Skenario Pemprov DKI Hadapi Banjir Jakarta 2016

Kondisi basement sebuah gedung yang terendam air bekas banjir di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016). Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, banjir di kawasan Kemang terjadi akibat jebolnya tembok rumah warga yang berbatasan dengan Kali Krukut.

JAKARTA,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dua skenario untuk menghadapi ancaman banjir pada musim penghujan 2016 ini. Kedua skenario itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2016.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Denny Wahyu menyampaikan, dua skenario dalam menghadapi banjir tersebut adalah menetapkan kondisi siaga darurat dan kondisi tanggap darurat.
Dalam kondisi siaga darurat, kata Denny, ada 134 RW di 34 kelurahan dalam 18 kecamatan yang digolongkan sebagai daerah rawan banjir.
Sementara itu, dalam kondisi tanggap darurat, daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan banjir ada di 201 RW di 57 kelurahan di 23 kecamatan.
"Kondisi tanggap darurat adalah skenario terburuk," kata Denny kepada Kompas.com, Jumat (2/9/2016).
Menurut Denny, kecamatan yang digolongkan sebagai daerah rawan banjir adalah kecamatan yang memiliki daerah bantaran sungai, seperti daerah cekungan, lembah, serta dataran rendah.
Daerah-daerah itu, kata dia, adalah daerah yang infrastruktur maupun kondisi wilayahnya memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana.
"Dan dimasukannya daerah-daerah tersebut sebagai daerah rawan banjir mengacu pada data yang diambil dari kejadian banjir pada tahun 2013, 2014, dan 2016," papar Denny.
Meski demikian, Denny menyatakan, tidak semua lokasi yang ada di dalam wilayah kecamatan rawan banjir adalah daerah yang rawan banjir.

Ia menyatakan, daerah yang rawan banjir hanyalah daerah yang terdapat pada bantaran sungai, daerah cekungan, lembah, serta dataran rendah.
Ia juga menyampaikan, sepanjang 2016, dua skenario yang disiapkan belum pernah ditetapkan.
Sebab, kata Denny, ada beberapa daerah yang dulunya rawan, tetapi kini sudah tidak tergenang lagi karena adanya normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur.
"Sampai bulan September tahun 2016, daerah rawan banjir semakin berkurang baik tinggi genangan maupun durasi genangannya karena adanya normalisasi, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur drainase," kata Denny.

Ahok Doakan Saefullah Lolos Menjadi Pendamping Sandiaga

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat wawancara wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/8/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendoakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah lolos menjadi calon wakil gubernur pendamping Sandiaga Uno, bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Pada Kamis (1/9/2016) malam, Saefullah mengikuti fit and proper test bakal calon wakil gubernur yang diselenggarakan DPD Gerindra DKI Jakarta.
"Ya, bagus dong. Mudah-mudahan (Saefullah) lolos," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Ia mengatakan, Saefullah dapat menunjang Sandiaga jika menjadi cawagub. Sebab, menurut dia, Saefullah berpengalaman menjadi birokrat di DKI Jakarta.
Sebelum menjadi Sekda DKI Jakarta, Saefullah pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, serta Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta.
Sementara itu, Sandiaga belum berpengalaman menjadi kepala daerah maupun birokrat.
"Supaya Sandi kalau mau jadi gubernur, ada pendamping yang ngerti birokrasi, supaya jadi cepat. Kalau Pak Sekda kan memang ikut saya terus kan kemarin-kemarin," kata Ahok.
Adapun Saefullah didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selain Saefullah, ada dua orang lainnya yang menjadi bakal calon wakil gubernur untuk Sandiaga, yakni Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni dan Bupati Batang Yoyok Rio Sudibyo.
Dalam waktu dekat, keduanya akan mengikuti fit and proper test.

Orangtua Harus Antisipasi Kejahatan terhadap Anak di Medsos

Dari kanan Lurah Duren Tiga Endang, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul, Ketua Bidang Dana dan Daya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Henny Hermanoe dan keluarga korban SZ dan D dalam jumpa pers di kantor Lurah Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan. Jumat (2/9/2016).

JAKARTA,  Pihak kepolisian dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengimbau para orangtua mewaspadai potensi kejahatan terhadap anak-anak melalui media sosial. Hal ini berkaca dari kasus dugaan perdagangan anak-anak dari Jakarta, yang dipekerjakan di kafe, di Sumatera Barat.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, para orangtua diimbau bisa memantau aktivitas anak saat berselancar di dunia maya tersebut.

"Harus ada edukasi dari orangtua ke anak, apa saja yang bisa, boleh, dan yang tidak boleh di lakukan oleh anak (dari media sosial)," kata Martinus, di kantor Lurah Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2016).

Diharapkan orangtua melakukan pendekatan ke anak sehingga paling tidak mengetahui siapa teman anaknya di media sosial.

"Harapannya orangtua bisa tahu teman anaknya, misalnya di Facebook. Apakah orang dewasa dan lainnya," ujar Martinus.

Polisi juga melakukan pengawasan terhadap modus-modus pelaku kejahatan anak di media sosial. Salah satunya polisi melakukan patroli cyber di dunia maya. Namun, peran instansi pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama masyarakat, lanjut Martinus, juga dibutuhkan untuk mengungkap kasus kejahatan anak di media sosial.

Ketua Bidang Dana dan Daya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Henny Hermanoe mengatakan, media sosial punya sisi positif dan negatif. Tanpa pemantauan orangtua, media sosial bisa berdampak negatif bagi anak.

"Tetapi jangan terlalu menggurui, paling tidak memantau saja. Sehingga kalau terjadi kasus seperti ini, orangtua bisa tahu siapa teman anaknya," ujar Henny.

Sandiaga Mengaku Dapat Data dari LSM soal Pengawalan 200 Brimob untuk Ahok

Kandidat bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyambagi permukiman warga di Kampung Rawa Indah, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Jumat (2/9/2016).

JAKARTA,  Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menjelaskan bahwa dirinya mendapat data dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang pengawalan 200 personel Brimob terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Sandiaga, LSM itu memberikan data tersebut karena khawatir Ahok menggunakan fasilitas negara untuk kampanye Pilkada DKI 2017.

"Ada yang beritahu pengawalan Pak Basuki, yang melekat padanya sekarang jumlahnya sebanyak itu. Dapat data dari LSM. Pada intinya itu bentuk kekhawatiran teman-teman yang ingin disamakan," ujar Sandiaga, di Kampung Rawa Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (2/9/2016).

Sandiaga mengatakan, dirinya tak menanyakan lebih jauh kepada LSM tersebut apakah ratusan keamanan itu menjaga Ahok setiap hari, atau hanya pada saat terjadi penolakan di sejumlah kawasan yang didatangi. Namun Sandiaga ingin menekankan bahwa harus ada kesetaraan yang diterima antara sesama bakal calon gubernur yang akan maju pada Pilkada DKI.

"Tidak fair, pesaing beliau seperti saya tidal perlu di kawal-kawal. Intinya kami bicara kesetaraan dan keadilan," ujar Sandiaga.

Ditemui di Balai Kota, Ahok membantah pernyataan Sandiaga. Penjagaan sebanyak itu, kata Ahok bahkan mengalahkan keamanan Presiden Joko Widodo.

"Hebat dong gue, berarti gue nyamain Presiden dong. Presiden kalah dong sama gue," ujar Ahok.

Ahok: Sampaikan ke Sandi, Aslinya "Tuh" Lebih dari 2.000 Malaikat Surgawi Jaga Gua

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menghadiri acara halalbihalal masyarakat Belitong, di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta Pusat, Minggu (28/8/2016).

JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah pernyataan bakal calon gubernur, Sandiaga Uno, yang menyebut dirinya dikawal oleh 200 personel Brimob. Ia mengatakan, pengawal pribadinya yang berasal dari Brimob jumlahnya tak lebih dari 10 personel.
"Makanya sekarang pertanyaan gua, lu pernah lihat gua dikawal sampai 200 orang enggak? (Dikawal) 10 (personel Brimob) saja enggak pernah," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Jika pernyataan Sandiaga benar, kata Ahok, maka pengawalan dirinya bisa dibilang melebihi pengawalan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Sambil berseloroh, Ahok menyebut ada 2.000 personel Brimob dan 6.000 personel Kostrad yang mengawal dirinya.
"Pengawalan yang enggak keliatan tuh sebenarnya lebih dari 2.000 personel. Sampaikan sama Sandi, aslinya tuh lebih dari 2.000 pasukan malaikat surgawi yang jaga gua," kata Ahok.
Sandiaga sebelumnya menyebut Ahok akan mendapat sejumlah keuntungan jika tidak harus cuti untuk kampanye pada proses Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menurut Sandiaga, keuntungan yang akan didapatkan Ahok jika ia tidak cuti adalah pengawalan dari negara.
Sandigaga mengaku dapat informasi bahwa Ahok mendapatkan pengawalan 150 sampai 200 personel Brimob tiap hari.
"Pertama pengawalan, saya diberitahu dia (Ahok) diberikan pengawalan 150 sampai 200 Brimob. Kalau dia cuti kan dia harus bayar sendiri. Sekarang dia membebani itu kepada negara," kata Sandiaga di Palmerah, Jakarta, Rabu (31/8/2016) malam.

