Deretan rumah berdiri di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Kali Krukut di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu (24/4). Penataan sungai di Jakarta terus dilakukan oleh pemerintah.
Patut disadari bahwa Jakarta adalah kota yang unik. Ada sedikitnya 13 aliran sungai utama bagai nadi kehidupan yang terus berdenyut di kota ini.
Menurut ahli daerah aliran sungai dari Institut Pertanian Bogor,
Kukuh Murtilaksono, 13 sungai yang mengalir di Jakarta sebetulnya
kecil-kecil. Dari 13 sungai itu, hanya Kali Ciliwung yang terbesar.
Sungai-sungai itu ada karena permukaan tanah Jakarta yang landai dan
terus menjorok ke Teluk Jakarta.
"Secara alamiah, 13 sungai ini menguntungkan bagi Jakarta yang rendah karena berfungsi sebagai resapan, penahan intrusi air laut, sekaligus drainase. Dengan terjaganya resapan air, menjaga Jakarta dari penurunan tanah," jelasnya.
Namun, yang terjadi sekarang, lanjut Kukuh, tak demikian. Permukiman dibiarkan tumbuh di bantaran selama bertahun-tahun. Bahkan, permukiman itu tumbuh di badan sungai. Bantaran dan badan sungai tertutup sampah warga.
"Permukiman di bantaran kian meluas dan sungainya kalah sehingga untuk memanfaatkan fungsi sungai sebagai resapan dan penahan intrusi laut menjadi tak ada," jelasnya.
Kali Cipinang di kawasan Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, contohnya, dipadati hunian semipermanen dan cenderung kumuh. Cipinang adalah satu dari 13 sungai utama di Jakarta. Jika di sebagian Ciliwung bantarannya dipadati bangunan semipermanen dan kumuh, di Cipinang dipadati rumah beton satu lantai hingga bertingkat.
Lebar Kali Cipinang kurang dari 7 meter sehingga lebih menyerupai selokan besar. Nyaris tak ada penghijauan di sepanjang bantaran Kali Cipinang selain hunian padat.
Pada Kamis (21/4/2016), Kali Cipinang meluap tak mampu menampung limpahan debit air dari hulunya di Depok akibat diguyur hujan deras. Tak kurang dari 1.000 jiwa yang bermukim di sepanjang bantaran Kali Cipinang mengungsi.
Usaha tak berkesudahan
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Teuku Iskandar menyampaikan, menata sungai saat ini tak semudah membalik telapak tangan. Bahkan, semakin padatnya hunian di bantaran kali, pekerjaan penataan sungai tak semudah membalik telapak jari karena ada ribuan warga yang perlu direlokasi.
Jakarta bukannya berdiam diri untuk mengatasi banjir. Namun, semua rencana yang sudah dirancang sejak 1973 hanya berakhir di atas kertas. Jakarta yang berada di dataran rendah, risiko utamanya adalah banjir. Bahkan, tak ada permukaan tanah di Ibu Kota ini yang lebih tinggi dari Bogor. Semua aliran air dari Bogor meluncur ke Ibu Kota melalui 13 sungai dan bermuara di Teluk Jakarta.
Pembangunan Kanal Barat adalah salah satu intervensi teknologi pemerintah kolonial Belanda mengatasi luapan kali Ciliwung pada awal 1900-an. Jauh sebelumnya pemerintah kolonial Belanda juga membuat Kali Mookervart untuk memecah volume aliran Kali Angke di Batavia ke Kali Cisadane di Tangerang.
Sampai sekarang, berbagai proyek untuk atasi banjir Jakarta terus dilakukan. Sebagian besar normalisasi kali di Jakarta, menurut Iskandar, dikerjakan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakannya, pemerintah pusat sudah memiliki teknologi dan peralatannya.
Namun, pemerintah pusat tak memiliki wilayah sehingga sangat bergantung pada pemerintah daerah. "Di sini dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah agar pekerjaan normalisasi bisa berjalan," jelasnya.
Komitmen itu yang ditunggu selama ini dan baru bisa terealisasi sekarang. Salah satunya berkat besarnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI mengatasi banjir Ibu Kota.
Distribusi keuntungan
Peneliti masyarakat dari Antropologi Universitas Indonesia, Haryono, mengungkapkan, tahun 1990-an juga pernah dilaksanakan normalisasi Kali Kamal Muara. Haryono pun mengaku ikut terlibat meneliti permasalahan sosial yang ada di sana untuk merelokasi warga.
