, perlu dinyalakan kembali. Di Dinas Kebakaran sendiri ada semacam motor untuk kebakaran. Jadi, bisa masuk ke ruang-ruang yang memang sempit," ucap Sylvi.
Selain itu, Sylvi menyebut pernah beberapa kali melatih pramuka untuk melakukan penanganan kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Dia berharap nantinya pelatihan itu juga bisa dilakukan dan membuat warga cepat tanggap.

Pemerintah Jamin Pengamanan Aksi 2 Desember

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai acara silaturahmi dengan para tokoh lintas agama di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

JAKARTA, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI di silang Monas Jakarta Pusat. Menurut Wiranto, dia sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan aksi unjuk rasa tersebut berjalan damai sesuai kesepakatan.
"Sebagai Pemerintah kami harus ambil bagian agar kesepakatan aksi super damai itu betul-betul terwujud. Saya sudah mengumpulkan jajaran Polhukam terkait proses unjuk rasa damai itu," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Sebelumnya Wiranto menggelar rapat koordinasi khusus terkait antisipasi aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Dalam rapat tersebut hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.
Wiranto menuturkan, saat aksi unjuk rasa Kementerian Kesehatan akan menyiagakan tenaga medis di sekitar Monas.
Sementara Kementerian Perhubungan akan menyiapkan transportasi untuk mengangkut peserta aksi saat pulang ke daerah masing-masing.
Sedangkan Menteri Agama akan melakukan sosialisasi mengenai cara bertausyiah yang benar dan mengendalikan emosi massa.
"Semua saya ajak untuk menentukan langkah-langkah yang tentunya membuat masyarakat tenang. Jangan sampai mengganggu aksi unjuk rasa mengganggu aktivitas masyarakat lain. Yang penting aman," kata Wiranto.
Aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 rencananya dilakukan dengan dzikir, tausiyah, doa bersama, dan ditutup dengan shalat Jumat di silang Monas, Jakarta Pusat.
Mereka menuntut penegakan hukum yang berkeadilan dan meminta kasus dugaan penistaan agama.

Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab mengatakan aksi tersebut digelar untuk menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera dilimpahkan ke pengadilan.
Aksi unjuk rasa, kata Rizieq, akan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Dia menjamin aksi akan berlangsung damai.

Ahok: Bagi Saya, Disuruh Cuti Saat Susun Anggaran Saja Sudah Terganggu

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disambut tari caci dari NTT ketika tiba di Rumah Lembang, Sabtu (26/11/2016).

JAKARTA,  Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar soal pengaruh kasus penistaan agama terhadap kegiatan kampanyenya. Basuki ditanya apakah kampanyenya terganggu karena ada kasus itu. "Kalau bagi saya, disuruh cuti saat lagi susun anggaran saja sudah terganggu. Sebenarnya bukan soal kampanye, petahana itu kan yang penting bekerja," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Rabu (30/11/2016).
Basuki masih merasa seharusnya dia bisa bekerja lebih baik jika tidak cuti selama masa kampanye. Dia juga bisa memantau dan menyusun anggaran untuj tahun 2017.
Selain itu, dia juga bisa meneruskan visi dan misi yang pernah disampaikan saat Pilkada lalu.
"Cuma karena Undang-undang memaksa (cuti) seperti itu, ya kita terima saja," ujar Ahok.
Berkas kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok juga sudah lengkap. Ahok tidak tahu apakah bisa lolos dari kasus ini atau tidak. Namun, dia ingin warga tahu bahwa dia tidak melakukan penistaan agama. Dia juga sudah meminta maaf atas kegaduhan akibat kesalahpahaman ini.
Dengan lengkapnya berkas perkara, penyidik tinggal menentukan jadwal sidang Ahok. Rencananya sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Ahok dinyatakan sebagai tersangka penistaan agama, Rabu (16/11/2016). Dia dijerat Pasal 156 huruf a KUHP dalam kasus penistaan agama.

Plt Harus Konsultasi dengan Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016)

JAKARTA, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pelaksana tugas gubernur harus berkonsultasi dahulu dengan pihaknya sebelum mengambil kebijakan strategis. Selain itu, kebijakan strategis juga harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Tjahjo di Jakarta, Selasa (29/11/2016), menegaskan, semua pelaksana tugas (Plt) kepala daerah harus mengikuti aturan perundangan dan aturan teknis yang berlaku. Bagi Plt bupati/wali kota harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan gubernur di atasnya, sementara Plt gubernur harus meminta nasihat Mendagri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur DKI Sumarsono telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, seperti menunda lelang proyek yang dimulai sebelum penetapan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, mencairkan dana hibah, membahas penataan organisasi perangkat daerah, serta membahas APBD.

