"Keunggulan Budi Gunawan Dimana Sehingga Jadi Kepala BIN?"

Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan

JAKARTA,  Pengamat Politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara. Apalagi, tak ada penjelasan kenapa sosok Budi yang ditunjuk untuk menggantikan Sutiyoso.
Saat mengantar surat usulan pergantian Kepala BIN ke DPR, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi dasar penunjukan Budi Gunawan.
"Harusnya bisa ditunjukkan ke publik di mana yang dianggap Sutiyoso enggak mampu dan oleh karena itu Kepala BIN lebih tepat diemban oleh Budi Gunawan," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Ray menilai, tidak adanya penjelasan yang pasti dari pihak Istana menandakan bahwa penunjukan Budi sebagai Kepala BIN lebih dilandasi oleh alasan politis dibandingkan alasan kinerja.
Ia meyakini, penunjukan mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu tak terlepas dari intervensi parpol yang sejak awal menginginkan Budi menjadi Kapolri, tetapi tidak tercapai.
"Harusnya kan tinggal dijelaskan saja, alasannya apa? Keunggulan Budi Gunawan dimana? Tantangan kita apa sehingga Budi Gunawan jadi kepala BIN?" ucap Ray.
Pagi tadi, Praktikno menyampaikan surat usulan pergatian kepala BIN kepada pimpinan DPR. Dalam surat itu, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN.

Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN.
Begitu pula saat ditanya mengapa Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi.
"Tidak ada pertimbangan tertentu," kata dia.
Wacana pergantian kepala BIN mencuat pasca-terpilihnya Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.

 

Budi Gunawan pernah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, tetapi saat itu sebagai calon Kapolri.

Langkah Budi Gunawan menjabat Tribrata 1 terganjal setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Meski DPR tetap menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri dan penetapan tersangka KPK dianggap tidak sah dalam proses praperadilan, Presiden memilih mengangkat Badrodin sebagai Kapolri.
Adapun Sutiyoso sebelumnya menyatakan siap jika dicopot dari jabatannya. Menurut dia, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.