Ibu Nikah Lagi, Ayah Pergi Entah ke Mana, Dua Bocah Tinggal di Bekas Bengkel Las

Tiara (10) dan Citra (8), kakak beradik tinggal berdua saja di sebuah ruangan bekas bengkel di Jalan Pangiu Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ibunya menikah lagi, sedangkan ayahnya pergi entah kemana sejak dua bulan lalu.

POLEWALI MANDAR, Kakak beradik, Tiara (10) dan Citra (8), sudah dua bulan tinggal berdua saja di sebuah tempat bekas bengkel las. Lokasi ini hanya sekitar 100 meter dari Kantor Lurah Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan beberapa meter dari Puskesmas Massenga.

Saat ditemui, Kamis (5/5/2016), Tiara sedang mengupas pisang kepok yang masih mentah pemberian tetangga untuk sarapan.
Tiara bercerita, kedua orangtuanya bercerai beberapa tahun lalu. Ibunya menikah lagi dan kini tinggal di Mamuju. Sehari-hari, mereka tinggal bersama ayahnya. Namun, kini ayahnya tak tahu di mana rimbanya.
“Kata Bapakku hanya pergi ke luar kota dua hari, tapi sudah hampir dua bulan tidak pulang dan tak ada kabarnya,” ujar Tiara sambil mengupas pisang.
Sejak ayahnya pergi, Tiara hanya tinggal berdua dengan adiknya di bekas bengkel berukuran 2,5x5 meter di Jalan Pangiu, Kelurahan Polewali Mandar, itu.
Tiara mengaku sangat takut bila hujan deras dan angin kencang datang, terutama di malam hari. Mereka biasanya tidak bisa tidur.
Bocah kelas IV dan kelas II SD 029 Polewali itu pun berharap ayahnya segera pulang. Harapan itu tertuang dalam sebuah lukisan karya Tiara yang terpampang di dinding.
Dalam lukisan di atas kertas karton bekas kardus mie instant itu, tampak sesosok pria dewasa memegang tangan dua bocah perempuan.
Tiara juga bercerita bahwa mereka tak punya beras lagi untuk makan sejak ayahnya pergi. Pisang kepok pemberian tetanggalah yang menjadi pengobat lapar. Atau terkadang mereka memetik pisang dari kebun di dekat rumah.
Selama ini, warga sekitar dan pihak guru di sekolah tempat keduanya menimba ilmu juga kerap menolong kedua bocah ini dengan memberikan bantuan berupa makanan.
Meski hidup seperti ini, Tiara menegaskan dirinya malu mencuri dan menadahkan tangan kepada orang lain.

Ade Komarudin Terpaksa Setor Rp 1 Miliar ke Panitia Munaslub

Ketua DPR RI Ade Komarudin (tengah) usai bertemu presiden ketiga RI Bacharudin Jusuf Habibie di kediaman Habibie, Jalan Patra Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016)

JAKARTA, Ade Komarudin terpaksa mengikuti aturan steering committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar soal kewajiban setiap bakal calon ketua umum partai menyetor Rp 1 miliar sebelum Jumat (6/5/2016) ini. Hal itu disampaikan salah satu anggota tim sukses Ade, Bambang Soesatyo.
"Jujur saja kami terpaksa mengikuti permintaan panitia agar dana Rp 1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu jam dua belas siang. Jika tidak setor, akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri," ujar Bambang melalui pesan singkat, Jumat.
Pihak Ade prihatin atas aturan itu. Aturan itu pun dianggap menyedihkan. Pasalnya, sepanjang sejarah Partai Golkar, belum pernah ada aturan ini.

Bambang juga menilai bahwa aturan itu bisa memberi preseden buruk bagi kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Saya tidak bisa membayangkan jika hal itu kemudian menjalar ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga tingkat desa. Seharusnya Golkar sebagai partai tertua memberikan contoh pembelajaran politik yang baik, bukan sebaliknya," ujar Bambang.

Sebelumnya, SC Munaslub Partai Golkar memutuskan bahwa setiap bakal calon ketua umum yang mendaftar wajib menyetor uang Rp 1 miliar untuk biaya tambahan penyelenggaraan Munaslub di Bali pada 15-17 Mei 2016 mendatang.
Meski demikian, Sekretaris Komite Pemilihan Munaslub Golkar Andi Sinulingga mengakui belum ada keputusan resmi bagaimana nasib bakal calon yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Anggota Din Minimi Minta Kejelasan Amnesti

Din Minimi sedang bicara di rumahnya, Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Sabtu (2/1/2015).

ACEH UTARA,  Mantan anggota kelompok bersenjata yang dipimpin Din Minimi meminta kejelasan janji pemerintah terkait amnesti untuk Din Minimi dan seluruh anggotanya.

Mereka yang meminta kejelasan itu adalah anggota Din Minimi yang kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara. Jalfanir alias Tgk Plang, salah seorang anggota Din Minimi, mempertanyakan bagaimana proses amnesti tersebut.
Dia berharap amnesti segera diberikan sehingga mereka yang kini ditahan bisa menghirup udara bebas bersama keluarga.
“Agak aneh, sudah jelas amnesti akan diberikan. Mengapa masih ada kami yang ditahan dan ada anggota Din Minimi yang bebas di luar sana. Harusnya, kami bebas juga,” kata Jalfanir, Jumat (6/5/2016).
Dia menyebutkan, 22 anggota Din Mimini yang menjalani hukuman tersebar di beberapa tempat. Di Rutan Lhoksukon 13 orang, Aceh Timur 4 orang, Bireuen 1 orang dan Lhokseumawe sebanyak 3 orang.
Dia mengaku masih berkomunikasi intensif dengan Din Minimi. Meski begitu, Din belum sempat menjenguk mereka di Rutan Lhoksukon.
“Kami harap persoalan amnesti segera diperjelas. Kami juga ingin bebas dan bisa berkumpul bersama anak dan istri di rumah,” ujar Tgk Plang.
Din Minimi menyerahkan diri kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso pada 28 Desember 2015. Saat itu, Sutiyoso menyatakan pemerintah akan memberikan amnesti untuk Din dan anggotanya.

Sistem FIFO di Bandara Soekarno-Hatta Bikin Penumpang Lebih Nyaman

Antrean taksi di Terminal Kedatangan 1A Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (6/5/2016). Sistem FIFO (First In First Out) tengah diberlakukan oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta guna memudahkan penumpang untuk berkendara dari bandara menuju tempat lain.

TANGERANG,  Pelaksanaan sistem first in first out (FIFO) untuk layanan taksi telah berlangsung empat bulan terakhir di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta.

Pengguna jasa taksi yang sebagian besar adalah penumpang penerbangan domestik atau dalam negeri menyambut baik layanan ini karena dianggap lebih efisien.
"Saya enggak tahu namanya FIFO atau apa, tapi dibikin kayak begini, menurut saya bagus. Antrenya juga di satu tempat saja, enggak usah pilih taksi lagi," kata Doni (28), salah satu penumpang, kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2016).
Menurut Doni, dengan sistem sebelumnya, ada banyak tempat titik angkut taksi yang terkesan terlalu ramai dan tidak teratur. Dengan sistem FIFO seperti sekarang ini, titik angkut hanya ada beberapa di terminal.
Antrean penumpang juga dibuat seperti antrean di bank, dengan tali pembatas, sehingga antrean penumpang dapat lebih rapi.
Penumpang lainnya, Janette (31), menilai bahwa sistem FIFO membuat pengguna jasa maupun operator taksi sama-sama diuntungkan.
Pasalnya, menurut dia, kebanyakan penumpang hanya memilih operator taksi tertentu yang menurut mereka lebih tepercaya. Padahal, operator taksi lain juga tidak kalah bagusnya dengan operator taksi yang menjadi pilihan sebagian besar penumpang.
"Biasanya orang maunya kan sama Blue Bird kalau enggak Express. Kalau pilih dua itu doang, antrenya kan lama, panjang. Dibuat campur begini lebih enak, fair buat taksinya juga. Lagian harganya juga mirip-mirip, sama saja," tutur Janette.
 

Senior General Manager Bandara Soekarno-Hatta M Suriawan Wakan menjelaskan, operator taksi yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta telah memenuhi standar pelayanan tertentu. Salah satu aspek dalam standar yang diterapkan adalah umur kendaraan taksi yang dibatasi agar performa kendaraan dapat menunjang pelayanan untuk penumpang. "Kami sudah ada aturan, armada taksi yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta ini umurnya maksimal tiga tahun," ujar Wakan.