"Plt Gubernur DKI tak mungkin melaksanakan keputusan atau kebijakan tanpa konsultasi dan izin tertulis Mendagri. Dan, Plt Gubernur selalu laporan kepada Mendagri dan konsultasi juga dengan Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," tutur Tjahjo.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan, Plt gubernur, Plt bupati, dan Plt wali kota memiliki tugas dan wewenang menjalankan roda pemerintahan umum dan memelihara ketenteraman ketertiban masyarakat. Selain itu, mereka juga wajib memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada.

Namun, karena Pilkada diselenggarakan pada Februari 2017 dan calon petahana harus cuti sejak Oktober 2016, yakni di masa pembahasan Rancangan APBD, Plt kepala daerah mendapat kewenangan menandatangani perda tentang APBD.

Tak hanya itu, untuk menyelesaikan penataan struktur organisasi tata kerja baru di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Plt kepala daerah juga boleh menandatangani perda tentang perangkat daerah. Bahkan, Plt juga bertugas mengisi jabatan-jabatan di organisasi-organisasi yang dirampingkan tersebut.

Di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggodok rencana perampingan birokrasi. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana DKI Jakarta Danny Sukma, kemarin, mengatakan, secara total dalam seluruh level terdapat pengurangan 11 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari 53 SKPD menjadi 42 SKPD.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD DKI Mohamad Taufik menyatakan, pihaknya akan meminta pendapat para ahli untuk memperkaya materi perda tentang perubahan perangkat daerah ini. Dia berharap perubahan struktur organisasi benar-benar efektif dan efisien serta tidak kontraproduktif terhadap rencana pembangunan daerah.

Sejumlah anggota Baleg juga meminta pendapat lebih rinci dari SKPD terkait. Sebab, selain pola kerja, perubahan organisasi bakal berdampak pada sistem penilaian kinerja, pemberian tunjangan, serta keuangan daerah secara umum. Karena itu, selain harus hati-hati, desain perubahan diharapkan lebih jelas arahnya.

Masih minim

Masih terkait dengan kinerja birokrasi, terungkap bahwa dari enam wilayah DKI Jakarta, serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling rendah, yaitu baru 46,9 persen hingga Selasa, jauh dari target 88 persen.

Alokasi anggaran untuk Kepulauan Seribu sendiri Rp 327 miliar. Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo tak menampik masih rendahnya realisasi anggaran ini. Sebab, ujarnya, masih ada sejumlah program yang belum selesai dengan nilai cukup besar. "Ada pengadaan kapal yang kami dilakukan, misalnya, yang masih berproses. Nilainya cukup besar. Juga ada perbaikan kantor dan sarana-prasarana umum. Jadi, di Desember realisasinya pasti berubah," ujar Budi, kemarin.

Menurut Budi, pihaknya optimistis realisasi anggaran bulan depan bisa jauh lebih besar. Sebab, pengadaan kapal saja nilainya mencapai Rp 13 miliar.

Ditanya soal Penggusuran, Agus Malah Menyudahi Sesi Tanya Jawab

Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono bersama istri, Annisa Pohan, menyapa warga usai menyusuri Sungai Ciliwung di tepian dekat permukiman RW 07, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA,  Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak merespons pertanyaan wartawan soal kebijakan penggusuran. Agus ditanyakan soal itu setelah dia berkomentar bahwa kondisi sungai di Jakarta harus dibiarkan alami.

"Di beberapa tempat yang memang rawan longsor, perlu dibeton, diperkuat, tapi tentu tidak semua harus dilakukan seperti itu karena kami ingin sekali membiarkan Sungai Ciliwung itu seasri mungkin, sealamiah mungkin, karena itulah yang paling indah sebetulnya," kata Agus saat berkampanye di RW 07 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2016) siang.
Wartawan yang meliput kampanye Agus lalu bertanya, apakah dengan membiarkan kondisi Sungai Ciliwung seperti sekarang ini berarti turut membiarkan bangunan liar di bantaran tetap ada. Namun, Agus tidak mau menjawab pertanyaan itu dan memilih untuk menjawab pertanyaan lain.
Beberapa kali pertanyaan seputar penggusuran itu disampaikan, tetapi Agus tetap tidak menjawab dan malah menyudahi sesi tanya jawab dengan wartawan.
Saat Agus menyudahi sesi tanya jawab, beberapa anggota tim pemenangannya memberi kode kepada panitia acara di lokasi. Mereka lalu menyalakan pengeras suara sambil menyerukan yel.
Sejumlah wartawan yang ada di lokasi merasa kecewa karena pertanyaan mereka yang tidak dijawab.
Kampanye Agus hari ini dimulai dengan naik perahu karet menyusuri Sungai Ciliwung dari daerah Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menuju Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Agus menilai bahwa potensi alam di Jakarta masih tinggi. Dia juga berencana untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi dilakukan dalam rangka mempersiapkan sejumlah sungai di Jakarta dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air.

