KPK Belum Temukan Indikasi Korupsi dalam Kasus Sumber Waras

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan demikian, hingga saat ini kasus tersebut belum dinaikkan ke tahap penyidikan.
"Selama ini kami belum naikkan (masih penyelidikan), karena belum ada yang mengarah ke tindak pidana korupsi, jadi belum ada ke arah sana," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat ditemui di Gedung KPK, Senin (29/2/2016) malam.
Basaria menjelaskan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang cukup yang ditemukan penyidik.
 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Meski demikian, menurut Basaria, temuan BPK tersebut belum cukup menguatkan indikasi korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras.
"Sementara ini belum. Belum ada bukti permulaan yang cukup untuk dinaikan menjadi penyidikan," kata Basaria.
Pemerintah Provinsi membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.
 

Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Berlian "Raksasa" 404 Karat Dijual Seharga Rp 225 Miliar

Inilah berlian berkadar 404 karat yang diyakini bisa mencapai harga 10 juta poundsterling. Berlian raksasa ini ditemukan di sebuah tambang di Angola.

 Sebuah berlian raksasa yang ditemukan oleh sebuah perusahaan asal Perth, Australia di Angola, telah dijual seharga 22,5 juta dolar, atau kira-kira setara Rp 225 miliar.

Hasil dari penjualan berlian besar ini lalu digunakan untuk memperluas operasi Lucapa di Angola.

Sebelumnya diberitakan, perusahaan Lucapa menemukan berlian sebesar 404 karat di proyek berlian Lulo yang terletak di Provinsi Lunda Norte, timur laut Angola.

Berlian itu adalah yang terbesar yang pernah ditemukan di Angola.  
 
Dalam sebuah pernyataan pihak Lucapa menyebutkan, penjualan itu mewakili harga rata-rata senilai 55.585 dolar atau setara Rp 555 juta. NIlai ini tergolong spektakuler dan merupakan rekor harga baru untuk berlian putih yang ditemukan di proyek Lulo.

Selain itu, temuan ini pun merupakan bukti dari sentimen positif pasar atas permata besar berkualitas tinggi.

Lucapa memiliki 40 persen saham dalam proyek itu, bersama-sama dengan perusahaan lokal milik pemerintah ‘Endiama’, yang memiliki saham 32 persen, dan perusahaan lokal swasta ‘Rosas dan Petalas’.

"Penjualan berlian tunggal seharga 16 juta dolar (atau setara Rp 160 miliar) menunjukkan potensi besar tambang berlian Lulo untuk memproduksi permata secara teratur dan berkualitas dunia," kata Direktur Lucapa, Stephen Wetherall.

Sementara itu, Komisaris Lucapa Miles Kennedy, mengatakan, awal bulan ini, kas dari penjualan tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasinya di wilayah Angola.

Ayah Mirna Ingin Jessica ke Kuburan Mirna

Dermawan Salihin, ayah Wayan Mirna Salihin.

JAKARTA,  Ayah almarhum Wayan Mirna Saihin, Dermawan, memiliki keinginan terhadap Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan putrinya. Dia ingin Jessica ke kuburan Mirna.

"Saya ingin dia ke kuburnan Mirna untuk minta maaf dan meminta maaf ke adiknya Mirna," kata Dermawan di Jakarta, Senin (29/2/2016).
Dermawan mengatakan tidak menginginkan Jessica dihukum mati sebagaimana sanksi pidana Pasal 340 KUHP yang disangkakan penyidik. Asal, Jessica mengakui perbuatan dan meminta maaf ke makam Mirna.
"Sebenarnya saya tidak ingin Jessica mati, asal dia ngakuin, lalu apa alasannya membunuh Mirna," katanya lagi.

Sehingga, dia pun mengaku tidak ngotot ketika penyidik menggunakan Pasal 340 atau 338 KUHP untuk Jessica.

"Saya hanya penasaran, kenapa Jessica membunuh Mirna. Ini bukan dugaan, tapi ini Jessica-lah pelakunya."

"Saya menghadapi kasus anak saya ini nggak perlu pakai pengacara, saya siap lawan dia meski dia pakai 20 lawyer. Nanti saya akan jelaskan dan bukti ke hakim," ujarnya.

Berikut bunyi pasal yang dikenakan untuk Jessica:

Pasal 338 KUHP:
"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."
Pasal 340 KUHP:
"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

Ahok Minta Kolong Tol Pluit Dibongkar Hari Ini!

Pemukiman di kolong Tol Pluit

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menekankan, permukiman liar di kolong Tol Pluit, Jakarta Utara, harus segera dibereskan.

Bahkan, dia melanjutkan, Pemerintah Kota Jakarta Utara tidak perlu melayangkan surat sosialisasi dengan peringatan hingga tiga kali untuk membereskan kawasan tersebut.

"Kolong Tol Pluit hari ini diberesin juga. Kolong tol enggak usah ada surat peringatan, enak aja lo dudukin tanah gue," kata Basuki di Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Jakarta Utara, Cilincing, Selasa (1/3/2016).

Basuki menyebut bahwa kawasan itu baru dibebaskan satu bulan lalu. Namun, banyak warga baru yang datang dan kembali membangun permukiman liar.

"Kasih surat peringatan tuh sopan-sopannya kita aja buat warga yang sudah lama tinggal di sana. Buat warga baru, ngapain kita sopan-sopan? Sejak kapan ada sosialisasi? Sekarang, aku enggak mau dengar lagi kata sosialisasi," kata Basuki.

Nantinya, dia melanjutkan, lahan kolong Tol Pluit dapat dipergunakan untuk tempat parkir atau ruang terbuka hijau (RTH). "Kami bisa buat tempat parkir, segala macam," kata Basuki.

Permohonan Jessica Ditolak Hakim

Suasana dalam sidang perdana praperadilan Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).

JAKARTA, Hakim tunggal sidang praperadilan Jessica Kumala Wongso, I Wayan Merta, menyatakan menolak seluruh permohonan Jessica.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon seluruhnya dan menolak eksepsi termohon seluruhnya," kata Wayan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2016) pagi.

Poin permohonan pihak Jessica, yaitu tentang penyelidikan, penetapan tersangka, penahanan, dan pencekalan yang tidak sah, ditolak oleh Wayan.

Pertimbangan penolakan didasari ketentuan dalam perundang-undangan bahwa polisi bekerja sebagai satu kesatuan.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh polisi, mulai dari penyelidikan di Polsek Tanah Abang sampai pelimpahan berkas untuk ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sudah sesuai dengan aturan hukum.

Eksepsi mengenai termohon Polsek Tanah Abang diwakili kuasa hukum Polda Metro Jaya, yang dibacakan pada sidang gugatan praperadilan sebelumnya, juga ditolak oleh hakim.

Eksepsi atau pembelaan pihak termohon saat itu untuk menjawab poin gugatan praperadilan pihak pemohon yang menyebutkan bahwa tindakan polisi dalam pengungkapan kasus kematian Wayan Mirna Salihin menyalahi peraturan.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum Polda Metro Jaya yang beranggotakan tujuh orang menggunakan surat perintah tugas, penyelidikan, dan surat perintah lainnya, yaitu P1 sampai P23.

Wayan berpendapat, bukti itu tidak sesuai karena surat-surat itu lebih terkait dengan penetapan tersangka, bukan penahanan. Sementara itu, pemohon dalam poin gugatannya meminta agar penahanan Jessica dibatalkan.

"Dalil Jessica ditahan tidak atas dasar perbuatan yang konkret patut dikesampingkan," ujar Wayan.

Dengan putusan praperadilan hari ini, Jessica dinyatakan tetap ditahan dan menjalani proses hukum sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan Mirna.

Sampai hari ini, Polda Metro Jaya masih berupaya melengkapi berkas perkara kasus Mirna hingga P21 ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus Benda Asing dalam Susu Kemasan Diselesaikan dengan Sidang Arbritrase

BANDUNG,  Sidang arbitrase akan digelar oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung terkait penemuan benda asing yang menyerupai kaki katak di dalam susu kemasan yang diproduksi PT Ultra Jaya. Sidang arbitrase pertama akan digelar pada Senin (7/3/2016).

Arbitrase ini dilakukan setelah BPSK Kota Bandung mempertemukan Rini Tresna Sari (46) selaku pengadu dan PT Ultra Jaya selaku teradu dalam prasidang, Senin (29/2/2016).

"Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa konsumen yang memberikan kewenangan kepada majelis untuk mengambil alih, mempertimbangkan serta memberikan keputusan," kata anggota BPSK Kota Bandung, Johanes Sitepu kepada wartawan di kantor BPSK Kota Bandung, Senin (29/2/2016).

Johanes mengatakan, penyelesaian dengan arbitrase sesuai dengan undang-undang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara arbitrase itu dilakukan untuk memberikan solusi terhadap kedua belah pihak.

"Meski telah disepakati menggunakan metode arbritrase, sengketa konsumen ini harus selesai melalui proses damai, tidak ada satu pihak yang dirugikan. Sebab pengaduan ke BPSK itu harus berujung perdamaian," kata Johanes.

Prasidang sendiri berlangsung sekitar 45 menit. Kedua belah pihak hadir ke kantor BPSK Kota Bandung sekitar pukul 14.00. Rini Tresna Sari hadir sebagai konsumen sekaligus pengadu susu kemasan berisi benda menyerupai kaki katak. Rini didampingi perwakilan dari Himpunan Lembaga Konsumen (HLKI) DKI-Jabar-Banten. Sedangkan pihak susu kemasan, dihadiri kuasa hukum yang berjumlah dua orang.

Kedua belah pihak hadir ke kantor BPSK Kota Bandung setelah mendapatkan surat undangan untuk menjalani pra sidang. Dalam prasidang itu, kedua belah pihak diberi pilihan untuk menyelesaikan persoalan.

Empat Perumahan di Kota Tangerang Terendam Banjir

Banjir di daerah Rawa Bulakan, Kota Tangerang, Selasa (1/3/2016).

TANGERANG,  Sekitar empat perumahan terendam banjir di Kota Tangerang, Selasa (1/3/2016). Banjir tersebut terjadi sejak dini hari.

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, banjir tersebar di beberapa daerah.

"Ada perumahan Candulan, Pinang Ria, Total Persada dan Mutiara Pluit," kata Sachrudin kepada Kompas.com di Tangerang, Selasa.

Di empat perumahan tersebut, banjir mulai dari ketinggian 30 centimeter hingga satu meter. Sehingga beberapa warga terpaksa mengungsi.

Sachrudin menambahkan, penyebab banjir beragam.

"Ada yang karena luapa sungai, dan kiriman. Kalau di Candulan karena ada sekitar 50 meter turap Kali Angke belum terpasang," kata Sachrudin.

Banjir juga menggenang di beberapa titik akses jalan dari Kabupaten Tangerang menuju Kota Tangerang. Alhasil, di beberapa titik tersebut jalanan padat.

Pemerintah setempat sudah mengupayakan memompa air keluar untuk meminimalisasi banjir di daerah Kota Tangerang.

Jokowi Ingin Lindungi BUMN dari Kepentingan Politik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Hari Pers Nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/2/2016).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo ingin menguatkan seluruh BUMN dengan pembentukan perusahaan induk atau holding.

 

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pembentukan holding juga dimaksudkan untuk memproteksi BUMN dari kepentingan partai politik.