Sinarmas Akan Biayai Penataan Kalijodo

Kamis (5/5/2016), belasan pekerja sedang melakukan pelebaran jalan di kawasan Kalijodo

JAKARTA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menertibkan kawasan Kalijodo. Kawasan tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Ruang hijau berbentuk ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) itu akan dibangun di atas lahan seluas 4 hektar. "Konsepnya ruang publik terpadu, yang ada RPTRA dan RTH-nya," kata Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Jakarta Gamal Sinurat, Jumat (6/5/2016).
Nantinya, RPTRA itu akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti toilet, mushala, serta arena bermain anak-anak. Taman Kalijodo akan terbuka untuk umum selama 24 jam.
Dalam membangun ruang publik ini, Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan anggaran sama sekali. Pembiayaannya melalui dana corporate social responsibility (CSR).
"CSR-nya dari PT Sinarmas, tanpa imbalan apa pun. Enggak ada (perusahaan) yang mengajukan diri lagi," kata Gamal.
Saat ini, Sinarmas bersama Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta tengah menyusun desain pembangunan ruang publik tersebut. Rencananya, desain akan selesai dalam waktu 1-2 bulan.
Sementara anggarannya belum dihitung. Yang pasti, seluruh pembiayaannya didanai CSR.
"Setelah desain selesai, baru mulai perencanaan pakai design and build, baru mulai pengerjaan. Pihak yang menunjuk kontraktor Sinarmas semua, kami enggak terlibat," kata mantan Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta itu.
Saat ini, masih dilakukan pembersihan puing-puing setelah kawasan itu ditertibkan. Ia juga berharap pengerjaan sheet pile atau dinding turap Kanal Banjir Barat (KBB) yan mengalir di sepanjang kawasan Kalijodo bisa dilaksanakan secepatnya.

Temani Anak Melamar, Malah Ayah yang Menikah

 
Saba Cinta anak ditolak, mahal ayah yang menikah

JIZAN, Kisah ini terjadi di Provinsi Jizan, juga acap disebut Jazan, Arab Saudi selatan. Ketika cinta anaknya ditolak, ayahnya memanfaatkan peluang itu untuk menikah lagi.

Harian Saba, Rabu (4/5/2016), melaporkan, seorang pemuda Arab dengan didampingi ayahnya pergi dengan lapang hati ke rumah pacarnya untuk melamar.
Sayangnya, ibu dari gadis itu menolak lamaran pemuda itu. Alasannya, putrinya yang lebih tua belum menikah dan mengatakan bahwa putri tuanya itu yang harus lebih dulu menikah.
Marah dan kesal karena cintanya ditolak ibu dari gadis yang dicintainya, pemuda itu pun keluar rumah dengan marah-marah. Sementara ayahnya masih di dalam rumah calon istri anaknya.
"Anak itu marah dan bergegas keluar dari rumah itu. Ayahnya tinggal di belakang dan diminta untuk menikahi putri sulung. Ibunya langsung setuju,” tulis surat kabar Saba.

Ketika Kali Mampang Jadi Tempat Mandi Para Bocah

Dua bocah Haikal dan Aldi saat bermain dan berenang di aliran Kali Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (6/5/2016)

JAKARTA, Saat sebagian warga Jakarta berlibur dengan berwisata, Haikal (9) dan Aldi (10), bocah warga Bungur, Bangka, Pancoran, Jakarta Selatan mengisi waktu dengan berenang di kali. Wajah riang ditunjukan keduanya saat sedang mandi bertelanjang dada.

Haikal sesekali naik ke sebuah pijakan, lalu melompat salto. Byurrrr....!!! Bocah itu muncul lagi dari dalam air sambil mengelap wajahnya yang basah. Itulah pemandangan yang Kompas.com saksikan Jumat (6/5/2016) siang di Kali Mampang, tepatnya di Komplek Kemang Timur, Jakarta Selatan.
Dua bocah itu mengaku sesekali mandi di kali yang berwarna hijau kehitaman itu.
"Jarang-jarang, lagi liburan aja. Udah izin sama orangtua," kata Haikal.
Meski air Kali Mampang terkontaminasi, salah satunya akibat limbah rumah tangga, keduanya tak takut terkena penyakit kulit yang mungkin bisa menimpa mereka.
"Bau sih (airnya) dikit, tapi enggak gatal. Nanti kan mandi lagi (bilas)," ujar Haikal.
Di belakang kedua bocah itu, sampah berupa plastik dan botol buangan masyarakat mengapung mendekat. Namun sampah itu tak dibiarkan hanyut lebih jauh. Kebetulan di tempat Haikal dan Aldi mandi ada pos anggota Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
Di titik itu, petugas Dinas Kebersihan DKI memasang penyekat sampah. Sampah buangan masyarakat yang terjaring penyekat kemudian dipungut lalu dimasukan ke mobil sampah.
Menurut Petugas Pemantau Wilayah Kecamatan Mampang Dinas Kebersihan DKI, Rusdi, setiap hari mereka membersihkan sampah yang hanyut di kali itu. "Sampahnya kita angkat, terus kita naikan ke mobil," ujar Rusdi.
Sampah tersebut diangkut dengan mobil jenis Carry bak terbuka. Dari situ sampah dibawa ke TPS di TB Simatupang. Dari sana sampah diteruskan ke TPS Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, sebelum akhirnya ke TPA Bantar Gebang di Bekasi.
Dalam sehari, mobil kecil yang dioperasikan Rusdi dan anggotanya bisa bolak balik empat kali mengurusi sampah yang terjaring. "Satu rit itu (bisa angkut) 2,5 kubik, sehari bisa 10 kubik," ujar Rusdi.
Ia menyayangkan banyaknya sampah tersebut. Air kali itu bisa lebih bersih seandainya warga tidak buang sampah ke kali.
"Sampah itu dari warga, jadi kepedulian warga itu memang masih kurang. Di sini kadang memang buat mandi anak-anak. Cuma airnya memang sudah agak hitam, enggak bisa jernih. Tapi enggak buat gatal-gatal," ujar Rusdi.

Mengenal Sistem FIFO di Bandara Soekarno-Hatta

Penumpang di Terminal Kedatangan 1A Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, antre menunggu taksi dengan sistem FIFO (First In First Out), Jumat (6/5/2016). Sistem ini telah diberlakukan di Bandara Soekarno-Hatta sejak empat bulan lalu.

TANGERANG, Pengguna jasa taksi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, mungkin sempat merasakan ada sesuatu yang berbeda dari layanan taksi di sana, khususnya di Terminal 1.

Ya, memang ada yang berbeda. Bandara Soekarno-Hatta menerapkan sistem baru untuk layanan taksi, yakni sistem FIFO (First In First Out).
"Kami sudah coba di Terminal 1A kurang lebih empat bulan terakhir," kata Senior General Manager Bandara Soekarno-Hatta, M Suriawan Wakan, kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2016).
Wakan menjelaskan, sistem ini membuat semua operator taksi yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta tidak lagi memiliki titik angkut sendiri, seperti sistem yang diterapkan sebelumnya.
Semua operator taksi antre di satu jalur khusus untuk mengangkut penumpang. Dengan kata lain, penumpang diajak untuk naik taksi yang antre di barisan paling depan, apa pun operator taksinya.
Pelaksanaan sistem FIFO baru dilakukan di Terminal 1A. Dari hasil evaluasi selama empat bulan terakhir, menurut Wakan, penumpang merespons secara positif.
"Sambutan para pengguna jasa, khususnya armada taksi, luar biasa. Hampir tidak terjadi keluhan," tutur Wakan.
Berdasarkan pantauan Kompas.com di Terminal 1A pada Jumat pagi, antrean taksi di sistem FIFO didominasi oleh operator taksi berwarna biru dan putih. Sementara itu, operator taksi lainnya hanya terlihat beberapa di tengah antrean.
Dari segi waktu, sistem FIFO memudahkan penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi. Di titik angkut depan pintu kedatangan Terminal 1A dibuatkan jalur bagi penumpang untuk antre sebelum naik taksi.

"Selfie" di Pantai, Dua Pemuda Hilang Terseret Ombak

Mengenang kembali fenomena selfie, sebenarnya sudah ada sejak masa-masa awal fotografi.


TULUNGAGUNG, - Dua orang hilang tewas terseret ombak saat melakukan swafoto atau selfie di Pantai Kedung Tumpang di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Kamis (5/5/2016) sekitar pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan keterangan yang diterima dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan singkat, Jumat (6/5/2016), hingga saat ini, tim SAR gabungan dari BPBD Tulungagung, anggota Polsek Pucanglaban, Koramil 0807/19 Pucanglaban dan masyarakat berjumlah 30 orang masih melakukan pencarian korban.
Tim dipimpin oleh Kapolsek Pucanglaban AKP Reta Diana dan Danramil 19 Pucanglaban Kapten Inf Dwi Hari Santoso.

Kejadian berawal saat rombongan delapan pemuda asal Jawa Tengah sedang rekreasi di Pantai Kedung Tumpang. Saat tiba di lokasi, mereka berpencar. Empat orang atas nama Joko Budianto (25), Imam Wahyudi (24), Aris (25) dan Imam (25) melakukan selfie di bawah dekat air laut.
"Kemudian datanglah ombak besar dan menyeret korban ke laut," tulis Sutopo.

Joko dan Imam Wahyudi berhasil menyelamatkan diri dengan cara berenang ke sebuah karang di tepi laut, sedangkan temannya, Aris dan Imam hanyut terbawa air laut.