Pimpinan MKD Tegaskan Pemberhentian Akom Tak Berkaitan dengan Rencana Pergantian Ketua DPR

Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

JAKARTA,  Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding menegaskan putusan pemberhentian Ade Komarudin dari Ketua DPR tak ada sangkut paut dengan proses pergantian Ketua DPR yang diusulkan Fraksi Partai Golkar. Sudding menyatakan, keputusan pemberhentian ini memang bertepatan dengan pelaksanaan rapat paripurna pergantian Ketua DPR.
Namun, putusan pemberhentian Ade diambil berdasarkan keterangan yang diperoleh sepanjang sidang MKD.
"Kami sudah proses sidang ini dengan mekanisme yang benar. Memang putisan pemberhentian ini bertepatan dengan Rapat Paripurna pergantian Ketua DPR. Tapi tidak diambil berdasarkan itu," kata Sudding, di Ruang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Sudding menambahkan, MKD juga telah mendengar keterangan dari semua saksi seperti Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dan pihak Kementerian Keuangan serta BUMN.
Politisi Partai Hanura itu kembali menegaskan putusan pemberhentian Ade sudah sah meski belum mendengar keterangan dari Ade sebagai terlapor.
"Ini putusan in absentia. Kami telah memanggil Saudara Ade Komarudin dua kali. Dan di panggilan kedua ini dia hanya mengatakan tak bisa hadir tanpa adanya penjadwalan ulang," lanjut Sudding.
Ade sebelumnya dilaporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran etik saat melakukan pemindahan mitra kerja dari Komisi VI ke Komisi XI dan juga memperlambat proses pembahasan Ketua RUU Pertembakauan.
Golkar telah mengajukan pergantian Ketua DPR dari Ade ke Setya Novanto dan akan dibahas dalam rapat paripurna pada hari ini pukul 15.00 WIB.
Ade menganggap pelaporan dirinya ke MKD merupakan rekayasa.
"Kelihatan tanda petik itu (laporan MKD) diada-adain, biar publik yang menilai. Saya akan hadapi, ikuti dengan baik saja," kata Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Ade mengatakan, sejak menjadi anggota DPR pada tahun 1997, proses PMN selalu menjadi domain Komisi XI karena melibatkan Kementerian Keuangan.
Oleh karena itu, menurut Ade, pengalihan BUMN menjadi mitra kerja Komisi XI dalam proses PMN tidak salah.
"Sekarang saya diadukan, rapopo, tadi saya sudah jelaskan. Termasuk saya diproses secara politik, saya akan hadapi, akan proses. Semua terus lanjut ke paripurna," kata Ade.

F-PAN Sayangkan MKD Berhentikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR

Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/8/2016)

JAKARTA,  Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Yandri Susanto menyayangkan keputusan Mahkamah Kehormatan DPR memberhentikan Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Yandri melihat keputusan tersebut seolah membawa agenda atau target tertentu.
"Tentu PAN akan menyayangkan. PAN dalam posisi mengambil keputusan itu MKD berdiri untuk semua anggota DPR, tidak boleh dia terkesan punya tunggangan politik, agenda sendiri, target-target tertentu, kalau terbukti itu maka citra MKD akan tergerus," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Langkah tersebut dinilainya terlalu terburu-buru. Padahal, rapat badan musyawarah (Bamus) sudah memutuskan untuk membahas agenda pergantian Ketua DPR di rapat paripurna, Rabu sore.
Partai Golkar mengusulkan kepada DPR untuk mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Setya Novanto.
Selain itu, dalam kasusnya di MKD, Ade belum diberi kesempatan untuk memberikan keterangan. Keputusan MKD justru akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

