Berita Indonesia Raya: September 2016

Garut Bingung Cari Dana Pemulihan Pasca-Bencana

Tersapu Banjir Bandang - Suasana pemukiman warga yang tersapu banjir bandang Sungai Cimanuk di Desa Haur Panggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/9/2016). Pada hari kedua pasca peristiwa musibah banjir bandang, warga dibantu TNi dan relawan masih mencari keluarganya yang hilang dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

GARUT, Pemerintah Kabupaten Garut kebingungan mencari dana untuk membiayai pemulihan pasca-bencana banjir bandang. Pemerintah kabupaten beralasan tengah melakukan pengetatan anggaran pasca penundaan pencairan dana alokasi umum Rp 81 miliar hingga Desember 2016.

"Sebelum banjir bandang, kami sudah melakukan pengetatan anggaran dan pinjam pada bank untuk menutupi defisit anggaran Rp 324 miliar hingga akhir tahun ini. Dengan adanya banjir bandang, kami harus melakukan penyesuaian ulang di antara minimnya anggaran," kata Sekretaris Daerah Garut Iman Alirahman di Garut, Kamis (29/9/2016).

Saat ini penanganan banjir bandang Garut memasuki tanggap darurat tahap kedua, mulai 28 September hingga 3 Oktober 2016. Jika tidak diperpanjang, tahap pemulihan bisa langsung dimulai pada 4 Oktober 2016.

"Untuk tanggap darurat sudah kami sediakan dana Rp 500 juta guna membiayai pencarian korban dan penyelamatan pengungsi. Namun, untuk pemulihan pasca bencana, kami masih kelimpungan karena anggaran yang ada sangat terbatas," kata Iman.

Iman mengatakan, pada masa pemulihan, sambil menunggu rumah susun sewa bagi pengungsi, Pemkab Garut wajib memberi jaminan hidup Rp 10.000 per orang per hari selama enam bulan. Dengan jumlah pengungsi 2.525 orang, dibutuhkan Rp 25,25 juta per hari atau sekitar Rp 4,5 miliar selama enam bulan.

"Jumlahnya akan semakin tinggi jika memperhitungkan biaya kesehatan yang dibutuhkan pengungsi," ujar Iman.

Ia juga bingung mencari dana untuk membekali pengungsi menyesuaikan hidup di daerah baru.
"Kami berharap DAU yang ditahan Rp 81 miliar per bulan segera diberikan. Kami yakin hal itu sangat membantu mengatasi masalah pendanaan," katanya.

Sementara itu, pencarian korban tahap dua yang dilakukan tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Jumlah korban tewas tercatat 34 orang dan 19 korban lain masih hilang.

Kunjungan Presiden

Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo juga mengunjungi lokasi banjir bandang Garut. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar segera melakukan penegakan hukum untuk menghentikan perambahan hutan.
Tanpa keseriusan penegakan hukum, hutan akan semakin rusak dan memicu bencana alam seperti di Garut.

Seusai meninjau lokasi-lokasi terdampak banjir di bantaran Sungai Cimanuk, Lapangan Paris dan Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet, Garut, Kamis, Presiden tampak gusar. Presiden menilai, kerusakan hutan merupakan ulah segelintir pihak yang merugikan masyarakat.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah ke lapangan. Akan dilakukan proses konservasi lahan dan penataan ruang agar vegetasi tidak semua hilang. Saya perintahkan tindakan hukum dari Kapolri untuk perusak lingkungan yang dapat menyebabkan bencana seperti di Garut ini," kata Presiden.

Presiden memerintahkan upaya pencarian 19 orang yang masih hilang akibat banjir bandang diteruskan. Presiden pun meminta seluruh pihak menangani para korban bencana sebaik-baiknya.

Pemerintah tengah menghitung rencana pembangunan kembali RSUD dr Slamet dan sekolah yang rusak akibat bencana. Menurut Presiden, realisasi pembangunan menunggu usulan lokasi dari bupati.

Presiden sempat bertemu ratusan keluarga korban banjir di Kampung Cimacan, Desa Haurpanggung, Tarogong Kidul. Presiden menyerahkan paket alat tulis dan seragam sekolah untuk anak korban banjir serta peralatan rumah tangga dan kebutuhan pokok bagi ibu-ibu.

Presiden juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membangun dua menara rumah susun untuk korban banjir yang kehilangan rumah.

Basuki menjelaskan, pihaknya membangun dua menara rusun menggunakan dana tanggap darurat untuk menampung 168 keluarga yang kehilangan rumah.
"Mulai Oktober ini akan dibangun," ujarnya.

Ini Kunci Sukses "Tax Amnesty" Menurut Istana

Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. Banyaknya warga yang antre sejak pagi karena hari ini merupakan hari terakhir periode I program tax amnesty.

JAKARTA, - Pihak Istana Kepresidenan bersyukur program pengampunan pajak atau tax amnesty yang periode pertamanya ditutup pada Jumat (30/9/2016), berhasil mencapai target. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai, ada tiga kunci yang membuat program tax amnesty ini menuai kesuksesan.
"Pertama, Presiden (Joko Widodo) memimpin secara langsung tax amnesty ini, baik sosialisasi maupun ke lapangan dan sebagainya," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/9/2016).
Kunci sukses kedua, lanjut dia, adalah kepiawaian Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berhasil memimpin Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja maksimal.

Ketiga, adalah kerja para petugas pajak di seluruh Indonesia yang total melayani para wajib pajak.
"Karena faktor tiga ini menimbulkan trust dan kepercayaan dari dunia usaha dan wajib pajak," kata dia.
Para wajib pajak akhirnya berlomba-lomba mendeklarasikan hartanya, baik yang selama ini disimpan di dalam negeri atau di luar negeri.

Menurut Pramono, jumlah tebusan yang masuk sudah mencapai Rp 95,6 Triliun. Kalau melihat tren kemarin, kata dia, harusnya malam ini jumlah tebusan sudah tembus di atas Rp 100 Triliun.
Sementara untuk deklarasi dan repatriasi, angka yang masuk hingga Jumat pagi, mencapai Rp 3300 Triliun.
"Menurut angka, ini menunjukkan kita saat ini memang nomor satu di dunia, baik repatriasi, deklarasi, termasuk percentase untuk GDP," kata dia.

Pramono mengingatkan masih ada dua periode Tax Amnesty lagi yang akan dibuka setelah ini.
Dengan pencapaian di periode pertama yang luar biasa, ia optimistis pada periode kedua dan ketiga program yang dibuat pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari pajak ini akan lebih sukses lagi.
"Tahap kedua, dengan pengalaman yang ada, pasti kami meyakini akan lebih baik," tambah Pramono.

Polisi Bekuk 5 Tersangka yang Edarkan Sepatu Nike Palsu

Barang bukti berupa sepatu merek Nike palsu yang disita polisi di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (30/9/2016).

JAKARTA, Polisi membekuk importir dan distributor sepatu bermerek Nike palsu. Dari tangan mereka polisi menyita 4.999 pasang sepatu merek Nike palsu. Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Iman Setiawan mengatakan, dalam kasus ini polisi meringkus RK, DI, SL, FI dan GT.

Kelima tersangka ditangkap di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada 21 September 2016.

"Kami sita sebanyak 4.999 pasang sepatu merek Nike yang diduga palsu dan diproduksi tanpa izin," ujar Iman, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/9/2016).

Iman menjelaskan kasus ini terungkap berdasarkan laporan masyarakat dan pemegang lisensi Nike di Indonesia. Ia melaporkan bahwa ada orang yang memproduksi dan memperdagangkan sepatu merek Nike tanpa izin.

Atas laporan tersebut, pihaknya melakukan penyelidikan dan mendapati dua unit truk yang membawa sepatu-sepatu itu. Polisi mengikuti truk-truk tersebut mulai dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, dan menangkapnya di Penjaringan, Jakarta Utara, saat akan mengantarkan pesanan sepatu tersebut ke konsumen.

"Dari hasil penyelidikan, barang ini didapat dari Ghuangzou, China, dan masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang," ucapnya.

Dari pengakuan para pelaku, mereka sudah melakukan bisnis tersebut sejak Maret 2016. Mereka mengaku mendapat keuntungan hingga Rp 150 juta setiap bulannya.

"Harga sepatu palsu ini lebih murah Rp 300.000 sampai Rp 400.000 dari produk aslinya. Mereka biasa memasarkannya tidak ke mall tapi ke pasar tradisional," ucap Iman.

Iman menuturkan, sepatu-sepatu itu dibuat semirip mungkin dengan sepatu merek Nike asli. Bahkan, sepatu palsu itu juga diberikan nomor seri seperti sepatu asli.

"Tapi justru dari barcode itulah ketahuan bahwa sepatu ini palsu," ujarnya.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 90, 91 dan 94 UU RI Nomor 15/2001 tentang Merek.

Ditemani Anies Baswedan, Sandiaga Uno Serahkan LHKPN ke KPK

Pasangan bakal calon kepala darah Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

JAKARTA, Pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ditemani Anies, Sandiaga menyerahkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkait pencalonannya di Pikada DKI Jakarta 2017.
Sementara Anies mengaku sudah menyerahkan LHKPN setelah berhenti sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dua bulan lalu.
"Ini adalah salah satu dari ikhtiar kami untuk sama-sama membangun pemerintahan yang bersih. Pemeritahan yang tidak korup dan pemimpin yang akuntabel," kata Anies di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/8/2016).

Anies menuturkan, upaya membangun pemerintahan yang bersih telah ia implementasikan sejak menjadi rektor Universitas Paramadina.
Paramadina, lanjut Anies, menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib.
"Nah kami meneruskan ketika di Kemendikbud dan juga ke depan. Sandi dan saya komitmen untuk membuat Jakarta semakin bersih," ucap Anies.
Jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta, Anies menyebutkan akan melanjutkan kebijakan Basuki Tjahaja Purnama yang dianggapnya baik. Salah satunya, termasuk menurunkan praktik anti-korupsi.
"Menurunkan praktik anti-korupsi, kami akan teruskan. Di sisi lain, kami juga akan bangun sistem yang lebih baik," ujar Anies.