Sandiaga membandingkan dengan dirinya yang setiap kali melakukan pertemuan dengan warga tanpa dikawal pihak kepolisian. Biasanya, dia hanya ditemani para relawan.
Adapun masa kampanye pada pilkada serentak 2017 akan dimulai pada 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
Aturan yang ada saat ini mengharuskan seorang petahana untuk cuti selama masa kampanye.
Namun, Ahok ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti untuk kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.
Untuk itu, Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Begal Beraksi, Bayi 8 Bulan Tewas Mengenaskan

PALEMBANG, Perampokan disertai pembunuhan terhadap anak balita terjadi di Desa Surabaya, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Ulfa Nasifa (8 bulan) tewas tertembak pelaku pembegalan.

Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur Ajun Komisaris Besar Audie S Latuheru, Rabu (31/8/2016), dihubungi dari Palembang, mengatakan, sudah mengantongi identitas pelaku penembakan.

Kejadian tersebut bermula saat Suherman dan istrinya, Rifky Ulfa, pulang dari rumah orangtuanya di Unit 6 Batumarta. Saat bersilaturahim ke rumah orangtuanya pada Selasa (30/8/2016), mereka membawa si buah hati.
Saat tiba di Desa Surabaya, Kecamatan Madang Suku III, sepeda motor yang dikendarai Suherman dipepet sepeda motor yang dinaiki tiga pelaku. Dari ketiga pelaku itu, dua orang memegang golok dan satu pelaku lainnya membawa senjata api.

Melihat hal tersebut, Suherman menendang sepeda motor pelaku sehingga sepeda motor yang dikendarai Suherman dan pelaku sama-sama terjatuh. Saat terjatuh, Suherman melawan, bahkan menusuk pelaku dengan pisau yang dibawanya.

Mendapat perlawanan keras dari Suherman, salah satu pelaku yang membawa senjata api menembak Suherman. Namun, tembakan itu meleset dan mengenai wajah Ulfa. Bayi tersebut tewas seketika di tempat kejadian.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan kerap terjadi di wilayah Ogan Komering Ulu Timur. Untuk meminimalkan kejadian tersebut, ujar Audie, polisi terus melakukan razia untuk menjaring pelaku. Razia ini juga dilakukan untuk menjaring orangorang yang membawa senjata tajam, senjata api, ataupun narkoba.

Korban kejahatan ini tidak hanya warga sipil, tetapi juga seorang polisi. Penembakan terjadi di Buay Madang Timur pada Minggu (28/8). Seorang polisi bernama Brigadir Jian Frans Setiawan dilarikan ke rumah sakit dada sebelah kanannya tertembak. Pelaku yang bernama Sarbini (35) tewas karena dihakimi massa. (ram)

Pukul Tahanan, Dua Polisi di Biak Dipenjara

BIAK NUMFOR,  Bripka MS dan Bripka SK, kedunya anggota Polres Biak Numfor diberikan sanksi kurungan selama 21 hari dalam sidang disiplin yang bertempat di Aula Wira Sasmita Polres Biak Numfor pada Kamis (1/9/2016).
Kedua anggota polisi ini akarena terbukti memukul salah seorang tahanan bernama Simon Warikar di dalam sel beberapa waktu lalu. MS adalah anggota dari Satuan Sabhara, sedangkan SK bertugas di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Biak Numfor.
Wakapolres Biak Numfor Kompol Rudolof Yabansara bertindak sebagai pimpinan sidang. Ia didampingi wakil pimpinan sidang Operasional Kompol Achmad Fauzan dan Kasi Propam Ipda Halim selaku penuntut.
Dalam persidangan itu juga menghadirkan tiga saksi yang bernama Heksalamena, Andi Nifu, dan Bintang Panjaitan. Mereka mengaku kedua anggota itu telah memukul Simon dalam sel.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Patrige Renwarin ketika dikonfirmasi pada Jumat (2/9/2016) membenarkan adanya sanksi kurungan bagi Bripka MS dan Bripka SK.
“Kedua anggota ini telah melakukan pelanggaran displin sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf A dan Pasal 5 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri,” kata Patrige.
Ia pun menambahkan, perilaku kedua oknum itu tidak menunjukkan perilaku anggota Polri yang memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat.
“Perbuatan mereka dapat menurunkan kehormatan dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tambahnya.

"Jangan Sampai BIN Dipakai Jokowi untuk Intimidasi Lawan Politik"

 Komisaris Jenderal Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna penetapan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

JAKARTA,  Pengamat Politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Inetelijen Negara. Ray mengkhawatirkan rekam jejak Budi Gunawan yang ia diduga terlibat dalam kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2015 lalu.
Saat itu, Budi diajukan Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut.
Setelah itu, pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjayanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan kasus yang mereka lakukan di masa lalu.
"Bagi saya, jangan sampai BIN dipakai Jokowi untuk mengintimidasi lawan politiknya. Itu terjadi saat Budi ditolak sebagai Kapolri, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Selain itu, Ray juga menyoroti rekening gendut Budi Gunawan yang ditemukan KPK. Ia mengingatkan, tugas BIN bukan hanya terkait pertahanan dan keamanan negara, namun juga menangani korupsi.
Misalnya, BIN d ibawah kepemimpinan Sutiyoso berhasil menangkap Samadikun Hartono, terpidana kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI yang buron selama 13 tahun.
"Nah, dengan rekam jejaknya yang diduga punya rekening gendut itu, apakah Budi Gunawan punya komitmen untuk melakukan hal yang sama?" ucap Ray.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Surat diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.
"Jadi Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR, karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno.

Pedagang Senang Berjualan di Sentra Hewan Kurban Tanah Abang

Sentra penjualan hewan kurban di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

JAKARTA,  Ada beberapa keuntungan yang dirasakan pedagang dengan berjualan di sentra hewan kurban Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keuntungan itu mulai dari lokasi strategis hingga jaminan kesehatan hewan kurban yang dijual.

Zaki (40), pedagang di sentra hewan kurban mengaku lokasi jualannya saat ini cukup strategis. Zaki berjualan di lokasi sentra hewan kurban, Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang.

Lokasi sentra itu tepat berada di pinggir jalan layang non tol dari Tanah Abang menuju Karet. Luasnya cukup untuk menampung lebih dari 50 ekor sapi.

"Kalau di trotoar agak sempit ya," kata Zaki yang sejak satu tahun lalu berdagang di sentra ini, kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Zaki mengungkapkan bahwa aturan berdagang hewan kurban kini lebih ketat. Pedagang tak lagi diperbolehkan menempatkan hewan dagangannya di atas trotoar.

Keuntungan lain berjualan hewan kurban di sentra ini, kata Zaki, adalah kesehatan hewan yang terjamin. Zaki menyebut ada petugas dari Pemprov DKI Jakarta yang mengawasi kesehatan hewan kurban di lokasi ini agar layak dikonsumsi.

Tes kesehatan hewan kurban juga sudah dilakukan pada Rabu (30/8/2016) lalu. Hasilnya, semua hewan kurban Zaki dinyatakan sehat.

"Jadi enggak perlu takut untuk beli hewan kurban di sini," kata Zaki.

Pria yang sudah 15 tahun berdagang hewan kurban ini tak menampik akan ada pedagang hewan kurban yang nekat berjualan di trotoar. Biasanya, kondisi itu terjadi lima sampai tiga hari menjelang hari raya Idul Adha.

"Kalau sekarang ini enggak ada dan kelihatannya sudah pada di dalam semua ya," kata Zaki.

Pemkot Jakarta Pusat menyediakan lahan khusus di Tanah Abang agar pedagang hewan kurban tak lagi menempati trotoar sebagai tempat berdagang.

Pengunjung Sidang Putusan terhadap Penyuap Kepala Kejati DKI Pukul Wartawan

Pengunjung sidang membuat kericuhan dengan wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (2/9/2016).

JAKARTA,  Pengunjung yang hadir dalam sidang putusan terhadap perantara suap untuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terlibat kericuhan dengan wartawan yang meliput di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (2/9/2016). Diduga, sejumlah pengunjung sidang ingin menghalangi beberapa wartawan foto yang sedang meliput. Beberapa pengunjung sidang bahkan memukul pewarta foto yang sedang bekerja.
"Seusai hakim membacakan putusan, beberapa pengunjung sidang mendorong kami. Setelah itu, dari arah belakang, seorang pengunjung memukul tanpa alasan yang jelas," ujar Imam, salah satu pewarta foto yang menjadi korban pemukulan.
Tidak terima dengan perlakuan tersebut, sejumlah pewarta foto berusaha mencari pelaku pemukulan. Namun, pelaku tersebut dilindungi para pengunjung lain, dan dibawa hingga turun ke basement Gedung Pengadilan.
Upaya pewarta foto untuk mengklarifikasi masalah gagal, karena beberapa pengunjung sidang menghalangi wartawan untuk turun ke basement Gedung Pengadilan.
Belum sempat terjadi dialog, salah satu pengunjung sidang melemparkan tong sampah ke arah pewarta foto, sehingga membuat situasi semakin panas. Kericuhan pun tidak dapat terhindarkan.
Situasi baru dapat kondusif setelah petugas keamanan Pengadilan melerai kedua pihak.
Sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap terdakwa Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra, Marudut.

Marudut dinilai terbukti bersalah, karena menjadi perantara suap untuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu.

Penunjukan Budi Gunawan Dinilai Sejalan dengan Upaya Reformasi Intelijen

Wakapolri Komjen Budi Gunawan saat melakukan pengecekan personil Polda Bali.

