Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat wawancara wartawan, di Balai Kota, Rabu (6/1/2016).
JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana.
Hal ini terkait ucapan Lulung yang menyebut terungkapnya kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD Perubahan 2014 sebagai pencitraan Basuki.
"Aduh, Lulung lo dengerin, he-he-he," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (29/1/2016).
Basuki menyebut Lulung tak mengerti duduk permasalahan dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan UPS tersebut.
Selama persidangan, Lulung pun lebih menyatakan ketidaktahuannya atas kasus tersebut.
"Orang dia kagak ngerti kok, dia argumennya kagak ngerti. Makanya Lulung tuh kasihan, dia jadi (anggota) DPRD begitu lama, dia enggak ngerti," kata Basuki.
Pada sidang kemarin, Lulung menyebut Basuki atau Ahok memanfaatkan kasus UPS untuk melakukan pencitraan.
Lulung menilai, ada kejanggalan dalam kasus UPS. Keanehan yang ia maksud adalah mengenai adanya nomor nomenklatur dan nomor rekening untuk pengadaan UPS pada APBD Perubahan 2014.
Adapun pihak yang berwenang atas nomor nomenklatur dan nomor rekening adalah tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), khususnya di Bappeda dan BPKAD.
"Minta maaf ya, makanya saya bilang ini kasus UPS jangan jadi pencitraan, sudah stop berhenti," kata Lulung disambut riuh tepuk tangan para pendukungnya.
Pada sidang kemarin, Lulung bersaksi bersama Ketua DPRD periode 2009-2014 Ferrial Sofyan, anggota Komisi E Fahmi Zulfikar, serta Ketua Komisi E periode 2009-2014 Muhammad Firmansyah.
No comments:
Post a Comment