Politikus Hanura: Pak Ahok itu Anak Ideologis Pak Ali Sadikin...

Mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan).

JAKARTA, Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI, Dadang Rusdiana, mengatakan, DKI Jakarta pernah memiliki pemimpin yang berkarakter. Pemimpin tersebut yakni Ali Sadikin yang memiliki visi yang jelas saat dia memimpin DKI Jakarta. Dadang menuturkan, sosok Ali Sadikin ditemukan pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Kami temukan kembali sosok Bang Ali Sadikin. Dan kami melihat itu pada sosok Ahok. Pak Ahok itu anak ideologis Pak Ali Sadikin," ujar Dadang dalam sebuah diskusi bertajuk "Seteru Panas Pilkada DKI, Siapa Kuat?" di Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2016).
Kesamaan lainnya antara Ahok dan Ali, lanjut Dadang, keduanya mempunyai langkah yang nyata dalam memimpin Jakarta, meskipun sering dianggap kontroversial.
"Jadi, pemimpin yang punya ketegasan, keberanian, itu bertindak di luar pakem, di luar kelaziman. Saya kira langkah-langkah Ahok-Djarot banyak kontroversial. Tetapi, pemimpin itu harus dalam satu waktu mewakafkan dirinya," kata dia.
Selama memimpin Jakarta, Ahok dan Djarot dinilai telah memanusiakan manusia. Mereka merelokasi warga yang tinggal di tempat kumuh ke rumah susun.

Menurut Dadang, Ahok dan Djarot memimpin Jakarta dengan tegas. Ketegasan itulah yang dinilai perlu untuk memimpin Jakarta, bukan sosok yang tenang dan ragu-ragu.

Kompas Video Ali Sadikin adalah gubernur yang sangat berjasa dalam mengembangkan Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang modern. Di bawah kepemimpinannya Jakarta mengalami banyak perubahan karena proyek-proyek pembangunan buah pikiran Bang Ali, seperti Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, kota satelit Pluit di Jakarta Utara, pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet, dan lainnya.Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi kota Jakarta, 22 Juni. Bersamaan dengan itu berbagai aspek budaya Betawi dihidupkan kembali, seperti kerak telor, ondel-ondel, lenong dan topeng Betawi, dan lainnya.

Taufik Pastikan Tak Ada Kader yang Membelot dari Koalisi Gerindra dan PKS

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik dalam dikskusi publik di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

JAKARTA, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik, memastikan tidak ada kader Partai Gerindra atau Partai Keadilan Sejahtera yang membelot. Semuanya mendukung keputusan partai untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKi 2017.

"Kalau kami semuanya selalu taat. Orang sudah tahu kalau PKS dan Gerindra ini disiplin dan loyal," kata Taufik ketika dihubungi, Kamis (29/9/2016).
Sejumlah kader partai politik menyatakan perbedaan pendapat dengan partai mereka masing-masing terkait sosok yang diusung atau didukung pada Pilkada DKI 2017. Boy Sadikin misalnya, mantan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta itu bahkan keluar dari partainya setelah PDI-P memutuskan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama.
Lalu ada juga Hayono Isman dan Ruhut Sitompul, kader Partai Demokrat yang tidak mendukung pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung partainya. Hayono dan Ruhut malah memutuskan untuk mendukung Ahok (sapaan Basuki).
"Kalau di kita, sekali ada keputusan, maka semua harus komitmen dan loyal," ujar Taufik.
Taufik mengatakan partai akan berupaya agar memperkenalkan Anies dan Sandiaga ke para kader hingga ke tingkat bawah sehingga para kader semakin mengenal pasangan yang didukungnya dan semangat dalam memenangkan Anies dan Sandiaga.

Pembongkaran Bukit Duri Dilanjutkan

Pembongkaran rumah-rumah warga di RW 11 Bukit Duri, Jakarta Selatan, dilanjutkan hari ini, Kamis (29/9/2016).

JAKARTA, - Belasan bangunan yang belum dibongkar di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, pada penggusuran Rabu (28/9/2016) kemarin dibongkar hari Kamis ini.

Pembongkaran dilakukan di RW 11 dengan cara manual. Satpol PP menggunakan palu dan martil untuk merobohkan atap dan dinding runmah warga.
Di RW 12 satu ekskavator diturunkan untuk kembali meratakan sisa-sisa puing bangunan kemarin.
Camat Tebet, Mahludin, mengatakan proses pembongkaran dilanjutkan hari ini tetapi hanya untuk beberapa bangunan yang belum selesai di bongkar kemarin.
"Iya dilanjutkan hari ini. Tapi hanya beberapa saja yang belum selesai kemarin," katanya di lokasi, Kamis.
Mahludin menjelaskan, selain membongkar sisa-sisa yang belum terbongkar, pihaknya juga mulai merapikan sisa-sisa puing bangunan. Di deretan yang belum dibongkar akan diawasi oleh aparat Pemprov DKI untuk segera dibongkar oleh warga.
Para petugas Pelayanan Terpadu Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga terlihat membantu pembersihan sisa puing.

Begini Cara Tim Ahok-Djarot Cari Dana Kampanye

Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, usai menjalani cek kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoharjo, Jakarta, Sabtu (24/9/2016). Hari ini ketiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur menjalani pemeriksaan kesehatan, sebagai salah satu syarat mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

JAKARTA, Tim pemenangan pasangan petahana di Pilgub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, akan berupaya mencari dana kampanye dari penyelenggaraan acara dan penjualan barang.
Ketua DPD Golkar DKI Fayakhun Andriadi mengatakan, pengumpulan dana dengan cara ini merupakan instruksi langsung dari Ahok.
"Ahok bikin terobosan, dia bilang silakan ciptakan EO di semua parpol dan relawan," kata Fayakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Fayakhun mengatakan, acara yang dibuat nantinya akan dibagi dalam dua konsep. Pertama, adalah membuat acara yang akan dihadiri ribuan masyarakat.
"Jadi apakah bikin di Istora, kamu bayar Rp 10.000 per orang, terus Ahok bicara, foto sama-sama. Dia (Ahok) bilang 'terserah lu mau bikin stand up comedy juga gua siap'," kata Fayakhun.
Konsep kedua adalah mengundang sedikit orang saja untuk makan malam bersama Ahok. Namun, bayarannya akan jauh lebih besar.
"Misalnya dinner sama Ahok. Yang satu meja Rp 25 juta. Meja sekelilingnya Rp 10 juta. Itu buat pengusaha, misalnya," tambah dia.

Selain membuat acara, dana kampanye juga akan digalang dari penjualan barang seperti kaus yang bergambar Ahok-Djarot.
Saat kandidat lain membagikan kaus secara gratis untuk kampanye, lanjut dia, kaus Ahok-Djarot justru dijual ke masyarakat.
"Desainnya diserahkan pada empat parpol dan relawan. Desainnya boleh masing-masing," kata dia.

Nasib Akhir Ruhut dan Hayono Isman Ada di Tangan SBY

Anggota DPR, Ruhut Sitompul, keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, setelah diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pusat olahraga Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Rabu (12/3/14).

JAKARTA, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, hasil penegakan disiplin Komisi Pengawas Demokrat terhadap Ruhut Sitompul dan Hayono Isman harus dilaporkan, apalagi kepada Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dari situ, SBY akan mengambil keputusan apakah akan menindaklanjuti rekomendasi yang diserahkan Komisi Pengawas.
"Keputusan tetap di tangan SBY, Komwas tetap menjalankan kerjaannya, hasilnya yang sudah diputuskan dilaporkan ke SBY," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Komisi Pengawas kini tengah menginvestigasi lantara Ruhut dan Hayono selaku pengurus Demokrat memiliki sikap yang berbeda dengan partai dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.
Ruhut dan Hayono memilih mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, sedangkan Demokrat mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Kalaupun nantinya Komisi Pengawas memberi sanksi pemecatan kepada Ruhut dan Hayono, keputusan akhir tetap di tangan SBY. Kendati demikian, Agus meyakini bahwa SBY akan menjalankan apa yang diputuskan Komisi Pengawas.
"Kami kan selalu menghormati aturan, dan saya yakin SBY selalu melakukan hal dengan cerdas, bersih, dan santun," kata dia.

Agus lalu mencontohkan langkah SBY yang menonaktifkan Ruhut dari posisi juru bicara Partai Demokrat. Menurut dia, keputusan itu bukan datang tiba-tiba, melainkan melalui rekomendasi Komisi Pengawas.
Ruhut sendiri sebelumnya yakin bahwa SBY tidak akan memecat dirinya. Ia merasa disayang oleh Presiden keenam RI itu.
"Enggak (dipecat), aku buktinya belum dipanggil-panggil. Bagaimana mau dipanggil, orang Pak SBY sayang sama aku," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2016).
Sementara itu, Hayono Isman mengatakan, perbedaan pendapat di internal partai seharusnya disikapi secara bijaksana. Menurut dia, di Partai Demokrat, perbedaan adalah hal biasa.

Iriana Minta Mendikbud Beri Beasiswa kepada Pendidik PAUD

Iriana Joko Widodo dan Mufidah Jusuf Kalla saat di PKU Solo, Kamis (14/3/2016).