JAKARTA,  Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung dan menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai penunjukan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mereformasi sektor intelijen. Dia pun menilai sosok Budi Gunawan sebagai sosok yang cerdas dan dapat diandalkan untuk memimpin BIN.
"Kami mendukung keputusan Presiden. Hal itu sejalan dengan reformasi intelijen, BIN memang harus dipimpin oleh non-militer," ujar Poengky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/9/2016).
Poengky menjelaskan, selama ini BIN menjadi institusi yang didominasi oleh kalangan militer. Menurut dia, BIN akan bisa bekerja lebih efektif dan efisien apabila dipimpin oleh kalangan sipil atau non militer.

Dia yakin Budi Gunawan mampu mereformasi BIN menjadi institusi sipil yang bekerja dengan baik dalam mendeteksi dini segala ancaman di dalam negeri maupun dari luar negeri dan menyajikan analisis yang akurat bagi kepentingan Presiden dalam membuat keputusan.
Selain itu, apabila Budi Gunawan terpilih maka koordinasi dan sinergi kerja antara Polri dan BIN dapat berjalan dengan baik. Terutama, kata Poengky dalam menangani hal-hal strategis terkait dengan pembangunan, stabilitas ekonomi dan politik.
"Termasuk di dalamnya mencegah aksi terorisme," kata Poengky.

Sebelumnya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.
Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (2/9/2016) pagi.
"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN. Begitu pula saat ditanya mengapa Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi.
"Tidak ada pertimbangan tertentu," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin memastikan pihaknya akan segera memproses surat pergantian tersebut. Pimpinan DPR akan menentukan jadwal rapat membahas usulan tersebut dan melimpahkannya ke komisi terkait untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.
"Sesuai mitranya, tentu Komisi I akan kami tugaskan," kata Ade.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Untuk mengangkat kepala BIN, Presiden harus mengusulkan satu orang calon kepada DPR.
Pertimbangan DPR itu disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak surat permohonan pertimbangan calon kepala BIN diterima DPR dari Presiden.
Artinya, DPR tidak menyetujui atau menolak calon yang diajukan Presiden, tetapi sekadar memberi catatan dan pertimbangan.

Fahri Hamzah Anggap Budi Gunawan sebagai Sosok Polisi Cerdas

Wakapolri Komjen Budi Gunawan

JAKARTA,  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah melihat figur Komjen Pol Budi Gunawan sebagai sosok yang tak bisa diragukan. Menurut dia, Budi merupakan sosok polisi cerdas yang berprestasi.

"Kalau soal kecerdasan, Pak BG termasuk polisi yang banyak menulis dalam 5 sampai 10 tahun terakhir. Memang orangnya tidak suka bicara, tapi menulis. Analitik," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Selain itu, Fahri berpendapat, Budi juga cukup kuat dalam membaca situasi. Posisi Wakapolri pun menurutnya sudah cukup tinggi untuk membuat Budi dipromosikan sebagai Kepala BIN.
"Saya tidak meragukan kualitasnya," tutur dia.
 

Surat usulan pergantian Kepala BIN tersebut kemungkinan juga akan dibacakan pada rapat paripurna DPR, Selasa (6/9/2016) mendatang. "Pembacaan surat di paripurna tidak wajib, hanya semacam pemberitahuan. Tapi ini surat penting, pergantian Kepala BIN tentu akan dibacakan," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Surat diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.
"Jadi Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR, karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno.

Syarif Sebut Komentar Djarot soal Penertiban Rawajati Dipolitisasi Itu Pemikiran Sempit

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, menilai penggusuran di RT 09 RW 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016) sebagai hal yang ilegal. Foto diambil saat Syarif berada di lokasi, Kamis.

JAKARTA,  Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif berkomentar mengenai ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyebut penertiban di Rawajati dipolitisasi. Adapun, ucapan Djarot tersebut terkait kehadiran aktivis Ratna Sarumpaet dan Syarif saat penertiban Rawajati. "Kita hormati pendapat orang yang menilai dengan sudut yang sempit ya, bahwa itu sebagai politisasi. Kalau saya balik tanya, memang Syarif siapa kalau bukan politisi?" ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (2/9/2016).
Menurut Syarif, sudah menjadi tugasnya sebagai anggota Dewan untuk melakukan negosiasi demi membela warga. Apalagi, warga yang dibela merupakan warga miskin yang tidak mendapatkan pembelaan dari siapapun.
"Ketika rakyat sepi dari dukungan moral dan semua tidak mendukung, ada yang salah kalau saya bela?" ujar Syarif.
Selain itu, Syarif berpendapat penertiban di Jakarta tahun ini sudah semakin masif. Sehingga dia ingin mengingatkan Pemprov DKI untuk lebih manusiawi selama melakukan penertiban. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memandang penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerap dipolitisasi.
Salah satunya penertiban di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan itu. Pada penertiban permukiman liar di Rawajati Kamis pagi kemarin, Ratna Sarumpaet dan Syarif menyambangi kawasan tersebut. Mereka menghadang Satpol PP dan mempertanyakan surat perintah penertiban.
"Biasa lah itu, itu kan dipolitisasi. Itu biasa," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun berpendapat demikian. Menurut dia, orang-orang yang membela warga terdampak penertiban selalu itu-itu saja. Pemprov DKI pun tidak mau ambil pusing dengan kritik dari orang-orang itu.
"Bu Ratna mana ada enggak (datang di penertiban), (dia) ada di mana-mana kok. Kayak Syarif juga gitu kan. Ya sudahlah," kata Ahok.

Tiba di Hangzhou, Jokowi Akan Temui Xi Jinping dan Pendiri Alibaba Groups

Presiden Jokowi saat datang ke Kantor Dirjen Pajak, Jumat (1/7/2016).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Xiaoshan, Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, Jumat (2/9/2016) pukul 13.15 waktu setempat.

Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Negara, Presiden Jokowi akan mengawali kegiatannya di Tiongkok dengan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Pertemuan akan dilaksanakan di West Lake State Guest House.
Setelah itu, Presiden dan rombongan dijadwalkan mengunjungi Alibaba Group Corporate Campus.
Presiden Jokowi akan bertemu pendiri perusahaan electronic commerce terbesar di Tiongkok, Jack Ma.
Presiden juga akan meninjau portofolio produk dan lingkungan kantor Alibaba.
Presiden dan rombongan disambut Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Sugeng Rahardjo beserta istri.
Wakil Ketua Chinese People's Political Consultative Conference Wang Jianman dan Wakil Gubernur Kota Hangzhou He Guanxia juga turut menyambut kedatangan Presiden Jokowi.
Dalam proses penyambutan itu, Jokowi dan Ibu Negara Iriana menerima bunga tangan dari putra-putri Tiongkok.
Presiden kemudian melewati jajar kehormatan dan menuju kendaraan rombongan menuju hotel tempat rombongan menginap selama berada di Hangzhou.

Menurut Setya Novanto, Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (20/6/2016)

JAKARTA,  Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menilai, sosok Komjen Pol Budi Gunawan layak menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dia, Budi merupakan sosok polisi berprestasi dan memiliki banyak pengalaman di bidangnya.
Budi Gunawan, kata Novanto, merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1993 dan selalu meraih peringkat nomor satu pada setiap pendidikan Polri seperti saat sekolah PTIK, Sespim, Sespati dan Lemhanas.
"Budi Gunawan juga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa yang sangat prestisius. Sehingga sangat Wajar jika Budi Gunawan dapat menunjukan prestasi terbaik diseluruh aspek akademis, jasmani dan kepribadian," kata Novanto melalui keterangan tertulis, Jumat (2/9/2016).
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua DPR Ade Komarudin dan jajaran Fraksi Partai Golkar untuk meminta agar permohonan presiden tersebut dikawal dengan baik.
"Mulai dari pembahasan di pimpinan DPR dan fraksi, hingga fit and proper test di Komisi I DPR dan Paripurna," ujar Budi.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo.
Surat diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.

Diusulkan Jokowi Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan Dianggap Piawai dalam Koordinasi

Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan didampingi Kapolda Malut Brigjen Pol Zulkarnain di sela-sela Pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pilkada

JAKARTA,  Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meyakini, Presiden Joko Widodo telah menghitung secara matang dalam menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Sutiyoso.

Selain aspek pengalaman, Budi dianggap sebagai sosok yang piawai membangun koordinasi.
"Baik koordinasi antar lini di internal lembaga maupun antar lembaga di luar institusi yang beliau pimpin," kata Charles melalui pesan singkat, Jumat (2/9/2016).
Ia pun memercayai sosok Budi bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap Indonesia jika nantinya resmi menjadi Kepala BIN.
 

"Saya rasa pencalonan BG sebagai Kepala BIN tidak akan menuai polemik seperti saat pencalonan Kapolri beberapa waktu lalu. Apa yang menjadi polemik pada waktu itu tidak dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara kita," tutur Politisi PDI Perjuangan itu. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Surag diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.
"Jadi Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR, karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno.

Setelah Banjir di Kemang, Pemprov DKI Akan Gusur Permukiman di Bantaran Kali Krukut

Permukiman warga di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berada di Bantaran Kali Krukut. Foto diambil Selasa (30/8/2016).