 

"Pembentukan holding untuk membuat BUMN lebih sehat, lebih kuat, menghindarkan dari praktik yang pernah terjadi, yaitu sangat rentan ditempeli kekuatan parpol atau kekuatan politik tertentu," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Pramono menuturkan, Jokowi memberikan arahan agar proses pembentukan holding BUMN ini dilakukan hati-hati.

Pertimbangannya juga harus dilakukan berdasarkan efektivitas, sinergi, sekaligus membuat BUMN lebih ramping, dan gesit.

 

"Sehingga (BUMN) tidak terganggu hal non profesional," ungkapnya.

Pramono menuturkan, wacana yang berkembang saat ini akan dibentuk enam holding BUMN.

Saat ini kajiannya masih dilakukan dan akan menyasar sektor pertanian, infrastruktur, perbankan, dan lainnya.

"Kata Papa, Mama Mau Dibunuh Papa, Benarkah?"

saat mengikuti satu demi satu adegan dalam Pra Rekontruksi di tempat kejadian perkaran di Asrama Polres Melawi Minggu (28/2/2016) sore. Sebanyak 27 adegan di peragakan dalam pra rekontruksi ini.

PONTIANAK, - Fakta mencengangkan kembali diungkapkan Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Arief Sulistyanto terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Petrus Bakus.

Seperti diungkapkan Arief, seminggu sebelum kejadian, Petrus pernah menyampaikan kepada kedua anaknya bahwa ia akan membunuh sang istri. Apa yang disampaikan Petrus tersebut kemudian ditanyakan sang anak kepada ibu mereka.

"Ma, kata papa, mama mau dibunuh papa. Benarkah, Ma?" kata Arief menirukan ucapan yang disampaikan istri Petrus tersebut dalam keterangan pers, Senin (29/2/2016).

Pertanyaan itu, kata Arief, disampaikan sebanyak dua kali oleh sang anak. Pertama yang menyampaikan anak nomor dua, yaitu A (3). Kedua, disampaikan anak pertama yang bernama F (4), tiga hari sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi.

"Sang istri tidak menggubris omongan kedua anaknya itu, karena dianggap itu hanya omongan anak kecil," ungkap Arief.

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh tersangka yang merupakan anggota polisi berpangkat brigadir dan bertugas di Satuan Intelkam Polres Melawi pada Jumat (26/2/2016) sekitar pukul 00.15 dini hari.

Kedua anak kandung pelaku menjadi korban dalam pembunuhan tersebut. Keduanya ditemukan tewas dengan kondisi badan terpotong-potong menjadi beberapa bagian.

Atas peristiwa tersebut, Petrus Bakus sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 480 KUHP sub pasal 338 KUHP jo Pasal Perlindungan Anak UU Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup.

Ridwan Kamil Tidak Maju Pilkada DKI, Yusril Temui SBY demi Hadapi Ahok

Boy Sadikin dan Yusril Ihza Mahendra.

JAKARTA, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra langsung mengambil sikap pasca-pengumuman Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang memutuskan tidak maju dalam Pilkada DKI 2017.

Dia akan meningkatkan kekuatan untuk mempersiapkan kemungkinan head to head dengan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Dengan mundurnya RK, kami tingkatkan penggalangan kekuatan untuk terjadinya head to head melawan petahana," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Senin (29/2/2016).

"Malam ini, saya akan bertemu dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di Cikeas untuk menjajaki pandangan Partai Demokrat tentang pencalonan gubernur DKI." 

Dengan Partai Gerindra, Yusril mengaku sudah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Sementara itu, dengan PDI Perjuangan, Yusril mengaku sudah bertemu dengan Ketua DPD PDI-P DKI Boy Sadikin.

Yusril berharap, ia bisa lebih banyak mendatangi partai. Semua ini, kata dia, demi kondisi persaingan head to head antara dia dan Basuki.

"Ini kami lakukan agar rakyat bisa fokus memilih gubernur DKI seperti pilpres yang lalu antara Jokowi vs Prabowo," ujar Yusril.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memenuhi janjinya untuk mengumumkan keputusannya pada Senin ini untuk memastikan bahwa ia ikut atau tidak dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan.

Dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Bandung, Senin ini, Ridwan Kamil menekankan bahwa dirinya tidak akan ikut bertarung dalam Pilkada DKI 2017.

Ia beralasan, masa bakti yang baru berakhir pada 2018 menjadi pertimbangan besar bagi dirinya untuk memutuskan tinggal di Bandung.

Rusun Belum Tersedia, Ahok Sebut Sulit Atasi Banjir di Jakarta Selatan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian saat peresmian Kantor Satrolda Ditpolair Polda Metro Jaya, di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (27/2/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut wilayah Jakarta Selatan masih akan terdampak genangan maupun banjir. Pasalnya banyak daerah resapan air yang sudah didirikan bangunan liar, bahkan bangunan permanen bersertifikat. "Jakarta Selatan pasti akan tergenang. Karena salurannya luber, banyak rumah yang didirikan di tepi sungai," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (29/2/2016).
Sungai-sungai yang melintas di Jakarta Selatan telah menyempit. Seperti Kali Pesanggrahan, Kali Ciliwung, dan lain-lain. Kata Basuki, lebar sungai di sana sudah banyak yang tersisa 2 meter. Padahal seharusnya lebar sungai mencapai 20 meter.
"Makanya saya katakan, kita belum mampu menormalisasi karena terhambatnya persediaan rusun," kata Basuki.
Rusun tersebut dibutuhkan untuk memindahkan warga yang berada di bantaran kali.
"Tapi selama airnya terhubung dan terbawa ke bawah (Utara Jakarta), pasti oke (tidak banjir)," kata Basuki.

Ridwan Kamil: Indonesia Bisa Hebat Tanpa Harus Terpusat di Jakarta

Wali Kota Baandung Ridwan Kamil.

BANDUNG, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ingin memenuhi janji kampanyenya untuk membuat Kota Bandung lebih baik. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa pria yang akrab disapa Emil itu tak akan maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Emil menilai, niat memperbaiki negeri tak mesti dilakukan di Ibu Kota. Menurut dia, para pemimpin yang dinilai baik oleh masyarakat seharusnya tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

"Saya melihat Indonesia ini bisa hebat tanpa harus semua berkumpul di Jakarta. Kalau (pemimpin) yang bagus, yang amanah, bisa tersebar di Indonesia, di Jakarta, di Jawa, Sumatera, seperti Prof Nurdin Abdullah di Bantaeng, Ibu Risma di Surabaya," kata Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (29/2/2016).

Dia berpendapat, salah satu problemnya adalah, segala sesuatu terlalu dipusatkan di Jakarta.

"Jakarta itu pusat pemerintahan dan politik, dia juga pusat ekonomi sehingga mitos orang Indonesia, jika ingin sukses ekonomi, sukses politiknya, pasti harus di Jakarta," ujarnya.

Emil menambahkan, mitos tersebut mesti segera diluruskan agar tidak banyak orang yang berebut kekuasaan di Ibu Kota.

"Itu yang harus kita cermati, kita harus bongkar mitos itu bahwa sukses di Indonesia tidak harus ke Jakarta. Namun, betul, konstelasinya di Jakarta, masih pusat dari segalanya," ujarnya.

Razman Minta Ahok Usut Dugaan Setoran Liar Kalijodo ke Instansi Pemerintahan

Kuasa hukum Razman Arif Nasution memberi pernyataan saat mengunjungi warga Kalijodo, Senin (29/2/2016).

JAKARTA,  Kuasa hukum warga Kalijodo, Razman Arif Nasution, yakin ada oknum di pemerintahan yang ikut "memelihara" keberadaan Kalijodo, puluhan tahun terakhir.

Untuk itu, Razman minta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak hanya menertibkan warga di sana, melainkan juga mencari siapa oknum yang bermain dan memanfaatkan keberadaan Kalijodo demi keuntungan diri sendiri.

"Pertanyaan saya, kenapa Kalijodo bisa hidup, bisa makmur, bisa berkembang? Siapa yang nerima-nerima setoran itu? Coba dicek. PLN-nya dicek, kenapa selama ini bisa aman?" kata Razman diKalijodo, Senin (29/2/2016).

Menurut Razman, penertiban Kalijodo saat ini berbuah dari informasi yang datang dari banyak pihak kepada Basuki, sehingga muncul kebijakan yang berujung pada penggusuran Kalijodo untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

Dia tidak mempermasalahkan penggusuran itu, namun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya kasih solusi ke beberapa pihak, tetapi untuk semua penghuni Kalijodo.

"Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini pemimpinnya saja yang tidak peduli dengan rakyatnya," ujar Razman.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyatakan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan di Kalijodo, seperti dugaan pencurian listrik, kasus prostitusi, dan perdagangan manusia.

Hal itu baru terungkap berawal dari mencuatnya pemberitaan tentang kecelakaan Toyota Fortuner B 201 RFD yang dikemudikan Riki Agung Prasetio.

Ada empat korban tewas dari kecelakaan tersebut. Dari sana, Basuki menyebutkan, kawasan Kalijodo perlu ditertibkan.

Langkah penertiban Kalijodo pun terhitung cepat. Tidak sampai satu bulan proses pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga, telah dilaksanakan.

Hari ini, kawasan Kalijodo resmi digusur dan bangunan-bangunan di sana diratakan dengan alat berat.

Tak Ada Ridwan Kamil, Masih Ada Yusril dan Adhyaksa Tandingi Ahok

Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra dalam acara peluncuran buku ensiklopedinya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (6/2/2016)

JAKARTA,  Meski tanpa persaingan, Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 dinilai tidak akan berlangsung hanya dalam satu putaran.

Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi memprediksi, gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak akan langsung menang dengan perolehan suara langsung di atas 50 persen.

"Walaupun dalam survei terakhir (elektabilitas) Ahok 53 persen, angkanya akan berubah saat pemilihan karena calon-calon lain tentu sudah sosialisasi," kata Hasan kepada Kompas.com, Senin (29/2/2016).

Jika nantinya sampai putaran kedua, Hasbi menyebut, orang yang punya kesempatan untuk bertarung secara head to head dengan Ahok adalah dua orang, yakni mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yusril Ihza Mahendra; serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault.

"Dari hasil survei yang dilakukan selama ini, di bawah Ahok dan Ridwan Kamil ada Yusril dan Adhyaksa," ujar Hasbi.

Namun, Hasbi memprediksi, Ahok sampai putaran kedua pun akan tetap memenangi pertarungan. Ia menilai, figur Yusril ataupun Adhyaksa belum mampu mengalahkan mantan Bupati Belitung Timur itu.

Hasbi memandang, Yusril ataupun Adhyaksa tidak punya nilai plus yang dimiliki Ahok, yakni pengalaman menjadi kepala daerah yang mengurus masalah harkat hidup banyak orang, sesuatu yang Hasbi sebut hanya dimiliki oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

"Walaupun punya latar belakang sebagai mantan menteri, bidang keduanya sektoral. Satu hanya fokus di bidang hukum, satu hanya di bidang olahraga," ujar Hasbi.

Wagub Djarot Sambangi Kalijodo, Bujuk Warga yang Bertahan untuk Pindah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat penertiban kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016).

