Jokowi Instruksikan Menteri LHK Perkuat Ekonomi Masyarakat Hutan


Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Selasa (20/9/2016).

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait merancang program memperkuat masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Pada hutan adat misalnya. Masyarakat jangan hanya diberikan akses legal memanfaatkan hasil hutan semata. Masyarakat mesti pula diberikan sarana dan prasarana produksi.
"Mulai dari sarana prasarana produksi, akses pelatihan, penyuluhan, akses terhadap pasar, pembiayaan pascapanen dan lain-lain," ujar Jokowi saat rapat terbatas membahas Perhutanan Sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Tidak berhenti sampai di situ, Presiden juga meminta kementerian terkait mendorong masyarakat tidak bertumpu pada produk hasil hutan, melainkan juga menggali sektor lain.
Misalnya, bioenergy, ekowisata, bisnis hasil hutan bukan kayu serta bisnis industri kayu rakyat.
Catatan Presiden, luas hutan desa dan hutan masyarakat tahun 2016 ditargetkan seluas 2,5 juta hektate.
Namun, hingga saat ini, baru 610 hektare atau sekitar 24.4 persen dari luas hutan itu yang terealisasi dimanfaatkan masyarakat.
"Oleh sebab itu, saya minta hambatan dalam merealisasikan, mengimplementasikan perhutanan sosial segera bisa diatasi," ujar Jokowi.
"Saya minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial semakin mudah diakses masyarakat," lanjut dia.

No comments:

Post a Comment