Dua kelompok pengurus Partai Golkar, yakni Idrus Marham (kiri), Agung Laksono (dua dari kiri), Aburizal Bakrie (dua dari kanan), dan Zainuddin Amali (kanan), bersama Jusuf Kalla (tengah) berpegangan tangan sebagai tanda islah Partai Golkar di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5/2015).
JAKARTA, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie diminta mempertimbangkan usulan untuk mengadakan musyawarah nasional (Munas) bersama dengan kubu Agung Laksono.
Apalagi, usulan untuk menggelar Munas ini datang dari para senior dan sesepuh Partai Golkar.
"Desakan Munas yang makin kuat terutama setelah Ketua Dewan Pembina Akbar Tandjung bersuara, harus segera dicarikan solusinya," kata Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, saat dihubungi, Jumat (1/1/2016).
"Agar perpecahan internal tidak semakin dalam dan melebar yang ujung-ujungnya dapat menghancurkan masa depan partai," ucapnya.
Bambang mengatakan, siapa pun tahu, Munas Bali yang diselenggarakan kepengurusan hasil Munas Riau sah dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar.
Pihaknya tidak perlu terganggu dan cukup mengabaikan manuver kubu Agung Laksono.
Apalagi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebelumnya sudah mecabut SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, sesuai amanat Mahkamah Agung.
"Namun kita tentu tidak bisa begitu saja menutup mata dan telinga desakan dari para tokoh, sesepuh dan pinisepuh yang menginginkan Golkar segera bersatu," ujar Bambang.
"Inilah barangkali pekerjaan berat duet ARB dan Idrus Marham di awal tahun 2016," ucap Bambang.
Akbar Tandjung mendesak agar kedua kubu segera melakukan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada awal 2016 mendatang.
"Desakan Munas yang makin kuat terutama setelah Ketua Dewan Pembina Akbar Tandjung bersuara, harus segera dicarikan solusinya," kata Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, saat dihubungi, Jumat (1/1/2016).
"Agar perpecahan internal tidak semakin dalam dan melebar yang ujung-ujungnya dapat menghancurkan masa depan partai," ucapnya.
Bambang mengatakan, siapa pun tahu, Munas Bali yang diselenggarakan kepengurusan hasil Munas Riau sah dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar.
Pihaknya tidak perlu terganggu dan cukup mengabaikan manuver kubu Agung Laksono.
Apalagi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebelumnya sudah mecabut SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, sesuai amanat Mahkamah Agung.
"Namun kita tentu tidak bisa begitu saja menutup mata dan telinga desakan dari para tokoh, sesepuh dan pinisepuh yang menginginkan Golkar segera bersatu," ujar Bambang.
"Inilah barangkali pekerjaan berat duet ARB dan Idrus Marham di awal tahun 2016," ucap Bambang.
Akbar Tandjung mendesak agar kedua kubu segera melakukan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada awal 2016 mendatang.
Ini disebabkan berbagai cara sudah ditempuh, namun tidak terlihat ada
perbaikan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Hukum sudah, islah sudah, silaturahim sudah, tapi sampai sekarang
tidak ada indikasi menuju hal yang baik dari partai. Makanya, kami akan
upayakan untuk mendesak Munas pada awal 2016," kata Akbar di Akbar
Tanjung Institute, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
No comments:
Post a Comment