"Pada pukul 14.00 WIB, anggota BPBD Tulungagung, Polsek Pucanglaban dan masyarakat melakukan pencarian korban di pesisir Pantai Kedung Tumpang. Pencarian hingga malam hari belum menemukan korban," tulisnya kemudian.

Joko yang mengalami luka lecet di kepala, tangan dan kaki dan Imam Wahyudi di kepala, tangan dan kaki menjalani perawatan di Puskesmas Pucanglaban.

Aris dan Imam yang juga belum ditemukan diperkirakan telah meninggal dunia. Namun, pencarian terus dilakukan.

"Saat ini pencarian dilanjutkan dengan menyusuri pantai dan mengerahkan perahu di daerah sekitar lokasi kecelakaan," tulis Sutopo.

BNPB mengingatkan agar masyarakat yang sedang berwisata di pantai untuk selalu berhati-hati dan tidak berenang terlalu jauh ke laut. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di laut saat ada ombak besar.

Kecelakaan saat melakukan selfie juga baru saja terjadi di Ibu Kota. Seorang siswa kelas 1 SMP tewas akibat terjatuh dari lantai 5 sebuah proyek gedung imigrasi di Jalan Melati Koja, Jakarta Utara saat selfie. Korban tewas akibat mengalami luka serius di bagian kepala. Berikut liputannya dari KompasTV.

Teman Yn Ajukan 3 Permintaan, Bupati Bilang "Semua Tergantung Duit"

Kondisi rumah korban pemerkosaan dan pembunuhan di Rejang Lebong, Bengkulu.

BENGKULU, Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi merespons tiga permintaan teman-teman Yn yang disampaikan di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat mengunjungi rumah orangtua Yn. Belasan teman sekelas Yn mengajukan tiga permintaan agar kasus tersebut tak terulang.

Pertama, mereka meminta disediakan kendaraan angkutan untuk anak sekolah. Kedua, pengadaan sarana air bersih karena selama ini masyarakat mandi ke sungai yang jaraknya ratusan meter dari rumah dengan kondisi jalan dipenuhi hutan dan sepi. Ketiga, menyediakan sarana listrik dan perbaikan jalan desa.
"Semua telah kami siapkan, kami sedang mengkaji perda tentang perbaikan moral dan akhlak. Terkait permintaan infrastruktur, semua tergantung duit. Untuk apa infrastruktur baik kalau moralnya tak dibenahi," kata Hijazi.
"Apa yang dilakukan dari sisi akhlak dan moral terhadap anak-anak itu saat mereka masih kecil," tambahnya.

Salah satu cara untuk perbaikan moral, lanjut Hijazi, adalah dengan mempersiapkan aturan untuk melarang peredaran minuman keras tanpa izin.
"Untuk apa infrastruktur bagus kalau moral dan akhlak tak diperbaiki, ini yang terjadi selama ini. Saya baru dua bulan menjabat bupati. Ke depan, pembenahan moral akan dilakukan," tegasnya.

Ada Celah Hukum di Kasus YN, Penegak Hukum Diminta Teliti

JAKARTA,  Kriminolog sekaligus pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel meminta aparat penegak hukum benar- benar teliti dalam menangani perkara YN (14), siswi SMP yang diperkosa dan dibunuh di Bengkulu. Reza mengatakan, polisi dan Jaksa harus dapat mengantisipasi celah hukum yang bisa dipakai para pelaku pemerkosa sekaligus pembunuh YN demi mendapatkan keringanan hukuman.
"Polisi dan Jaksa harus bisa mengantisipasi ada celah-celah hukum supaya hukumannya dapat maksimal, andai bisa ada hukuman mati," ujar Reza melalui pesan singkat, Jumat (6/5/2016).
Reza melihat erdapat sejumlah celah hukum yang bisa saja meringankan para pelaku.

Pertama, pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras saat melakukan aksinya. Jika semua pelaku tengah mabuk, bagaimana penyidik bisa memastikan kebenaran serta akurasi keterangan mereka.
Kedua, penyidik perlu meneliti apakah para pelaku membunuh YN atau menganiayanya secara seksual sehingga mengakibatkan YN tewas. Pasalnya, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, menuai hukuman lebih rendah dibandingkan pembunuhan.
"Pasalnya berbeda. Ancaman pidananya juga berbeda pula. Harusnya teliti agar hukuman bisa maksimal," ujar Reza.

Ketiga, sebagian pelaku masih di bawah umur. Artinya, mereka belum dapat dikenakan age of consent meski penyidikan mengungkapkan mereka meminum alkohol lalu memerkosa YN.
Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum, patut dipertimbangkan juga bahwa mereka dipaksa atau dimanipulasi oleh pelaku yang sudah dewasa untuk minum alkohol dan melakukan tindakan asusila.

"Jika demikian, bukankah - setidaknya dalam tahap awal - pelaku yang masih anak-anak ini juga adalah korban?" ujar Reza.
Oleh sebab itu, Reza meminta polisi dan jaksa benar-benar teliti dalam penyelidikan serta menyusun tuntutan. Selain agar hukuman bagi pelaku dapat maksimal, namun juga bisa memberikan keadilan bagi pelaku yang telah dewasa dan pelaku yang masih di bawah umur.

Wilayah Seluas Jakarta Terbakar di Kanada, Puluhan Ribu Warga Diungsikan

 
CASTANET NEWS .

FORT MCMURRAY,  Kebakaran dahsyat melanda wilayah Fort McMurray, di Provinsi Alberta, Kanada. Tak kurang dari 1.600 rumah dan gedung di kawasan itu hancur akibat api.  Awalnya, akibat tiupan angin yang kencang, Selasa kemarin, api menjalar dengan cepat mulai dari 75 kilometer persegi hingga menjadi 100 kilometer persegi pada Rabu.
Pada Kamis, wilayah yang dilalap api sudah melebar hingga sembilan kali lipat dari jumlah terakhir, atau mencapai 850 kilometer persegi.
Artinya, area yang terbakar lebih besar dari wilayah DKI Jakarta yang seluas 661 kilometer persegi.
Seperti diberitakan Associated Press, Jumat (6/5/2016), Pemerintah Provinsi Alberta telah menetapkan wilayah itu dalam status darurat bencana.
Dalam upaya mengatasi bencana itu, sebanyak 1.100 petugas pemadam api, 145 helikopter, 138 kendaraan berat, serta 22 pesawat pengangkut air diterjunkan untuk memadamkan api.
"Supaya jelas, harus saya tegaskan bahwa pesawat pengangkut air tak akan mampu memadamkan api, kami membutuhkan hujan," kata Chad Morrison, manajer pencegahan kebakaran di Provinsi Alberta.
"Upaya maksimal terus dilakukan di tengah musim kering ini. Kami sungguh membutuhkan hujan yang besar," kata Chad lagi.
EvakuasiSejauh ini, lebih dari 80.000 orang telah mengosongkan wilayah Fort McMurray, yang selama ini dikenal sebagai ladang minyak di Kanada.
Awalnya, 25.000 warga diterbangkan ke kawasan utara. Hal ini dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah perintah evakuasi pertama yang dikeluarkan pemerintah setempat, Selasa lalu.
Namun, selanjutnya, sebagian besar pengungsi menuju ke selatan di wilayah Edmonton dan sekitarnya.
Warga memilih kawasan itu karena meyakini bakal mendapat kondisi dan dukungan yang lebih baik.
Terakhir, pemerintah setempat menerbangkan 8.000 warga ke Edmonton dan Calgary, Kamis malam.
Hari ini diharapkan jalur darat aman untuk perjalanan darat, setelah sebelumnya dinyatakan berbahaya untuk dilewati.
Perdana Menteri wilayah Alberta, Rachel Notley, mengatakan, konvoi pertama akan diikuti oleh 400 kendaraan, dan pemerintah setempat akan mengamankan proses itu.
Selanjutnya, sebuah helikopter akan menuntun perjalanan konvoi menuju wilayah selatan. Helikopter itu sekaligus memastikan amannya jalur yang dilintasi.
Notley juga mengatakan, dukungan keuangan sudah diberikan kepada para pengungsi dalam bentuk kartu tunai. Warga bisa membeli kebutuhan hidup dengan kartu itu.
McMurray adalah wilayah yang dikelilingi dengan hutan dan sumber minyak.
Kawasan ini memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia setelah Arab Saudi dan Venezuela.

Empat dari 14 Pemerkosa dan Pembunuh Yn Pernah Terlibat Kasus Pencabulan

Lokasi kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.

BENGKULU,  Empat pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yn (14) diketahui pernah melakukan pencabulan terhadap di bawah umur sebelumnya. Namun, kasus mereka diselesaikan secara kekeluargaan. "Sejauh ini, dari 14 pelaku itu, terdapat empat pelaku yang pernah melakukan tindakan pencabulan namun tidak pernah diselesaikan secara hukum," tutur Kanit Reskrim Polsek Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Bripka Sutriono, Kamis (5/5/2016).
Sebelumnya, beberapa warga dan tetangga Yn menuturkan bahwa di antara pelaku tersebut pernah terlibat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.
"Mereka ada yang pernah melakukan tindak asusila namun diselesaikan secara kekeluargaan tidak dilaporkan ke polisi," kata salah seorang warga setempat yang enggan namanya disebutkan.