JAKARTA, Ibu Negara Iriana Widodo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memperhatikan tenaga pendidik PAUD di Indonesia. "Saya minta guru-guru PAUD diperhatikan. Kalau bisa dapat beasiswa, Pak Menteri," ujar Iriana dalam acara penganugerahan PAUD tingkat Nasional di TMII, Jakarta Timur, Kamis (29/92016).
"Setuju enggak Bu?" seru Iriana.
"Setuju," para tamu menjawab kompak.
Pernyataan Iriana mendapat tepuk tangan meriah dari para tamu yang hadir. Mereka yang juga tenaga didik PAUD se-Indonesia itu juga bersorak-sorai.
"Mohon Pak Menteri harapan saya ini dapat terlaksana demi anak-anak kita menjadi pintar," ujar Iriana.
Muhadjir yang turut hadir di dalam acara itu pun tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam kesempatan itu, Iriana sekaligus mengapresiasi sejumlah pihak yang mendapat penghargaan dalam acara itu.
"Saya bangga sekali. Karena tidak mudah loh untuk mendapatkan anugerah ini. Ada seleksi dari kecamatan, kabupaten, dan provinsi," ujar Iriana.
Dalam acara itu, Ibu Negara memberikan penghargaan kepada 15 bunda PAUD tingkat provinsi, 31 bunda PAUD tingkat kabupaten/kota dan 10 bunda PAUD tingkat desa. Mereka adalah bunda PAUD berprestasi.
Penghargaan juga diberikan kepada 10 bunda PAUD yang bertugas di tempat-tempat kategori sulit, seperti di desa terpencil dan kota padat penduduk, serta 60 peserta didik PAUD berprestasi di seluruh Indonesia.
Selain itu, sebanyak 27 guru berprestasi, 13 pemenang lomba cerita rakyat, dan 18 pemenang pengarang lagu anak juga mendapatkan anugerah dari Ibu Negara.
Dalam acara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga hadir untuk memberikan laporan proses penganugerahan tersebut.

Bocah Pemerkosa dan Pembunuh Yn Divonis Jalani Rehabilitasi Sosial Setahun

Ja pelaku pemerkosa dan pembunuh Yn yang berusia paling muda jalani persidangan di Pengadilan Negeri Curup, Rejang Lebong, Bengkulu

BENGKULU, Majelis hakim Pengadilan Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menjatuhkan vonis rehabilitasi sosialselama satu tahun terhadap salah satu pelaku anak pemerkosa dan pembunuh Yn, seorang siswi SMP di Bengkulu.
Vonis terhadap Ja (13) itu diputuskan dengan mempertimbangkan banyak aspek sosial dan hukum berdasarkan pendapat majelis hakim dalam sidang di PN Curup, Kamis (29/9/2016).
"Memutuskan memberi rehab sosial terhadap pelaku anak di LPKS Panti Sosial Mashudi Putra di Jakarta Timur selama satu tahun," kata Ketua Majelis Hakim Henny Fadilah, Kamis.
Hakim menyebutkan bahwa pertimbangan tersebut telah dilakukan melalui banyak penelitian, termasuk aspek sosial.
Hakim menganggap pribadi terdakwa terbentuk dari tempat tinggalnya yang berada di wilayah dengan angka kejahatan tinggi.
Hakim juga mempertimbangkan kondisi orangtua terdakwa yang menyatakan tidak sanggup merawat bocah tersebut.
Ja merupakan remaja yang memiliki latar belakang memprihatinkan. Ia ditinggal ayahnya karena dipenjara karena memerkosa anak kandung atau kakak perempuan Ja.
Adapun ibunya telah menikah dengan laki-laki lain dan tak bersedia merawat Ja.
Ja merupakan pelaku paling muda di antara 14 pelaku pemerkosa dan pembunuh Yn. Pengadilan telah memvonis pelaku lain yang berusia di atas 15 tahun dengan penjara 10 tahun.

Fahri Hamzah: Semua Omong Kosong, Kaum Cerdik Pandai Pun Terjebak Dimas Kanjeng

Taat Pribadi dibawa ke ruang pemeriksaan Mapolda Jatim, Rabu (28/9/2016).

JAKARTA, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengajak publik tak perlu merisaukan masalah Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Taat Pribadi sebelumnya mengaku bisa menggandakan uang sejak 2006. Fahri pun mengajak publik untuk melupakan fenomena tersebut. "Jadi wilayah irasional itu kadang kaum cerdik pandai pun terjebak. Mari kita lupakan. Itu semua omong kosong. Negara harus dibangun dengan akal sehat dan rasional. Tangga-tangga menuju sukses itu scientific sifatnya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).
Fenomena Dimas Kanjeng tersebut, kata Fahri, merusak akal sehat dan membuat masyarakat malas bekerja.
"Kalau ada orang yang bisa nyetak uang, kenapa kita ajarkan anak-anak kita kerja keras? Sederhana saja. Kita piara jin lalu suruh dia tambah uang. Bahkan kalau bisa jangan rupiah. Bisa euro, dollar," tuturnya.

Taat Pribadi ditangkap satuan Polres Probolinggo dan Polda Jawa Timur di padepokannya, Kamis (22/9/2016). Ia diduga dalang di balik pembunuhan dua mantan santrinya dalam dua waktu berbeda.
Polisi menduga, motif pembunuhan itu karena Taat Pribadi khawatir mantan santrinya membeberkan praktik penipuan dengan modus menggandakan uang.
Kasus penipuan itu kini tengah diselidiki Bareskrim Polri. Laporan korban yang merasa tertipu juga dilayangkan ke Polda Jawa Timur. Taat Pribadi mulai diperiksa sebagai saksi atas dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang.
Sejak 2015 hingga 2016, setidaknya ada tiga laporan yang melaporkan dia atas dugaan penipuan. Pertama dengan kerugian Rp 800 juta, kedua Rp 900 juta, dan terakhir Rp 1,5 miliar.

Alasan Buruh Minta Pemerintah Cabut UU "Tax Amnesty"

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).

JAKARTA, Dalam aksi unjuk rasa yang digelar Kamis (29/9/2016) ini, para buruh dari sejumlah organsiasi buruh menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Tax Amnesty. Pasalnya, buruh merasa pengampunan pajak hanya menguntungkan korporasi atau pengusaha, tapi tidak adil bagi buruh.

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Said mengatakan, buruh tetap membayar pajak. Sementara pengusaha dan pengemplang pajak diampuni dengan kebijakan itu.
"Bagi buruh Undang-Undang Tax Amnesty ini mencerderai rasa keadilan para buruh, buruh taat bayar pajak tetapi orang-orang kaya, korporasi, pengusaha hitam, orang-orang pemilik modal besar diampuni pajaknya," kata Said di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
"Puluhan tahun mereka tidak bayar pajak, puluhan tahun buruh bayar pajak, tapi mereka tak ampuni (pajak buruh)," kata Said.
Ia juga meminta soal pengampunan pajak ini dikritisi dengan serius. Ia mempersoalkan, bagaimana kalau yang dihapuskan utangnya pajaknya justru dana hasil kejahatan dan korupsi.
"Karena di situ tak jelas sumbernya dari mana, dana korupsi, dana trafficking, dana narkoba. Seperti korupsi BLBI yang lalu, ratusan triliun dana itu akan menjadi legal ketika mereka ikuti tax amnesty," kata Said Iqbal.
Karena itu, lanjut dia, harusnya bukan tax amnesty yang pemerintah lakukan. "Tetapi intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak, menambah jumlah wajib pajak berapa, membuat data yang akurat sehingga kita bisa mengejar wajib pajak," ujar Said.
Buruh, menurutnya, harus peduli pada masalah reformasi perpajakan. Sebab, pajak bermanfaat bagi kas negara sehingga menjadi besar. Kas negara yang besar bisa bermanfaat membiayai berbagai program pembangunan terutama program kesejahteraan dan jaminan sosial.
"Mulai dari tunjangan ibu hamil dan melahirkan, tunjangan pendidikan anak atau sekolah gratis hingga perguruan tinggi, jaminan kesehatan, jaminan pengangguran, pelayanan transportasi, dan perumahan murah untuk rakyat, serta tunjangan guru," kata Said.
Undang-Undang Tax Amnesty dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, yang menyatakan pajak bersifat memaksa bukan pengampunan. Pasal 27 yang menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
Pasal 28 F menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang terbuka seluas-luasnya, dan pasal 24 yang menyatakan tentang Hak Asasi Manusia.
Saat ditanyakan, mengapa baru sekarang protes? Said mengklaim bahwa buruh sejak awal sudah menolak kebijakan itu dengan mendatangi DPR RI. Namun, kebijakan itu tetap berjalan.
"Ketika itu mulai berjalan kami sudah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Said.

"Pak Presiden Kami Butuh Tempat Tinggal..."

Andika (35), asal Tasikmalaya, kenakan kostum badut untuk menghibur anak-anak korban bencana banjir bandang di SD Negeri Sukaratu I , Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (26/9/2016). Hiburan yang dilakukan sebagai kegiatan terapi pemulihan trauma bagi anak-anak korban bencana tersebut yang mulai masuk sekolah ini diharapkan dapat membantu meringankan psikologis dan memberi edukasi bencana terhadap anak-anak.

BANDUNG, Para pelajar sekolah dasar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Jalan Haurpanggung, Kamis (29/9/2016). Mereka meminta kepada Jokowi untuk membantu menyediakan tempat tinggal bagi korban banjir bandang di daerah itu.

Para siswa SD itu berteriak-teriak memanggil nama Jokowi sambil melambaikan tangan ketika mobil Jokowi melintas.

Ada beberapa siswa yang membentangkan spanduk dari kertas karton dengan berbagai tulisan memohon bantuan. Spanduk itu bertuliskan "Pak Presiden Kami Butuh Tempat Tinggal, Kami Murid SDN Paminggir 07 Mohon Bantuannya".

Namun, spanduk itu tidak lama terbentang karena ada petugas keamanan yang meminta agar siswa tidak membawa spanduk itu.

"Jangan bawa itu (spanduk karton), simpan!" kata salah seorang petugas kepada siswa seperti dikutip Antara.

