Ahok Tidak Mau "Baik-baiki" Warga dengan Tidak Menggusur

Penertiban kawasan permukiman di Jalan Rawajati Barat III, RT 09 RW 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016). Kerusuhan antara Satpol PP dan warga sempat terjadi saat penertiban tersebut berlangsung.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Ketua KPU DKI Sumarno pernah memintanya untuk tidak melakukan penggusuran menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Basuki langsung menolak mentah-mentah saran itu. "Dia (Sumarno) sudah ngomong sama saya tahun lalu. Minta sama saya jangan ada bongkar membongkar, nanti repot," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/9/2016).
Ahok mengatakan, dia tidak mau bersikap baik kepada warga dengan menunda penggusuran hanya untuk menang di Pilkada DKI. Kata Ahok, dia mengambil risiko kehilangan pendukung dengan melakukan banyak penertiban.
"Patokan saya bukan soal pemilihan. Kalau karena pemilihan, saya lebih baik enggak usah (gusur) dong. Saya baik-baikin supaya mereka simpati sama saya," ujar Ahok.
Sumarno pernah mengatakan, sarannya itu terkait masalah data pemilih Jakarta. Kata Sumarno, data pemilih yang dimiliki KPU DKI Jakarta kini berbeda dengan pendataan Pilkada DKI Jakarta 2012.
Selain itu, banyak pemilih yang sudah pindah ke alamat baru. Contohnya warga terdampak penertiban yang direlokasi ke rumah susun.
Terkait hal itu, Ahok mengatakan, saat ini warga sudah wajib memiliki e-KTP. Dengan e-KTP, seharusnya tidak ada masalah dengan perpindahan domisili warga.
"Selama ada TPS dia tinggal daftar, boleh enggak orang yang tidak terdaftar di situ, tapi ada e-KTP bisa pilih? Bisa. Tinggal cek namanya," ujar Ahok.
"Jadi saya sampaikan pada KPU DKI sama Bawaslu DKI, patokan saya bkn soal dekat apa tidak pemilihan, rusunnya siap apa tidak. Kalau siap ya saya dorong terus," ujar Ahok.