"Sayangnya, pemerintah saat itu tak konsisten. Warga sudah pindah, tetapi kawasan bantaran kali itu tak dijaga. Akibatnya, warga kembali menghuni bantaran itu," katanya.
Menurut Haryono, pemerintah kota harus bersikap konsisten dalam menata kota sehingga aturan yang ada dapat dipatuhi warga. Namun, pada saat yang sama, pemerintah kota tetap harus mengedepankan kemanusiaan. Warga yang tinggal di bantaran kali jelas melanggar.
Karena itu, dibutuhkan penataan dan pembangunan kota. Keuntungan dari penataan dan pembangunan kota itu tetap harus dapat didistribusikan ke semua kalangan masyarakat, mulai dari yang kaya hingga miskin.
"Jika masyarakat bantaran itu direlokasi, ke mana mereka dipindahkan. Akses mereka ke sumber ekonomi harus tetap dijaga," jelasnya.
Haryono memberikan contoh pemerintah kolonial Belanda membangun Kota Batavia tanpa menyingkirkan warga miskin. Dibangun kawasan elite Menteng, tetapi di sekitarnya juga disediakan permukiman bagi warga miskin yang kini menjadi Menteng Pulo. Penataan yang demikian menjaga simbiosis saling menguntungkan.
"Warga yang tinggal di Menteng butuh pekerja rumah tangga, sopir, dan tenaga informal untuk membantu mereka. Kebutuhan itu dipenuhi warga Menteng Pulo yang umumnya pekerja informal," kata Haryono.
Haryono pun menekankan setiap kebijakan pembangunan kota harus tetap bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Sebab, warga miskin akan senantiasa ada di kota. Kota-kota dunia pun tak luput dari warga miskin kota.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengakui, baru saat ini Pemerintah Provinsi DKI konsisten melakukan revitalisasi sungai meski baru tahap normalisasi.
"Sebelumnya sama sekali tidak ada. Peralatan hanya teronggok. Baru sekarang penanganan sungai-sungai, kanal, dan saluran-saluran secara serius sebagai upaya mengatasi banjir," ujarnya.
Untuk menormalisasi sungai, ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur lebih banyak digarap pemerintah pusat, pembebasan lahan digarap pemerintah daerah. Untuk semua program yang membutuhkan pembebasan lahan, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan anggaran.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut tak kurang dari Rp 7 triliun dana pembebasan/pembelian lahan disiapkan per tahun oleh pemprov.
Siasat sungai kota
Dengan lahan yang terbatas, jawaban menjalankan normalisasi sekarang ini adalah dengan beton.
"Melebarkan area sungai kurang dari 15 meter saja, sudah sulit karena hunian semakin padat," jelas Iskandar.
Jika ingin normalisasi yang alamiah, lahan yang dibutuhkan lebih luas lagi. Perbandingannya, dengan mengambil contoh Kampung Pulo, Jakarta Timur, di bantaran Ciliwung, bisa mencapai tiga kali lipat areal lahan yang dibebaskan sekarang. Hal itu berarti ada lebih banyak lagi warga yang harus direlokasi.
"Dengan lahan terbatas, disiasati dengan beton agar permukiman di sekitar sungai itu aman dari penggerusan aliran sungai," jelas Iskandar.
Namun, Iskandar mengatakan, dari normalisasi 19 kilometer Ciliwung, sepanjang 8 kilometer dinormalisasi secara alamiah, yakni di kawasan Condet, Jakarta Timur. Hanya di beberapa titik yang diperkuat dengan beton agar permukiman di atasnya tak melorot.
Menurut ahli hidrologi IPB, Hidayat Pawitan, penggunaan beton untuk normalisasi sungai bukan hal yang tabu karena untuk menyiasati keterbatasan lahan di kota. Hal itu dilakukan pula di kota-kota negara maju.
Dalam pengelolaan banjir, normalisasi sungai dilaksanakan pada hakikatnya untuk meningkatkan kapasitas air dengan meningkatkan laju airnya. Air pun dibuang secepatnya ke laut. Pada tahap ini, kata Hidayat, air belum dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan tanah dan airnya belum dimanfaatkan.
Agar air dapat meresap, kata Hidayat, sungai itu harus dihubungkan ke jaringan waduk atau polder. Manfaatnya adalah untuk menjaga kota dari penurunan muka tanah. Tentunya harus diimbangi dengan pengendalian pengambilan air tanah.
Iskandar mengakui, normalisasi sungai sekarang ini baru pada tahap mengembalikan produktivitas sungai sebagai drainase. Belum melangkah pada tahap mengelola sungai yang bersih dan sehat.