Seorang siswa kelas V SD Negeri Paminggir, Sandi, berharap kepada Jokowi untuk memperbaiki rumah para korban banjir. Ia juga mengharapkan kenyamanan bagi siswa untuk kegiatan belajar mengajar.

"Ingin rumah," kata siswa korban banjir di Paminggir tersebut.

Siswa kelas II, Khasna, juga berharap agar Presiden Jokowi memperhatikan para korban banjir. "Presiden bisa bantu korban," katanya saat ditanya keinginannya kepada Jokowi.

Kedatangan Jokowi tersebut untuk menemui para korban banjir yang dipertemukan di Terminal Guntur, Garut.

Presiden yang memakai kemeja putih disambut baik oleh para ibu-ibu dan anak-anak. Mereka antusias ingin bersalaman dengan Jokowi.

Selama kunjungan Presiden, jalan sekitar Terminal Guntur ditutup dan dijaga ketat oleh aparat keamanan TNI/Polri.

Nusron Wahid: Gusur Bukit Duri, Ahok Tampilkan Diri Bukan Pemimpin yang "Jaim"

Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA, - Ketua Tim Pemenangan Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2017, yaitu Nusron Wahid, menilai keputusan menertibkan kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada Rabu (28/9/2016) kemarin didasarkan pada kebutuhan jangka panjang masyarakat.

Nusron juga menilai, penertiban di Bukit Duri itu memperlihatkan Ahok sebagai tipe pemimpin yang tanpa pamrih, dengan tidak menghiraukan soal elektabilitas serta popularitas dirinya jelang Pilkada 2017.
"Buktinya, dia berbuat berdasarkan kebutuhan kekinian, bukan keinginan. Kalau seorang pemimpin mengedepankan sikap jaim atau jaga image, maka setiap melakukan sesuatu, selalu melihat faktor populis," kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (29/9/2016).
Nusron memberi contoh, seorang pemimpin yang tidak jaim jika dihadapkan pada pertimbangan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) maka harganya akan tetap dinaikkan. Namun, kata Nusron lagi, rata-rata pejabat publik takut dengan kebijakan yang terkesan tidak populis sehingga memilih untuk tidak menaikkan harga BBM.
"Padahal itu lebih kepada kebutuhan fiskal yang tujuannya untuk menyehatkan ekonomi. Jadi, Pak Ahok memang lain. Kalau memang benar dan on the track, dia lakukan. Tidak peduli dengan politisasi lawan politiknya," kata Nusron.
Politisi Partai Golkar itu berpendapat, untuk memimpin Jakarta saat ini, yang dibutuhkan hanyalah kerja keras dan aksi nyata. Bukan jargon maupun kata-kata indah, apalagi sekadar pemimpin yang memiliki paras menarik.
"Jakarta ya butuh kerja nyata, meski tidak populer. Daripada sok populis, tapi tidak delivered dan masalah tidak teratasi," kata dia.
Nusron berharap, kebijakan Ahok yang menertibkan sejumlah wilayah di DKI Jakarta selama ini dapat dinilai secara positif. Apa lagi jia wilayah yang ditertibkan turut andil dalam menghambat aliran air hingga menyebabkan banjir di Jakarta.

Gaya Iriana di Panggung Mirip Jokowi

Momen mengundang tawa. Seorang anak cemberut dan mengeluh capek sat Ibu Negara Iriana Widodo menekan tombol sirine dalam acara Penganugerahan PAUD tingkat nasional 2016.

JAKARTA, Presiden Joko Widodo punya gaya tersendiri jika meresmikan sebuah acara. Ia kerap memanggil warga ke panggung untuk ditanya-tanyai. Gaya itu rupanya juga dilakoni Ibu Negara Iriana Widodo. Saat menghadiri acara penganugerahan PAUD tingkat nasional tahun 2016 di Sasana Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (29/9/2016), Iriana juga memanggil dan menanya-nanyai warga di atas panggung.
Di sela pidatonya, Iriana memanggil salah satu Bunda PAUD yang mendapatkan penghargaan lantaran prestasinya untuk naik ke atas panggung. Kemudian, majulah seorang ibu berjilbab. Ia bernama Maryuni, pendidik PAUD Kecamatan Ngatilan, Yogyakarta.
"Saya kebetulan juga Ibu Lurah. Tapi saya ini sebentar lagi memasuki purnatugas," ujar Maryuni memperkenalkan dirinya.
Iriana bertanya mengapa Maryuni mendapatkan penghargaan. Namun, Maryuni mengaku tidak mengetahui alasan dirinya yang mendapatkan penghargaan.

"Kami tidak tahu kalau mau dapat anugerah," ujar dia yang mengundang tawa para tamu.
Namun, Iriana tetap bertanya apakah yang jadi kelebihan Maryuni sehingga dia mendapat penghargaan. Akhirnya, Maryuni membeberkan upaya-upayanya untuk mengembangkan PAUD di desanya.
"Kami jemput bola soal akta kelahiran. Ini sangat penting karena syarat untuk sekolah itu adalah punya akta kelahiran. Bahkan, anak yang di luar nikah juga kami usahakan," ujar Maryuni.
Selain itu, Maryuni memanfaatkan jabatan lurahnya untuk mengajukan program-program pengembangan PAUD di wilayahnya di dalam Musrenbang.
Selain Maryuni, sebanyak sembilan Bunda Paud tingkat desa se-Indonesia mendapatkan penghargaan. Sebanyak 15 Bunda Paud tingkat provinsi dan 31 Bunda Paud tingkat kota/ kabupaten juga mendapatkan anugerah yang sama.
Penghargaan juga diberikan kepada 10 bunda PAUD yang bertugas di tempat-tempat kategori sulit, seperti di desa terpencil dan kota padat penduduk, serta 60 peserta didik PAUD berprestasi di seluruh Indonesia.
Selain itu, sebanyak 27 guru berprestasi, 13 pemenang lomba cerita rakyat, dan 18 pemenang pengarang lagu anak juga mendapatkan anugerah dari Ibu Negara.
Dalam acara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga hadir untuk memberikan laporan proses penganugerahan tersebut.

Ahok: Sandiaga Kaya karena "Ngumpetin" Uang di Luar Negeri

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikerumuni warga saat datang meresmikan Pasar Nangka Bungur, Jalan Kalibaru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).

JAKARTA, Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyindir bakal calon wakil gubernur penantangnya dalam Pilkada DKI 2017, yaitu Sandiaga Uno. Ahok menyebut Sandiaga sebagai orang yang kaya karena menyembunyikan kekayaannya di luar negeri. Ahok mengemukakan hal itu saat menanggapi pernyataan Sandiaga yang mengajak semua bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI untuk mengikuti program tax amnesty.
Menurut Ahok, dia tidak akan mengikuti program tax amnesty karena merasa tidak pernah menyimpan kekayaannya di luar negeri.
"Bedalah saya sama Sandiaga yang kaya (karena) ngumpetin (harta) di luar negeri kan, ha-ha-ha," kata Ahok di Pasar Nangka Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
Ahok menyatakan, jika ajakan Sandiaga juga ditujukannya kepadanya, dia menilai Sandiaga telah mengajak orang yang salah. Ahok mengklaim, dirinya merupakan orang yang selalu menekankan pentingnya pembuktian harta terbalik para pejabat negara.
"Saya sejak berpolitik selalu menekankan pembuktian terbalik harta pejabat dan semua harta saya dilaporkan di LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara)," ujar Ahok.
Sebelumnya Sandiaga mengajak bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI, termasuk Ahok, untuk mengikuti program tax amnesty. Ajakan itu disampaikannya seusai melaporkan semua hartanya ke negara dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak.
"Saya mengajak cagub-cawagub DKI untuk mendukung program ini (tax amnesty). Pak Basuki dan lainnya juga bahwa ini program pemerintah yang harus kita dukung untuk memperkuat ekonomi Indonesia," kata Sandiaga di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Sudirman, Jakarta, Rabu kemarin.

Setelah menyerahkan surat pernyataan harta (SPH) dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar di kawasan Sudirman, Rabu kemarin, Sandiaga mengatakan bahwa ia merasa terhormat dengan berpartisipasi dalam program pengampunan pajak tersebut.

"Saya betul-betul merasa terhormat menjadi bagian dari program pemerintah yang memberikan hak kepada seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam program pengampunan pajak," kata Sandiaga.

Yayasan Dimas Kanjeng Siap Kembalikan Uang jika Ada yang Merasa Ditipu

Dimas Kanjeng saat berdemonstrasi mendatangkan uang kepada wartawan dengan tangan kosong. Ia juga bisa mendatangkan barang-berharga, mulai emas hingga jam tangan Rolex.

JAKARTA, Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Marwah Daud Ibrahim, mengatakan, uang yang diserahkan warga ke Taat Pribadi merupakan uang pendaftaran bergabung di padepokan dan iuran rutin.

Ia membantah uang tersebut diserahkan untuk dilipatgandakan oleh Taat Pribadi.
Jika warga merasa jadi korban penipuan, kata Marwah, uang tersebut bisa dikembalikan.
"Dalam setiap acara diumumkan, yang merasa dirugikan disampaikan atau butuh uang dikembalikan," ujar Marwah kepada Kompas.com, Kamis (29/9/2016).
Marwah mengatakan, Taat Pribadi memang memiliki ilmu untuk memunculkan uang.
Ia tidak mengetahui dari mana Taat mendapatkan ilmu tersebut. Terkadang, uang muncul dari tangan, atau tiba-tiba ada di sebuah peti, bahkan pernah juga satu ruangan tiba-tiba penuh dengan uang.