JAKARTA,  Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan audit dan investigasi setelah banjir di Kemang. Dari hasil investigasi, ia menyatakan terjadi penyempitan Kali Krukut, dari 20 meter menjadi hanya sekitar 4 meter.

Djarot mengatakan, penyempitan Kali Krukut terjadi akibat didudukinya badan sungai oleh permukiman warga. Oleh karena itu,  ia menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menertibkan permukiman yang ada di bantaran Kali Krukut.

Penertiban tidak hanya pada rumah-rumah kecil, tapi juga perumahan besar.

"Kami tidak peduli. Karena DKI punya prinsip tidak akan pandang bulu. Jangan dikira kami hanya menggusur yang liar-liar saja ya," kata dia usai mengikuti rapat koordinasi antisipasi banjir dan longsor di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Menurut Djarot, Pemprov DKI akan mengaudit sertifikat dan IMB yang dimiliki para pemilik rumah di bantaran Kali Krukut, di Kemang. Jika nantinya ada penyelewengan dalam penerbitan izin dan lokasi rumah dinyatakan melanggar tata ruang, Djarot memastikan pembongkaran akan segera dilakukan.

"Sehingga program kami ke depan bukan hanya menormalisasi Kali ciliwung. Tapi juga ke halte-halte yang lain juga," kata Djarot.

Cium Pramugari Maskapai Emirates, Pria Tanzania Dipenjara

Ilustrasi kabin penumpang di pesawat terbang.

DUBAI, Seorang pria dipenjara dan akan dideportasi dari Uni Emirat Arab karena ketahuan mencium seorang pramugari maskapai Emirates.

Harian The National mengabarkan, pria asal Tanzania itu mencium sang pramugari saat keduanya selfie dalam pesawat yang sedang terbang menuju Dubai tersebut.

Pria berusia 42 tahun itu kemudian ditahan di Dubai dan dikurung selama tiga bulan setelah pengadilan kriminal Dubai menyatakan dia bersalah melakukan serangan seksual terhadap seorang perempuan.

Dalam sidang disebutkan, pria Tanzania itu mendekati pramugari berkebangsaan Amerika tersebut dan memintanya untuk ber-selfie dengan dia.

Setelah sang pramugari mengabulkan permintaan itu, keduanya berdiri berdampingan untuk selfie. Saat itulah sang pria memeluk lalu mencium pramugari itu.

"Dia meminta untuk berfoto dan saya kabulkan. Saat saya berdiri di sebelahnya, tiba-tiba dia memeluk saya dan mencium leher saya," kata pramugari itu.

Dalam kesaksiannya, pramugari tersebut mengatakan, atasannya meminta pria Tanzania itu untuk melepaskan pelukannya.

Sang pramugari kemudian melaporkan insiden itu ke polisi pada April lalu seusai penerbangan dari Tanzania menuju Dubai.

Menurut polisi, pria tersebut awalnya mengakui perbuatannya saat hadir dalam sidang pada Juni lalu, tetapi membantah bahwa dia melakukan "serangan seksual".

Ahok: Kalau Kamu Buka Yayasan, Sudah Enggak Mampu, Enggak Usah Belagu...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat wawancara wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/8/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengimbau agar panti asuhan Yayasan Shohibul Al-Istiqomah, di Rawajati, Jakarta Selatan, diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pernyataan itu ia sampaikan setelah dilakukannya penertiban bangunan di kawasan tersebut.

"Kalau kami kan intinya sederhana. Kalau kamu punya yayasan, sudah enggak mampu, enggak usah belagu, kasih kepada kami saja," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Selain ditampung, kata Basuki, anak-anak panti asuhan juga akan disekolahkan. Basuki meminta warga tak menggunakan modus panti asuhan untuk melanggar aturan. Sebab, lanjut dia, bangunan yayasan itu berdiri di jalur hijau.

"Kalau begitu saya boleh dong kuasain Balai Kota, saya kasih 100 anak yatim piatu, boleh dong? Terus pas mau diusir, 'Eh Anda tidak bisa usir kami, ada 100 anak yatim piatu nih'," kata Basuki.

Panti asuhan Yayasan Shohibul Al-Istiqomah termasuk salah satu bangunan yang digusur di Rawajati, Kamis (1/9/2016) kemarin. Kini, anak asuh di panti tersebut sudah pindah ke tempat baru di kawasan Cililitan, Jakarta Timur.

"Enggak usah pakai yayasan untuk sesuatu pelanggaran gitu lho. Jakarta ini sudah terlalu banyak pelanggaran, kami mau benahi dan kami kan memanusiakan Anda gitu lho," kata Basuki.

Cessna Jatuh ke Danau, Pemuda Ini Korbankan Nyawa demi Hidup Sang Pacar

Bangkai pesawat Cessna yang ditarik dari dasar Danau Pontchartrain, New Orleans, Selasa lalu.

NEW ORLEANS,  Selasa lalu, sebuah keluarga di New Orleans, Amerika Serikat mendapat konfirmasi bahwa salah satu dari dua jasad yang ditarik dari bangkai pesawat di Danau Pontchartrain, adalah Reginald Hillard Jr., (25). Pihak keluarga sebelumnya tak yakin Hillard berada di dalam pesawat Cessna naas yang jatuh dan tenggelam di danau tersebut.
"Mereka bilang Hillard ada di dalam pesawat itu, tapi saya tidak langsung percaya," kata sang ayah kepada jaringan televisi WWLTV.
Diberitakan laman USA Today, Kamis (1/9/2016), di balik kabar tewasnya Hillard, ternyata terungkap sebuah cerita "kepahlawanan" sang pemuda yang menyelamatkan nyawa pacarnya.
Disebutkan, sebelum tewas, Hillard masih sempat menyelamatkan nyawa pacarnya, Brianna Davis yang juga berada di dalam pesawat tersebut.
Brianna Davis kemudian menjadi satu-satunya korban selamat dalam kecelakaan yang terjadi pada penerbangan Sabtu malam lalu.
Sementara, Hillard dan sang pilot dipastikan tewas.
Perempuan itu bisa selamat, karena Hillard mendorongnya keluar dari pesawat, di detik-detik terakhir sebelum kapal menghantam permukaan danau.
Seorang anggota keluarga korban menyebutkan, Hillard melepaskan sabuk pengaman yang dikenalan Brianna, dan lalu mendorongnya ke air.
Selanjutnya, tubuh Brianna pun melayang dan masuk ke dalam danau. Dia diselamatkan oleh orang di sebuah yacht yang kebetulan melintas.
Penerbangan yang merupakan bagian dari wisata udara, untuk melihat pemandangan malam di New Orleans itu, adalah hadiah kejutan yang dirancang Hillard untuk Brianna.
Seorang kerabat Hillard menyebutkan, sesunguhnya ayah tiga anak itu sangat takut terbang, namun hal itu tetap dia lakukan untuk menyenangkan kekasihnya.
"Dia melakukan tantangan itu, dia sungguh pahlawan," kata sepupunya tersebut.
Kapal tersebut dikabarkan jatuh beberapa mil dari pelabuhan udara New Orleans.
"Sangat sedih mendengar cerita bahwa pasangan itu sedang berpegangan tangan, ketika si lelaki terpaksa melempar pacarnya keluar," kata Ben Morris.
Ben Morris adalah Direktur Bandara New Orleans Frontlake.
Morris lalu mengatakan, pesawat itu diduga terkena badai, dan pilot yang mayatnya ditemukan masih terikat di kursi pesawat tidak meminta bantuan apapun.

"Pengantin" Serang Sebuah Pengadilan di Pakistan, 10 Tewas

ISLAMABAD, Sedikitnya 10 orang tewas dan 40 lainnya terluka setelah seorang pengebom bunuh diri beraksi di sebuah pengadilan di kota Mardan, Pakistan, Jumat (2/9/2016) pagi.

Sebelum meledakkan diri, pelaku melemparkan beberapa granat tangan ke kerumunan orang di pengadilan tersebut.

"Serangan itu menewaskan 10 orang, termasuk dua orang polisi," kata seorang perwira polisi setempat, Faisal Shehzad.

Sejauh ini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut yang terjadi tiga pekan setelah bom bunuh diri yang menewaskan puluhan pengacara di kota Quetta.

Komunitas praktisi hukum Pakistan kerap menjadi target pembunuhan dan serangan militan berskala kecil yang gemar menyerang sasaran empuk semisal sekolah.

Sebut Melania Trump Pernah Jadi Wanita Penghibur, "Daily Mail" Digugat Rp 2 Triliun

Melania Trump, istri Donald Trump.

Setelah serangkaian berita yang memojokkan dirinya, akhirnya istri kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Melania mengambil langkah hukum.

Melalui sebuah firma hukum yang mewakilinya, model cantik ini mengajukan gugatan kepada perusahaan pemilik The Daily Mail Online dan seorang blogger asal Maryland.

Seperti diberitakan laman USA Today, dalam siaran pers, Kamis (1/9/2016), gugatan itu dilayangkan, karena Melania menilai, kedua tergugat telah menyebarkan kabar bohong tentang dia.
Disebutkan, ada sejumlah pernyataan tentang Melania yang merupakan kebohongan. 
Melania lantas merasa reputasinya, baik sebagai profesional maupun pribadi, rusak akibat pemberitaan tersebut.