JAKARTA,  Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyambangi Kalijodo, Jakarta, Senin (29/2/2016). Djarot datang sekitar pukul 12.30 WIB. Djarot langsung masuk ke kawasan Kalijodo. Saat masuk, saat itu buldoser tengah membersihkan puing-puing bangunan yang menutupi jalan.
"Alhamdulillah sudah hampir kelar dan lancar ya. Tapi juga ada beberapa pemilik yang katanya belum keluar," kata Djarot di Kalijodo, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Djarot menegaskan para warga yang memilih bertahan di Kalijodo diberikan batas waktu hingga pukul 15.00 WIB. Setelah itu mereka harus angkat kaki dari kawasan Kalijodo.
"Ya batasnya kan sampai jam 15.00 WIB. Setelah itu harus pindah," kata Djarot.
Pantauan Kompas.com, Djarot berjalan hanya beberapa ratus meter menyusuri Jalan Kepanduan II. Djarot sempat memastikan alat berat dapat bekerja maksimal untuk menertibkan kawasan Kalijodo.

Mendagri-Komisi II Bahas Kewajiban Mundur Anggota Dewan, PNS, TNI/Polri jika Ikut Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016)

JAKARTA, Aturan kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD, DPRD, PNS, dan TNI/Polri jika mencalonkan diri sebagai kepela daerah menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat kerja Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Komisi II DPR.

Poin itu menjadi salah satu poin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Tjahjo menambahkan, masih menjadi perdebatan apakah yang bersangkutan harus mundur atau cukup cuti dari pekerjaannya.
"Masih debatable. Apakah anggoa DPR, PNS, TNI itu harus mundur atau baiknya bagaimana," kata Tjahjo di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Sementara itu, poin revisi krusial lainnya yang perlu terus dibahas adalah apakah pasangan calon boleh 'memborong' partai politik saat maju sebagai kepala daerah serta tahapan pilkada jika terjadi sengketa.
"Kalau terjadi sengketa, itu siapa yang memutuskan. Karena (sekarang) kan KPU bisa, Bawaslu bisa, Mahkamah Agung bisa. Jadi kan ribet," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Tjahjo berharap, Ampres draf UU Pilkada bisa keluar minggu ini, sehingga dapat segera digunakan pada Pilkada Serentak 2017.
"Semoga minggu ini bisa turun Ampresnya," imbuhnya.

Tak Laku Dijual, Motor Hasil Curian Dibuang ke Sungai

Kacong membuang motor hasil curiannya karena tak laku dijual.

PONTIANAK,  Madi alias Kacong harus mendekam di tahanan Polsek Pontianak Selatan akibat ulahnya mencuri satu unit sepeda motor.

Kacong ditangkap jajaran unit Jatanras Polsek Pontianak Selatan pada Minggu (28/2/2016) sekitar pukul 04.00 WIB di Kampung Beting, Jalan Tanjung Raya 1, Pontianak.

Kapolsek Pontianak Selatan, AKP Kartyana mengungkapkan, Kacong mencuri motor pada Kamis (11/2/2016) di Jalan Sultan Muhammad. Pada saat menjalankan aksinya, Kacong menggunakan speed boat melintas di parkiran motor kawasan pasar Parit Besar.

Kemudian, Kacong mendorong salah satu motor yang ada di parkiran tersebut ke atas speed boat.

"Motor tersebut kemudian dibawa ke rumahnya menggunakan speed boat yang dipakai tersangka," ungkap Kartyana, Senin (29/2/2016).

Dua hari setelah aksi tersebut, Kacong kemudian membawa motor curiannya dengan maksud hendak dijual. Namun, tidak ada yang berminat membeli motor hasil curian tersebut.

"Karena tidak ada yang membeli, tersangka kemudian membuang motor tersebut di Sungai Kapuas, dengan terlebih dahulu mencopot pelat nomor kendaraan tersebut," kata Kartyana.

Polisi dibantu warga kemudian mengangkat motor yang dibuang tersebut dari dasar sungai. Atas perbuatannya, Kacong dijerat Pasal 363 KUHP karena melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan.

Razman Kecewa Komnas HAM dan DPRD DKI Tidak Bantu Warga Kalijodo

Kuasa hukum Razman Arif Nasution memberi pernyataan saat mengunjungi warga Kalijodo, Senin (29/2/2016).

JAKARTA,  Kuasa hukum warga Kalijodo, Razman Arif Nasution, menyayangkan dukungan yang sebelumnya dijanjikan oleh beberapa pihak untuk memperjuangkan nasib warga Kalijodo, justru tidak tampak di hari pertama penggusuran, Senin (29/2/2016).

Pihak yang dia sebut beberapa kali kepada pewarta adalah Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta.
"Inilah potret menurut saya, bagaimana tidak berdayanya, maaf, Komnas HAM. Bagaimana tidak berdayanya Kementerian Sosial, dan pihak-pihak terkait. Katanya Komnas HAM mau turun, DPRD DKI mau turun, mana?" kata Razman.

Menurut Razman, kehadiran lembaga yang sebelumnya berjanji mau datang saat penggusuran dapat memberi semangat bagi warga yang masih bertahan. Lembaga-lembaga itu juga diyakini dapat memastikan agar hak-hak warga dapat terpenuhi.
Meski belum ada dukungan yang diberikan, Razman masih yakin terhadap upayanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dia menyampaikan, dalam waktu dekat, akan kembali ke PTUN mengajukan dokumen tambahan.
Jika gugatannya dikabulkan oleh PTUN, diperkirakan warga Kalijodo bisa mendapatkan ganti rugi dan penertiban Kalijodo dapat dianggap melawan hukum.

Dasar perlawanan terhadap hukum adalah seputar adanya ketidakjelasan terhadap status hukum di sana, di mana warga telah memiliki RT/RW dan membayar pajak serta sertifikat sejumlah bangunan namun di sisi lain, tanah itu merupakan tanah negara dan kini dibongkar untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

Daeng Azis Juga Diduga Mencuri Air

Tersangka pencurian listrik, Abdul Azis atau Daeng Azis di Mapolres Metro Jakarta Utara, Sabtu (27/2/2016).

JAKARTA, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona mengatakan, ada dugaan bahwa tokoh Kalijodo, Abdul Azis atau Daeng Azis, melakukan pencurian air.

"Kemungkinan besar iya, tetapi masih kami cek terlebih dulu," ujar Daniel saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/2/2016).

Daniel mengatakan, pihaknya telah memiliki bukti berupa foto, rekaman CCTV, dan saksi terkait hal itu.

Saat ini, Azis menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Dia resmi ditahan pada Sabtu (27/2/2016).

Sebelumnya, dia ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Utara di Sentral Kos, Jalan Antara, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/2/2016) lalu.

Azis ditangkap karena diduga mencuri listrik untuk Kafe Intan miliknya. Namun, hal itu dibantah. Kuasa hukumnya, Razman Arif Nasuton, menyebut Azis membayar Rp 17 juta kepada PLN.

Sementara itu, Daniel mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah barang bukti kasus dugaan pencurian listrik tersebut yang ditemukan di Kafe Intan.

"Ada beberapa barang bukti yang bukan milik PLN ditemukan di situ (Kafe Intan). Misalnya, MCB (mini circuit breaker) bukan produk PLN, ada," kata Daniel kepada Kompas.com.

Menurut dia, Azis diduga mencuri listrik dengan menyambungkan suatu alat di Kafe Intan ke kabel utama milik PLN.

Untuk kasus pencurian listrik, Azis dijerat Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan ancaman hukuman penjara selama tujuh tahun.

Nasihat Jokowi Ikut Pengaruhi Keputusan Ridwan Kamil

Gubernur Jakarta Joko Widodo tengah berbincang serius dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di kantor Ridwan, Kamis (17/4/2014). 

BANDUNG, Tanda tanya tentang langkah politik Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akhirnya terjawab. Dia menegaskan akan tetap memimpin Kota Bandung hingga jabatannya selesai pada 2018.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, keputusan untuk tidak ikut bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 diambil setelah meminta saran kepada sejumlah tokoh nasional.

Salah satunya, Presiden RI Joko Widodo.

"Saya kan bersahabat dengan Pak Jokowi sejak zaman masih jadi Wali Kota Solo. Apalagi sebagai Presiden, jadi saya menghadap. Intinya, beliau menyampaikan agar ambil keputusan yang terbaik," tutur Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (29/2/2016).

Emil melanjutkan, Jokowi berpesan agar ia jangan mengejar sesuatu yang lebih besar, sedangkan masalah di depan mata belum terselesaikan.

"Beliau melihat saya dan Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ini pemimpin daerah yang diapresiasi, jadi sebaiknya tidak bertanding, dengan kondisi (bahwa) nanti salah satu kalau kalah tidak berguna untuk negara," ungkapnya.

Emil mengaku sangat paham dengan pesan yang disampaikan Jokowi. Menurut dia, Jokowi tidak berkehendak bahwa keduanya bertarung memperebutkan posisi yang sama.

"Jadi, logikanya sangat saya pahami. Jadi, kalau lawan Pak Ahok, Pak Ahok menang, saya nganggur, energi hidup saya tidak bermanfaat. Kalau Pak Ahok kalah, dia nganggur. Itu nasihat bijak (Jokowi) yang saya pahami," tuturnya.

Kasus Pembunuhan Engeline, Margriet Divonis Hukuman Seumur Hidup

Terdakwa Margriet Megawe divonis hukuman seumur hidup kasus pembunuhan Engeline di di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (29/2/2016).

DENPASAR, Majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Edward Harris Sinaga dengan anggota Wayan Sukanila dan Agus Waluyo menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup bagi terdakwa Margriet Christina Megawe dalam perkara pembunuhan Engeline.

Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Margriet, yakni hukuman seumur hidup, dengan alasan bahwa jaksa banyak mengumpulkan fakta-fakta persidangan yang meyakini bahwa Margriet adalah pelaku dari pembunuhan Engeline sesuai Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana.

"Menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terdakwa Margriet Christina Megawe, dan membayar biaya perkara Rp 5.000," kata Hakim Edward Harris Sinaga, di Denpasar, Senin (29/2/2016).

Usai menjatuhkan putusannya, Hakim Edward menanyakan apakah pihak dari terdakwa Margriet mengajukan banding atau pikir-pikir dulu. Hakim memberikan waktu sejenak kepada penasihat hukum terdakwa Margriet dan akhirnya dijawab langsung bahwa pihaknya mengajukan banding.

"Kami menyatakan banding. Kami banding," kata Dion Pongkor dari tim Hotma Sitompoel.

Akhirnya, hakim ketuk palu, menandakan sidang telah usai.

Sementara itu, Margriet hanya diam menahan diri untuk tidak emosi. Namun, saat dipeluk oleh Hotma Sitompoel, Margriet tak kuasa menitikkan air matanya. Dia dikuatkan oleh Hotma bahwa penasihat hukum akan mengajukan banding.

Pasukan Oranye, Pahlawan Ahok Temukan Penyebab Genangan dan Banjir

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat meninjau terowongan di kawasan Gembrong, Jakarta Timur, Minggu (7/2/2016). Peninjuan dilakukan setelah pada Sabtu petang kemarin underpass ini muncul genangan yang mencapai ketinggian 10 centimeter.

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU)-lah yang menemukan berbagai penyebab genangan dan banjir di Ibu Kota.