"Pertanyaannya apakah yang dituduhkan kepada Pak Ade itu benar? Atau kalau benar apakah sejauh itu melakukan pemberhentian? Saya kira ini banyak menimbulkan pertanyaan. Termasuk saya tentu menyayangkan itu," tutur Anggota Komisi II DPR itu.
Ia berencana melayangkan interupsi pada rapat paripurna untuk mempertanyakan soal keputusan MKD tersebut.
"MKD perlu clear, jernih, cermat, dan komunikasikan dengan baik di depan seluruh anggota Dewan termasuk masyarakat Indonesia," tuturnya.
MKD memberhentikan Ade Komarudindari jabatannya sebagai Ketua DPR. Keputusan itu merupakan sanksi ringan dari pelanggaran etik yang dilakukannya.
Ade divonis bersalah saat memindahkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI.
Sebelumnya, sejumlah BUMN yang memperoleh PMN tersebut merupakan mitra kerja Komisi VI.

Kedua, Ade divonis melakukan pelanggaran ringan dalam tuduhan memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.
Karena melakukan dua pelanggaran ringan, maka hal itu dihitung secara akumulatif sebagai dua pelanggaran sedang.
Hal ini berarti bahwa Ade sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR yang merupakan pimpinan alat kelengkapan Dewan.

"Berdasarkan pasal 21 Kode Etik DPR, Saudara Ade Komarudin diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena terbukti melakukan satu pelanggaran sedang sebagai akumulasi dari dua pelanggaran ringan," ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan amar putusan, di Ruang MKD.
Ade sebelumnya dilaporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran etik saat melakukan pemindahan mitra kerja dari Komisi VI ke Komisi XI dan juga memperlambat proses pembahasan Ketua RUU Pertembakauan.

Saat ini pula, Golkar telah mengajukan pergantian Ketua DPR dari Ade ke Setya Novanto dan akan dibahas dalam Rapat Paripurna hari ini pukul 15.00 WIB.

Pemerintah Akan Tertibkan Ormas Keagamaan yang Tak Pancasilais

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016)

JAKARTA, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa saat ini pemerintah berencana menertibkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis agama yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara. Lukman menuturkan, setiap ormas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah disepakati, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
"Di negara indonesia ini tidak boleh ada ormas yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Semua ormas harus tunduk pada aturan main bersama yang disepakati bersama," ujar Lukman seusai Rapat Koordinasi Khusus antisipasi unjuk rasa 2 Desember di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Lukman menuturkan, terkait rencana penertiban tersebut, Kementerian Agama akan memantau dan mendata semua ormas keagamaan.
Tim dari Kemenag juga akan mendalami ideologi ormas-ormas yang ada. Jika ada yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, kementerian akan segera menindaklanjutinya.
Sementara itu, ormas yang diketahui tidak berbadan hukum akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti.
"Kemenag punya daftar semua ormas keagamaan. Semuanya terus kami pantau apakah ada ideologi, pemahaman, dan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila," kata Lukman.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai saat ini ada sejumlah ormas yang kerap menjadi sorotan publik karena dianggap membuat onar.
Padahal, menurut dia, seharusnya ormas mempunyai tujuan yang sejalan dengan visi membangun Indonesia.
Pemerintah berencana melakukan penertiban terhadap ormas yang bermasalah. Menurut Wiranto, penertiban Ini dilakukan agar aktivitas berbagai ormas dapat memberi kontribusi positif terhadap Indonesia.

Wiranto menyebutkan, penertiban itu akan dimulai dengan melakukan pendataan terhadap berbagai ormas yang ada, khususnya yang dianggap bermasalah.
Data tersebut, lanjut Wiranto, akan digunakan untuk memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Dengan demikian, ormas-ormas yang dianggap bermasalah dapat kembali sejalan dengan program pemerintah saat ini.

Ketika Paparan Program Sandiaga "Diinterupsi" Seorang Ibu

Sandiaga saat berdialog dengan warga di Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016)