“Tergugat menyebarluaskan kebohongan kepada jutaan orang, tak hanya di AS tapi juga di dunia, tanpa dilengkapi justifikasi," kata Pengacara Charles J. Harder dalam pernyataannya.
"Mereka telah menumbuhkan kebohongan di antara banyak orang. Misalnya saat mereka menyebut Nyonya Trump adalah wanita penghibur di era 90-an, sebelum bertemu suaminya," ungkap Harder.
Menurut dia, apa yang dilakukan tergugat sangat mengerikan dan berbahaya. "Kerugian yang dialami Nyonya Trump mencapai angka 150 juta dollar AS," kata dia.
150 juta dollar AS, kira-kira hampir senilai Rp 2 triliun.
Minggu lalu, kubu Melania memulai langkah hukum tesebut, terkait dengan publikasi biografi yang mengundang pertanyaan.
 

Dua lembaga media lain yang sempat melakukan penerbitan serupa buru-buru meminta maaf atas publikasi tersebut.  

Jokowi Ditunjuk Jadi Duta PBB untuk Kesetaraan Jender

Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo menjadi salah satu duta program PBB "He for She" yang mendorong negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesetaraan gender. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menghadiri konferensi "He for She" di New York pada pertengahan September ini.

"Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menghadiri peluncuran konferensi He for She di New York dalam Sidang Umum PBB ke-71," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam jumpa pers mingguan di Ruang Palapa Kemlu, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Arrmanatha menyampaikan bahwa Wapres akan berada di New York pada 19-29 September untuk menghadiri Sesi Pejabat Tingkat Tinggi Sidang Umum PBB ke-71.

Presiden Jokowi menjadi duta "He for She" dalam program "Impact 10X" bersama pemimpin negara lainnya, antara lain Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven, dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.

Peluncuran konferensi itu juga akan dihadiri aktris Emma Watson dan aktor Simon Pegg yang ditunjuk sebagai duta kehormatan "He for She" PBB.

Menurut Arrmanatha, sebagai ketua delegasi RI dalam konferensi "He for She", Wapres Jusuf Kalla akan menyampaikan capaian Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui keterlibatan perempuan di parlemen dan pemerintahan, pengurangan angka kematian ibu, peningkatan akses kesehatan, dan upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan bertolak ke New York pada 18 September 2016 setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) di Pulau Margarita, Venezuela.

Fokus pembahasan Sidang Umum PBB ke-71 meliputi isu migrasi dan pengungsi, pemberantasan terorisme, tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan akses kesehatan, dan hak untuk pembangunan.

Sementara itu, Menlu Retno akan menghadiri sekitar 40 pertemuan dan kegiatan di luar agenda Wapres dalam Sidang Umum PBB, antara lain G77 (koalisi negara-negara berkembang di PBB yang bertujuan memajukan kepentinag ekonomi kolektif dan isu-isu lainnya dalam negosiasi di PBB), kelompok Meksiko Indonesia Korea Turki Australia (MIKTA), dan PBB-ASEAN.

Kirim Surat Ajakan Berhubungan Badan, Kepsek Dilaporkan Siswinya ke Polisi

KEFAMENANU, BA, Kepala Sekolah SMA Negeri Lurasik, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, dilaporkan oleh siswinya, NR (18) ke polisi, karena mengajak muridnya untuk berhubungan badan dengan iming-iming uang Rp 1 juta.

Kerabat NR, LS (26) kepada Kompas.com, Jumat (2/9/2016) mengatakan, pihak keluarga melapor ke polisi, karena dampak dari akibat ajakan berhubungan badan itu membuat NR kini mengalami trauma mendalam.
Kejadian itu kata LS, bermula pada Jumat (26/8/2016) lalu, sang kepala sekolah (BA) menyerahkan sepucuk surat di dalam amplop dengan uang sebanyak Rp 1 juta. Karena takut, NR pun enggan untuk memberitahukan hal ke orang tuanya.
NR selama ini tinggal dengan neneknya bersama LS yang merupakan tantenya, di Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, yang jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolahnya di SMA Negeri Lurasik, TTU. Sementara itu, orang tua NR saat ini tinggal di Timor Leste.
“Saat kepala sekolah kasih surat, dia bilang ke anak kami ini kalau orang lain sampai tahu soal ini, maka masa depan anak kami ini tidak akan baik dan tidak akan lulus,” katanya .
Kejadian ini mulai terungkap, sebut dia, saat seorang teman sekolah NR datang ke rumah dan menanyakan surat dari kepala sekolah.
"Karena kami belum tahu surat itu, maka saya kemudian memanggil NR dan menanyakan surat tersebut. NR kemudian serahkan surat dan uang yang di dalam amplop, sehingga setelah kami baca ternyata isinya mengajak berhubungan badan, sehingga kami langsung lapor polisi,” kata LS.
Dalam surat itu lanjut LS, terdapat 10 pertanyaan dari kepala sekolah yang secara garis besar menanyakan gosip tentang hubungan sang kepala sekolah dengan NR yang menyebar di publik yang mengatakan bahwa antara keduanya pernah berciuman, berpelukan sampai berhubungan badan.
“Dalam surat itu juga tertulis bahwa kalau gosip itu benar, kenapa kita tidak wujudkan saja itu. Dan sebagai tanda sayang bapa (BA) kepada NR, maka bapa titipkan uang Rp 1 juta,” ujar LS meniru tulisan dalam surat.
Menurut LS, setelah surat itu diterima, NR pun terlihat sering murung dan enggan ke sekolah. Bahkan pada Rabu (31/8/2016), NR kembali pulang ke rumah setelah sampai sekolah, karena ketakutan setelah dipanggil BA.
“Pantaskah seorang kepala sekolah berperilaku seperti itu. Orang seperti itu tidak pantas jadi pemimpin sehingga kalau bisa dia segera dicopot dari jabatannya, agar jangan sampai kejadian itu menimpa siswi lainnya. Dan kita berharap polisi segera memroses kasus ini hingga tuntas,” ucap LS.
Terkait dengan hal itu, BA yang dihubungi melalui pesan singkat, berjanji akan segera menghubungi kembali Kompas.com.
Sementara itu Kasat Reskrim Kepolisian Resor TTU, AKP Hadi Handoko mengaku belum mengetahui kasus itu. ”Kasusnya masih ditangani Polsek Biboki Utara,” katanya singkat.
Adapun Kepala Kepolisian Sektor Biboki Utara, Anselmus Pera yang dihubungi berulang kali melalui sambungan telepon seluler belum ada respons. Demikian juga dengan pesan singkat yang dikirim belum dibalas dia.

Ahok: Apotek Ketahuan Jual Obat Palsu Langsung Kami Tutup, Usir!

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat wawancara wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/8/2016).

JAKARTA, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menertibkan obat palsu yang beredar di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bakal menutup apotek yang ketahuan memperjualbelikan obat palsu.
"Kami sudah buat suatu peraturan kalau toko obat, apotek atau rakyat mana pun, yang ada di (bawah pengelolaan) PD Pasar Jaya ketahuan jual obat palsu, langsung kami tutup, usir. Gitu aja," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Pemprov DKI Jakarta pun telah mengantongi peredaran obat palsu tersebut. Pengedar obat palsu akan ditindak oleh Bareskrim Polri.
"Bareskrim sudah turun tangan. Biarkan Bareskrim yang bekerja," kata Basuki.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan pengawasan obat palsu akan dikhususkan di tiga pasar obat terbesar yakni Pasar Pramuka, Pasar Kramat, dan Pasar Jatinegara.

Data peredaran obat itu sudah diselidiki sejak 2010. Data itu mencakup semua jenis obat-obatan, infus, dan alat kesehatan. Obat-obatan itu terdiri dari obat ilegal, obat palsu, dan obat yang tidak memiliki izin edar yang berasal dari dalam dan luar negeri.
"Obat palsu ini beragam efek sampingnya. Jika dikonsumsi, dapat menimbulkan overdosis dan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh," kata Koesmedi.

"Keunggulan Budi Gunawan Dimana Sehingga Jadi Kepala BIN?"

Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan

JAKARTA,  Pengamat Politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara. Apalagi, tak ada penjelasan kenapa sosok Budi yang ditunjuk untuk menggantikan Sutiyoso.
Saat mengantar surat usulan pergantian Kepala BIN ke DPR, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi dasar penunjukan Budi Gunawan.
"Harusnya bisa ditunjukkan ke publik di mana yang dianggap Sutiyoso enggak mampu dan oleh karena itu Kepala BIN lebih tepat diemban oleh Budi Gunawan," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Ray menilai, tidak adanya penjelasan yang pasti dari pihak Istana menandakan bahwa penunjukan Budi sebagai Kepala BIN lebih dilandasi oleh alasan politis dibandingkan alasan kinerja.
Ia meyakini, penunjukan mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu tak terlepas dari intervensi parpol yang sejak awal menginginkan Budi menjadi Kapolri, tetapi tidak tercapai.
"Harusnya kan tinggal dijelaskan saja, alasannya apa? Keunggulan Budi Gunawan dimana? Tantangan kita apa sehingga Budi Gunawan jadi kepala BIN?" ucap Ray.
Pagi tadi, Praktikno menyampaikan surat usulan pergatian kepala BIN kepada pimpinan DPR. Dalam surat itu, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN.

Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN.
Begitu pula saat ditanya mengapa Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi.
"Tidak ada pertimbangan tertentu," kata dia.
Wacana pergantian kepala BIN mencuat pasca-terpilihnya Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.