Sementara itu, Sutriono mengapresiasi kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat dalam mengungkap kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yn.
Sutriono bercerita, pada awalnya kepolisian mendapatkan laporan hilangnya Yn, lalu bersama masyarakat polisi melakukan penyisiran sepanjang perjalanan dari sekolah ke rumah Yn.
Pencarian membuahkan hasil dengan ditemukannya jasad Yn dalam kondisi mengenaskan. Setelah dilakukan visum, polisi memastikan terjadi tindakan kekerasan dan pemerkosaan. Berdasarkan barang bukti dari lokasi kejadian, polisi meyakini pelaku terdiri dari sejumlah orang.
"Dari sana kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi termasuk data beberapa pelaku warga yang pernah melakukan tindak asusila, informasi ini didapat dari masyarakat," ucap Sutriono.

Selanjutnya, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang pernah melakukan pencabulan di daerah itu. Para pelaku mengaku bahwa mereka telah memerkosa Yn dan membunuhnya dengan cara membuang jasadnya ke jurang.

Demi Redam Ekstremisme, Aljazair Bangun Masjid Terbesar Ke-3 di Dunia

Foto udara ini memperlihatkan lokasi pembangunan masjid Djemaa El Djazair di kota Algiers. Masjid ini dibangun sejak 2012 dan dijadwalkan selesai tahun depan. Saat sudah selesai masjid ini mampu menampung 120.000 umat dan menjadi masjid ketiga terbesar di dunia.

ALGIERS, Pemerintah Aljazair sedang membangun masjid raksasa yang akan menjadi masjid ketiga terbesar di dunia setelah masjid di Mekkah dan Madinah, Arab Saudi.

Para pejabat negeri itu mengklaim, pembangunan masjid besar ini adalah cara untuk melawan radikalisme Islam dan penghormatan bagi Presiden Abdelaziz Bouteflika.

Masjid yang dinamai Djamaa El Djazair itu dibangun di kawasan teluk Algiers yang indah sebagai bagian sebuah kompleks yang termasuk perpustakaan sejuta buku, madrasah, serta museum sejarah dan seni Islam.

Masjid ini juga akan dilengkapi sebuah menara setinggi 265 meter, tertinggi di dunia, serta ruang shalat seluas 20.000 meter persegi yang mampu menampung 120.000 orang umat.

Kompleks ini dibangun di antara sebuah lokasi yang direncanakan sebagai daerah tujuan wisata dan kawasan permukiman kelas pekerja yang dulu dikenal sebagai basis kelompok Islam radikal.

"Beberapa kalangan menuduh kami membangun kuil bagi ekstremisme," kata Ahmed Madani, penasihat kementerian perumahan yang bertanggung jawab atas pembangunan masjid ini.

"Namun sebaliknya, masjid ini akan menjadi tamparan keras bagi kelompok militan. Mereka yang paling menentang proyek ini," tambah Madani.

Masjid yang dijadwalkan selesai dibangun pada 2017 itu akan menjadi lambang Islam moderat di Aljazair.

"Masjid ini juga akan menjadi tameng dari segala bentuk ekstremisme," lanjut Madani, yang berharap keberadaan masjid ini bisa menghindarkan umat Muslim dari masjid yang dikelola kelompok militan.

Sejak 1962

Menurut Madani, pemerintah Aljazair sebenarnya sudah memiliki rencana pembangunan masjid besar ini sejak 1962, saat mendapatkan kemerdekaan dari Perancis.

"Mimpi yang sudah dimulai sejak dulu kini mulai menjadi kenyataan, setelah terpilihnya Bouteflika, seorang yang dikenal akan kecintaannya terhadap budaya dan kesenian Islam," tambah Madani.

Presiden berusia 79 tahun itu sudah berkuasa sejak 1999. Dia sangat dihormati karena perannya mengakhiri perang saudara di Aljazair.

Namun, lawan-lawan politik Bouteflika dan para aktivis HAM menuduh sang presiden sedang berupaya melanggengkan kekuasaannya.

"Masjid ini tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Masjid ini juga akan menjadi tempat di mana jalinan iman dan kebudayaan akan diperkuat berkat adanya perpustakaan ultra-moderen dan sekolah Al-Quran yang akan menampung 300 siswa," ujar Madani.

Berbiaya mahal

Sementara itu, Menteri Perumahan Aljazair Abdeladjid Tebboune mengatakan, rencana pembangunan masjid ini sudah diluncurkan pada 2012, saat harga minyak dunia sedang mencapai puncaknya.

Empat tahun kemudian, Aljazair mengalami kekurangan pendapatan bersamaan dengan melorotnya harga minyak dunia serta berkurangnya cadangan mata uang asing yang dimiliki negeri itu.

Padahal, kompleks masjid ini butuh 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16 triliun, jumlah uang yang banyak dikritik sejumlah kalangan di Aljazair.

Para pengkritik menyebut dengan uang sebanyak itu pemerintah seharusnya bisa membangun rumah sakit atau sarana layanan publik lainnya.

Sejumlah pakar juga memperingatkan biaya pembangunan masjid ini kemungkinan besar akan membengkak jika tenggat waktu tak terpenuhi.

"Sebagian besar pekerjaan jauh dari kata selesai dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya," ujar seorang arsitek kepada AFP merujuk pada instalasi teknis, dekorasi mural dan kaligrafi yang belum selesai.

Masjid ini nantinya akan dilengkapi panel surya dan sistem sirkulasi air yang rumit untuk mengelola air hujan dan akan digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan oleh Perusahaan Teknik Konstruksi China (CSCEC) yang sudah beroperasi selama 30 tahun di Aljazair dan membangun lima hotel besar di negeri itu.

CSCEC mengalahkan sebuah perusahaan Lebanon-Italia dan Aljazair-Spanyol dalam kompetisi mendapatkan tender proyek raksasa ini.

Daerah gempa

Masalah lain yang dihadapi adalah terdapat kemungkinan masjid ini rusak atau hancur akibat gempa bumi.

Sebab, Aljazair berada di atas dua lempeng utama dan kerap diguncang gempa bumi, terutama wilayah di sepanjang pesisir Laut Tengah.

Pada 2003, gempa bumi menghantam kota Boumerdes di wilayah timur negeri itu dan menewaskan hampir 3.000 orang dan mengakibatkan 10.000 orang lainnya terluka.

Pakar gempa bumi, Abdelakrim Chelghoum telah memperingatkan pemerintah bahwa studi seismik yang dilaukan sebuah perusahaan Jerman menyebut ada risiko besar gempa menghancurkan masjid itu.

Namun, Madani sang pemimpin proyek mengabaikan peringatan itu. Dia yakin mekanisme untuk menyerap gerakan bumi sudah dibangun.

Dengan sistem itu, masjid dan bangunan lain di komplek tersebut mampu bertahan terhadap guncangan gempa hingga kekatan 9 magnitudo.

Kata Anas Effendi, Jadi Wali Kota Jakarta Barat Itu...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (dua dari kiri), Ketua PKK DKI Jakarta Veronica Tan (dua dari kanan), Walikota Jakarta Barat M Anas Effendi (kanan), dan Chief of Corporate Communications, Social Responsibility & Security PT Astra International Tbk Pongki Pamungkas (kiri) saat meresmikan RPTRA Cengkareng Timur Berseri, Selasa (118/2/216).

JAKARTA, - Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mengatakan, menjadi wali kota di wilayah administrasi Jakarta Barat tidak hanya dibutuhkan kepintaran. Dia menyebut wali kota juga harus loyal, bertanggung jawab, dan berani. "Jadi wali kota di Jakarta Barat ini bukan cuma pinter dan rajin, yang pertama harus loyal dan tanggung jawab. Kalau enggak loyal kepada pimpinan enggak akan bisa nyelesain ini (permasalahan)," ujar Anas kepada Kompas.com di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (4/5/2016).
Menurut dia, keluhan yang dilaporkan masyarakat melalui aplikasi Qlue jauh lebih banyak dibandingkan keluhan masyarakat di wilayah administratif lain. Pemkot Jakarta Barat membutuhkan waktu lebih banyak untuk menindaklanjuti semua keluhan itu.
"Ya, karena banyak permasalahan. Di Qlue aja 10.000 lebih, wilayah lain kan cuma 3.000-4.000. Permasalahannya lebih banyak," kata dia.
Dari banyaknya keluhan tersebut, Anas mengklaim telah menindaklanjuti 7.000 lebih keluhan. Sementara yang belum ditindaklanjuti hanya berkisar di angka 200.
"Kita sudah respons 7.039. Yang belum di-TL (tindaklanjuti) 200-an. 5.000 lagi sedang diproses," ucap Anas.
Keluhan-keluhan yang belum bisa ditindaklanjuti, kata dia, disebabkan Pemkot Jakarta Barat tidak punya wewenang untuk menyelesaikannya.
"Macem-macem yang enggak bisa di-TL, GTO (Gerbang Tol Otomatis), itu bukan kewenangan wali kota. Itu kewenangan jasa marga. Tapi dikeluhkan," kata Anas.
Selain loyal, Anas menyebut menjadi wali kota Jakarta Barat juga harus berani dan bertindak tegas melakukan penertiban.
"Yang kedua harus klotokan, harus punya keberanian, punya nyali, pantang menyerahlah. Kalau kita kurang berani, enggak bisa menyelesaikan masalah. Kita harus punya ketegasan," katanya.
Anas menyebut pimpinan yang rajin memang banyak. Namun, tidak semua pemimpin yang rajin dapat menyelesaikan tugasnya.
"Kalau yang rajin mah banyak, (tapi) belum tentu berhasil," ucap Anas.
Anas menjelaskan hal tersebut untuk menjawab pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang berniat menggantinya jika dia tidak becus bekerja. Ahok, sapaan Basuki, bahkan sudah mempersiapkan Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji menjadi wali kota.
Dia pun sudah mempunyai rencana menjadikan Isnawa sebagai wali kota Jakarta Barat jika Anas tidak becus bekerja.