Namun, tidak diketahui dari mana uang tersebut berasal. Marwah meyakini uang tersebut uang asli.
"Jadi kalau jelas dari mana uangnya, kalau bisa dipertanggungjawabkan, kami bisa kembalikan," kata Marwah.
Uang yang tiba-tiba dimunculkan oleh Taat Pribadi tak tentu jumlahnya. Tidak setiap hari pula uang tersebut dikeluarkan dari tubuhnya.
"Kondisinya Beliau yang tahu, bisa banyak keluarnya," kata Marwah.
Sebelumnya, Taat Pribadi mengaku mengaku bisa menggandakan uang. Namun, Marwah membantahnya.
Taat menggandakan uang dengan ilmu tersendiri sejak 2006.
Ia pun tak merinci sudah berapa uang yang dia keluarkan selama ini.
Terkait laporan kepada polisi atas orang yang mengaku ditipunya, Taat berjanji akan mengembalikan.
"Nanti pasti dikembalikan," kata Taat Pribadi, singkat.
Taat Pribadi ditangkap satuan Polres Probolinggo dan Polda Jawa Timur di padepokannya, Kamis (22/9/2016).
Ia diduga dalang di balik pembunuhan dua mantan santrinya dalam dua waktu berbeda.
Polisi menduga, motif pembunuhan itu karena Taat Pribadi khawatir mantan santrinya membeberkan praktik penipuan dengan modus menggandakan uang.
Kasus penipuan itu kini tengah diselidiki Bareskrim Polri. Laporan korban yang merasa tertipu juga dilayangkan ke Polda Jawa Timur.
Taat Pribadi mulai diperiksa sebagai saksi atas dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang.
Sejak 2015 hingga 2016, setidaknya ada tiga laporan yang melaporkan dia atas dugaan penipuan.
Pertama dengan kerugian Rp 800 juta, kedua Rp 900 juta, dan terakhir Rp 1,5 miliar.

"Masa UMP DKI Kalah dengan Bekasi dan Karawang?"

Massa buruh melakukan aksi demo untuk menuntut kenaikan upah di depan Balai Kota DKI, Kamis (29/9/2016).

JAKARTA, - Massa buruh menuntut kenaikan upah minimum di Jakarta dengan datang ke Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (29/9/2016).

Mereka protes karena upah minimum mereka lebih rendah daripada daerah lain seperti di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
"Masa UMP DKI kalah dengan Bekasi dan Karawang?" teriak salah seorang buruh yang berorasi.
Aksi demo buruh hari ini diikuti oleh beberapa elemen buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Mereka meminta pemerintah menaikan upah minimal 2017 sebanyak Rp 650.000.
"Kita tahu Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) ada di dalam. Kita mau menuntut, kita minta tidak ada lagi upah murah. Stop upah murah," kata mereka.
Upah minimum 2016 di Kota Bekasi sebesar Rp 3.327.160. Sementara, upah minimum di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta.
Massa buruh tidak berlama-lama melakukan aksi di depan Balai Kota DKI. Setelah menyampaikan aspirasinya, mereka pindah ke depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jalan Medan Merdeka Barat.
Selanjutnya, massa akan melakukan long march menuju Mahkamah Konstitusi (MK), setelah itu menuju Istana, kemudian ke Mahkamah Agung (MA), dan terakhir pada pukul 15.30 WIB bergerak ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Masa UMP DKI Kalah dengan Bekasi dan Karawang?"

Buruh Berdatangan ke Balai Kota DKI, Teriakkan "Ahok Gubernur Upah Murah"

Buruh berjumlah ratusan mendatangi Balaikota DKI untuk berujuk rasa. Kamis (29/9/2016)

JAKARTA, Massa buruh dari berbagai organisasi buruh mendatangi Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (29/9/2016).

Beberapa organisasi buruh yang ikut dalam aksi unjuk rasa itu antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Mereka membawa bendera-bendera organisasi masing-masing. Mereka juga membawa sejumlah poster. Salah seorang buruh berorasi di atas mobil komando. Dia mengajak para buruh lainnya untuk meneriakkan nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Kalau saya bilang Ahok, kalian katakan 'Ahok gubernur upah murah'. Kalau saya katakan Ahok lagi, kalian katakan 'gubernur tukang gusur'. Setuju kawan-kawan?" teriak orang itu.
Sejumlah kelompok buruh berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis ini. Dalam unjuk rasa itu, mereka akan menyuarakan beberapa tuntutan, antara lain meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Pengampunan Pajak dan menolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengklaim, aksi tersebut akan diikuti 10.000 sampai 20.000 buruh se-Jabodetabek. Mereka rencananya akan berkumpul pada pukul 10.00.

Fadli Zon Nilai Penggusuran Bukit Duri Melanggar Hukum

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016)

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengecam pembongkaran permukiman di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Fadli menilai, pembongkaran permukiman di Bukit Duri yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sangat disayangkan karena dilaksanakan tanpa mengindahkan norma hukum.
"Indonesia negara hukum. Semua tindakan, apalagi kebijakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Hukum harus didasarkan keadilan termasuk hak-hak masyarakat setempat yang selama ini telah menghuni bertahun-tahun," kata Fadli, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (29/9/2016).
Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta menjadi teladan dalam mematuhi hukum.
Saat ini, proses gugatan dari Warga Bukit Duri masih diproses di pengadilan sehingga Pemprov DKI Jakarta tak bisa melakukan pembongkaran.
"Tunggu keputusan pengadilan. Jika hukum dan tuntutan keadilan dilanggar terus, negara ini akan menuju kehancuran," kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengingatkan janji dan komitmen pasangan Jokowi-Ahok pada saat kampanye Pilkada DKI 2012 kepada warga Bukit Duri, yakni tidak menggusur, tetapi merevitalisasi dalam bentuk kampung susun.
"Janji adalah utang, ini utang gubernur dan wakil gubernur pada warga Bukit Duri," ujar dia.

Usai Bukit Duri, Giliran Kemang yang Akan Segera Digusur oleh Ahok

Sejumlah mobil di Kemang Raya, Jakarta Selatan, nyaris tenggelam akibat banjir, Sabtu (27/8/2016) malam.

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, kawasan pinggiran Kali Krukut di Kemang, Jakarta Selatan, menjadi target penggusuran selanjutnya. Ia menyatakan, penggusuran Kali Krukut akan dilakukan setelah beresnya seluruh proses penggusuran kawasan pinggiran Kali Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan.
"Jadi next project yang dekat ini Krukut karena Kemang sudah akut. Ada 500 lebih bangunan yang akan kena," kata dia di Pasar Nangka Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
Seperti di Bukit Duri, Basuki menyatakan, penggusuran di Kemang juga akan menyasar bangunan yang tidak bersertifikat ataupun bersertifikat. Untuk yang bersertifikat, Ahok menyatakan, Pemprov DKI akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi lewat proses konsinyasi di pengadilan.
Ahok belum memastikan tanggal eksekusi penggusuran kawasan pinggiran Kali Krukut di Kemang.
Namun, ia memberi sinyal penggusuran dilakukan dalam upaya persiapan menghadapi puncak La Nina. Puncak La Nina di Indonesia sendiri diprediksi akan terjadi pada Februari 2017.
"Tahun ini akan kami beresin karena kejar La Nina," ucap Ahok.

Ahok sebelumnya pernah menyatakan, saat ini lebar Kali Krukut sudah menyempit dan jauh dari ukuran ideal. Ia menyebut, saat ini lebar Kali Krukut hanya tinggal 6-7 meter dari lebar ideal 20 meter. Kondisi itulah yang diyakininya membuat Kemang menjadi kawasan yang rentan banjir pasca-hujan deras.

Curahan Hati Ketua RW Bukit Duri soal Relokasi

Permukiman Bukit Duri di pinggir Sungai Ciliwung yang sudah dibongkar dan rata dengan tanah, Rabu sore (28/9/2016).

JAKARTA, Ketua RW 12 Bukit Duri, Muhammad (58), mungkin satu-satunya warga yang tak penasaran melihat bagaimana ekskavator hidrolik menggaruk tembok bata dan melindasnya hingga rata dengan tanah pada saat penggusuran kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016) kemarin. "Daripada sakit hati, mending kagak usah lihat dah," kata Muhammad ketika ditemui Kompas.com di Pospol Bukit Duri, Rabu malam.
Sambil mengernyitkan dahinya, Muhammad mengaku sempat stress karena belum sampai lima tahun melebarkan tanah dan membangun rumah, pemerintah akhirnya benar-benar menjalankan program normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan itu.
Pada 2011, Muhammad membeli sepetak tanah di belakang rumahnya dengan harga Rp 60 juta. Tanahnya pun makin lebar, kurang lebih 6 x 20 meter. Dua tahu lalu, di atasnya ia membangun rumah dengan total biaya Rp 200 juta.
Sudah 30 tahun lebih ia bermukim di Bukit Duri. Sebelum menjadi Ketua RW selama sembilan tahun terakhir, Muhammad merupakan Ketua RT selama 15 tahun.
"Dulu saya mau diutus sama warga jadi Ketua RT seumur hidup. Terpaksa saya, karena enggak ada yang mau jadi Ketua RT," katanya.
Maklum, baru dua tahun terakhir pengurus RT dan RW diberikan uang operasional meski tak banyak nominalnya. Dulu, ia harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk berbagai kegiatan seperti jumantik, posyandu, dan administrasi warga.
Tteapi itu bukan yang jadi beban terberat Muhammad. Relokasi warga Bukit Duri selama setahun terakhir menjadi puncak ujian Muhammad.
"Saya dicaci-maki segala macam, diomongin di belakang, dibilang pengkhianatlah," katanya.
Pergunjingan itu menyusul keputusan Muhammad tiga bulan lalu untuk mengambil satu unit Rusun Rawa Bebek bagi ia dan istrinya. Muhammad mengaku tak pakai pikir panjang untuk mengikuti rencana pemerintah.
Ia sudah memperhitungkan semuanya, belajar dari penggusuran-penggusuran lainnya di Jakarta.
Langkah Muhammad dipertanyakan sejumlah Ketua RT di bawahnya. Mengapa ia tak berada di sisi warga untuk menggugat pemerintah.
Muhammad mengatakan itu adalah kewenangan tiap RT sebagai 'pemilik' warga untuk menyampaikan rencana pemerintah dan membiarkan warga menentukan nasibnya sendiri.
Muhammad mengaku, normalisasi Sungai Ciliwung ini akhirnya membelah warga. Ia harus berhadapan dengan sahabat karibnya, salah satu Ketua RT di bawahnya yang kini masuk dalam daftar penggugat pemerintah terkait normalisasi CIliwung.
Sejak Agustus lalu, sudah ada 313 keluarga direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, sementara sisanya sekitar 70 keluarga menolak opsi relokasi. Mereka yang menolak kini tengah mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menggugat surat peringatan (SP-1) ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Mereka tengah memperjuangkan haknya di jalur yang mereka anggap benar, meski belakangan tetap kehilangan rumahnya.
Muhammad mengaku tak ikut campur pada pilihan sikap warganya. Ia hanya mendoakan agar warga Bukit Duri yang tergusur tetap sejahtera di mana pun mereka berada.
"Kalau sudah begini, saya biarin masing-masing milih nasibnya. Kita disediakan pilihan buat nerima atau ngelawan, masing-masing saja, (relokasi) ini yang menguntungkan buat saya," katanya.