 

Budi Gunawan pernah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, tetapi saat itu sebagai calon Kapolri.

Langkah Budi Gunawan menjabat Tribrata 1 terganjal setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Meski DPR tetap menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri dan penetapan tersangka KPK dianggap tidak sah dalam proses praperadilan, Presiden memilih mengangkat Badrodin sebagai Kapolri.
Adapun Sutiyoso sebelumnya menyatakan siap jika dicopot dari jabatannya. Menurut dia, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

Sekjen PAN: Pergantian Kepala BIN Jangan Dibuat Gaduh

JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tak perlu dibuat gaduh. Menurut Eddy, proses penunjukan Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi merupakan hal yang wajar.
Sebab penunjukan Kepala BIN yang notabene jabatan setingkat menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
  "Jangan dilihat Budi Gunawannya, tetapi yang harus dilihat adalah ini merupakan proses alamiah, karena pergantian Kepala BIN kan bukan kali ini saja, dulu-dulu juga sudah pernah," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/9/2016).
Eddy menambahkan Presiden Jokowi tentunya mengenal rekam jejak calon Kepala BIN yang ditunjuk.
Karena itu Eddy menilai tak ada yang aneh dalam penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN.
"Kita tidak bisa mengasumsikan ini ditengarai kepentingan pihak tertentu yang hendak tukar guling jabatan tanpa adanya fakta, yang jelas ini merupakan hak prerogatif Presiden," tutur Eddy.
Sebelumnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.
Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (2/9/2016) pagi.
"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN.

Tolak PLTU, Warga Bengkulu Minta Pemerintah Beli Rumah Satu Kelurahan

Utusan tokoh masyarakat menemui Kepala Dinas ESDM, Provinsi Bengkulu, BLH, menolak rencana pembangunan PLTU di Provinsi Bengkulu

BENGKULU, Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2 x 100 MegaWatt di dekat permukiman warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu, menuai protes.

Warga setempat meminta pemerintah membeli semua harta dan rumah mereka apabila pembangunan terus dilakukan.
Ada sekitar 3.500 penduduk yang bermukim dekat pembangkit PLTU, Kelurahan Teluk Sepang. Mereka tidak ingin terpapar racun debu batubara.
"Kalau pembangunan mau dilanjutkan, tolong beli semua rumah kami pak, lalu carikan kami permukiman baru," kata salah seorang beberapa tokoh masyarakat setempat, Syaiful Anwar, saat bertemu dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Hermansyah Burhan, Jumat (2/9/2016).
Syaiful menyesalkan sosialisasi pembangunan PLTU itu sehingga tidak sampai pada lapisan masyarakat paling bawah karena hanya diwakili lurah dan camat setempat.
Menurut dia, PLTU akan memengaruhi hasil tangkapan nelayan setempat. Warga meminta sosialisasi pembangunan disampaikan secara gamblang membahas dampak baik dan buruk PLTU.
Menurut warga, selama ini sosialisasi yang dilakukan di media massa hanya dampak baik bagi PLTU.
"Limbah PLTU akan dibuang ke laut, laut itu tempat kami mencari ikan, terumbu karang akan rusak, kami mau cari rejeki ke mana lagi," kata Syaiful.
Menurut Syaiful, warga khawatir bila debu sisa PLTU akan terbawa angin mengarah ke permukiman warga yang jaraknya sekitar empat kilometer.
Menanggapi itu, Hermansyah mengatakan akan menyampaikan masukan warga ke tim analisis mengenai dampak lingkungan PLTU tersebut.
Meski demikian, ia menilai bahwa pembangunan PLTU diperlukan mengingat Bengkulu selalu mengalami krisis listrik.
Ketua Tim Konsultan Amdal PLTU Yunofrizal dalam penyusunan draf amdal mengatatakan, tidak benar bila angin yang membawa debu PLTU akan sampai ke permukiman warga.
"Semua telah dikaji secara detail bekerja sama dengan BMKG, angin tidak sampai ke permukiman warga," kata Yunofrizal.
Pembangunan pembangkit listrik di Bengkulu merupakan kerja sama antara PT Tenaga Listrik Bengkulu, anak usaha PT Intraco Penta (Power Construction Corporation of China), dan PT Pelabuhan Indonesia II. PLTU dengan investasi Rp 2 triliun ini akan dibangun di dekat Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.

Puluhan Warga Rawajati Bertahan dengan Tenda di Lokasi Gusuran

Warga RT 09 RW 04 Rawajati yang digusur masih bertahan di sekitar lokasi bongkaran dengan tenda dan perabotan rumah. Jumat (2/9/2016)

JAKARTA,  Puluhan warga Rawajati, Jakarta Selatan yang digusur kemarin masih bertahan di pinggir jalan dekat bongkaran rumahnya. Warga membangun tenda sederhana dari terpal sebagai tempat tinggal sementara. Pantauan Kompas.com, Jumat (2/9/2016), tenda sederhana itu dibangun warga di atas trotoar samping tembok apartemen Kalibata City. Warga tidur di dalam tenda dikelilingi perabotan rumah tangga yang diselamatkan saat gusuran kemarin.
Warga yang bertahan di tenda terdiri dari pria, wanita dan anak-anak berbagai usia. Mereka tidur beralaskan terpal.
Sejauh ini, tercatat baru 5 kepala keluarga bersedia dipindah ke Rusun Marunda. Namun, 53 KK lainnya belum jelas akan pindah ke rusun atau bertahan di lokasi gusuran.
Di lokasi gusuran, jumlah warga yang bertahan di tenda tidak sebanyak kemarin.
Salah seorang warga yang tergusur, Agus (43) warga RT 09 RW 04 mengaku akan bertahan sampai Pemprov DKI menyediakan rusun yang dekat di Jakarta Selatan.
"Belum tahu ke mana. Kita maunya dikasih rusun yang dekat di sini," kata Agus, Jumat (2/9/2016).
Agus mengakui bertahan di tenda membuat dirinya sulit menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Untuk mandi dan keperluan BAB, mereka menumpang di musola yang masih berdiri. Pakaian yang dipakai sejak kemarin pun masih melekat di badan.
"Mandi sama BAB susah, numpang-numpang saja di musola," ujar Agus.
Agus menolak fasilitas dari Pemprov DKI yang menawari Rusun Marunda sebagai kompensasi. "Saya biar dikasih uang Rp 1 juta sebulan juga enggak mau pindah ke Marunda. Dulu perjanjian (mau dibongkar) kalau dikasih rusun di Pasar Miinggu," ujar Agus.
Hendra (50) warga RT 09 RW 04 Rawajati lainnya juga memiliki pendirian sama. Tadi malam Hendra terpaksa merasakan gerimis dan dinginnya udara saat tidur di tenda.
"Saya enggak tahu sampai kapan di sini. Ya mungkin sampai dapat kepastian rusun yang dekat. Kalau ada yang dekat saya mau pindah," ujar Hendra.

Polsek Entikong Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia

Para calon TKI ilegal saat diamankan di Mapolsek Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (1/9/2016).

ENTIKONG,  Kepolisian Sektor Entikong, Kabupaten Sanggau menggagalkan upaya pengiriman tenaga kerja ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kamis (1/9/2016). Kepala Polsek Entikong, AKP Kartyana mengungkapkan, penggagalan tersebut berawal ketika anggota Polsek mendapati dua unit mobil yang sedang berhenti di depan sebuah mesjid di kawasan Entikong.
Lantaran gerak-gerik yang mencurigakan, polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 12 orang yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai TKI non prosedural atau ilegal, meski masing-masing mereka memiliki paspor.
"Dari hasil interograsi di TKP bahwa yang menanggung seluruh biaya transportasi calon TKI tersebut hingga tiba di Malaysia adalah Hareman alias Hare bin Nurdin," ungkap Kartyana, Jimat (2/9/2016).
Dari mobil Avanza nomor polisi KB 1059 PA dan Xenia  nomor polisi KB 1519 HO itu, polisi mengamankan 16 orang. Mereka terdiri dari dua orang sopir, dua orang yang diduga sebagai perekrut, dan12 orang calon TKI.
"Saat ini mereka masih diamankan di Mapolsek untuk pengembangan pemeriksaan," ujar Kartyana.
Para calon TKI ilegal itu yakni, Abdul Rahman, Wahidin, Firman, Ijman, Lukman, Mansyur, Amiruddin, Tamrin, Masrun yang merupakan warga asal Bima, Nusa Tenggara Barat. KemudianJainudin, Rabma, dan Awan Hidayat asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kedua belas calon TKI dibawa oleh Hareman dan Suryadi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diduga kuat Hareman dan Suryadi melakukan tindak pidana perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri (PPTKILN) dan dijerat dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 39 Tahun 2004.

Ikuti "Fit and Proper Test", Saefullah Ditanya Kesiapannya Dampingi Sandiaga

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah usai menjalani fit and proper test calon wakil gubernur untuk Sandiaga Uno yang diadakan Partai Gerindra dan PKB, Jumat (1/9/2016).