"Pasukan oranye (PPSU, berseragam oranye) itu baru kerja bulan Juli. Mereka kerja untuk melacak di mana ada hambatan," kata Ahok, di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

Ahok menyebut, di Jakarta ada 13 sungai utama yang mengalir. Kemudian, ada 1.086 saluran penghubung terkait. Banyak saluran penghubung yang sudah diduduki secara liar dan harus dinormalisasi.

Ahok mengatakan, hujan yang mengguyur di Jakarta beberapa hari belakangan ini merata. Namun, titik genangannya berpindah-pindah. Sebab, masih banyak saluran air yang terhambat atau belum dinormalisasi.

"Sekarang lihat saja daerah yang tergenang lama, sudah enggak tergenang, kayak Kampung Pulo ada air (genangan) enggak, sekarang? Bukan berkurang, enggak ada air! Kamu lihat Kampung Pulo, 5-10 cm juga enggak ada (genangan) air. Itu karena pompanya sudah oke," kata Ahok.

Tak hanya Kampung Pulo, Ahok menyebut, kawasan Matraman, Cawang, Jatinegara, dan Sunter juga mulai terminimalisasi dari banjir.

"Ya, maksudnya, jangan sampai kayak kemarin (kabel) disumbat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Saya enggak tahu siapa yang masukin. Akan tetapi ya, otomatis, kalau ada (saluran air) yang tersumbat, air enggak merata, genangan," kata Ahok.

Ahok menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait PPSU pada Mei 2015.

Pokok Pikiran tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

Atraksi udara pesawat tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara ikut memeriahkan perayaan HUT ke-64 TNI AU di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dua pesawat Sukhoi SU-27 SKM, Senin (13/9/2010), tiba di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk memperkuat Skuadron Udara 11.

Apabila kita hendak membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan suatu Negara, maka seyogyanya kita harus dapat melihatnya dari dimensi yang utuh.  

Kita harus mulai melihatnya dari unsur-unsur ketiga matra (darat, laut dan udara) yang sangat erat mempengaruhi cara berpikir strategis tentang bagaimana mengelola sistem pertahanan dan keamanan Negara.
Petualangan umat manusia di atas daratan dapat dikatakan sudah selesai dalam arti manusia sudah mengetahui dengan pasti batas dari daratan tempat mereka hidup.  

Demikian pula apabila kita membahas tentang perairan atau matra laut, manusia dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sudah memahami benar sampai dimana gerangan wilayah perairan di permukaan bumi ini.  

Akan tetapi bila orang sudah mulai membicarakan tentang udara, angkasa, ruang angkasa atau dirgantara, maka sampai detik ini pun tidak seorang manusia di permukaan bumi ini yang tahu di mana sebenarnya batas ruang udara itu.  

Dengan perkataan yang sederhana tentang perjalanan dan atau petualangan umat manusia, maka dapat dikatakan bahwa perjalanan manusia di daratan sudah selesai, demikian pula petualangan di lautan luas sudah mencapai garis batasnya yang sangat jelas diketahui keberadaannya.  

Dengan membandingkan kedua matra tersebut, maka bila kita coba membahas tentang udara yang hingga kini tidak diketahui batasnya, sebenarnya kita dapat memaklumi untuk mengatakan udara adalah dimensi dari satu perjalanan yang baru saja dimulai.  

Kita belum tahu sampai di mana keberadaan udara itu, di mana batasnya, di mana udara akan berakhir. Ilmu pengetahuan manusia belum dapat mencapai satu pengetahuan dan pemahaman seberapa luas dirgantara kita ini.  

Dengan kondisi seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa udara adalah “masa depan” umat manusia. Darat dan laut adalah masa lalu dan masa sekarang sementara udara masih memberikan harapan yang luas bagi kehidupan umat manusia.  

Itu pula sebabnya perlombaan menggali  ilmu pengetahuan dalam konteks ekplorasi udara dan ruang angkasa telah menjadi ajang persaingan yang sengit dari  orang-orang cerdas di negara-negara maju.  

Karena menyangkut masa depan umat manusia yang hidup dipermukaan bumi, maka negara-negara yang bermusuhan dalam perang dunia yang lalu, kini bersatu padu melakukan  dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam upaya menembus udara dan ruang angkasa untuk sebesar-besar kemaslahatan manusia di bumi ini.  

Manusia yang keberadaannya terus berkembang memprediksi bahwa daratan dan lautan tempat mereka tinggal, pada satu ketika sudah tidak sanggup lagi memberikan kehidupan. Udara dan ruang angkasa telah menjadi harapan hidup masa depan.
Kesemua itu kemudian menjadi sangat penting, bila kita hendak membicarakan mengenai pertahanan keamanan negara, karena Indonesia pada kenyataannya adalah  sebuah Negara yang terdiri dari 1/3 daratan, 2/3 perairan atau lautan dan 3/3 nya terdiri dari unsur udara.  (Prof.DR.Priyatna Abdurrasyid).
Udara dari perspektif Kedaulatan Sebuah Negara
Pertahanan dan Keamanan Negara sebenarnya akan bermuara pada format, atau sangat erat bertaut dengan apa yang sering kita kenal sebagai kedaulatan atau kehormatan dan harga diri dari sebuah negara. 

Bila matra udara akan kita tinjau dari sudut pandang kedaulatan negara, maka akan sangat menarik bila dicermati uraian dari Prof (em) Dr.E. Saefullah Wiradipraja,SH,LL.M.  

Uraian Sang Professor adalah sebagai berikut :
From a state sovereignty point of view, the role of airspace above its territory is so important and strategic, not only for the economy, but also for the politics, social, culture and for the defence and security of the country as well.  

There is no state in the world wich does not have  airspace territory, but there are some States which do not have waters (seas) territories.
The sovereignty of  a state over the airspace above its territory has been recognized by International Convention, i e Chicago Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention 1994).  

This recognition is not only for the contracting state but also for all states eventhough they are not member of the Convention.
The strange things is that Indonesia as an archipelagic state with more than 17.000 islands, there is no article in its Constitution which states that airspace above its territory is under the sovereignty of Indonesia, eventhough the Constitution has already been revised four times.
In article 33 (3) of the Constitution 1945 (as the original text) states that “land and waters and natural resources which exist in them are under the control of State and used for the greatest of people prosperity”  (“airspace” is not included)
Uraian tersebut dengan gamblang mengutarakan betapa pemahaman tentang keberadaan udara sebagai sebuah unsur penting dan strategis dari sebuah negara ternyata masih belum juga memperoleh perhatian yang memadai untuk dicantumkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.
Unsur utama dari sebuah Negara
Kalau kita akan membahas lebih lanjut  tentang pertahanan dan keamanan Negara, mungkin akan lebih memudahkan bila kita melihat terlebih dahulu tentang hal yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur utama dari sebuah negara.
Salah satu referensi yang dapat memudahkan pemahaman kita mengenai unsur utama sebuah negara adalah Konvensi Montevideo tahun 1933.  

Ada empat faktor yang telah dicantumkan dalam konvensi Montevideo di tahun 1933 itu yaitu wilayah, penduduk yang tetap, pemerintahan yang efektif dan diakui keberadaannya atau internationally recognize.
Dengan demikian setiap saat kita membicarakan tentang keberadaan sebuah Negara maka sudah seharusnya akan berhubungan langsung dengan wilayah dari negara itu, kemudian juga mengenai keberadaan penduduk yang menetap secara tetap di wilayah tersebut.  

Demikian pula, wilayah dan penduduk yang tetap itu sudah harus memiliki satu sistem pemerintahan yang berjalan efektif dalam arti  memiliki kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. 

Tidak hanya wilayah, penduduk dan pemerintahan yang efektif, akan tetapi juga diperyaratkan sebagai “diakui” keberadaanya dalam pentas internasional, atau sering juga disebut sebagai “Internationally Recognize”.  Itu semua yang tercantum di Konvensi Montevideo tahun 1933.
Wilayah dan Kedaulatan hubungannya dengan UUD 1945
Berikutnya, marilah kita bahas tentang bagaimana hubungan sebuah wilayah atau wilayah tertentu dengan kedaulatan.  

Wilayah adalah merupakan sebuah landasan bagi keberadaan “kedaulatan”. Jadi Wilayah dan Kedaulatan memiliki hubungan yang “mutlak”.  

Sementara itu, kedaulatan akan memungkinkan atau menimbulkan adanya “kewenangan eksklusif bagi sebuah tindakan hukum untuk melarang pemerintahan asing melakukan tindakan apapun tanpa ijin.”  

Itu sebabnya, maka tanpa sebuah kedaulatan, suatu Negara tidak akan mungkin dapat melaksanakan “Hak dan Kewajibannya”.
Sekarang, marilah kita melihat UUD 1945 terutama pada Pasal 33 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut :
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dapat dilihat dengan sangat jelas makna dalam uraian pasal (3) tersebut  bahwa tidak terdapat kata “udara” di situ. Dengan uraian yang seperti itu maka akan sangat mudah untuk dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya berdaulat terhadap Tanah/daratan serta Air/Laut dan perairan pedalaman.  

Undang–undang Dasar 1945 tidak atau belum mencantumkan “udara” sebagai yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Realita yang dihadapi adalah bahwa memang telah ada beberapa undang-undang dan perturan penerbangan yang sudah mencantumkan atau menyebut bahwa udara adalah juga merupakan bagian dari kedaulatan Negara.  

Beberapa diantaranya adalah : Undang–undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Bab I Pasal 1 dan juga pada Bab IV Pasal 5.  

Selain itu juga terdapat pada Undang-undang nomor 6 tahun 1996 Tentang perairan Indonesia Bab II Pasal 4.  

Masalahnya adalah undang-undang tersebut bila dirunut kemana undang-undang tersebut mengacu atau bersandar sebagai pijakannya, maka dia akan terputus dan tidak nyambung atau dapat bersandar kepada konstitusi Negara, dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945
Kelemahan sebagai Negara yang Kaya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, akan tetapi juga merupakan “The biggest archipelagic state in the World” , yang sekaligus  juga berada pada letak strategis yang sangat menentukan dalam  sistem perhubungan/komunikasi global. 

Nilai strategisnya menjadi bertambah berkali lipat karena Indonesia juga membujur panjang pada alur garis khatulistiwa.  Indonesia adalah the longest state along the Equator, tempat atau lokasi yang paling ideal untuk mengorbitkan satelit geostasioner (GSO). 

Airspace Indonesia tidak hanya merupakan kawasan yang paling luas cakupannya di kawasan Asean dan Pasifik Selatan tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi, karena berada diantara 2 benua dan 2 samudera.  

Lebih jauh lagi, Indonesia atau kawasan nusantara ini adalah sebuah kawasan yang “sangat” kaya akan sumber daya alamnya.  

Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, maka tidak dapat disangsikan lagi bila ada yang mengutarakan bahwa Indonesia adalah pada kenyataannya  sebuah Negara yang kaya.
Sayangnya adalah bahwa sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, Asia Timur Jauh termasuk Indonesia dijajah atau menjadi koloni negara-negara barat.  

Kekayaannya tidak atau belum dinikmati rakyatnya sendiri akan tetapi sudah sejak dahulu kala dinikmati negara lain.  

Salah satu penyebab utamanya adalah,  karena tidak memiliki kekuatan laut yang sanggup melawan atau sekedar bertahan dari serbuan negara-negara barat. 