JAKARTA, - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, mendatangi warga di Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016). Saat mengawali dialognya dengan warga, Sandiaga menyampaikan salah satu progran unggulan yang akan dilakukan jika dia nanti terpilih jadi Wakil Gubernur DKI, yaitu program pendidikan. Namun seorang warga bernama Nunung tiba-tiba memotong paparan Sandiaga. "PKL (pedagang kaki lima) dong Pak," kata Nunung.
"Interupsi" itu langsung dijawab Sandiaga dengan mengatakan bahwa penataan PKL merupakan program utama mereka selanjutnya. Namun Nunung tampaknya tidak puasa dengan jawaban Sandiaga. Ia meminta agar Sandiaga jangan hanya sekedar janji.
"Jangan janji-janji saja dong Pak Sandi," kata Nunung lagi.
Melihat Nunung yang beberapa kali menyela pembicaraannya, Sandiaga memanggil Nunung untuk mendekatinya. Sandiaga yang sedang berdiri di atas kursi segera memegang tangan Nunung sambil mengucapkan janji.
"Kita kasih penghasilan, kita kasih modal yang cukup, janji Bu Nunung ya," kata Sandiaga.
Nunung kemudia mendoakan agar Sandiaga bisa memenangkan Pilkada DKI 2017.
Di hadapan warga, Sandiaga menyampaikan sejumlah program lainnya seperti pemberian bantuan permodalan sebesar Rp 300 juta per usaha, dan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. "Nanti uangnya bisa langsung diambil, kalau ada kebakaran atau kebutuhan lain," kata Sandiaga.

Karyawan di Sekitar Kawasan Monas Tak Khawatir Aksi 2 Desember

Kawasan perkantoran Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

JAKARTA,  Tak ada kekhawatiran dari sejumlah kantor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat terhadap aksi damai Jumat (2/12/2016) lusa. Hal ini terbukti dari kebijakan sejumlah kantor yang tetap meminta karyawannya tetap beraktivitas seperti biasa. Nani (26), karyawan di perusahawaan swasta ini mengatakan, kantornya belum menginstruksikan untuk libur untuk tanggal 2 Desember nanti. Ia juga mendukung kebijakan kantornya tersebut.
"Kalau saya enggak terlalu khawatir ya. Jadi kalau masuk ya enggak apa-apa," kata Nani di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Nani menambahkan, untuk masalah transportasi, dia menggunakan angkutan umum kereta rel listrik (KRL). Sehingga ia tak merasa khawatir akan terjebak kemacetan dengan massa aksi damai. Ia juga akan berangkat di waktu yang sama seperti hari biasanya.
Alamsyah, pegawai swasta di Jalan MH Thamrin lainnya, mengatakan, belum ada informasi soal libur atau tidaknya pada aksi 2 Desember nanti. Oleh karena itu, ia mengasumsikan masih masuk seperti biasa.
Meskipun masuk seperti biasa, menurut dia tak jadi soal. Ia juga tak akan mengambil cuti bila keputusan akhir kantornya menginstruksikan tetap masuk.
"Aksi kemarin (2 November 2016) kan juga aman-aman aja pas siang sampai sore. Jadi enggak perlu khawatir," kata dia lagi.
Kendati demikian, Alamsyah akan menyiasati dengan berangkat kerja lebih pagi dari rumahnya di daerah Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan agar tidak terjebak kemacetan saat menggunakan transportasi pribadi ke kantor.
Deni, pegawai bank swasta di Jalan MH Thamrin, juga mengatakan kantornya tetap masuk seperti biasa. Deni tak khawatir dengan aksi damai 2 Desember nanti karena percaya sudah ada aparat yang berjaga.
Terlebih lagi, dari informasi yang didapat di media, aksi pada 2 Desember mendatang akan diisi kegiatan keagamaan.
"Kalau aksinya begitu, lebih bagus ya," kata dia.
Deni pun tak akan mengambil libur. Menurut dia, aksi pada Jumat lusa tak akan mengganggu kerjannya, sehingga tak ada alasan untuk libur. Kendati demikian, Deni meminta agar Transajakarta tetap beroperasi seperti biasa. Pasalnya, Transjakarta menjadi transportasinya dari rumah ke kantor.
Aksi 2 Desember akan digelar di Monas. Aksi itu merupakan aksi lanjutan dari yang telah dilakukan pada 4 November 2016. Peserta aksi ingin mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Polri memberi izin aksi ini dipusatkan di Monas yang mampu menampung 600.000 orang hingga 700.000 orang. Aksi GNPF ini akan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan akan diakhiri dengan shalat Jumat berjemaah.

Warga dari Sultra hingga Papua Dukung Ahok di Rumah Lembang

Warga Papua datang ke Rumah Lembang untuk mendukung cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (30/11/2016).