Ledia Hanifa: Pemerkosa YN Layak Dihukum Mati

Jagat media sosial pada Senin (2/5/2016) diramaikan dengan tagar #NyalaUntukYuyun, sebagai aksi solidaritas netizen terhadap perkosaan yang menimpa seorang pelajar SMP di Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada pertengahan April 2016 yang diperkosa 14 pemuda saat pulang sekolah.

JAKARTA,  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mendesak penegak hukum untuk mengenakan pasal berlapis dan tuntutan pidana maksimal terhadap 14 orang pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Y, siswi SMP 14 tahun di Reja Lebong, Bengkulu. Pasal berlapis yang dapat dikenakan tersebut, menurut Ledia, adalah pasal pemerkosaan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, pembunuhan hingga mabuk di area umum.
“Kita bisa berharap kepada penegak hukum agar mereka diberi tuntutan pidana mati atau pidana seumur hidup bagi pelaku dewasa atau yang berusia di atas 18 tahun, dan pidana maksimal bagi pelaku di bawah 18 tahun,” kata Ledia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/5/2016).
Ledia meminta pemerintah tidak hanya memandang kasus ini dari sisi kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan semata, tapi juga adanya persoalan pornografi dan minuman keras secara lebih komprehensif.
Sebab, sebelum melakukan tindakan pemerkosaan tersebut, para pelaku kejahatan sempat menonton video porno dan mengonsumsi minuman keras.

Ledia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk secara aktif dan berlanjut menggerakkan program pemberantasan peredaran film porno dan miras.
Dengan kasus ini, terbukti peredaran video porno dan miras merupakan bibit kejahatan yang lebih besar.
“Jangan hanya terdorong penanganan pada setiap kali ada kejadian buruk. Jangan beri kesempatan hadir kejahatan berikutnya karena kita tak mampu mengendalikan persoalan miras dan film porno ini,” ujar Ledia yang belakangan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Fahri Hamzah ini.

Sedangkan di tingkat masyarakat, lanjut Ledia, pembentukan semacam satuan tugas (satgas) di tingkat RT/RW dapat diupayakan dalam rangka mencegah tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal itu sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mewajibkan peran aktif masyarakat mulai dari yang paling dekat, mudah, dan mampu dilakukan.
“Sehingga bila ada katakanlah perjudian, ada peredaran miras, ada peredaran video porno, peredaran narkoba, ada kumpul-kumpul tak jelas, tawuran, pelecehan seksual, kekerasan dan sebagainya bisa segera diatasi,” ucap Ledia.

Diberi Ahok Rp 100 Juta Sebulan, Sekda Masih Merasa Kurang

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Balai Kota, Kamis (28/4/2016).

JAKARTA, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah merasa tambahan uang operasional sebesar Rp 100 juta yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepadanya tiap bulan masih kurang. Uang itu dapat dipergunakan untuk operasional maupun kebutuhan lainnya. "Misalnya, ada proposal masuk ke saya, seperti acara futsal atau hari keagamaan, kita boleh bantu pakai itu (uang operasional). Dana (tambahan operasional) itu cukup enggak? Enggak cukup," kata Saefullah di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengaku bisa menghabiskan uang Rp 50 juta tiap minggunya untuk menyumbang acara pernikahan. Belum lagi menyumbang acara-acara lain.
"Uangnya pasti habis. Mau dikasih (tambahan operasional) Rp 200 juta-Rp 300 juta, pasti habis," kata Saefullah.
Penggunaan dana operasional itu dilaporkan kembali kepada Ahok. Bentuk pertanggungjawabannya dengan menggunakan kuitansi.
Para wali kota mendapat dana operasional sebesar Rp 50 juta tiap bulan. "Uang operasional itu amanat undang-undang dan gubernur itu memang mendapat uang operasional dari pendapatan asli daerah (PAD). Ini murni hak gubernur dan wagub," kata Saefullah.
Dana operasional yang diperoleh Ahok dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, kata dia, dapat mencapai Rp 3- Rp 4 miliar tiap bulannya.

Penanganan Banjir Kampung Pulo Bergantung pada Sodetan di Bidaracina

Kondisi air Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Selasa (8/3/2016)

 JAKARTA, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, pembuatan sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) akan membebaskan beberapa wilayah dari banjir, di antaranya wilayah Kampung Pulo dan Bukit Duri. "Kalau sodetannya jadi Kampung Pulo dan Bukit Duri, bukan hanya berkurang banjirnya, melainkan bebas banjir," ujar Teguh, seperti dikutip BeritaJakarta, Selasa (3/5/2016).
Saat ini, lanjut Teguh, di Kampung Pulo sedang dilakukan pemasangan sheet pile, sementara di Bukit Duri masih menunggu selesainya relokasi warga ke rumah susun (rusun).
"Sekarang pemasangan sheet pile sedang berlangsung. Ditambah dengan adanya sodetan, maka dua daerah itu bebas banjir," ucapnya.
Teguh mengatakan, jika pembangunan sodetan tidak segera diselesaikan, kedua wilayah ini tetap akan tergenang banjir. Namun, memang genangan akan berkurang karena sudah ada pemasangan sheet pile.
"Sekarang banjir sudah berkurang di Kampung Pulo karena sudah pasang sheet pile. Kalau banjir juga tidak lama, kemarin paling lama banjir hanya sembilan jam. Kalau dulu kan sampai berhari-hari," katanya.
Sodetan Ciliwung akan mengalirkan air dari Kali Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur. Dengan kapasitas tersebut, 10 persen beban aliran air Ciliwung dapat dikurangi.
Namun, pembangunan sodetan Ciliwung-KBT terkendala dengan adanya gugatan warga Bidaracina ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dilayangkan atas adanya surat perintah bongkar (SPB) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana.

Ahok dan Risma Dianggap Layak "Diadu" di DKI

Executice Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte

JAKARTA,  Direktur Centre for Strategic and International Studies Philips Vermonte menilai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok layak "diadu" dengan Tri Rismaharini pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Keduanya dianggap memiliki kelebihan dan diyakini akan menguntungkan warga DKI Jakarta.
"Tidak masalah karena calon yang maju adalah calon-calon yang baik. Maka, siapa pun yang menang akan menguntungkan bagi pemilih (warga Jakarta)," ujar Philips saat ditemui seusai mengisi sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Faktor lain yang dianggap Philips mendasari argumennya ialah karena Ahok dan Risma sama-sama memiliki background kepala daerah. Hal tersebut dapat menjadi tolok ukur warga DKI dalam menilai keduanya.
"Itu penting, repotnya kalau kepala daerah yang bertanding bukan sesama kepala daerah. Itu akan membawa kesulitan," kata Philips.
Dengan begitu, pemilih (warga DKI) dapat melihat dan mengukur dengan jelas kemampuan keduanya, seperti halnya track record.
Dengan latar belakang yang sama, hal itu dianggap akan menguntungkan pemilih karena bisa membandingkan capaian dan kinerja keduanya selama menjadi kepala daerah.
"Pemilih dapat melihat dengan jelas apa standar-standar yang bisa membandingkan calon-calonnya dan itu rasional," kata Philips.

Ahok: Korupsi Proyek Trotoar karena Kurangnya Pengawasan Lapangan

Warga duduk di bangku taman yang terpasang sejak semalam di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (19/6/2013). Sebanyak 340 unit bangku taman dipasang di Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin hingga kawasan Medan Merdeka untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna trotoar di Jakarta.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai, terjadinya dugaan korupsi proyek trotoar di Jakarta Selatan karena kurangnya pengawasan di lapangan.