Alfred Thayer Mahan yang hidup di tahun 1800-an, seorang Laksamana Laut US Navy, ahli geostrategic dan sejarawan terkenal, mengatakan bahwa konsep dari kekuatan laut atau “sea-power” adalah  “Base on the idea that countries with greater naval power will have greater world wide impact”.  

Jadi kita harus melihat kepada sejarah terlebih dahulu sebelum kemudian menentukan akan kemana kita pergi.
Sejarawan Inggris terkenal, bernama Peter Carey, saat merayakan hari ulang tahun Pangeran Diponegoro ke 228, pada 11 November 2013 meluncurkan buku tentang Pangeran Diponegoro yang diberi judul “Takdir”.  

Di dalam buku yang setebal ratusan halaman itu ada tulisan menarik tentang Indonesia.   Tulisan yang merefleksikan kekecewaan dirinya (Peter Carey) terhadap sikap orang Indonesia terhadap sejarahnya sendiri. 

Berikut ini adalah sepotong kutipannya  “Tanpa cinta dan penghargaan pada sejarah mereka sendiri, Indonesia akan terpecah dan orang-orang Indonesia akan hidup terkutuk selamanya di pinggiran dunia yang meng-global tanpa tahu siapa diri mereka sebenarnya dan akan kemana mereka pergi”
Dasar filosofis tentang Pertahanan Keamanan Negara
Dalam membahas tentang sektor pertahanan keamanan negara, untuk memudahkannya adalah melihat kepada dasar pemikiran dari upaya mengamankan sebuah rumah.  

Karena prinsip dari sebuah upaya pengamanan adalah selalu bersandar pada upaya mencegah dari pada menanggulangi karena sudah terlanjur terjadi.  

Upaya pengamanan rumah akan selalu berorientasi dan fokus kepada usaha mencegah maling  masuk dan bukan mengupayakan untuk memiliki kemampuan mengejar-ngejar maling yang sudah terlanjur masuk rumah. 

Itu sebabnya, maka kebanyakan atau bahkan hampir semua rumah membangun pagar di sepanjang garis batas tanah yang dikuasainya, dalam upaya mencegah maling masuk.  

Analog dengan itu maka semua negara sebenarnya juga membangun pagar di sepanjang perbatasan negaranya untuk mencegah maling masuk.  

Karena dimensi sebuah negara itu sangat luas, maka dapat dikatakan tidak mungkin sebuah negara akan sanggup membangun pagar di sepanjang garis perbatasan negaranya.  Padahal, sejarah dunia membuktikan bahwa penyebab perang dan ajang sengketa antar negara selalu akan bermula dari garis perbatasan negara.  

Dengan demikian maka Negara-negara di permukaan bumi ini akan lebih memprioritaskan terlebih dahulu untuk memagari garis perbatasan dari negaranya yang berpotensi menjadi ajang sengketa. Memagari terlebih dahulu kawasan perbatasan rawan konflik. Memagari “critical border”nya.  

Ini semua yang menjelaskan kepada kita semua, mengapa China membangun “Tembok China” atau “The Great Wall” yang dibangun tanpa henti hampir lebih dari 3 generasi. Itu adalah “critical border” Negara China.  

Demikian pula kita mengenal “Tembok Berlin” dan kemudian juga SDI (Strategic Defense Inisiative) nya Ronald Reagan di era Perang dingin.  Sebuah pagar imajiner yang bertujuan membendung ICBM (Intercontinental Balistic Missile) dari blok timur (Pakta Warsawa) yang mengarah pada sasaran strategis Negara-negara NATO (North Atlantic Treaty Organization).
Dalam konteks yang seperti itulah kemudian dengan mudah dapat dianalogikan pada daerah perbatasan Indonesia yang sebagian besar berujud perairan, maka dibutuhkan (pagar perbatasan) yang  berupa kekuatan laut yang memadai.  

Namun harus diingat bahwa kekuatan laut tanpa kekuatan udara yang memayunginya (Air Superiority dan Air Supremacy) maka tidak aka nada artinya apa-apa.  

Negeri ini membutuhkan kekuatan laut dan kekuatan udara yang cukup untuk tujuan pertahanan dan keamanan Sang Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa.  

Nenek Moyangku orang Pelaut, anak cucuku adalah insan dirgantara !

Ridwan Kamil Tak Ikut Pilkada DKI Bukan karena Takut Kalah dari Ahok

Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Ridwan Kamil (kanan).

JAKARTA,  Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merasa bersyukur karena meskipun tanpa upaya politik, banyak yang mendukungnya maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah untuk tahun 2017. Namun, pada akhirnya ia memilih untuk menuntaskan tugasnya sebagai kepala daerah di Bandung.
Hal itu disampaikan oleh Emil, sapaannya, dalam jumpa pers di Bandung yang ditayangkan secara live streaming pada fanpage Facebook-nya, Senin (29/2/2016) pagi.
Emil menuturkan, dirinya sama sekali tidak pernah melakukan upaya khusus terkait wacana pencalonannya sebagai pemimpin Jakarta. Ia mengaku pernah diajak bicara mengenai hal itu oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, hingga para menteri.
Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai arsitek itu juga menyadari bahwa dalam satu bulan terakhir, tingkat elektabilitasnya untuk menjadi cagub DKI Jakarta cukup besar. Hal itu mengingat, ia tidak pernah mengumumkan diri sebagai cagub ataupun melakukan pergerakan politik lain.
"Saya ini pasif, dan walaupun pasif, ternyata popularitas saya ada di 60-70 persen, kemudian dari berbagai survei ada 15-20 persen untuk seseorang yang belum menyatakan (sebagai cagub), gitu kan. Bagi saya, ini mah alhamdulillah," kata Emil.
"Kalau dari hitungan matematika, memenangi Pilkada DKI dengan kondisi seperti itu bukan hal yang mustahil," lanjut dia.
Menurut Emil, ketika ia menjadi calon wali kota Bandung pada 2013 dengan dukungan Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra, tingkat elektabilitasnya hanya 6 persen, sementara pejabat petahana atau incumbent hampir meraup 30 persen.
"Kalau pakai logika saat itu, pasti takut karena incumbent sudah tinggi sekali. Namun, dalam hidup kan menang-kalah itu hal biasa sehingga, setelah kami upayakan dengan cara strategis, determinasi sana-sini, kami akhirnya menang dengan 45 persen," kata dia.
Dengan pengalaman itu, Emil mengatakan bahwa keputusannya untuk tidak maju dalam Pilkada DKI bukan karena ia takut kalah melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut dia, elektabilitas dalam survei jelang pilkada tidak dapat menjadi ukuran kemenangan kandidat.
"Jadi kalau ditanya, 'Pak, enggak takut kalah? Ahok sudah tinggi dan sebagainya,' bagi saya, hal itu bukan ukuran. Hal itu bisa disiasati. Semua ada ilmunyalah," kata dia.
Dengan keputusan tersebut, hilanglah nama Ridwan Kamil dari daftar bakal kandidat yang akan diajukan oleh Partai Gerindra. Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Jakarta Partai Gerindra, Syarif, menghormati keputusan Emil itu.

Hemat Anggaran, Nigeria Bersihkan Lebih dari 23.000 PNS "Siluman"

LAGOS, Kementerian Keuangan Nigeria "membersihkan" lebih dari 23.000 orang pegawai negeri "siluman" dari daftar gaji.

Pegawai siluman ini secara fisik tidak ada namun nama mereka masuk ke dalam daftar gaji. Akibatnya, pemerintah Nigeria harus mengeluarkan uang untuk mereka.

Para pegawai 'siluman' itu ditemukan setelah proses audit yang digelar sejak Desember tahun lalu oleh menteri keuangan yang baru, Kemi Adeosun.

Dengan dibersihkannya pegawai yang tidak pernah ada tersebut pemerintah mengaku menghemat sekitar Rp 154 miliar setiap bulannya.

Perhitungannya setiap pegawai 'siluman' itu mendapat gaji sebesar sekitar 500 dollar AS atau Rp 6,7 juta sebulan..
"Pemerintah federal sudah mencabut 23.846 pekerja yang tidak ada dari daftar gaji," kata  Festus Akanbi, penasehat khusus menteri keuangan, seperti dikutip kantor berita Reuters.
Audit yang dilakukan kementerian keuangan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Muhammadu Buhari, yang berkuasa tahun lalu. Perekonomian Nigeria belakangan ini mendapat tekanan dengan anjloknya harga minyak dunia, yang merupakan ekspor utama negara ini.
Pemeriksaan yang dilakukan untuk menemukan pegawai 'siluman' ini dilakukan dengan menggunakan data biometrik dan nomor verifikasi bank, yang digunakan pemilik rekening penerima gaji bulanan tersebut.
Ternyata sebagian nama pegawai negeri yang sah menerima gaji tidak berhubungan sama sekali dengan rekening bank lainnya yang juga menerima kiriman gaji bulanan. Dalam beberapa kasus ada individu yang menerima gaji dari berbagai sumber.

Gerindra Siapkan Cagub DKI yang Sama Bagusnya dengan Ridwan Kamil

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil saat dicegat sejumlah wartawan.

JAKARTA,  Partai Gerindra mengaku tidak kecewa dengan keputusan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang tidak ingin maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui, mundurnya Ridwan dalam bursa cagub DKI menghilangkan salah satu kandidat yang mampu bersaing dengan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Namun, dia mengklaim bahwa Gerindra masih mempunyai calon lain yang layak diusung.

"Kita sudah berjaga, kita juga akan mempersiapkan pesaing atau lawan yang setara sama bagusnya biar rakyat Jakarta ada pilihan selain incumbent," kata Dasco saat dihubungi, Senin (28/2/2016).
Sejauh ini, selain Ridwan Kamil, Gerindra memiliki sejumlah nama lain, seperti Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, anggota Fraksi Gerindra di DPR RI Biem Benjamin, dan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi.
Namun, Dasco mengaku belum mau mengungkapkan calon yang dimaksud sama bagus dengan Ridwan Kamil.

"Masih rahasia," kata anggota Komisi III DPR ini.
Ridwan menyampaikan keputusan tetap memimpin Kota Bandung. Sebelumnya, ia telah bertemu berbagai pihak untuk membahas soal Pilkada DKI.

Ridwan mengatakan, masa jabatannya yang baru berakhir pada 2018 menjadi pertimbangan besar.
Ia mengaku ingin fokus mewujudkan mimpi-mimpinya untuk kota kelahirannya.

"Saya sudah mendengarkan masukan, melakukan survei internal, termasuk meminta pendapat keluarga. Akhirnya, saya memutuskan untuk fokus mengurus Bandung," tutupnya.

Wilayah Jakarta Barat Banyak Terendam, Ahok Peringatkan Dinas Tata Air

Hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat sejumlah genangan muncul. Namun di wilayah Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, hujan yang turun sejak Sabtu (27/2/2016) malam itu membuat kawasan tersebut kebanjiran. Minggu (28/2/2016)

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut titik banjir paling banyak terdapat di Jakarta Barat, akhir pekan lalu. Basuki pun memperingatkan Dinas Tata Air.