JAKARTA,  Warga yang datang ke Rumah Lembang untuk bertemu calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, datang dari berbagai daerah. Hari ini misalnya, sekelompok warga dari Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendatangi Rumah Lembang dan menyatakan dukungan untuk Ahok. "Ini membuktikan Ahok bukan hanya milik Jakarta tetapi milik Indonesia. Kami bolak-balik ke Jakarta melihat perubahan," kata salah seorang warga, Ridwan Ajali, di Rumah Lembang, Menteng, Rabu (30/11/2016).
Ridwan juga menyampaikan pendapatnya soal kasus hukum yang menimpa Ahok. Ridwan yakin, Ahok tidak berniat untuk melakukan penistaan agama. Ridwan juga mengajak warga untuk berhenti memaki Ahok.
"Saya tanya ke ulama dan kiai, kira-kira sikap mana yang dicintai Allah? Kita mendoakan dan memaafkan Ahok atau memakin beliau?" kata Ridwan.
Selain dari Sulawesi Tenggara, ada juga warga Papua. Menurut mereka, perubahan di Papua akan terjadi jika Jakarta sebagai Ibu Kota negara semakin baik. Mereka menaruh kepercayaan kepada Ahok untuk semakin memperbaiki Jakarta.
"Faktanya, kami lihat dengan mata kami, Jakarta berubah. Kalau begitu maka Indonesia berubah, Papua berubah," kata seorang warga Papua itu.
"Kami juga sudah lakukan doa bersama selama dua bulan belakangan ini. Kami percaya rencana Tuhan tidak gagal," tambahnya.

Tim Evakuasi Ditarik, Pilot TNI Korban Helikopter Jatuh Masih Belum Ditemukan

Petugas menurunkan korban selamat kecelakaan Helikopter usai menempuh penerbangan menuju Bandara Juwata Tarakan, Minggu (27/11/2016). Korban selamat an Lettu Cpn Abdi Damain yang saat ini dirawat di RSUD Tarakan. Heli Bell 412 EP dengan nomor regestrasi HA-5166 milik TNI Angkatan Darat yang mengalami kecelakaan akhirnya ditemukan pada 27 November di kawasan Pegunungan Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara).

BALIKPAPAN, Tim evakuasi korban jatuhnya helikopter TNI jenis Bell 412-EP di Malinau, Kalimantan Utara, mulai ditarik.

Tim tersebut terdiri dari pasukan TNI-Polri, Basarnas, dan perlengkapan penyelamatan, termasuk warga dari berbagai desa yang tadinya ikut dalam gabungan tim evakuasi.
Sejak Selasa (29/11/2016), mereka mulai meninggalkan Desa Long Sulit, Kecamatan Mentarang Hulu. Lokasi ini merupakan titik kumpul semua unsur tim SAR dan penjemputan korban.
"Pertama polisi pulang lebih dulu, menyusul pasukan pulang. Terakhir yang ada di sana adalah personel dari Kodim 0910 Nunukan. Itu pun sudah pulang sekarang," kata Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mentarang Hulu, Theo Tede, Rabu (30/11/2016).
Menurut Theo, kondisi ini menunjukkan tidak ada lagi upaya pencarian pada korban pasca ditemukannya satu orang selamat, tiga tewas, dan satu lagi hilang.
 "Kami warga dari luar Desa Long Sulit juga sudah kembali. Kami paling terakhir pulang. Paling di sana hanya tinggal masyarakat kumpul saja," kata Theo.
Evakuasi berlangsung sejak Jumat. Tim menemukan satu orang selamat dan tiga lain tewas. Semuanya adalah tentara. Lettu Abdi Darnain, pilot heli, diselamatkan dengan luka berat pada kaki dan wajah pada hari Minggu (27/11/2016).
Tiga lainnya, Lettu Cpn Ginas Sasmita Aji, Sertu Bayu Sadeli Putra, dan Praka Suyanto dipastikan tewas dalam kecelakaan ini, dievakuasi Senin (28/11/2016).
Ketiganya dipulangkan pada keesokan harinya, yakni Ginas Sasmita Aji ke Jogjakarta, Bayu Sadeli Putra ke Dumai, serta Suyanto ke Madiun.
Satu korban lain belum ditemukan, yakni Lettu Yohanes Syahputra, tentara yang juga sebagai pilot heli. Theo mengatakan, sekalipun Yohanes belum ditemukan, tim SAR ditarik dan tidak melakukan pencarian lagi.
"Kalau puing helinya bisa kapan saja. Bisa dengan minta bantuan masyarakat suatu saat nanti. Pasti akan dibantu," kata Theo.
Menanggapi hal ini, belum juga ada keterangan resmi dari Kodam VI Mulawarman maupun Basarnas terkait pencarian korban terakhir.
Heli yang jatuh berada antara Desa Long Sulit dan Desa Nansarang, Kecamatan Mentarang Hulu. Theo mengungkap, tidak ada jalan terbuka menuju lokasi jatuhnya heli. Jalan pendek yang pernah dibuka pemerintah daerah tidak cukup jadi akses jalan  masuk hutan.
"Harus lewat jalan setapak," kata Theo.
Heli TNI dengan nomor penerbangan HA-5166 ini ditemukan dalam kondisi hancur oleh dua pemuda pencari gaharu asal Nansarang.
Helikopter TNI jenis Bell ini jatuh dalam tugas pengiriman logistik dari Bandara Juwata, Tarakan, menuju Long Bawan, Kecamatan Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (24/11/2016).
Heli jatuh pada jarak 176,33 km dari Bandara Juwata di Tarakan dan 40 km dari Desa Long Bawan. Saat itu tiga pilot dan dua mekanik yang semuanya TNI sedang menumpang di dalamnya.