Saat Ahok Takut Sri Mulyani dan Ingin Dikenang seperti Ali Sadikin

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tanjung Elang Berseri, di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (20/9/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menekankan, normalisasi Kali Ciliwung sudah tak dapat ditawar lagi. Hal itu pula yang menyebabkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan tetap menggusur permukiman di kawasan Bukit Duri, yang berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung. Ada satu alasan yang membuat Ahok tetap menggusur permukiman di Bukit Duri meskipun proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara tengah berjalan.
"Sekarang kalau kami tunda (normalisasi Ciliwung), dana APBN tidak terserap lagi. Apalagi Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) sekarang begitu ketat, kalau serapan APBD kami kurang, langsung tahun depan dia potong (dana bagi hasil pajak pemerintah pusat), tidak mau dikasih lagi ke DKI," kata Ahok, Rabu (28/9/2016).
Normalisasi Kali Ciliwung ini merupakan program pemerintah pusat dan dibiayai dengan APBN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban membebaskan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung.
Ahok mengatakan, rencana normalisasi Kali Ciliwung sudah disampaikan sejak pemerintahan Fauzi Bowo. Pasalnya, normalisasi sungai dilakukan untuk menanggulangi banjir Ibu Kota.
"Kali Ciliwung, khususnya Kampung Pulo, sudah cerita dua gubernur lalu. Sekarang beres enggak? Beres," kata Ahok.

Ingin dikenang seperti Ali Sadikin
Berbagai penggusuran ini dilaksanakan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok sendiri merupakan salah satu bakal calon gubernur yang akan bertanding pada pemilihan tersebut.
Ahok mengaku tidak takut elektabilitasnya akan turun karena berbagai penggusuran yang dilakukannya.
"Yang penting orang harus kenang saya. Kalau saya tidak terpilih lagi pun, Oktober 2017 orang akan melihat saya yang membereskan Kampung Pulo dan Bukit Duri," kata Ahok.

Meninggalkan nama baik, menurut Ahok, lebih penting dibanding kembali menjabat gubernur selama lima tahun. Ahok ingin namanya selalu dikenang seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Pak Ali Sadikin sudah meninggal begitu lama, dia seolah-olah masih hidup, semua orang ngomongin Ali Sadikin melulu. Gus Dur juga, orang merasa Gus Dur masih hidup. Bagi saya, nama baik lebih penting daripada jabatan," kata Ahok.

Ahok Kisahkan bahwa Anak Buahnya Dulu Ragu Dia Bisa Tertibkan Waduk Pluit

Fasilitas umum di taman Waduk Pluit, Jakarta Utara sering dirusak pengunjung. Sejumlah tempat sampah dan peralatan kesehatan rusak, Jumat (16/9/2016)

JAKARTA, Normalisasi Wafuk Pluit di Jakarta Utara merupakan program antisipasi banjir yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Banjir besar yang melanda Jakarta tahun 2013 membuat Jokowi-Ahok berpikir untuk segera menormalisasi Waduk Pluit.
Saat itu, kondisi di sekitar Waduk Pluit dipenuhi permukiman liar. Tak sedikit bedeng liar yang berdiri di atas Waduk Pluit.
Ahok, yang saat itu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta Bambang Sugiyono (menjabat Wali Kota Jakarta Utara, kini menjadi Asisten Sekda bidang Pemerintahan) untuk menertibkan permukiman liar di sekitar Waduk Pluit.
"Pak Bambang dulu saya panggil pas masih jadi Wali Kota Jakarta Utara. 'Kok Waduk Pluit dibiarkan berantakan?'. Pak Bambang jawab, 'Aduh Pak, kami dikasih Rp 200 miliar saja enggak sanggup bebasin (lahan Waduk Pluit). Ada 17 ribu rumah ilegal di sana'," kata Ahok saat menceritakan hal itu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Fasilitas umum di taman Waduk Pluit, Jakarta Utara sering dirusak pengunjung. Sejumlah tempat sampah dan peralatan kesehatan rusak, Jumat (16/9/2016)

Tak hanya Bambang, Ahok juga memanggil Sarwo Handayani, saat itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Ahok menyebut Sarwo atau Yani menyangsikan dirinya mampu memberesi Waduk Pluit. "Terus Bu Yani bilang apa? Dia bilang begini, 'Bapak kalau bisa beresin Waduk Pluit, wah Bapak top banget deh, Pak. Sudah berapa gubernur enggak bisa beresin waduk pluit, Pak'," kata Ahok menirukan ucapan Yani.
Pada akhirnya, Waduk Pluit dapat berubah. Warga sekitar Waduk Pluit direlokasi ke Rusun Marunda dan Muara Baru di Jakarta Utara. Proyek normalisasi Waduk Pluit dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo.
Waduk Pluit yang tadinya dipenuhi eceng gondok dan rumah kumuh, sekarang menjadi ruang terbuka hijau. Warga menjadikan Waduk Pluit sebagai destinasi baru berwisata.
"Saya kan disumpah untuk normalisasi sungai. Kami beresin (Waduk Pluit) kenapa? Karena itu tadi, kami tidak peduli jabatan atau popularitas. Saya enggak peduli," kata Ahok.

Empat Polisi di Riau Aniaya Tersangka Pembunuhan hingga Korban Tewas

PEKANBARU, - Empat polisi di Riau jadi tersangka penganiayaan terhadap tersangka pembunuhan hingga korban tewas. Rabu (28/9/2016), tiga dari empat oknum polisi ini menjalani rekonstruksi yang digelar Polda Riau di Riau Safety Driving Center (RSDC) Ditlantas Polda Riau.
Ketiganya adalah Bripda AS, personel reserse Meranti; Brigadir DY dari Polsek Tebing Tinggi dan; Bripda EM, anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Meranti. Mereka memperagakan 42 adegan.
Kasubdit III Dit Reskrimum Polda Riau, AKBP Firbi Karpiananto mengatakan, dari 42 adegan, ada beberapa di antaranya yang ditolak oleh tersangka.

"Itu satu rangkaian (adegan dugaan penganiayaan). Ada yang ditolak untuk diperagakan tersangka, tetapi tidak mempengaruhi proses," ujar Firbi.

Terkait rekonstruksi yang dilaksanakan di RSDC dan tertutup, Fibri mengatakan guna menjaga keamanan para tersangka. Selain itu, guna menghindari intimidasi dari pihak lain terhadap saksi dan tersangka.

Tersangka baru
Dari proses penyidikan, Polda Riau juga menetapkan tersangka baru dalam dugaan penganiayaan yakni personel Polres Meranti berinisial Bripka D.

Penetapan tersangka baru, menurut Fibri, berdasarkan barang bukti, dan keterangan saksi yan diungkap dalam proses penyidikan.

Perihal apakah ke depan akan ada penetapan tersangka tambahan lainnya, ia tidak menampiknya.

"Penetapan tersangka atas bukti dan keterangan baru. Kita koordinasi kejaksaan perihal adanya apakah ada tersangka baru," ujar Fibri.

Dengan demikian, tersangka penganiayaan terhadap tersangka pembunuhan di Meranti dipastikan empat orang dan semuanya oknum polisi.

Penganiayaan itu bermula dari tewasnya anggota Polres Meranti, AST dengan luka tusukan. Korban dibunuh oleh AP yang diduga karena motif cinta segitiga.

Polisi kemudian berhasil meringkus AP. Namun belakangan, AP juga tewas yang diduga mengalami penganiayaan.

Mengapa Penggusuran di Bukit Duri Bisa Berlangsung Tanpa Ada Bentrokan?

Anggota polisi berjaga saat berlangsungnya pembongkaran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung terkait upaya normalisasi, dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA, Suara-suara perlawanan berkumandang di RT 06 RW 12 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016) pagi kemarin, saat para petugas Satpol PP dan sejumlah alat berat hendak merobohkan rumah-rumah warga di sana. Kumandang suara perlawanan itu merupakan bagian dari momen penertiban permukiman di Bukit Duri yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Suasana penertiban dalam rangka menormalisasi Ciliwung itu cukup tegang.
Sebanyak 900 aparat gabungan diturunkan ke lokasi. Di antara mereka ada yang dipelengkapi peralatan anti huru hara seperti rotan, tameng dan gas air mata.
Namun situasi berlangsung kondusif hingga alat berat selesai meratakan rumah-rumah warga. Tidak ada adu kekerasan fisik antara warga dan petugas.
Saat para petugas masuk ke permukiman, warga bahkan menyambut mereka dengan memberikan bunga. Warga lainnya memilih fokus mengemas perabotan mereka. Ada pula yang tak segan meminta bantuan petugas Satpol PP untuk mengemas perabotan.
Situasi itu kontras dengan penertiban di Kampung Pulo, tetangga Bukit Duri yang hanya dipisah Sungai Ciliwung. Pada Agustus 2015, penertiban di Kampung Pulo, untuk tujuan normalisasi Ciliwung juga, diwarnai bentrokan antar aparat dan warga. Para pemuda, remaja, bahkan orang dewasa, melawan aparat. Sejumlah orang jadi korban.
Tak hanya di Kampung Pulo, dalam semua penertiban permukiman yang dianggap liar selama ini, selalu diwarnai bentrokan fisik. Yang paling akhir di Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan. Pada penertiban-penertiban sebelumnya juga seperti itu, sebut saja di Waduk Pluit, atau di Luar Batang.