"Saya sudah bilang sama Dinas Tata Air, hati-hati kamu, harus cek ini. Karena laut lagi turun, pompa Pasar Ikan bagus dan pompa Waduk Pluit bagus," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

Seharusnya, lanjut dia, Dinas Tata Air bisa membuka pintu air ke arah Ciliwung Lama. Sementara itu, lanjut dia, air-air yang mengalir di Jakarta Barat banyak dilimpahkan ke Pintu Air Karet. Saluran air di Pintu Air Karet akan mengalir ke Kanal Banjir Barat (KBB).

"Kalau air di KBB terlalu kencang, tinggi muka air Kali Angke kagak turun-turun. Kalau air Kali Angke kagak turun, otomatis got-got di dalam rumah tidak bisa masuk ke dalam sungai dan banjir," kata Basuki.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta Barat akhir pekan lalu menyebabkan munculnya genangan, bahkan banjir, seperti di Jelambar, Pesing, Rawa Buaya, Cengkareng, Duri Kosambi, dan Taman Ratu Indah.

KPK Periksa Mantan Anggota DPRD hingga Tenaga Ahli dalam Kasus Damayanti

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/1/2016).

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pihak untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti.

Dalam kasus ini, para saksi akan dimintai keterangan untuk tersangka Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.

"Diperiksa dalam dugaan pemberian hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati, Senin (29/2/2016).

Beberapa saksi yang akan dimintai keterangan, antara lain, mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Imran Sudin Djumadil; dan tenaga ahli anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Makoagow, atas nama Jaelani.

Jaelani beberapa waktu lalu telah diperiksa KPK. Namun, ia enggan mengungkapkan materi yang ditanyakan penyidik kepadanya.

Selain itu, KPK juga memanggil tiga pihak swasta untuk dimintai keterangan. Ketiganya yakni Erwantoro, karyawan swasta PT Windu Tunggal Utama (WTU); Yayat Hidayat; dan Saeful Anwar, seorang office boy.

KPK menduga Abdul Khoir memberi uang kepada Damayanti, dan dua orang stafnya, Julia dan Dessy, masing-masing 33.000 dollar Singapura.

Adapun suap yang diberikan kepada Damayanti terkait proyek jalan Trans-Seram di Maluku yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat.

Uang sebesar 33.000 dollar Singapura itu merupakan bagian dari commitment fee agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku.

PT WTU mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian PU-PR.

"Lupa Aku Membuangnya..."

MEDAN,  Zulkarnain alias Zoel (23) yang tinggal di Desa Buluh Duri, Dusun III, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ini sedang apes. Dia ditangkap polisi karena bermain judi.

Namun, saat penggeledahan, sabu ditemukan dari jok sepeda motornya. Kepada polisi, Zoel mengaku pernah menjadi bandar sabu di kampungnya.

Dari sabu 1 kilogram yang dibelinya dengan harga Rp 900.000, ia memecahnya menjadi paket-paket hemat.

"Setahun lalu, aku sempat jadi bandar sabu di kampung. Masih ada sisanya, lupa aku membuangnya. Jadi, aku ini ditangkap bukan karena judi, melainkan karena sabu," kata Zoel.

Polisi juga menemukan peralatan mengisap sabu dan sisa sabu sebanyak satu paket di rumahnya. "Ada dua paket yang dimiliki Zoel bersama peralatan sabunya," kata Kasat Reserse Narkoba Polres Tebingtinggi AKP Sugeng Wahyudi, Senin (29/2/2016).

Kini, Zoel mendekam di kantor polisi untuk diproses secara hukum. Dia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor Identitas Anak Akan Dipakai untuk E-KTP

Spesifikasi tampak depan blanko kartu identitas anak sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016

JAKARTA, Pemerintah telah menetapkan 50 daerah sebagai wilayah pelaksanaan awal pemberlakuan kartu identitas anak (KIA) untuk 2016.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, KIA nantinya akan otomatis menjadi kartu tanda penduduk karena nomornya tak akan berubah.
"Nanti kalau dia sudah berusia 17 tahun otomatis itu menjadi KTP karena nomornya tidak diganti," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
KIA, lanjut Tjahjo, memiliki banyak manfaat, antara lain untuk mengurus segala keperluan secara mandiri, seperti membuka rekening bank dan mengurus paspor.
"Kalau sekolah mewajibkan menabung, tidak harus pakai KTP orangtua, dia bisa menabung," tutur Tjahjo.
Sebelum KIA diberlakukan secara nasional tahun ini, sudah ada 10 daerah kabupaten atau kota yang menerapkan lebih dulu inovasi daerah dalam memenuhi hak anak.
Daerah tersebut antara lain Yogyakarta, Malang, Depok, Pangkal Pinang, Makassar, dan Bantul.
"Inovasi daerah yang bagus ini kemudian diakomodasikan ke dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA agar dapat berlaku nasional dengan standar yang sama, baik dalam bentuknya maupun elemen datanya," kata dia.
Untuk tahun 2016 ini, pemerintah telah menetapkan 50 daerah sebagai tempat pelaksanaan awal yang dilanjutkan terus ke semua daerah sampai tuntas di 514 kabupaten atau kota.
Dana anggaran yang disediakan untuk tahun 2016 sebesar Rp 8,7 miliar. Dana anggaran ini akan digunakan untuk sosialisasi pelatihan dan penyediaan lembaran blangko KIA.

Ridwan Kamil: Saya Akan ke Jakarta, tetapi Tidak Sekarang

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meluncurkan sepatu brand dirinya, RK Fashion.

BANDUNG, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memastikan tidak akan ikut meramaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Namun demikian, pria yang akrab disapa Emil itu menyiratkan masih menyimpan impiannya.

"Kesimpulannya adalah, saya (akan) maju di Jakarta, tapi tidak sekarang alias saya tidak akan maju jadi calon gubernur DKI 2017," kata Emil saat menggelar jumpa pers di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (29/2/2016).

Emil menjelaskan, dia tetap menaruh asa untuk mengepakkan sayap politiknya ke tingkat yang lebih tinggi.

"Mungkin nanti setelah (masa jabatan) selesai insya Allah ke mana pun takdir membawa selama karyanya ada, jadi bekal saya untuk berkiprah di lembaga lebih tinggi selanjutnya. Jadi bisa ke Jakarta juga suatu hari, mungkin juga ke Jawa Barat jika memang ada takdirnya," ucap Emil.

Namun, lanjut Emil, tak menutup kemungkinan dia akan memenuhi keinginan keluarganya untuk kembali menggeluti profesinya sebagai arsitek.

"Tidak masalah juga melanjutkan jilid dua menjadi Wali Kota Bandung atau memenuhi aspirasi keluarga saya yang rata-rata ingin saya jadi arsitek lagi karena hidup jauh lebih normal," tuturnya.

Dia melanjutkan, pada prinsipnya, apa pun keputusannya nanti dia berharap tetap bisa berkontribusi untuk masyarakat.

"Tapi prinsip saya, kata ibu saya, jadilah manusia terbaik yang manfaatnya paling banyak. Sehingga, saya mengambil keputusan kebermanfaatan mana yang paling banyak," kata dia.

"Karena itu, keputusan saya mudah-mudahan tidak ada dinamika, silakan lanjutkan Pilgub 2017 tanpa saya," ungkapnya.

Demokrat Wacanakan Roy Suryo dan Nachrowi Ramli Bakal Cagub DKI

Roy Suryo ziarah ke Ki Soegondo Djojopoespito di taman Wijaya Brata

JAKARTA, Sejumlah partai politik mulai gencar memunculkan nama-nama kader yang dianggap potensial untuk menjadi "jagoan" sebagai kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

Demikian pula Partai Demokrat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, ada beberapa nama yang diwacanakan masuk bursa bakal calon DKI 1.

Dua di antaranya adalah Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo.

"Saya melihat nama-nama yang masuk bursa, dari kader Demokrat ada Pak Nachrowi, Roy Suryo juga. Tentu ini adalah wacana-wacama yang ada," ujar Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Namun, hingga saat ini, kata Agus, belum ada keputusan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait calon yang akan diusung.

Ia berharap, siapa pun yang akhirnya akan diusung dapat memenangi persaingan dalam merebut kursi DKI 1.

"Kader dari Demokrat harus menang," kata dia.

Meski Kecewa, Gerindra DKI Hormati Keputusan Ridwan Kamil

Wali Kota Baandung Ridwan Kamil.

JAKARTA, Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Jakarta Partai Gerindra, Syarif, menghormati keputusan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang memutuskan tidak ikut maju pada Pilkada DKI 2017.

Menurut Syarif, keputusan itu menandakan bahwa Ridwan Kamil masih ingin bersama dengan warga Bandung.

"Pendapat saya, beliau sayang banget sama warga Bandung dan belum sayang sama warga Jakarta atau belum jatuh cinta sama warga Jakarta," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/2/2016).

Namun, dia menyayangkan Ridwan tidak mempertimbangkan permintaan warga Jakarta selama ini. Andai saja, kata dia, Ridwan lebih banyak mendengar permintaan warga Jakarta, cerita akan berbeda.

"Gerindra menghormati keputusan Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil). Namun (Gerindra)  menyayangkan karena kebutuhan warga Jakarta juga tidak dipertimbangkan. Kalau saja warga Jakarta dimintai pendapatnya oleh Kang Emil, maka dipastikan akan lebih mendorong Kang Emil hijrah ke Jakarta," ujar Syarif.

Hal yang paling membuat Syarif merasa kecewa adalah keragu-raguan Ridwan dalam mengambil keputusan. Padahal, kata dia, Ridwan Kamil mungkin berhasil dalam Pilkada DKI jika yakin dan menyatakan maju Pilkada DKI 2017.

"Sebenarnya ini bukan soal warga Bandung atau warga Jakarta, tapi soal Kang Emil sendiri yang peragu," ujar dia.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memenuhi janjinya untuk mengumumkan keputusannya pada Senin ini soal apakah dia akan ikut atau tidak dalam pilkada DKI Jakarta tahun depan.

Dalam konferesi pers yang digelar di Balai Kota Bandung, hari ini, Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut bertarung di Pilkada DKI 2017. Ia beralasan, masa bakti yang baru berakhir pada 2018 menjadi pertimbangan besar untuk memutuskan tinggal di Bandung.

Kepala BIN Klaim Sudah Tahu soal Ancaman Teror yang Dilontarkan Australia

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyampaikan pengantar dalam pertemuan dengan pejabat Polri dan TNI di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015). Pertemuan itu membahas penangangan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, pada 17 Juli 2015.

JAKARTA, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengaku sudah tahu mengenai potensi ancaman teror yang membuat Australia mengeluarkan anjuran perjalanan atau travel advisory bagi warganya yang akan berkunjung ke Indonesia.

 

"Tapi, kan saya tidak bisa informasikan ke Anda mau garap bagaimana. Kami sudah mengerti sebelum mereka," kata Sutiyoso, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Sutiyoso mengatakan, deteksi dini terus dilakukan untuk menangkal aksi teror yang kemungkinan akan dilakukan oleh kelompok radikal.

Pemerintah Provinsi, termasuk DKI Jakarta, kata dia, juga sudah melakukan deteksi dini terhadap ancaman teror yang dimaksud. 

 

"Bukan barang baru berita itu bagi kami," kata Sutiyoso.

Hanya saja, lanjut Sutiyoso, aparat keamanan baru bisa sekadar melakukan deteksi dini dan tidak bisa melakukan penangkapan terhadap kelompok yang diduga akan melakukan aksi teror.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme.