Kejagung Nyatakan Berkas Perkara Ahok Sudah Lengkap

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad.

JAKARTA,  Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengatakan, berkas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sudah rampung. Pemeriksaan berkas Ahok dilakukan sejak pelimpahan dari kepolisian pada Jumat (25/11/2016) lalu.
"Kejagung telah memutuskan, menyatakan bahwa perkara tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah dinyayakan P 21," ujar Noor, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Noor mengatakan, menurut jaksa peneliti, berkas perkara Ahok sudah memenuhi aspek formil dan materiil.
Setelah ini, Kejaksaan Agung akan menyampaikan hasil itu kepada Bareskrim Polri untuk segera ditindaklanjuti.
"Jaksa meminta penyidik untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka sesegera mungkin," kata Noor.

Dengan demikian, penyidik tinggal menentukan jadwal sidang Ahok.
Rencananya sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Ahok dinyatakan sebagai tersangka penistaan agama, Rabu (16/11/2016).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu dijerat Pasal 156 huruf a KUHP dalam kasus penistaan agama.

Ahok: 62 Persen Orang Jakarta Percaya Saya Menista Agama Islam

Calon pasangan cagub-cawagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama saat menerima pengaduan dari warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Ahok menerima pengaduan warga mengenai permasalahan Ibu Kota setiap pagi dari Senin hingga Jumat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta.

JAKARTA, Calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali membahas hasil surveinya yang menurun dengan para pendukungnya di Rumah Lembang. Basuki mengatakan, hal ini terjadi karena masih banyak warga Jakarta yang percaya bahwa dia menistakan agama.
"Enam puluh dua persen orang Jakarta percaya saya menista agama. Mereka tidak menonton video secara menyeluruh," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Rabu (30/11/2016).
Ahok mengatakan, kebanyakan orang hanya menonton video yang disebar oleh Buni Yani. Kemudian, mereka membaca caption video yang sudah dipotong.
Ahok mengatakan, tidak banyak juga warga miskin Jakarta yang memiliki kuota internet untuk menonton video utuh di YouTube.
"Bahkan ada 56 persen penduduk Jakarta yang enggak pakai smartphone. Lima puluh enam persen ini, walau kita sebarkan program apa saja, mereka tidak tahu," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, ini adalah tugas para pendukungnya untuk meluruskan. Ahok meminta pendukungnya menjelaskan kepada warga lain yang masih percaya Ahok menistakan agama.
Ahok meminta pendukungnya menunjukkan video utuh lengkap dengan gambaran suasana di sana. Dengan begitu, warga akan tahu bahwa dia tidak berniat menistakan agama.
"Padahal yang saya maksud kan politisi busuk. Politisi yang gunakan ayat agama untuk kepentingan. Ini terjadi di kita, orang enggak mau pilih walau kepuasan terhadap kinerja saya tinggi," ujar Ahok.

Ratusan Santri di Jember Gelar Doa Bersama untuk Keutuhan Bangsa

Ratusan santri bersama elemen mahasiswa dan masyarakat di Jember, Jawa Timur, menggelar doa bersama untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rabu (30/11/2016).