JAKARTA,  Ada tiga hal pokok yang ditanyakan oleh Partai Gerindra dan PKB kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat fit and proper test tadi malam. Salah satunya adalah mengenai kesiapannya mendampingi bakal calon gubernur DKI Sandiaga Uno. "Kami tanya komitmen dia untuk mendampingi Pak Sandi seperti apa. Dia kan ditanya siap dampingi tidak? Jawabnya siap," ujar Ketua Tim Penjaringan Partai Gerindra Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (2/9/2016).
Syarif mengatakan hal itu penting untuk ditanyakan. Sebab, banyak kejadian pasangan kepala daerah retak di tengah jalan dan menjadi tidak kompak. Selain itu, Syarif mengatakan Saefullah juga ditanya mengenai gagasannya untuk membangun Jakarta. Baik dari sektor infrastruktur, ekonomi, dan juga UMKM.
Kemudian, Saefullah juga ditanya mengenai kepemimpinannya. Namun, Syarif menolak memberitahu lebih lengkap mengenai jawaban-jawaban Saefullah. Hal itu bersifat rahasia dan akan digunakan sebagai bahan penilaian partai.
Meski demikian, kata Syarif, jawaban Saefullah secara umum sudah bagus.
"Jawabannya bagus, sepertinya memenuhi kualifikasi dan kriteria yang kami inginkan," ujar Syarif.

Saefullah sebelumnya memenuhi undangan Partai Gerindra dan PKB untuk mengikuti fit and proper test tadi malam. Saefullah pun menyatakan kesiapannya untuk maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 menjadi calon wakil gubernur. Bukan hanya itu, dia bahkan menyatakan siap diusung sebagai calon gubernur.

Sekjen PPP: Mengapa Harus Tidak Setuju Budi Gunawan?

 Komisaris Jenderal Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna penetapan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

JAKARTA,  Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan tak perlu berpolemik dalam meyikapi penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo. Arsul menilai Kepala BIN adalah jabatan setingkat menteri. Oleh karena itu, Presiden memiliki hak prerogatif ihwal penunjukannya. Arsul mengatakan tentu hak prerogatif tersebut harus disertai pertimbangan integritas dan kapabilitas calon yang ditunjuk.
"Jadi penunjukan Kepala BIN juga harus berdasarkan prinsip the right man on the right place," ujar Arsul melalui pesan singkat, Jumat (2/9/2016).

Dia pun menyatakan PPP selaku partai pendukung pemerintah tentu akan mengawal penunjukan Budi Gunawan oleh Presiden di Komisi I nanti. Arsul berpendapat Budi Gunawan memiliki kapabilitas untuk mengemban amanah sebagai Kepala BIN yang baru.
Dia menambahkan jika sebagian kalangan menilai penunjukan Budi Gunawan ditengarai syarat kepentingan politik, semestinya Budi Gunawan diberi kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu.
"Baru setelah itu pihak yang menolak Budi Gunawan menilai, kalau dari kami PPP prinsipnya mengapa harus tidak setuju kalau tidak ada alasan juga untuk tidak setuju," lanjut pria yang juga duduk di Komisi III DPR itu.

Sebelumnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.

Ajukan Budi Gunawan, Jokowi Dinilai Tak Punya Mekanisme Rekam Jejak Pilih Pejabat Publik

 Komjen Budi Gunawan

JAKARTA, - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri menilai, pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak menggunakan mekanisme rekam jejak dalam memilih pejabat publik.

Menurut dia, langkah Presiden Jokowi memilih Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso tidak jauh berbeda saat memilih Arcandra sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
"Kelemahan Presiden dalam penunjukan posisi pejabat publik selama ini adalah tidak digunakannya mekanisme rekam jejak. Kita lihat kasus Arcandra, Wiranto, dan kini nama Budi Gunawan sebagai kepala BIN," ujar Puri, saat dihubungi, Jumat (2/9/2016).
Puri mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi konsultasi dengan beberapa pihak termasuk dari elemen masyarakat sipil dalam memaksimalkan hak prerogatifnya.
Selain itu, dia berpendapat, penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN juga tidak didasari pada prinsip keterbukaan.
"Ada baiknya Pak Presiden berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk memaksimalkan hak prerogatif penunjukan presiden yang juga diikuti dengan semangat akuntabilitas," kata Puri.
Sebelumnya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso. Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (2/9/2016) pagi.
Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN.
Begitu pula saat ditanya mengapa Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi.
"Tidak ada pertimbangan tertentu," kata Pratikno.
Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin memastikan pihaknya akan segera memproses surat pergantian tersebut.
Pimpinan DPR akan menentukan jadwal rapat membahas usulan tersebut dan melimpahkannya ke komisi terkait untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.
"Sesuai mitranya, tentu Komisi I akan kami tugaskan," kata Ade.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.
Untuk mengangkat kepala BIN, Presiden harus mengusulkan satu orang calon kepada DPR.
Pertimbangan DPR itu disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak surat permohonan pertimbangan calon kepala BIN diterima DPR dari Presiden.
Artinya, DPR tidak menyetujui atau menolak calon yang diajukan Presiden, tetapi sekadar memberi catatan dan pertimbangan.

Ahok Instruksikan PT Transjakarta Cari Penghasilan Lewat Iklan

Bus transjakarta melintas di busway di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016). Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan akan menilang dan mendenda bagi kendaraan umum yang menerobos jalur bus transjakarta mulai hari ini. Hanya kendaraan tertentu yang boleh melintas, yakni ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil dinas berpelat RI.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan PT Transjakarta membuat panel di bus untuk iklan. Dengan demikian, nantinya PT Transjakarta akan akan menambah penghasilan baru. "Kami rancang bus ada panel untuk iklan. Saya tugaskan PT Transjakarta untuk mendapat penghasilan dari iklan," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat menekan pemberian subsidi dari APBD kepada PT Transjakarta. Biasanya, tiap tahun Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3-4 triliun untuk subsidi PT Transjakarta.
"Kalau masuk (penghasilan) iklan, saya harapkan iklan dapat mengurangi PSO (public service obligation) sebesar Rp 1-2 triliun," kata Basuki.
Sehingga, lanjut dia, masyarakat dapat bus semurah mungkin. Pada tahun 2016, Pemprov DKI Jakarta memberikan PSO sebesar Rp 1,2 triliun untuk PT Transjakarta. Jumlah itu akan berkurang apabila PT Transjakarta mendapatkan pemasukan besar dari hasil pemanfaatan asetnya.
Saat ini, PT Transjakarta tengah menyusun rencana bisnis tambahan untuk mendapat pemasukan selain dari penjualan tiket. Bisnis itu berupa penyediaan tempat iklan di halte milik PT Transjakarta.

Bisnis lainnya berupa modernisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) dan halte. Di jembatan itu nantinya bisa dibangun kios untuk disewakan kepada pedagang. Realisasi dari rencana itu diperkirakan selesai tahun ini.

Temui Ahok, Putra Sastrawan Ini Dukung PDS HB Jassin Dikelola Pemprov DKI

 Kepala BPAD DKI Tinia Budianti (kanan) bersama keluarga sastrawan Sitor Situmorang di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (2/9/2016).

JAKARTA,  Putra dari sastrawan, Sitor Situmorang, Iman Situmorang, menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2019).

Iman didampingi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta Tinia Budianti.
Kepada Basuki, Iman menyampaikan harapannya agar karya-karya orangtuanya yang dikumpulkan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin bisa diakses seluas-luasnya oleh masyarakat.
Oleh karena itu, dia mendukung jika Pemprov DKI mengelola PDS HB Jassin dan merawat karya sastra yang disimpan di sana.
"Karena di sana juga sebenarnya banyak tersimpan karya-karya yang bisa dimanfaatkan, misalnya ada orang mau studi sastra. Jadi harus terawat dan bisa diakses dengan mudah. Sama Ibu Tinia bahkan mau didigitalkan. Itu kami sangat dukung, sangat berharap itu bisa diwujudkan," ujar Iman di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (2/9/2016).
 

Iman tidak masalah jika karya-karya orangtuanya menjadi milik Pemprov DKI setelah diambil alih. Apalagi, yang dimiliki Pemprov DKI juga hanya bentuk fisik karya itu dan bukan hak ciptanya.
Menurut dia, karya sastra orangtuanya kini sudah menjadi milik dunia.
Meski demikian, Iman tidak menilai perawatan yang dilakukan PDS HB Jassin selama ini tidak baik.
Ia menilai para pegawai PDS HB Jassin selama ini sudah memperjuangkan karya-karya koleksi HB Jassin dengan segala keterbatasan yang ada.
Karya sastra yang ada di PDS HB Jassin saat ini, kata Iman, sudah berhasil dirawat dengan baik.
"Terakhir saya lihat (karya sastranya) masih ada semua, terjaga. Tapi soal standar kearsipannya, apakah sudah terpenuhi, saya tidak tahu. Mudah-mudahan kalau bisa ditingkatkan lebih baik, dunia kan bisa memanfaatkannya," ujar Iman.
Sementara itu, Kepala BPAD DKI Tinia Budianti menyambut baik dukungan dari Iman.
 

Ia mengatakan, BPAD memang berharap karya-karya yang ada di PDS HB Jassin bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat dalam jangka waktu panjang. Untuk mewujudkan itu, kata dia, PDS HB Jassin lebih baik dikelola oleh Pemprov DKI.
"Keluarga Sitorus Situmorang juga mengharapkan karya ini, aset intelektual, ini bisa disimpan menjadi aset bangsa. Makanya tentu langkah yang tepat adalah menyerahkan kepada Pemprov DKI Jakarta," ujar Tinia.