"Itulah yang kami minta revisi undang-undang itu, baik oleh kepolisian BIN tidak punya kewenangan (penangkapan) itu. Tapi, sekarang kami tahulah jaringan-jaringan itu," ujar Sutiyoso.

Travel advisory bagi WN Australia yang berada atau akan datang ke Indonesia diumumkan di situs smartraveller.gov.au, Kamis pekan lalu.

Indonesia dikategorikan dalam status high degree of caution.

"Tingkat peringatan tidak diubah. Namun, kami menyarankan warga Australia untuk berhati-hati di Indonesia, termasuk Bali," demikian bunyi pernyataan itu.

"Bilang Ahok, Bilang Jokowi... Suruh Lihat Rakyat Kecil Ini"

Eti dan anaknya menanti eksekusi rumahnya di Kalijodo, Senin (29/2/2016).

JAKARTA,  Warga Kalijodo masih ada yang menunggu saat-saat terakhir mengenang rumahnya sebelum dirobohkan.

Sembari menanti, warga mengungkapkan keluh kesahnya atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Makanya tolong bilangin Ahok, suruh lihat rakyat kecil ini. Bilang Jokowi suruh lihat," kata Eti (56), warga RT 04 RW 05 Kalijodo, sembari duduk di lantai rumahnya yang sudah dipreteli, Senin (29/2/2016).

Eti tinggal di Kalijodo sejak 1978. Dia akhirnya bisa membangun rumah dua lantai dengan membuka warung nasi di lantai bawah rumahnya. Eti mengaku berat meninggalkan rumahnya.

"Bukan ibu bertahan. Ibu masih kangen sama rumah ini. Bertahan juga percuma," ujar Eti.

Eti mengaku tidak akan pindah ke rusun, meski suaminya sudah mendaftar dan mendapatkan satu unit di lantai 4 di salah satu blok di Rusun Marunda.

"Ibu takut lapar di sana. Mau kerja apa. Mending saya di sini," ujarnya.

Ia memilih mengontrak di dekat kawasan Kalijodo. Eti mengaku tak punya uang pegangan sama sekali.

"Ngontrak juga biayanya dibantu orang, dapat kontrakan dekat sini," ujarnya.

Warga Kalijodo yang Bertahan Minta Rusunami

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/2/2016).

JAKARTA,  Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan, warga memiliki alasan mengapa tak mau angkat kaki dari lokasi penggusuran di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016).

"Mereka minta dipindahkan ke Rusunami (rumah susun sederhana milik)," kata Rustam di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin.

Namun, pemerintah tak memiliki program relokasi warga ke rusunami. Program untuk penggusuran warga Kalijodo yakni ke Rusunawa (rumah susun sederhana sewa).

"Mereka minta dipindahkan ke rusunami, sedangkan program pemerintah itu rusunawa. Sedang dinegosiasi," kata Rustam.

Warga yang masih bertahan di Kalijodo sisa lima kepala keluarga. Mereka ditenggatkan waktu sampai 15.00 WIB untuk segera angkat kaki dari Kalijodo.

Bupati Banyuwangi Ingin Desa Juga Punya Perpustakaan

Bupati Banyuwangi saat meninjau Desa Wongsorejo. Dia memerintahkan agar setiap desa memiliki perpustakaan desa dan diletakkan di Balai Desa sehingga bisa diakses oleh warga

BANYUWANGI,- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap perpustakaan ada di desa-desa, bukan hanya di sekolah-sekolah saja.

Ia berharap anggaran dana desa yang sudah turun bukan hanya untuk mendirikan trotoarjalan tetapi juga untuk membuat perpustakaan desa.

"Kemarin saya lihat buku bantuan malah ditaruh di dalam kantor desa. Bagaimana bisa diakses oleh masyarakat? Malah banyak debu," katanya kepada Kompas.com  di Banyuwangi, Senin (29/2/2016).

Untuk itu ia telah memerintahkan agar ada perpustakaan di setiap desa dan diletakkan di tempat yang bisa diakses contohnya adalah balai desa.

"Jadi kalau ada warga yang sedang ngurusi administrasi kan bisa nunggu sambil baca buku. Apalagi kalau malam banyak pelajar yang kerjakan tugas di balai desa karena ada wifi kan bisa dimanfaatkan untuk membaca," ujar Bupati Anas.

Terkait dengan itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri akan menambah jumlah perpustakaan baik yang ada di Sekolah Dasar hingga di desa-desa. Hal ini sebagai upaya untuk menyukseskan Gerakan Membaca.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Banyuwangi Hamami menjelaskan, saat ini baru ada sekitar 40 persen dari total 815 sekolah dasar yang memiliki ruang perpustakaan.

"Perpustakaan ini penting untuk meningkatkan minat baca untuk anak-anak," kata dia kepada Kompas.com.

Hamami mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah menganggarkan sekitar Rp 105 juta pada tahun 2016 ini untuk mengembangkan perpustakaan SD yang masih belum standar.

Ruang perpustakaan tersebut diharapkan bukan hanya berisi tentang buku pelajaran tapi juga buku fiksi. Untuk penganggarannya bisa dialokasikan melalui Bantuan Operasional Sekolah.

Dia juga berharap agar pustakawan mengelola perpustakaan agar bisa lebih menarik dan diminati oleh para siswa.

Alasan Ridwan Kamil Tak Ikut Pilkada DKI 2017

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat melakukan jumpa pers terkait keputusannya untuk tidak maju di Pilkada DKI 2017.

BANDUNG, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menekankan bahwa dirinya tidak akan ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Keputusan ini ia sampaikan dalam keterangan pers di Balai Kota Bandung, Senin (29/2/2016).

Emil lalu mengungkapkan alasan atas keputusan tersebut. Dia mengatakan, masa jabatannya yang baru berakhir pada 2018 menjadi pertimbangan besar.

"Pertimbangan tugas saya belum selesai pada periode pertama," ucapnya.

Dia mengatakan, saat ini dirinya hanya ingin fokus mewujudkan mimpi-mimpinya untuk kota kelahirannya.

"Saya sudah mendengarkan masukan, melakukan survei internal, termasuk meminta pendapat keluarga. Akhirnya, saya memutuskan untuk fokus mengurus Bandung," tutupnya.

Jelang Sidang Vonis, Guru dan Teman Engeline Berdoa

Jelang sidang putusan perkara pembunuhan Engeline di PN Denpasar, Senin (29/2/2016), guru dan teman sekolah Engeline di SD Nomor 12 Sanur menggelar ritual doa bersama di halaman sekolah.

DENPASAR, Jelang sidang putusan perkara pembunuhan Engeline di PN Denpasar, Senin (29/2/2016), guru dan teman sekolah Engeline di SD Nomor 12 Sanur menggelar ritual doa bersama di halaman sekolah.

Persembahyangan bersama dipimpin oleh guru agama SD 12 Sanur Denpasar, Luh Sudarmini yang berjalan hikmat dan lancar.

"Semoga sidang diberi kelancaran. Semoga sidang dibenarkan, diberi jalan yang lancar,"kata Luh Sudarmini saat memandu persembahyangan.

Sementara itu, teman Engeline bernama Cinta dari Kelas V, mengharapkan pelaku pembunuhan Engeline dihukum setimpal sesuai perbuatannya. Dan dia berdoa agar arwah Engeline diterima di sisi Tuhan dan tenang di sorga.

"Yang membunuh Engeline dihukum berat. Saya berdoa agar arwah Engeline tenang di sorga," kata Cinta.

Hari ini adalah jadwal sidang putusan bagi kedua terdakwa yaitu Agustay Handa May yang dituntut 12 tahun perkara  dan Margriet Christina Megawe dituntut seumur hidup.

Keyakinan jaksa  atas tuntutannya ini akan menjadi keputusan sangat mencemaskan bagi kedua terdakwa apakah divonis lebih ringan atau justru tambah berat.

Larangan KPI tentang "Pria Kewanita-wanitaan" Dinilai Memojokkan

JAKARTA,  Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) Amir Effendi Siregar menilai, surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia nomor 203/K/KPI/02/2016 tidak spesifik dan terlalu berlebihan.

Dalam surat edaran tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang lembaga penyiaran menayangkan program siaran yang menampilkan "pria kewanita-wanitaan".

Menurut Amir, regulasi terhadap media penyiaran elektronik memang harus lebih ketat karena menggunakan frekuensi publik. 

Namun, ia mengatakan, penerapan regulasi ini jangan berlebihan dan harus sesuai dengan kerangka UU Penyiaran dalam menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, dan pers.

"KPI harus kembali merujuk pada Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran secara benar," ujar Amir, ketika dihubungi, Minggu (28/2/2016).

Batasi seni

Amir menilai, aturan pada surat edaran KPI tersebut kabur dan memojokkan kelompok tertentu yang dituding menjadi penyebab terjadinya sebuah perilaku tidak pantas di masyarakat.

"KPI terlalu menggeneralisasi sebuah persoalan. Surat edaran KPI harusnya lebih spesifik. Bagaimana dengan pelaku kesenian, seperti Didi Nini Towok?" ungkap Amir.

Dalam praktiknya, kata dia, ada beberapa pelaku seni yang tampil berbusana dan menggunakan bahasa tubuh kewanitaan.

Hal itu sudah berlangsung cukup lama dalam ranah seni dan budaya di Indonesia.

Seharusnya, menurut Amir, KPI juga memikirkan konteks geografis, seni, dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari media penyiaran.

"Generalisasi seperti itu justru mengakibatkan hilangnya roh UU penyiaran, yakni kebebasan dalam berekspresi," kata dia.

Ia menyarankan, KPI kaji ulang peraturan tersebut dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan UU Penyiaran, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, serta mengamalkan budaya Indonesia.

"Harus dijabarkan lebih rinci hal-hal yang tidak bisa disiarkan kepada publik," ujar Amir.

Surat edaran KPI dengan nomor 203/K/KPI/02/2016 mengatur kriteria yang dilarang adalah pria sebagai pembawa acara (host), talent, ataupun pengisi acara lainnya (baik pemeran utama maupun pendukung) dengan tampilan sebagai berikut:

1. Gaya berpakaian kewanitaan,
2. Riasan (make-up) kewanitaan,
3. Bahasa tubuh kewanitaan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, ataupun perilaku lainnya),
4. Gaya bicara kewanitaan,
5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan,
6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita,
7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria yang kewanitaan.

Menolak Disuruh ke Pesta, Istri Dianiaya Suami

MEDAN,  - Hotlin (32) mendatangi Polsek Patumbak sambil menangis. Dia datang untuk melaporkan suaminya, Rudianto (35), Senin (29/2/2016), ke polisi atas dugaan penganiayaan.

Kepada polisi, warga Jalan Pengilar Ujung, Medan Amplas, Kota Medan, ini menceritakan pemukulan dirinya berawal ketika sang suami menyuruhnya untuk menghadiri acara pesta sanak saudara mereka.

Hotlin tidak mau karena suaminya tidak memberikan uang untuk mendatangi ke pesta itu. ?

"Aku disuruh suamiku datang ke acara pesta pernikahan saudara kami. Dia enggak mau pergi makanya aku yang disuruh pergi. Kan, kalau pergi ke pesta harus bawa uang. Tapi pas kuminta uang sama dia, malah dipukulinya aku," ujar Hotlin.