"Normalisasi mulai dilakukan, tetapi sampahnya masih banyak. Hulu hujan, Ciliwung di Jakarta dipenuhi sampah," katanya.
Untuk menjaga sungai bersih dari sampah, kata Iskandar, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat.
"Mengatasi sampah jauh lebih berat daripada pekerjaan fisik normalisasi," jelasnya.
"Secara alamiah, 13 sungai ini menguntungkan bagi Jakarta yang rendah karena berfungsi sebagai resapan, penahan intrusi air laut, sekaligus drainase. Dengan terjaganya resapan air, menjaga Jakarta dari penurunan tanah," jelasnya.
Namun, yang terjadi sekarang, lanjut Kukuh, tak demikian. Permukiman dibiarkan tumbuh di bantaran selama bertahun-tahun. Bahkan, permukiman itu tumbuh di badan sungai. Bantaran dan badan sungai tertutup sampah warga.
"Permukiman di bantaran kian meluas dan sungainya kalah sehingga untuk memanfaatkan fungsi sungai sebagai resapan dan penahan intrusi laut menjadi tak ada," jelasnya.
Kali Cipinang di kawasan Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, contohnya, dipadati hunian semipermanen dan cenderung kumuh. Cipinang adalah satu dari 13 sungai utama di Jakarta. Jika di sebagian Ciliwung bantarannya dipadati bangunan semipermanen dan kumuh, di Cipinang dipadati rumah beton satu lantai hingga bertingkat.
Lebar Kali Cipinang kurang dari 7 meter sehingga lebih menyerupai selokan besar. Nyaris tak ada penghijauan di sepanjang bantaran Kali Cipinang selain hunian padat.
Pada Kamis (21/4/2016), Kali Cipinang meluap tak mampu menampung limpahan debit air dari hulunya di Depok akibat diguyur hujan deras. Tak kurang dari 1.000 jiwa yang bermukim di sepanjang bantaran Kali Cipinang mengungsi.
Usaha tak berkesudahan
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Teuku Iskandar menyampaikan, menata sungai saat ini tak semudah membalik telapak tangan. Bahkan, semakin padatnya hunian di bantaran kali, pekerjaan penataan sungai tak semudah membalik telapak jari karena ada ribuan warga yang perlu direlokasi.
Jakarta bukannya berdiam diri untuk mengatasi banjir. Namun, semua rencana yang sudah dirancang sejak 1973 hanya berakhir di atas kertas. Jakarta yang berada di dataran rendah, risiko utamanya adalah banjir. Bahkan, tak ada permukaan tanah di Ibu Kota ini yang lebih tinggi dari Bogor. Semua aliran air dari Bogor meluncur ke Ibu Kota melalui 13 sungai dan bermuara di Teluk Jakarta.
Pembangunan Kanal Barat adalah salah satu intervensi teknologi pemerintah kolonial Belanda mengatasi luapan kali Ciliwung pada awal 1900-an. Jauh sebelumnya pemerintah kolonial Belanda juga membuat Kali Mookervart untuk memecah volume aliran Kali Angke di Batavia ke Kali Cisadane di Tangerang.
Sampai sekarang, berbagai proyek untuk atasi banjir Jakarta terus dilakukan. Sebagian besar normalisasi kali di Jakarta, menurut Iskandar, dikerjakan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakannya, pemerintah pusat sudah memiliki teknologi dan peralatannya.
Namun, pemerintah pusat tak memiliki wilayah sehingga sangat bergantung pada pemerintah daerah. "Di sini dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah agar pekerjaan normalisasi bisa berjalan," jelasnya.
Komitmen itu yang ditunggu selama ini dan baru bisa terealisasi sekarang. Salah satunya berkat besarnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI mengatasi banjir Ibu Kota.
Distribusi keuntungan
Peneliti masyarakat dari Antropologi Universitas Indonesia, Haryono, mengungkapkan, tahun 1990-an juga pernah dilaksanakan normalisasi Kali Kamal Muara. Haryono pun mengaku ikut terlibat meneliti permasalahan sosial yang ada di sana untuk merelokasi warga.
"Sayangnya, pemerintah saat itu tak konsisten. Warga sudah pindah, tetapi kawasan bantaran kali itu tak dijaga. Akibatnya, warga kembali menghuni bantaran itu," katanya.
Menurut Haryono, pemerintah kota harus bersikap konsisten dalam menata kota sehingga aturan yang ada dapat dipatuhi warga. Namun, pada saat yang sama, pemerintah kota tetap harus mengedepankan kemanusiaan. Warga yang tinggal di bantaran kali jelas melanggar.