Hari Ini Buruh Demonstrasi Tuntut Cabut UU Tax Amnesty dan Tolak Ahok

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

JAKARTA, Sejumlah kelompok buruh berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta hari Kamis (29/9/2016) ini. Dalam unjuk rasa itu, mereka akan menyuarakan beberapa tuntutan, antara lain meminta pemerintah mencabot Undang-Undang Tax Amnesty dan menolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengklaim, aksi tersebut akan diikuti sekitar 10.000 sampai 20.000 buruh se-Jabodetabek. Mereka rencananya akan berkumpul pada pukul 10.00.
"Titik kumpul di Patung Kuda Indosat dan ada sebagian di Balaikota DKI," kata Said melalui keterangan tertulisnya, Kamis.
Dari Patung Kuda, lanjut Said, massa akan melakukan long march menuju Mahkamah Konstitusi (MK), selanjutnya menuju Istana, kemudian ke Mahkamah Agung (MA), dan terakhir pukul 15.30 bergerak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tuntutan yang diserukan yaitu meminta pemerintah mencabut UU Tax Amnesty, mencabut PP No 78/2015, tolak upah murah, naikan upah minimal 2017 sebesar Rp 650.000.
Mereka juga akan menyerukan untuk tidak memilih Ahok. Ahok dinilai bermasalah di kasus Sumber Waras, kasus reklamasi, kerap menggusur dan lainnya.
Terkait aksi tersebut, keompok buruh itu meminta maaf kepada warga pengguna jalan karena bakal menyebabkan kemacetan lalu lintas. Warga diminta menghindari Jalan Sudirman, Thamrin, Merdeka Selatan dan Timur, Kuningan, Patung Tani, Jalan Diponegoro, Tomang, dan Gatot Subroto.
"Karena akan mengalami kemacetan dikarenakan 2.500 bis (yang dipakai buruh) akan melalui jalan tersebut pada jam aksi," kata Said.

Bakal Berkompetisi di Pilkada DKI, Sylviana Murni Merasa Hubungannya dengan Ahok Tetap "Mesra"

Cawagub DKI Sylviana Murni

JAKARTA, Meski menjadi rival pada Pilkada DKI Jakarta, bakal calon wakil gubernur Sylviana Murni mengaku, tetap menjalin hubungan dan komunikasi dengan calon gubernur petahana, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
Sebelum menjadi cawagub, Sylviana merupakan Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Budaya.
“Ooo mesra, mesra banget,” kata Sylviana, usai menghadiri HUT ke-50 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Bidakara, Rabu (28/9/2016) malam.
Sylviana merupakan salah satu kader KAHMI. Selain dia, calon gubernur DKI Jakarta lainnya, Anies Baswedan, juga terlihat hadir.
Kehadiran keduanya rupanya sempat mendapat perhatian khusus dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang merupakan sesepuh KAHMI.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan memuji keduanya, dan mengibaratkan mereka layaknya pemain single dalam ajang olahraga.
Sebab, kata dia, tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan sesepuh KAHMI lainnya, mereka mengambil keputusan untuk maju di Pilkada DKI.
Kendati demikian, Kalla tak mempersoalkan dan berharap agar salah satu dari mereka lolos jadi DKI-1.
Sementara itu, mendapat perhatian khusus dari Kalla, Sylviana menanggapi santai.
“Artinya HMI dapat amanah dan itu kita harus lakukan dan istiqomah. Enggak usah dipermasalahkan,” ujarnya.
Menghadapi Pilkada DKI, Sylviana mengaku, telah mengingatkan tim suksesnya untuk tidak berlebihan saat berkampanye.
“Jalani secara alamiah saja, enggak ada perekayasaan, enggak ada pencitraan. Biasa saja,”kata dia.
Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung Februari 2017 mendatang, berbarengan dengan 101 pilkada di daerah lain.
Ada tiga calon yang akan bertarung yaitu pasangan petahana Basuki Tjahja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Pasangan Ahok-Djarot diusung empat parpol yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan Golkar dengan 52 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Sedangkan, pasangan Agus-Sylviana juga diusung empat parpol yakni Demokrat, PKB, PPP dan PAN dengan capaian 28 kursi di DPRD.
Adapun pasangan Anies-Sandiaga diusung oleh dua parpol yakni Gerindra dan PKS dengan 26 kursi di DPRD.

Marwah Daud: Dimas Kanjeng Punya Ilmu Pindahkan Uang atau Tiba-tiba Ada Peti Isi Uang

Taat Pribadi dibawa ke ruang pemeriksaan Mapolda Jatim, Rabu (28/9/2016).

JAKARTA, Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Marwah Daud Ibrahim membantah pimpinan padepokan itu bisa melipatgandakan uang yang disetorkan oleh warga. Menurut dia, Taat Pribadi memang punya kemampuan untuk memunculkan uang secara tiba-tiba.
"Tidak ada menggandakan. Beliau punya ilmu bisa memindahkan uang melalui tangannya, atau tiba-tiba ada peti berisi uang, atau ruangan penuh berisi uang," ujar Marwah, kepada Kompas.com, Kamis (29/9/2016).
Marwah mengaku beberapa kali menyaksikan langsung proses munculnya uang dari tangan Taat Pribadi.
Namun, ia mengaku tidak tahu dari mana asal usul uang itu.
Marwah menjamin uang tersebut bukan uang palsu.

"Itu uang asli, sekarang ada di tangan polisi. Ya kami tantang lah polisi, ada enggak yang palsu?" kata Marwah.
Marwah juga membantah keras tuduhan penipuan oleh Taat Pribadi kepada santri dan orang lain yang mengaku menjadi korbannya.
Ia mengakui adanya pemberian uang kepada Taat Pribadi, namun hanya sebagai uang pendaftaran dan iuran rutin di padepokan.
Taat Pribadi membentuk satu organisasi yang tugasnya membagikan uang yang dia hasilkan secara instan itu.
"Ini memang uangnya banyak, kalau Anda terlibat di sini pasti tugasnya membagi duit buat dibagi orang miskin. Kamu sebagai penyelenggaranya pasti dapat banyak. Cuma syaratnya satu kalo daftar, ada uang pendaftarannya," kata Marwah, menirukan ucapan yang kerap dilontarkan Taat Pribadi kepada anak didiknya.
Jika ada sumbangan dengan jumlah besar, Marwah menganggapnya wajar karena ada beberapa santri Taat Pribadi yang merupakan pengusaha.
Sementara itu, uang yang dihasilkan Taat Pribadi secara tiba-tiba itu bukan untuk konsumsi pribadinya.
"Dana ini sebagian dibagikan kepada orang yang hadir (di padepokan), atau orang yang miskin. Kita bisa pakai belanja tapi dalam jumlah terbatas," kata Marwah.
Polisi saat ini tengah mengusut kasus pembunuhan terhadap dua mantan santri padepokan Taat Pribadi.
Diduga, pemilik padepokan itu merupakan otak pembunuhan tersebut.
Selain itu, polisi juga menyelidiki laporan masyarakat yang merasa tertipu oleh Taat Pribadi. Modus penipuan itu yakni meyakini korban bahwa dirinya bisa menggandakan uang.

Sekjen Gerindra: Tidak Ada Komunikasi antara Mensesneg dengan Pak Prabowo

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani

JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bantahan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menegaskan tak pernah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait Pilkada DKI Jakarta. Pratikno menyangkal pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuon.
“Tidak ada itu. Saya kan di sana. Saya tidak lihat ada dia (Pratikno),” ujar Muzani, seusai menghadiri peringatan HUT ke-50 KAHMI, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Berdasarkan klaim Arief, pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016) lalu.
Arief juga menyebutkan, pertemuan itu menjadi indikasi jika Istana memberikan dukungan kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno, pasangan kepala daerah yang diusung Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera di Pilkada DKI.

Selain itu, Muzani juga membantah kabar adanya intervensi Istana terkait keputusan mengusung Anies-Sandiaga.
Menurut dia, keputusan itu diambil atas dasar kesepakatan bersama dengan PKS.
"Tidak ada komunikasi antara Mensesneg dengan Pak Prabowo," ujarnya.
Muzani juga memastikan, pemilihan Anies murni karena kemampuan serta kompetensi yang dimilikinya.

Jessica Sebut Mirna Tidak Akan Menemui Orang yang Tak Disukainya

Terdakwa Jessica Kumala Wongso menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016). Ia menjadi terdakwa terkait dugaan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

JAKARTA, Terdakwa dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, mengatakan Mirna tidak akan menemui orang yang tidak disukainya. Jessica mengungkapkan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan anggota majelis hakim Binsar Gultom.

Binsar menuturkan, saat bersaksi di persidangan, suami Mirna, Arief Soemarko, menyatakan Mirna ingin diantar untuk bertemu Jessica di Kafe Olivier pada 6 Januari 2016. Mirna disebut tidak ingin menemui Jessica seorang diri.

Kesaksian Arief dinilai Binsar menunjukkan ketidaksukaan Mirna terhadap Jessica.