Ia yakin korupsi tidak terjadi di tingkat perencanaan karena perencanaan proyek di Pemprov DKI sudah menggunakan sistem e-budgeting.
"E budgeting kan enggak bisa ngawasi yang di lapangan," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
Menurut Ahok, sejauh ini, Pemprov DKI sudah menggunakan jasa konsultan untuk mengawasi proyek yang ada di lapangan. Namun, ia mengaku belum mengetahui apakah ada unsur keteledoran konsultan dari kasus dugaan korupsi proyek trotoar itu.
"Makanya, kadang-kadang itu konsultannya yang kita bayar itu tidak melakukan pengawasan," ujar Ahok.
Dugaan korupsi proyek trotoar di Jakarta Selatan diindikasikan terjadi pada proyek pembangunan trotoar di Cilandak, Lebak Bulus, Fatmawati, dan Mampang. Dugaan korupsi itu  diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar.
Dugaan modusnya adalah PT IM selaku pemenang tender proyek mengalihkan kontrak kepada pihak lain. Padahal, 80 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 13 miliar telah dicairkan oleh PT IM.

Yusril: DKI Harus Negosiasi jika Mau Gunakan Tanah Luar Batang

Rabu (20/4/2016), Yusril Ihza Mahendra mendatangi warga Kampung Luar Batang

JAKARTA, Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menggunakan lahan di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk kepentingan umum maka harus bernegosiasi dengan warga. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tatanegara yang menjadi kuasa hukum warga Luar Batang serta bakal calon gubernur DKI Jakarta, mengatakan hal itu di Bidaracina, Jakarta Timur, Selasa(3/5/2016).

"Jadi kalau Pemerintah DKI mau menggunakan tanah itu dengan alasan untuk kepentingan umum, tapi kan harus ada negosiasi dengan warga, kesepakatan dengan warga," kata Yusril.
Ia mengklaim, sebagian masyarakat mempunyai sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan di Luar Batang. Warga yang lain juga disebutnya punya surat girik dan surat jual beli tanah, dan ada yang dimiliki sebelum Indonesia merdeka.
"Dan itu adalah bukti-bukti masyarakat atas tanah di situ," ujar Yusril.
Pemprov DKI berencana menata kawasan Luar Batang. Namun rencana ini menuai penolakan warga.
Senin malam Sekretasi Daerah DKI Jakarta, Saefullah, dan timnya datang ke Luar Batang untuk bertemu warga. Namun kedatangan mereka tidak disambut baik, bahkan diwarnai ketegangan.
Kepada Saefullah, warga Luar Batang mengatakan tidak akan menjual lahan milik mereka kepada Pemprov DKI.

Ahok Dapat Dana Operasional Rp 30 Miliar Per Tahun

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sedang diwawancarai oleh petugas sensus BPS di kediaman Kompleks Pantai Mutiara, Mibggu (1/5/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan, dia mendapat uang operasional sekitar Rp 30 miliar setiap tahun. Dia mengatakan, jumlah tersebut setara dengan 0,01 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.
Menurut Ahok, adanya jatah 0,01 persen PAD untuk uang operasional kepala daerah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
"Jadi, ada PP yang mengatur bahwa kepala daerah seluruh Indonesia boleh pakai duit 0,01 persen dari PAD. Kalau di sini kita bisa dapat Rp 30-an miliar mungkin per tahun," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
Meski itu diperuntukkan bagi kepala daerah, Ahok menyebut uang operasional itu harus disimpan di rekening daerah. Ia menyebut penggunaannya tidak boleh sembarangan karena diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Patokannya, kalau kita enggak pakai ya balikin," ujar Ahok.
Khusus untuk uang operasional miliknya, Ahok mengaku biasa menggunakannya untuk membayar gaji staf ahli, membantu menebus ijazah pelajar yang kurang mampu, dan membeli berbagai macam hasil kerajinan apabila datang ke pameran.
"Jadi, bisa juga untuk kawinan. Kita kasih bunga ke orang itu sebulan bisa sampai miliaran lho. Kirim bunga semua," kata Ahok

Kejaksaan Agung Keluhkan Minimnya Dana Pemberantasan Korupsi

Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

JAKARTA, - Masalah anggaran selalu menjadi masalah klasik bagi seluruh lembaga negara di Indonesia. Ini pun dialami Kejaksaan Agung yang juga bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hal itu dikeluhkan oleh Koordinator Satu Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung Pathor Rahman dalam seminar dan lokakarya yang digelar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Menurut Pathor, dana yang diperoleh Kejaksaan Agung khususnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) sangatlah minim.
Dalam satu tahun, Korps Adhyaksa hanya menerima dana sejumlah Rp 200 juta. Jumlah itu dengan peruntukan Rp 25 juta untuk tahap penyelidikan, Rp 50 juta untuk penyidikan, Rp 100 juta untuk penuntutan, dan Rp 25 juta untuk eksekusi.
"Coba bayangkan, dengan besaran dana tersebut tentunya sulit karena kami juga memiliki perwakilan hingga daerah," ujar Pathor.
Besaran dana tersebut berbanding terbalik dengan yang diterima KPK. Dalam setahun, KPK mengantongi dana sejumlah Rp 50 miliar.
Peruntukan dana itu adalah Rp 11 miliar untuk penyelidikan, Rp 12 miliar untuk penyidikan, Rp 14 miliar untuk penuntutan, dan Rp 13 miliar untuk eksekusi.
Meski demikian Pathor mengaku, pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda prioritas bagi Kejaksaan Agung. Karena itu, meski mendapat porsi anggaran yang kurang, pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.
"Mau tidak mau kami harus efisien dalam bekerja, saya rasa skala prioritas harus digunakan supaya kinerja kejaksaan dalam menangani kasus korupsi benar-benar optimal," ujar dia.

Nenek Ini Ditangkap Polisi Saat Sedang "Nyabu"

JAKARTA,  Jajaran Polsek Metro Tamansari, Polres Metro Jakarta Barat, mengamankan seorang nenek berinisial SN (55), yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu. Menurut Kapolsektro Tamansari AKBP Hermanto, penangkapan SN berawal dari informasi warga yang diterima polisi.

Berdasarkan informasi warga, SN kerap menggunakan narkoba di kediamannya. SN pun diringkus pada Senin (2/5/2016).
Aparat menggerebek dan menggeledah rumah pelaku yang beralamat di Jalan Keselamatan Dalam, Nomor 28 RT 06/RW 08 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
"Kami terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah mendapat pengaduan dari warga. Petugas mulai mendatangi rumah nenek ini dan melakukan penangkapan," ujar Hermanto di Mapolsektro Tamansari pada Selasa (3/5/2016).

Saat digerebek, SN tertangkap basah memakai sabu. Ia pun tak melakukan perlawanan dan tidak mengelak bahwa dirinya kerap mengonsumsi narkoba.
"Dari tangan pelaku, kami menyita barang bukti sabu seberat 0,14 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Ada juga dua cangklong kaca bekas dipakai oleh tersangka," ucap dia.
Selanjutnya, SN dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan. "Kasus ini masih kami dalami dan dilakukan pengembangan," kata Hermanto.

Polisi: Motif Mahasiswa Bunuh Dosennya karena Dendam Selalu Dimarahi

Anak perempuan dosen UMSU, Nur Ain, mendatangi RS Bhayangkara Polda Sumut, Senin (2/5/2016).

MEDAN,  Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto menyatakan,  motif RS (21) membunuh dosen mata kuliah Micro Teaching di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nur Ain Lubis alias Bunda (63) dilatarbelakangi oleh dendam. "Hasil pemeriksaan sejak tadi malam terhadap pelaku, motifnya adalah dendam terhadap korban karena selalu dimarahi korban," kata Mardiaz, Selasa (3/5/2016).
Pengakuan pelaku pada penyidik, lanjut dia, saat di perkuliahan korban sering memarahi dan mengusir pelaku dari kelas karena mengenakan kaos dan jarang membawa buku saat mengikuti perkuliahan korban.
"Tersangka juga mengaku, korban juga sering mengancam kalau pelaku tidak mengubah sikapnya maka korban akan memberikan nilai buruk dan tidak akan diluluskan mata kuliah PPL-nya," ucap dia.
Korban merupakan dosen pembimbing pelaku pada Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). "Sikap korban membuat pelaku sakit hati. Muncul niatnya membunuh korban, dia bawa pisau bergagang kayu dari rumah," kata Mardiaz.
Menurut dia, pelaku akan dikenakan pasal pembunuhan berencana yaitu Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 338 KUHP jo Pasal 351 ayat (3).
"Tapi pasal-pasal itu tergantung hasil pemeriksaan nanti," katanya.
Sebelumnya diberitakan, pelaku RS yang merupakan mahasiswa UMSU menikam dosennya Nur Ain Lubis alias Bunda. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun mantan dekan tersebut tak tertolong lagi nyawanya.

Ganti Kerugian Negara, Samadikun Siap Serahkan Rumah dan Tanah

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso (kiri), buron kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Samadikun Hartono (dua kiri), Deputi 1 Luar Negeri BIN, Sumiharjo Pakpahan (dua kanan) disambut Jaksa Agung HM Prasetyo (kanan) setiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

JAKARTA, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah mengatakan, terpidana kasus pencairan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono siap menyerahkan hartanya untuk mengganti kerugian negara. Menurut dia, saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tengah menunggu penggantian keuangan negara oleh Samadikun.
"Rumahnya siap diserahkan yang di Jalan Jambu (Menteng), terus yang tanah di Puncak," ujar Arminsyah di gedung bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Keputusan Samadikun, kata Arminsyah, diambil setelah berdiskusi dengan keluarganya di lembaga pemasyarakatan.
Kejagung menaksir aset berupa rumah tersebut senilai Rp 50 miliar. Sementara tanah di puncak belum bisa dipastikan nilainya.
"Kalau tidak dibayar (kerugian negara), salah satunya akan disita," kata Arminsyah.
Samadikun merupakan terpidana kasus korupsi BLBI dan menjadi buron belasan tahun. Sejak mengekesekusi Samadikun, akhir April 2016 lalu, Kejagung memang mengincar aset Samadikun untuk disita jika tidak bisa mengembalikan uang ke kas negara.