JEMBER, Ratusan santri Pondok Pesantren Annuriyah, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggelar doa bersama untuk keamanan bangsa, Rabu (30/11/2016).
Acara tersebut juga melibatkan sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Gerakan Pemuda Ansor setempat.
Mereka tampak khusuk dalam memanjatkan doa untuk keselamatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Akhir-akhir ini banyak gerakan radikalisme, terorisme, kembali muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang mengkhawatirkan kami," kata Ubaidillah Amin Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyah.
Ubaidillah juga mengingatkan masyarakat akan pernyataan Kepala Polri beberapa waktu lalu tentang adanya ancaman gerakan makar terhadap pemerintahan yang sah.
"Inilah yang tidak kami inginkan, makanya kami berdoa agar negara ini kembali aman, tenteram, dan selalu dalam lindungan Allah, sehingga warga bisa beraktivitas dengan tenang tanpa gangguan sedikitpun," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PMII Komisariat IAIN Jember M Toyyiburrahman menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, elite politik, untuk fokus memikirkan tentang persoalan besar yang dihadapi bangsa.
"Kami berharap agar seluruh elemen bangsa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, bukan lagi kepentingan pribadi bahkan golongan," katanya.
Dari pantauan di lapangan, setelah doa bersama, secara bergantian perwakilan elemen masyarakat dan mahasiswa, melakukan orasi kebangsaan yang menyerukan keutuhan NKRI.

Serapan Anggaran Dinas Tata Air DKI Baru 44 Persen

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan di Balai Kota, Senin (25/1/2016).

JAKARTA, Dinas Tata Air DKI Jakarta baru dapat menyerap sekitar 44 persen dari total anggaran 2016 sebesar Rp 2,7 triliun. Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan menargetkan, instansinya dapat menyerap anggaran hingga 80 persen pada akhir tahun. "Sekarang sudah proses penagihan lelang konsolidasi dan pembayaran pengadaan belanja barang," kata Teguh, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/11/2016).
Dia menjelaskan, Dinas Tata Air DKI Jakarta tak akan dapat menyerap anggaran hingga 100 persen. Hal itu disebabkan karena tidak terlaksananya berbagai program unggulan. Contohnya seperti program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Kamal Muara dan Kali Blencong.
Hingga kini, lanjut dia, belum ada kesepakatan bersama warga terkait pelaksanaan program tersebut.
"Termasuk pembangunan pengolahan air bersih di 9 pulau di Kabupaten Pulau Seribu yang kami putus kontrak," kata Teguh.

Sedangkan program yang dapat berjalan adalah pembebasan lahan untuk normalisasi. Menurut dia, pembebasan lahan mencapai 98 persen dari total anggaran Rp 330 miliar.
"Untuk tahun 2017, kami ajukan anggaran Rp 2,6 triliun. Salah satunya untuk lahan yang belum dibebaskan, termasuk lanjutan NCICD, JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiatives), penataan waduk, dan pengamanan aset," kata Teguh.

Relawan Agus-Sylviana Bagi-bagi Buku saat Kampanye di Rorotan

Sylviana Murni menanam pohon di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara, Senin (28/11/2016)

JAKARTA,  Calon wakil gubernur DKI nomor pemilihan satu, Sylviana Murni, mendatangi warga di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara, Senin (28/11/2016). Kedatangannya ke sana merupakan bagian dari kegiatannya menggalan dukungan jelang Pilkada DKI 2017.

Sylviana mengenakan baju "tacticool" berwarna hitam dan merah jambu serta sepatu boot kulit berwarna cokelat. Di lokasi kampanye, tampak sekelompok relawan pendukung Sylviana dari Jaringan Santri Indonesia (JSI) membagi-bagikan sejumlah buku kepada warga yang hadir.
Buku itu berjudul "Panduan Doa Bersama untuk Jakarta". Di sisi bawah sampul tertulis "khusus untuk tim dan jamaah relawan pendukung Agus-Sylviana JSI".
Di lokasi itu Sylviana dibawa ke sebuah lapangan kosong untuk menaman pohon dalam rangka Hari Pohon Nasional.
Terdapat 500 bibit pohon yang dibagikan kepada warga. Pohon yang ditaman Sylviana diberi nama "Pohon Sylvi".  "Saya dulu petani he-he-he," canda Sylviana.
Tak ada dialog atau tanya jawab dengan warga seperti yang biasa dilakukan padahal sejumlah tokoh masyarakat meminta Sylviana untuk berdialog dengan warga.
Sylviana rupanya harus segera mengikuti agenda internal tim suksesnya. "Maaf ya Bu, saya harus pergi dulu," kata Sylviana kepada warga.
Sylviana berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono pada Pilkada DKI 2017.