"Soal komentar Arief, Mirna itu orang yang cerdas dan tegas. Kalau dia tidak suka, dia tidak akan menemui orang itu. Jadi, saya tidak tahu kenapa Arief bilang begitu," ujar Jessica, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016) malam.

Tak hanya Arief, dalam persidangan beberapa waktu lalu, kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor TB Ronny Rahman Nitibaskara, mengatakan Mirna tidak nyaman dengan Jessica.

Hal itu ditunjukkan melalui gerakan Mirna saat memeluk Jessica di Kafe Olivier. Menurut Ronny, dari tayangan CCTV, Mirna tampak memberi jarak dengan hanya memeluk Jessica menggunakan satu tangan. Menurut Ronny, jarak menunjukkan adanya penolakan.

Dalam kasus ini, Mirna meninggal seusai meminum es kopi vietnam yang dipesan Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, pada Rabu (6/1/2016). Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi vietnam.

Jessica: Mau Dibebani Apalagi Sih Saya?

Terdakwa Jessica Kumala Wongso menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016). Ia menjadi terdakwa terkait dugaan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

JAKARTA, Jaksa penuntut umum (JPU) Hari Wibowo menyinggung soal upaya bunuh diri yang beberapa kali dilakukan Jessica Kumala Wongso, terdakwa dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Jessica mengaku tidak benar-benar melakukan upaya bunuh diri tersebut.

"Hanya ancaman-ancaman saja," ujar Jessica dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016) malam.

Hari kemudian berusaha menggali upaya bunuh diri yang dilakukan Jessica hingga sempat dirawat di rumah sakit. Namun, Jessica enggan membahasnya lebih lanjut.

"Itu masa lalu saya. Mau dibebani apalagi sih saya?" kata Jessica.

Hari mengatakan, JPU berhak menanyakan hal tersebut untuk menggali kepribadian Jessica. Namun, Hari menyebut Jessica memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan JPU.

"Iya, Pak. Sayangnya yang dimasukkan di berkas itu hanya yang jelek-jeleknya saja," ucap Jessica.

Hari menanggapi pernyataan Jessica dan menyebut hal itu hanyalah penilaian Jessica. Dalam kasus ini, Mirna meninggal seusai meminum es kopi vietnam yang dipesan Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, pada Rabu (6/1/2016). Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi vietnam.

Kisah Toni Ruttiman, Relawan asal Swiss yang Bangun Daerah Terpencil di Indonesia

Toni Ruttimann, sang pembangun jembatan yang sudah banyak membantu membangunkan jembatan gantung di Indonesia.

JAKARTA, - Sosiolog Imam B Prasodjo menulis sebuah catatan menarik di akun Facebook pribadinya mengenai seorang relawan asal Swiss bernama Toni Ruttiman. Imam mengisahkan upaya sukarela Toni yang diam-diam keluar masuk kampung wilayah terpencil di Indonesia.
Selama tiga tahun, Toni mengajak warga bergotong royong membangun jembatan gantung sendiri karena akses jalan terputus.
Dalam catatannya itu, Imam juga menyertakan foto Toni dan sejumlah warga membangun jembatan secara swadaya dan gotong royong.
Foto lainnya menunjukkan sejumlah anak-anak yang memakai seragam sekolah dasar, menyeberangi sebuah sungai dengan cara bergelantungan pada jembatan yang sudah rusak.
"Toni datang ke negeri kita karena ia melihat begitu banyak anak-anak di negeri ini bergelantungan harus pergi sekolah menyebrangi sungai dengan jembatan yang rusak," ujar Imam, dalam akun Facebook-nya, yang dikutip Kompas.com atas seizin Imam, Rabu (28/9/2016).
Melihat kondisi tersebut, Toni pun berinisiatif untuk mengumpulkan bahan-bahan jembatan gantung dari negerinya, Swiss.
Dia juga mengupayakan bantuan pipa dari perusahaan ternama yang pemiliknya ia kenal baik agar bersedia mengirim bantuan pipa tiang jembatan dari Argentina ke Indonesia.
Toni merekrut beberapa tenaga kerja Indonesia untuk dijadikan stafnya untuk membantu semua upaya tersebut.
"Saat ini seorang pemuda bernama Suntana, dengan setia membantu misi kemanusiaan Toni," tutur Imam.
Dengan cara seperti ini, Toni telah berhasil memasang 61 jembatan gantung di berbagai daerah termasuk Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan bahkan hingga Sulawesi, Maluku Utara dan NTT.

Kalla Doakan Anies Baswedan atau Sylviana Murni Menang di Pilkada DKI

Cagub DKI Anies Baswedan menjadi rebutan objek foto kader KAHMI saat menghadiri peringatan HUT ke-50 KAHMI di Hotel Bidakara, Rabu (28/9/2016) malam.

JAKARTA, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar salah satu dari dua kader Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang bertarung di Pilkada DKI Jakarta dapat keluar sebagai pemenang. Kedua orang itu adalah adalah Anies Baswedan dan Sylviana Murni.
Hal itu disampaikan Kalla saat menghadiri peringatan HUT ke-50 KAHMI di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/9/2016) malam. Baik Anies maupun Sylviana, hadir dalam peringatan HUT tersebut.
"Salah satunya, mudah-mudahan-lah," kata Kalla.
Dalam kontestasi pilkada, keduanya merupakan rival. Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno, dicalonkan dua partai yaitu Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
Sementara Sylviana merupakan cawagub yang diusung bersama Agus Harimurti Yudhoyono oleh Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional.
Kalla mengaku, sebelum keduanya mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah, tidak ada komunikasi yang dilakukan keduanya dengan para senior di KAHMI.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan mengibaratkan mereka layaknya seorang pemain single dalam ranah olahraga.
"Tidak ada pembicaraan sebelumnya. Tapi ya sudah. Itulah kekuatan kita. Saya kira kalau kita terlalu bersatu mungkin kita lemah," ucapnya.
Meski ‘bermain sendiri’, Kalla optimistis, keduanya merupakan kader KAHMI yang mumpuni.
"Pokoknya bisa tutup mata (memilihnya)," tutur Kalla.

Kata Jessica, Krishna Murti Sebut Dirinya Tak Akan Dihukum Seumur Hidup jika Mengaku Racuni Mirna

Terdakwa Jessica Kumala Wongso menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016). Ia menjadi terdakwa terkait dugaan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

JAKARTA, Terdakwa dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, menceritakan saat Kepala Bagian Pengembangan Kapasitas Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Kombespol Krishna Murti, mengajaknya berbicara pada hari kedua dia ditahan di Polda Metro Jaya.

Saat itu, Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Hari keduanya (saya ditahan), Minggu, Pak Krishna Murti masuk ke sel. Lalu, dia bilang, 'Jessica, saya mau ngomong'. Saya dibawa ke satu ruangan yang saya tahu kemudian itu ruangan staf," ujar Jessica dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

Jessica mengaku duduk berdua di ruangan itu bersama Krishna. Jessica menuturkan, saat itu Krishna menyebut telah menjatuhkan harga dirinya karena turun langsung ke dalam ruang tahanan.

Menurut Jessica, Krishna menyebut dirinya telah mempertaruhkan jabatannya untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Di ruangan tersebut, kata Jessica, Krishna memintanya mengaku telah meracuni Mirna.

"Pak Krishna Murti bilang, 'kalau kamu ngaku, kamu enggak akan dihukum seumur hidup. Paling dihukum tujuh tahun, dikurangi ini itu (masa tahanan sebelumnya)'," kata Jessica.

Saat itu, Jessica mengaku dirinya hanya mendengarkan ucapan-ucapan Krishna.

"Saya bingung, saya bengong. Orang ini (Krishna) nyuruh saya ngaku apa," ucap Jessica.

Dalam kasus ini, Mirna meninggal seusai meminum es kopi vietnam yang dipesan Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, pada Rabu (6/1/2016). Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi tersebut.

Sambil Menangis, Jessica Ungkap Permintaan Krishna Murti

Terdakwa Jessica Kumala Wongso mendengar kesaksian saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016). Jessica diduga menaruh zat sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Januari lalu.

JAKARTA, Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, menceritakan bahwa penyidik di Polda Metro Jaya memintanya untuk mengaku telah membunuh Mirna.
Hal itu diungkapkan Jessica dalam sidang lanjutan kasus kematian Mirna di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

"Pak Krishna Murti bilang, 'Sudah kamu ngaku saja. Ada CCTV kelihatan kamu naruh racun, sudah di-zoom berkali-kali,'" kata Jessica di hadapan majelis hakim.

Jessica menceritakan pengalamannya yang berkali-kali diperiksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya, bahkan saat dia masih berstatus saksi.
Dia pun sempat menceritakan satu kali waktu dia diperiksa, tiba-tiba merasa lemas, lalu tidak sadarkan diri, hingga hanya bisa menjawab "ya" atau "tidak" kepada penyidik.

"Pas sadar, saya lihat ada Pak Herry Heryawan, dia tanya ke saya kalau saya pacaran beda agama masalah apa enggak karena kamu tipe saya. Saya enggak tahu apa maksudnya dia bilang begitu," tutur Jessica.

Menjelang penetapan dirinya sebagai tersangka, Jessica pun mengungkapkan bahwa dia pernah ditemui mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti.

Jessica menjelaskan, Krishna saat itu kembali meminta dirinya mengaku telah meracuni Mirna.

"Kata Pak Krishna, 'Sudah, kamu mengaku saja. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu tersangka.' Itu saya enggak ngerti mau jawab apa, saya mau mengaku apa. Makanya, saya stres, apalagi pas saya ditahan di rutan Polda. Enggak ada ventilasi sama sekali, gelap, banyak kecoa, kalajengking. Saya enggak boleh mandi, saya bingung," ujar Jessica sambil menangis.

Mirna meninggal seusai meminum es kopi vietnam yang dipesan Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, pada Rabu (6/1/2016). Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi tersebut.