Samadikun ditangkap di Shanghai, China, oleh kepolisian setempat. Ia pun dikembalikan ke Indonesia, Kamis (21/4/2016) petang dan tiba di bandara Halim Perdanakusuma pada malam harinya.

Samadikun divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI senilai sekitar Rp 2,5 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis finansial 1998.
Kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini disebut sebesar Rp 169 miliar. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris Bank PT Bank Modern Tbk itu dihukum empat tahun penjara.

Singapura Tahan 8 Warga Banglades Terduga ISIS

Kelompok garis keras Banglades meluapkan kegembiraan setelah mahkamah agung negeri itu menolak petisi yang menginginkan pencabutan Islam sebagai agama negara.

SINGAPURA,  Kepolisian Singapura, Selasa (3/5/2016),  menahan delapan warga Banglades yang bekerja di sektor konstruksi di negara pulau itu karena diduga akan melakukan serangan teror di negara asalnya.

Delapan warga Banglades itu merupakan pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Di negaranya, mereka menamakan diri sebagai kelompok ISIS Banglades (ISB).
Penangkapan atas delapan pekerja bangunan itu merupakan yang kedua dalam enam bulan terakhir oleh Singapura.
Otoritas singapura mengatakan, ke-8 warga Banglades itu berusia antara 26 tahun hingga 34 tahun. Mereka bekerja di industri kelautan dan jasa konstruksi.
Sedangkan dua orang lagi anggota mereka telah berada di Banglades.
“ISB telah menjadi keprihatinan Singapura karena dukungan mereka terhadap ISIS dan juga kesediaan mereka untuk melakukan kekerasan di luar negeri,” kata Kementrian Dalam Negeri Singapura dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Singapura mengatakan, para pria itu telah ditahan sejak April dan dilakukan dengan merujuk  Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act/ISA).
Belum begitu jelas bilmana mereka akan diproses hukum, apakah akan didakwa di Singapura atau akan dideportasi.
Menurut The Straits Times Singapura, penahanan atas warga asing itu merupakan yang pertama kali dilakukan berdasarkan ISA.
Pemerintahan yang kaya dan multi-etnis Singapura belum pernah menghadapi serangan militan dalam beberapa dekade ini.
Namun, hasil investigasi memperlihatkan bahwa ISB telah mengidentifikasi beberapa target yang mungkin akan dilakukan di Banglades.
Militan Islam di Banglades telah melakukan berbagai serangan mematikan dalam dua tahun terakhir.
Mereka membunuh bloger atheis, akademisi, pemimpin atau kelompok agama minoritas, dan pekerja bantuan asing.
Serangkaian serangan mematikan itu  telah dimulai sejak Februari 2015 dan setidaknya telah menewaskan 20 orang. Seorang penjahit Hindu juga dibunuh pada Sabtu (1/5/2016).
ISIS dan kelompok yang berafiliasi dengan Al Qaeda mengaku bertanggung jawab atas sebagian besar serangan.
Namun, polisi Banglades mengatakan, kelompok militan lokal bertanggung jawab.
Pada Januari, Singapura mengatakan menangkap 27 pekerja konstruksi Banglades karena mendukung Al Qaeda dan ISIS. Sebanyak 26 di antaranya dideportasi ke negara asal mereka.
Kepolisian Banglades mengatakan, sebanyak 14 dari 26 orang itu telah dihukum. Namun, polisi menolak untuk mengaitkan mereka dengan ISIS dan Al Qaeda.
Tentang delapan warga Banglades untuk kasus terbaru ini,  pihak Singapura mengatakan, para pria itu bermaksud untuk bergabung ke ISIS sebagai pejuang asing.
Polisi juga mengamankan sebuah bom rakitan dan dokumen terkait ISIS.

Sekda DKI: Mereka Bilang, Sejengkal Pun Tanah Enggak Akan Kami Jual

Warga Luat Batang melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/5/2016). Mereka meprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan menggusur warga Luar Batang.

JAKARTA, Warga Luar Batang menegaskan tidak akan menjual lahan milik mereka kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah setelah bertemu dengan perwakilan warga Luar Batang selama satu jam di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (2/5/2016) malam.

"Mereka bilang, satu jengkal tanah enggak akan kami jual. Sementara kami punya keinginan agar lingkungan itu tertata rapi dan akses jalannya mesti diatur," kata Saefullah, di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).

Mendengar hal itu, Saefullah mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menyadari keputusan itu adalah hak setiap warga.

Namun, kata dia, harus ada pembangunan akses jalan menuju Masjid Luar Batang. Saefullah telah menginstruksikan Dinas Bina Marga untuk mengaspal kembali akses jalan menuju masjid tersebut.

"Jadi enggak ada konsep menggusur, yang ada kami cari tanah untuk membangun apartemen (rusun). Jika ada warga yang berminat (menjual lahan mereka), kami akan bayar dengan harga NJOP atau appraisal dan dibayar tahun ini," ujar Saefullah.

Pertemuan itu diikuti oleh para pengurus Masjid Luar Batang, perwakilan warga dari RW 02, Lurah Penjaringan Suranta, Camat Penjaringan Abdul Khalit, dan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi.

Pada kesempatan itu, ada pula warga yang hadir dan mengaku tinggal di bangunan di atas air. Mereka tidak bermasalah jika tempat tinggal mereka dibongkar. Namun, syaratnya harus ada kompensasi berupa uang ganti rugi.

"Saya bilang APBD tidak bisa digunakan untuk pemberian kompensasi ganti rugi. Ini bersinggungan dengan hukum dan tidak ada dasar pemberian kompensasi untuk warga yang tinggal di atas air," kata Saefullah.

Selain itu, mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut juga menjelaskan adanya aturan SK Gubernur terkait penataan kawasan Kota Tua. Di dalam aturan itu, akan dibangun jalur pedestrian sepanjang Kota Tua, VOC Galangan, Pasar Ikan, Museum Bahari, hingga Masjid Luar Batang.

Masjidnya tidak akan dibongkar, tetapi dirapikan, seperti pengecatan dan pembersihan toilet; serta akan dibangun plaza.
"Untuk di luar masjid akan ada penataan sheetpile (dinding turap). Saya sampaikan kalau ada warga sekitar masjid yang punya sertifikat kepemilikan lahan yang jelas, DKI akan membeli untuk pembangunan plaza di depan Masjid Luar Batang, kan dilihatnya juga jadi enak," kata Saefullah.

Tujuh Pemerkosa dan Pembunuh Yn Dituntut 10 Tahun Penjara

BENGKULU, Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut tujuh pemerkosa dan pembunuh Yn (14) dengan hukuman penjara 10 tahun. Ketujuh pelaku yang dituntut 10 tahun penjara itu merupakan pelaku yang dianggap masih di bawah umur. Ketujuh pelaku itu ialah De (18), Da (17), Fs (18), Su (18), Al (17), So (16), dan Ek (16).
Tuntutan tersebut disampaikan JPU Arlya Noviana Adam dalam sidang yang dilakukan secara tertutup di Pengadilan Negeri Curup, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Selasa (3/5/2016).
Sidang dipimpin oleh hakim ketua Heny Farida dan dua hakim lainnya, yakni Hendri Sumardi dan Fakhrudin, dimulai pada pukul 11.00 WIB.
Kajari Curup, Eko Hening Wardoyo, menjelaskan, para pelaku didakwa dengan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP, juga Pasal 80 ayat 3 Nomor 35 Tahun 2014.
"Tuntutannya adalah 10 tahun, seperti dakwaan jaksa," kata Eko.
Sementara itu, untuk lima pelaku lain, sidangnya akan digelar pada Rabu (4/5/2016) dengan agenda sidang pleidoi.
Para terdakwa merupakan pelaku tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMP Yn (14) yang terjadi pada pertengahan April 2016.
Korban Yn ditemukan tewas di dalam jurang dengan tangan dan kaki terikat dan sudah membusuk. Kasus ini mendadak menjadi perhatian publik secara luas sejak munculnya gerakan solidaritas terhadap korban Yn.

Untung Sangaji Bantah Ingin Jadi Calon Bupati karena Kecewa kepada Polri

AKBP Untung Sangaji saat menyambangi Polda Metro Jaya pada Selasa (3/5/2016).

JAKARTA, AKBP Untung Sangaji membantah niatnya maju dalam Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Barat karena kecewa dengan institusi Polri.

Untung mengaku memutuskan maju dalam Pilkada tersebut karena ingin mengabdi untuk kampung halamannya.

