Safari di Subang, Sandiaga Minta Bupati Terpilih Jangan Ikut Kampanye Pilpres

Subang - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno melanjutkan safari politiknya ke Subang, Jawa Barat. Kepada Bupati terpilih Haji Ruhimat, ia berpesan untuk tidak ikut dalam kampanye Pilpres 2019. “Saya meminta Pak Bupati Subang terpilih untuk membangun daerahnya walau didukung koalisi kami, bapak Bupati jangan kecewakan rakyatnya, makmurkan Subang dengan terobosan-terobosan ” terang Sandiaga dalam keterangannya, Minggu (14/10/2018). Pesan Sandi ditegaskan semata untuk tidak membuat rakyat Subang terpecah. Bersama pasangannya, Prabowo Subianto, dia menginginkan suasana kampanye damai nan sejuk tak terbelah karena beda dukungan. “Saya bersama Prabowo Subianto bertekad untuk menciptakan suasana politik yang sejuk, politik yang mempersatukan,” jelas Sandiaga. Bahkan, Sandiagan menyebut bahwa gaya politik yang dilakukan bak serial anak teletubbies. Film itu identik dengan sesuatu yang damai karena saling berpelukan. “Kami bertekad untuk ciptakan politik teletubbies, politik yang berpelekukan, poltiktainment, asyik lucu,” Sandiaga menandasi. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) daerah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah terbentuk. Surat keputusan BPN daerah sudah diteken Ketua BPN Djoko Santoso dan Sekretaris Hanafi Rais. "Sudah semua kalau badan pemenangan daerah itu semua kan di SK kan oleh BPN yang ditandatangani Djoko Santoso dan Mas Hanafi Rais dari provinsi sampai kabupaten kota," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2018). Yandri menjelaskan, tim BPN daerah diisi koalisi partai pengusung Prabowo-Sandi yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Ketua dan struktur BPN daerah dipegang partai yang paling besar memperoleh suara di daerah tersebut. "Misalkan di sini Gerindra yang besar, Gerindra tim suksesnya. Atau ketua koordinatornya, atau Demokrat atau PAN atau PKS. Jadi musyawarah mufakat aja. Atau enggak melulu seperti itu, yang penting di antara mereka ini mufakat siapa ketuanya, berikut struktur ke bawahnya," terang Yandri. Legislator komisi I DPR RI ini menekankan, kepala daerah tidak dilibatkan pada BPN daerah tersebut. Ini merupakan komitmen koalisi Indonesia Adil dan Makmur dari awal terbentuk. "Itu sudah komitmen kita dari awal, semua kepala daerah tidak boleh terlibat atau dicantumkan dalam struktur, karena kita minta kepala daerah itu fokus melayani rakyatnya baik pendukung Jokowi, baik pendukung Prabowo," ucapnya.