Strategi Golkar Usung Jokowi Dinilai Terburu-buru

Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato di acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016)

JAKARTA,  Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan langkah Partai Golkar yang mengusung Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, merupakan langkah politik prematur dan terburu-buru.  Menurut Pangi, kinerja Jokowi sebagai Presiden belum menunjukkan tren positif. Justru, banyak kebijakan yang dianggap gagal.
"Kita lihat banyak kegagalan yang dilakukan Jokowi sebagai Presiden RI, mulai dari tax amnesty, pemangkasan anggaran, menurunnya ekonomi," ucap Pangi ketika dihubungi, Jumat (2/9/2016).

Pangi menjelaskan, usaha Golkar untuk meraih elektabilitas partai dengan mengusung figur Presiden bisa gagal jika popularitas Jokowi melemah pada 2019.
"Golkar bisa bunuh diri dengan strategi ini. Citra Jokowi ini kan sedang kurang baik di mata masyarakat," tandas Pangi.
Selain itu, lanjut Pangi, pengusungan yang terburu-buru ini akan menyulitkan Golkar ketika popularitas Jokowi turun atau jika dia tak ingin maju kembali dalam Pilpres 2019. Apalagi Pilpres masih tiga tahun lagi.
"Berbahayanya, nanti Golkar akan kesulitan mendapatkan kandidat capres untuk Pilpres 2019," tambah Pangi.
Golkar, dalam rakernas bulan lalu, menyatakan mendukung Jokowi untuk memerintah selama dua periode pemerintahan.

Bahkan, dalam Rakor yang digelar pekan ini, Golkar membahas program pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019.
Jokowi enggan menanggapi dukungan tersebut. Ia mengatakan, belum saatnya bicara soal Pilpres 2019.

India Kukuhkan Aturan yang Izinkan Hubungan Seks dengan Gadis 15 Tahun

Gadis cilik berusia lima tahun adalah salah satu pengantin anak. Ia tampak menangis.

NEW DELHI, - Sebuah pengadilan tinggid i India mengukuhkan undang-undang yang mengizinkan hubungan seks dengan seorang perempuan berusia 15 tahun atau sudah menikah.

Sesuai hukum di India, seseorang diizinkan berhubungan seksual adalah 18 tahun. Khusus untuk perempuan usia minimal pernikahan adalah 15 tahun.

Kementerian Dalam Negeri India mengatakan tak masuk akal untuk mengubah undang-undang karena kenyataan sosial di negeri itu.

India adalah negara dengan jumlah pengantin anak terbesar di dunia. Sekitar separuh dari anak-anak perempuan India menikah sebelum berusia 18 tahun.

Girls Not Brides, sebuah organisasi yang memayungi 600 lembaga kemasyarakatan, mengatakan, di masa lalu sangat jarang gadis India menikah sebelum usia 15 tahun.

Namin, kini jumlah pernikahan di antara usia 15-18 tahun semakin bertambah. Kritikus mengatakan, undang-undang baru ini mendorong pernikahan di bawah 18 tahun.

Namun, pemerintah mengatakan kepada pengadilan tinggi bahwa tidak praktis untuk mengubah undang-undang di saat masih terjadi 23 juta pernikahan anak di India.

Pemerintah India menilai, pencabutan pengecualian dalam undang-undang ini bisa memicu sebuah ketegangan sosial.

"Sudah diputuskan untuk mempertahankan usia 15 tahun dalam eksespsi 2 ayat 375 demi melindungi suami istri terhadap kriminalisasi hubungan seks di antara mereka," demikian Kementerian Dalam Negeri India.

Aturan yang mengizinkan hubungan seks dengan gadis berusia 15 tahun diterbitkan pada 1949 dan belum pernah diamandemen selama 67 tahun.

Pemerintah pernah melakukan amandemen undang-undang ini pada 2013 untuk mengubah batasan usia yang diizinkan untuk melakukan hubungan seks di luar nikah dari 16 menjadi 18 tahun.

Namun, amandemen itu tidak mengubah usia minimal pernikahan bagi perempuan yang tetap pada angka 15 tahun.

Saat ini upaya untuk mencabut ayat tersebut dari undang-undang tengah dilakukan hingga ke Mahkamah Agung India.

Namun, banyak kalangan berpendapat meski undang-undang berubah tetap akan sulit untuk menerapkannya di negeri seluas dan sekompleks India.

Meski sebagian besar pengantin anak di India berusia 15 tahun atau lebih tua tetapi masih ada sekitar 12 juta remaja perempuan di bawah usia 10 tahun yang sudah menikah.

India saat ini merupakan anggota dari inisiatif Asia Selatan mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dan sudah bergabung dalam rencana aksi untuk mengurangi pernikahan anak pada 2018.

Diduga Sering Memeras Pengendara, Polantas Gadungan di Penjaringan Diamankan Polisi

Polisi lalu lintas merazia para pengendara sepeda motor yang nekat melintasi JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2014). Puluhan pengendara sepeda motor terjaring dalam razia yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan. Seharusnya pemotor dilarang melintas JLNT tersebut.

JAKARTA, - Seorang polisi gadungan berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) diamankan jajaran Kepolisian Sektor Penjaringan, Jakarta Utara. Jumardi (28) diamankan setelah diduga menipu seorang pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Pluit Raya Selatan, Penjaringan, Rabu (31/9/2016) malam. Kasubag Humas Polres Jakarta Utara, Kompol Sungkono menjelaskan, penangkapan Jumardi terjadi ketika petugas patroli melihat Jumardi sedang berada di Jalan Pluit mengenakan seragam polisi. Saat melintas, petugas melihat gelagat aneh yang dilakukan Jumardi.
Salah satu petugas menghampiri Jumardi dan menanyakan identitas Jumardi. Namun, Jumardi tak bisa menjawab. Tiba-tiba, warga yang diduga korban pemerasan Jumardi, Eman datang dan memberitahu petugas kalau Jumardi memerasnya.
"Petugas menanyakan pelaku, dan pelaku tidak bisa menjawab. Korban datang lalu melaporkan dimintai uang damai karena sebelumnya pelaku memberhentikan korban dan ingin menilang," ujar Sungkono di Jakarta Utara, Jumat (2/9/2016).
Petugas langsung membawa Jumardi ke Polsek Penjaringan. Saat diperiksa, seragam yang dikenakan Jumardi tidak memiliki nama. Pangkat yang dipakainya juga terbalik.
"Ini polisi gadungan, meresehkan warga. Kami masih lakukan penyidikan terhadap pelaku," ujar Sungkono.

Saat digeledah, polisi menemukan uang Rp 799.000 beserta tiga lembar STNK motor asli yang diduga berasal dari hasil kejahatan Jumardi.

Trump Berjanji Akan Deportasi Jutaan Imigran dan Bangun Penjara Khusus

Donald Trump

WASHINGTON DC, Kandidat Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump mengatakan, jika dia menjadi presiden terpilih maka dia akan mendeportasi jutaan imigran.
Seperti dilaporkan Deutche Welle, Jumat (2/9/2016), Trump sebenarnya sedang berjuang meyakinkan pemilih moderat untuk memenangkan pemilu kepresidenan.
Namun, bukannya melembut, retorika Trump malah terus dipertajam. Dia berjanji akan memaksa memaksa Meksiko untuk membayar tembok perbatasan.
Awalnya pengamat berharap Trump bakal melunak setelah lawatannya ke Meksiko dan bertemu Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto.
Popularitas kandidat presiden dari kubu Republik itu saat ini sedang anjlok.
Retorikanya yang memarjinalkan kaum muslim, warga kulit hitam dan hispanik diyakini tidak banyak membantu.
Maka pertemuan dengan Enrique Pena Nieto seharusnya bisa menjadi titik balik. Namun, Trump tidak sedang ingin tampil jinak.
Setelah kunjungan simbolis ke negeri jiran itu, Trump malah berjanji akan mendeportasi jutaan imigran ilegal di pekan pertama masa jabatannya jika dia menjadi presiden.
Trump juga menegaskan Meksiko akan membayar ‘tembok cantik’ di perbatasan.
"Kita akan merebut kembali negeri ini," ujarnya. "Kita akan membangun tembok raksasa di perbatasan selatan. Dan Meksiko akan membayarnya, 100 persen,” kata Trump.
“Mereka hanya belum tahu, tapi mereka akan membayar (pembangunan) tembok itu," tambahnya meski sebelumnya Nieto telah menegaskan takkan mendukung rencana Trump tersebut.
Terkait dengan imigran ilegal, Trump berencana membentuk ‘satuan deportasi’ untuk mengusir warga asing yang tertangkap, tanpa proses pengadilan.
Selain itu ia juga akan membatasi akses warga asing yang bekerja di AS untuk mendapat kewarganegaraan.
Terpaut jauh dari pesaingnya Hillary Clinton, dari Partai Demokrat, hanya 69 hari jelang pemilu kepresidenan, Trump sebelumnya mengisyaratkan bakal ‘melembut’ dalam isu imigrasi.
Sebab itu perjalanannya ke Meksiko mengundang perhatian publik.
Tapi setibanya di Arizona, Trump malah mempertajam retorika soal imigrasi.
Trump antara lain berjanji akan membatalkan kebijakan Presiden Barack Obama untuk memberikan izin kerja kepada 800.000 imigran muda yang datang ke AS saat berusia kecil.
Menurut Trump, ia akan membangun penjara khusus untuk imigran yang melakukan tindak kriminal. "Tidak akan ada pengampunan," tegasnya.