"Terus mau dibawanya anak kami pergi. Makanya aku datang kesini, supaya polisi segera menangkapnya," ungkap Hotlin.

Kanit Reskrim Polsekta Patumbak AKP Ferry Kusnadi mengatakan akan segera menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini.

"Laporan korban sudah kami terima. Sekarang kasus ini sedang diselidiki," kata Ferry.

Ahok: Zaman Nabi Nuh Saja Masih Tenggelam kalau Hujan Terus-menerus

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian saat peresmian Kantor Satrolda Ditpolair Polda Metro Jaya, di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (27/2/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berupaya mengantisipasi terjadinya banjir. Hanya, jika hujan terus-menerus turun dan tidak berhenti, genangan bahkan banjir bisa saja muncul.

"Kami usahakan secepat mungkin air turun, kecuali kalau air laut pasang atau hujannya 2-3 hari berturut-turut tidak berhenti," kata Basuki di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

Basuki pun mengibaratkan kondisi ini serupa kehidupan zaman Nabi Nuh.

"Zaman Nabi Nuh saja tenggelam kok banjir 30 hari sampai 40 malam. Zaman Nabi Nuh saja tenggelam kok kalau hujan terus-menerus," kata Basuki lagi.

Meski demikian, dia melanjutkan, banjir di Ibu Kota akan semakin teratasi jika tanggul raksasa di pantai utara Jakarta sudah terbangun. Tanggul itu untuk mencegah datangnya banjir rob.

Tak hanya itu, menurut dia, seluruh pompa air di Jakarta harus berfungsi optimal.

"Jakarta enggak akan banjir," kata Basuki.

Akhir pekan ini, sebagian wilayah Jakarta selalu diguyur hujan deras. Bahkan, beberapa wilayah tergenang hingga terendam banjir, seperti kawasan Kemang, Kedoya, Taman Ratu, Cengkareng, dan Tubagus Angke.

Hotman Paris Tantang Hotma Sitompoel Taruhan Jam Rp 1 Miliar

Agustay dan Hotman Paris saat menunggu persidangan di PN Denpasar.

DENPASAR,  Hotman Paris Hutapea, pengacara terdakwa Agustay Handa May, menantang pengacara terdakwa Margriet Christina, yaitu Hotma Sitompoel, untuk bertaruh jam senilai Rp 1 miliar.

Hal itu disampaikan saat keduanya bertemu di PN Denpasar untuk menunggu jadwal sidang dengan agenda putusan.

"Saya berani taruhan jam saya, harganya Rp 1 M. Pokoknya Margriet dihukum seumur hidup. Saya yakin Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana," kata Hotman Paris di hadapan Hotma Sitompoel di Denpasar, Senin (29/2/2016).

Sementara itu, Hotma Sitompoel bersama timnya hanya tersenyum dan membalas dengan pesan agar mereka menunggu keputusan hakim.

"Ya, nanti dibuktikan keputusannya. Sesuai fakta persidangan. Tunggu saja. Kalau mau taruhan ya buktikan, lepas jam tangannya. Silakan lepas aja jam tangannya dulu," tantang Hotma.

"Ya sama-sama, dong. Kamu juga lepas jamnya. Kita sama-sama taruhannya," sahut Hotman Paris.

Suasana semakin ramai dengan awak media yang merekam percakapan mereka di depan ruang sidang. Beberapa menit kemudian, suasana mereda setelah salah satu anggota tim dari Hotma Sitompoel mengajak mereka ke ruangan untuk melihat jalannya sidang yang akan dimulai.

Untuk hari ini, sidang diawali dengan tuntutan seumur hidup terhadap Margriet Christina Megawe oleh jaksa penuntut. Selanjutnya, hakim akan menentukan hukuman yang pantas untuk Margriet dalam sidang vonis hari ini.

Ridwan Kamil: Saya Tak Akan Maju ke Pilkada DKI 2017

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui wartawan di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Selasa (16/2/2016)

BANDUNG,  Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memenuhi janjinya untuk mengumumkan keputusan terkait keikutsertaannya dalam berkompetisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Dalam konferesi pers yang digelar di Balai Kota Bandung, Senin (29/2/2016), Ridwan Kamil menekankan bahwa dirinya tidak akan ikut bertarung dalam Pilkada DKI 2017.

"Kesimpulannya, saya tidak akan maju jadi calon di Jakarta," ucap Emil, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan, saat ini dirinya hanya ingin fokus mewujudkan mimpi-mimpinya untuk kota kelahirannya.

"Saya sudah mendengarkan masukan, melakukan survei internal, termasuk meminta pendapat keluarga. Akhirnya, saya memutuskan untuk fokus mengurus Bandung," tutupnya.

"Selfie" di Bendungan, 4 Remaja Terseret Arus Pasang

Mengenang kembali fenomena selfie, sebenarnya sudah ada sejak masa-masa awal fotografi.

BENGKULU,  Empat remaja di Desa Babatan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, terseret arus pasang mendadak saat asyik "selfie" di sebuah bendungan, Minggu (28/2/2016) pukul 15.00 WIB.

Meski sempat terseret arus yang pasang secara mendadak itu, keempat remaja inisial ER (15), OP (21), AI (16) dan Li (15) selamat karena ada satu batang pohon kelapa sawit yang berada di tengah bendungan.

Kronologis menakutkan itu bermula dari keempat remaja berjalan-jalan di sekitar bendungan. Sampai di bendungan, keempat remaja itu berkenalan dengan dua pemuda.

Usai kenalan mereka memutuskan untuk turun ke bendungan karena kondisi air saat itu masih surut. Merasa aman, keempatnya melakukan sesi foto diri (selfie), namun secara mendadak arus sungai meluap dari arah hulu sungai.

Air langsung menghempaskan tubuh keempatnya, terombang-ambing dibawa arus keempat remaja itu dapat berpaut di salah satu pohon kelapa sawit yang secara kebetulan ada di tengah bendungan.

Tiga remaja sempat pingsan atas kejadian itu, Deri (27), seorang saksi mata, membenarkan kejadian tersebut.

"Air meluap secara mendadak karena hujan deras di hulu sungai, mereka selamat karena berpaut di pohon sawit, cukup lama mereka bertahan di tengah bendungan hingga sungai kembali surut," ungkap Deri.

Komnas HAM Sesalkan TNI Dilibatkan dalam Penggusuran di Kalijodo

Pemandangan di dalam Jalan Kepanduan II, Kalijodo dihari rencana berlangsungnya eksekusi pembongkaran. Senin (29/2/2016)

JAKARTA, Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hafidz Abbas, menyesalkan ketika aparat TNI dilibatkan dalam pembongkaran bangunan di Kalijodo, Senin (29/2/2016).

Ia menduga, anggota TNI dilibatkan sebagai bagian dari upaya menekan warga yang masih bertahan.

"Kan tujuan dari pembongkaran ini untuk menertibkan. Kalau memang menertibkan, artinya harus mengedepankan dialog. Namun, apa yang diperlihatkan saat ini jauh dari kesan dialog. Yang ada hanya arogansi," kata Hafidz kepada Kompas.com.

Hafidz menyatakan, jika berpedoman pada semangat reformasi, seharusnya aparat TNI tidak boleh lagi difungsikan untuk kegiatan-kegiatan penggusuran seperti yang dilakukan di Kalijodo.

"Pada 18 tahun lalu, kita sudah sepakat TNI tidak boleh lagi dilibatkan dalam hal-hal yang seperti ini," ujar dia.

Menurut Hafidz, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI tetap mengedepankan dialog kepada warga yang masih memilih bertahan.

Karena itu, hari ini, Hafidz berencana datang ke Kalijodo untuk membantu warga yang masih memilih bertahan. "Saya yakin kalau didekati secara baik, warga bersedia pindah," kata Hafidz.

Pemprov DKI Jakarta menggusur kawasan Kalijodo hari ini dengan tujuan mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Lebih kurang 6.000 petugas gabungan dilibatkan dalam penggusuran ini.

Petugas gabungan terdiri atas unsur kepolisian, TNI, dan petugas dari Pemprov DKI Jakarta, termasuk satpol PP.

Politisi Gerindra: Catat Nih! Warga Jakarta Tunggu Kang Emil

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui wartawan di Hotel Holiday Inn, Jalan Ir. Djuanda Bandung, Rabu (24/2/2016)

JAKARTA, Ketua Tim Penjaringan Cagub DKI dari Partai Gerindra, Syarif, mengingatkan, keinginan bahwa Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) mengikuti Pilkada DKI 2017 bukanlah keinginan Partai Gerindra, melainkan keinginan warga Ibu Kota.

"Catat nih! Warga Jakarta menunggu Kang Emil," kata Syarif kepada wartawan, Senin (29/2/2016).

Gerindra, lanjut dia, hanya menjaring nama-nama bakal calon gubernur yang diminati warga Jakarta. Ada delapan nama bakal calon gubernur yang akan diusung DPD Gerindra DKI.

Selain Emil, ada pula nama Sandiaga Uno, Mohamad Sanusi, Sjafrie Sjamsoeddin, dan lain-lain.

"Kalau beliau (Emil) tidak menghargai permintaan warga DKI, saya serahkan ke Kang Emil," kata Syarif.

Rencananya, Emil akan mengumumkan keputusannya terkait Pilkada DKI 2017 hari ini di Bandung, pukul 09.00.

Keputusan diambil setelah menimbang saran dari warga, keluarganya, dan tokoh-tokoh nasional yang ditemuinya.

Emil juga membicarakan hal ini dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (25/2/2016) lalu.

Saat itu, Emil mengisyaratkan akan adu program dengan Basuki, jika jadi maju dalam Pilkada DKI 2017.

Zumi Zola: Tidak Ada Tawar Menawar bagi Pembakar Hutan

Zumi Zola

JAMBI,  Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menegaskan, pihaknya akan berkompromi bagai para pelaku yang sengaja membakar hutan dan lahan di wilayahnya.

"Sesuai arahan dari pemerintah pusat, kita akan tindak tegas. Kita akan tangkap pelakunya, tidak ada tawar menawar," kata Zumi di Jambi, Minggu (28/2/2016).

Saat ini Jambi memang menghadapi musim hujan, namun sesuai prediksi BMKG Jambi dalam beberapa bulan ke depan akan mengalami musim kemarau. Sehingga Jambi akan kembali terancam kabut asap akibat kebakaran hutan.

Zumi meminta kabupaten dan kota mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin untuk mencegah kebakaran hutan di Jambi.

"Kita juga akan rapat bersama Forkompimda Jambi, Pemda kabupaten/ kota dan semua perusahaan yang memiliki izin perkebunan. Jadi kita satu semangatlah untuk mengantisipasi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kita tidak mau kecolongan seperti tahun lalu," ucap dia.

Zumi juga berharap aparat keamanan bertindak tegas kepada para pembakar lahan dan hutan di Jambi.

"Gubernur Riau bilang ke saya, bahwa kebakaran di sana sering terjadi karena pendatang membuka lahan dengan dibakar. Dan itu bisa saja terjadi di Jambi, jadi saya bersama Pak Danrem mohon bantuan kerja sama semua pihak karena kita akan melakukan tindakan tegas," kata Zumi.