Karena itu, dibutuhkan penataan dan pembangunan kota. Keuntungan dari penataan dan pembangunan kota itu tetap harus dapat didistribusikan ke semua kalangan masyarakat, mulai dari yang kaya hingga miskin.
"Jika masyarakat bantaran itu direlokasi, ke mana mereka dipindahkan. Akses mereka ke sumber ekonomi harus tetap dijaga," jelasnya.
Haryono memberikan contoh pemerintah kolonial Belanda membangun Kota Batavia tanpa menyingkirkan warga miskin. Dibangun kawasan elite Menteng, tetapi di sekitarnya juga disediakan permukiman bagi warga miskin yang kini menjadi Menteng Pulo. Penataan yang demikian menjaga simbiosis saling menguntungkan.
"Warga yang tinggal di Menteng butuh pekerja rumah tangga, sopir, dan tenaga informal untuk membantu mereka. Kebutuhan itu dipenuhi warga Menteng Pulo yang umumnya pekerja informal," kata Haryono.
Haryono pun menekankan setiap kebijakan pembangunan kota harus tetap bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Sebab, warga miskin akan senantiasa ada di kota. Kota-kota dunia pun tak luput dari warga miskin kota.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengakui, baru saat ini Pemerintah Provinsi DKI konsisten melakukan revitalisasi sungai meski baru tahap normalisasi.
"Sebelumnya sama sekali tidak ada. Peralatan hanya teronggok. Baru sekarang penanganan sungai-sungai, kanal, dan saluran-saluran secara serius sebagai upaya mengatasi banjir," ujarnya.
Untuk menormalisasi sungai, ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur lebih banyak digarap pemerintah pusat, pembebasan lahan digarap pemerintah daerah. Untuk semua program yang membutuhkan pembebasan lahan, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan anggaran.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut tak kurang dari Rp 7 triliun dana pembebasan/pembelian lahan disiapkan per tahun oleh pemprov.
Siasat sungai kota
Dengan lahan yang terbatas, jawaban menjalankan normalisasi sekarang ini adalah dengan beton.
"Melebarkan area sungai kurang dari 15 meter saja, sudah sulit karena hunian semakin padat," jelas Iskandar.
Jika ingin normalisasi yang alamiah, lahan yang dibutuhkan lebih luas lagi. Perbandingannya, dengan mengambil contoh Kampung Pulo, Jakarta Timur, di bantaran Ciliwung, bisa mencapai tiga kali lipat areal lahan yang dibebaskan sekarang. Hal itu berarti ada lebih banyak lagi warga yang harus direlokasi.
"Dengan lahan terbatas, disiasati dengan beton agar permukiman di sekitar sungai itu aman dari penggerusan aliran sungai," jelas Iskandar.
Namun, Iskandar mengatakan, dari normalisasi 19 kilometer Ciliwung, sepanjang 8 kilometer dinormalisasi secara alamiah, yakni di kawasan Condet, Jakarta Timur. Hanya di beberapa titik yang diperkuat dengan beton agar permukiman di atasnya tak melorot.
Menurut ahli hidrologi IPB, Hidayat Pawitan, penggunaan beton untuk normalisasi sungai bukan hal yang tabu karena untuk menyiasati keterbatasan lahan di kota. Hal itu dilakukan pula di kota-kota negara maju.
Dalam pengelolaan banjir, normalisasi sungai dilaksanakan pada hakikatnya untuk meningkatkan kapasitas air dengan meningkatkan laju airnya. Air pun dibuang secepatnya ke laut. Pada tahap ini, kata Hidayat, air belum dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan tanah dan airnya belum dimanfaatkan.
Agar air dapat meresap, kata Hidayat, sungai itu harus dihubungkan ke jaringan waduk atau polder. Manfaatnya adalah untuk menjaga kota dari penurunan muka tanah. Tentunya harus diimbangi dengan pengendalian pengambilan air tanah.
Iskandar mengakui, normalisasi sungai sekarang ini baru pada tahap mengembalikan produktivitas sungai sebagai drainase. Belum melangkah pada tahap mengelola sungai yang bersih dan sehat.
"Normalisasi mulai dilakukan, tetapi sampahnya masih banyak. Hulu hujan, Ciliwung di Jakarta dipenuhi sampah," katanya.
Untuk menjaga sungai bersih dari sampah, kata Iskandar, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat.
"Mengatasi sampah jauh lebih berat daripada pekerjaan fisik normalisasi," jelasnya.
No comments:
Post a Comment