"Oh enggak ada, enggak ada hubungan, mana ada saya kecewa atas itu," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (3/5/2016).

Untung menuturkan, dirinya sudah menganggap Kapolri Jenderal Barodin Haiti sebagai orangtuanya. Oleh karena itu, ia merasa keluhan yang diucapkan sebelumnya adalah seperti keluhan seorang anak kepada bapaknya.

"Seperti anak mengeluh kepada orangtuanya, boleh dong? Jadi jangan dianggap berlebihan, namanya anak sama orangtua jangan diadu-adu enggak baik. Beliau itu kan keren sebagai Kapolri kita. Masa saya ribut dengan orang tua kan enggak mungkin," ucapnya.

Nama Untung populer setelah terjadinya teror di kawasan Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016 lalu. Bersama juniornya, Ipda Tamat Suryani, Untung berhasil menggagalkan meledaknya bom berkekuatan besar yang dibawa oleh seorang teroris.

Untung sempat mengungkapkan kekecewaannya karena kerja kerasnya seperti tak dihargai oleh Kapolri.

"Kalau kecewa, pasti kecewa. Masa harus bohong. Orang bisa naik pangkat dari hasil kerja kita. Promosi sekolah, promosi job, kita enggak ada sama sekali," ujar Untung saat dihubungi, Jumat (8/4/2016).

Jika Arena Pacuan Kuda Tak Boleh di Pulomas, Pemprov DKI Akan Cari Lahan

Asrama pelatih dan atlet pacuan kuda di Pulomas yang digusur. Selain asrama ini, rencananya jalur pacuan kuda juga akan digusur untuk pembangunan equestrian untuk Asean Games 2018. Kamis (21/4/2016)

JAKARTA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu rekomendasi dari Asian Equestrian Federation (AEF) dan Federation Equestrian Intertasional (FEI) terkait pembangunan arena pacuan kuda di Pulomas, Jakarta Timur. Jika kedua organisasi tersebut mengatakan tidak boleh ada arena pacuan kuda di lahan PT Pulomas, Pemprov DKI akan mencari lahan di tempat lain.
"Misalnya organisasi internasional tidak memperbolehkan pacuan kuda di sana maka Pemprov DKI akan mencari (lahan)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (3/5/2016).
Djarot menyebut lahan di Tegal Alur sebagai lahan alternatif. Meski demikian, kata Djarot, keputusan untuk mencari lahan baru akan ditentukan setelah keluar rekomendasi dari AEF dan FEI.
Arena pacuan kuda di Pulomas sedang dipermasalahkan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) DKI Jakarta. Sebab, PT Pulomas akan menghilangkan arena tersebut untuk membangun equestrian (lompat kuda).
Penggusuran itu dalam rangka pengembangan area equestrian untuk Asean Games 2018.
Pordasi memperjuangkan agar arena pacuan kuda tetap dipertahankan di sana. Oleh sebab itu, Pemprov DKI sepakat untuk meminta rekomendasi organisasi internasional terkait hal itu.
Djarot mengatakan organisasi tersebut akan menguji kemungkinan, apakah lahan di Pulomas bisa dibangun pacuan kuda sekaligus equestrian.
"Kalau misalnya pacuan harusnya enggak ada, ya maka pihak Pordasi harus bisa menerimanya. Tapi kalau bisa diakomodir arena pacuannya, ya kita kerjakan betul. Malah Pemprov terima kasih sehingga kita tidak perlu lagi membangun arena pacuan," ujar Djarot.
Djarot mengatakan rekomendasi akan keluar akhir Mei 2016. Setelah itu, equestrian baru bisa segera dibangun.
"Akhir Mei ini harus keluar rekomendasinya. Sehingga akhir mei bisa dibangun dan Agustus 2017 bisa selesai (equestrian)," kata Djarot.

Ini Motif Pelaku Penyayatan di Yogyakarta

Kapolda DIY, Brigadir Jenderal Polisi Prasta Wahyu Hidayat, Selasa (03/05/2016) saat memberikan keterangan pers terkait pengungkapan kasus penyayatan di Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA,  Kapolda DIY Brigadir Jenderal Polisi Prasta Wahyu Hidayat mengatakan, motif BAN (40), tersangka pelaku penyayatan di Yogyakarta, adalah karena marah. Pelaku marah karena saat mengendarai motor merasa dihalangi oleh para korban. "Marah karena dihalangi. Pelaku mendekati korban, lalu mengambil cutter di saku celana dan menyayat lengan ketiga korban," ucap Prasta dalam keterangan pers di Yogyakarta, Selasa (3/5/2016).
BAN, yang merupakan warga Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sehari-hari tinggal di Wonosari, Gunungkidul. Ia ditangkap di Sonopakis Kasihan, Bantul, pada Senin (2/5/2016) malam.
"Pelaku kita amankan di kontrakan saudaranya, Sonopakis Kasihan, Bantul," kata dia.
Sementara itu, Kapolres Kota Yogyakarta Kombes Prihartono Eling Lelakon menambahkan, berdasarkan keterangan keluarga, BAN memang mengalami stres.
"Bekerja serabutan, sudah punya istri. Kata keluarga, kadang normal, kadang tidak, mungkin nanti akan diperiksakan ke psikolog," ucapnya.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 80 ayat UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya lima tahun dan denda Rp 100 juta. Tersangka juga dijerat dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam satu hari, tepatnya pada 25 April 2016 di Kota Yogyakarta, terjadi aksi penyayatan oleh orang tak dikenal.
Aksi penyayatan ini terjadi di Jalan Nyi Pembayun Kotagede, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, dan di Jalan Janturan, Umbulharjo. Tiga korban semuanya perempuan dan mengalami luka sayatan di lengan kanan

Warga Bidaracina Berterima Kasih kepada Tim Bantuan Hukum Yusril

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra di tepi Sungai Ciliwung, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Selasa (3/5/2016)

JAKARTA, Warga Bidaracina mengucap syukur atas kemenangan tim advokasi Bulan Bintang melawan Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tim advokasi tersebut diketuai pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, yang mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur di sejumlah partai.
 

Rasa syukur itu diwujudkan warga dengan mengundang Yusril ke kawasan Bidaracina. Warga juga menggelar syukuran di sana. Warga Bidaracina diketahui menang dalam gugatan terkait SK Gubenur DKI Jakarta Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet (jalur masuk) Sodetan untuk Ciliwung-KBT.
Salah satu perwakilan warga, Udin, menyampaikan terima kasih atas kemenangan ini kepada tim advokasi PBB.
"Kami ucapkan terima kasih kepada tim advokasi bantuan hukum Bulan Bintang yang telah mendukung dan membantu warga Bidaracina dalam mempertahankan wilayah yang akan digusur oleh Ahok," kata Udin di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (3/5/2016).
 

Udin juga menyampaikan dukungan untuk Yusril menjadi gubernur DKI. Ketua RW 04 Bidaracina, Galuh, juga menyampaikan hal senada. Galuh mengucapkan terima kasih kepada Yusril. "Saya hanya mengucapkan ucapan terima kasih. Kami ucapkan atas bantuan hukum kepada warga kelurahan warga Bidaracina dengan haru dan bangga untuk mengadakan tasyakuran atas terkabulnya gugatan kami di PTUN Jakarta," ujar Galuh.
Tampak Yusril duduk di panggung acara mendengar sambutan warga. Yusril rencananya akan memberikan sambutan di hadapan warga.

Hasil Otopsi, Tak Ada Tanda Kekerasan di Jasad Mahasiswi UGM

Kepala Program Studi Geofisika FMIPA UGM, Siswanto (lbaju lengan panjang warna biru mengenakan kacamata) saat berada di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta untuk menyampaikan turut berbela sungkawa kepada Ibu Alm Feby Kurnia, Nurcahaya Ningsih (48) (menggunakan jilbab warna hitam)

SLEMAN, Lima dokter RSUP Dr Sardjito Yogyakarta telah melakukan otopsi terhadap jenazah Feby Kurnia, mahasiswi Geofisika angkatan 2015 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM). Ketua Tim Dokter Otopsi, dr Ida Bagus Gede Surya Putra Pidada, menyampaikan, tim telah melakukan otopsi, baik pemeriksaan dalam maupun luar tubuh.
"Tim dokter tidak menjumpai adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban," katanya dalam jumpa pers di ruang rapat forensik RSUP Dr Sardjito, Selasa (3/5/2016).
Mengenai penyebab kematian, lanjutnya, tim dokter masih belum dapat menyimpulkan. Sebab, hal itu masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan, seperti pemeriksaan patologi anatomi dan toksikologi.
"Untuk mengetahui penyebab kematian, dibutuhkan pemeriksaan lanjutan sekitar satu sampai dua mingguan," tuturnya.
Menurut dia, dari hasil otopsi, juga diketahui bahwa Feby telah meninggal sekitar 3-5 hari sebelum ditemukan. Jenazahnya juga telah membusuk dan bengkak.
"Ada tidaknya penyakit bawaan, nanti juga akan kita lihat dari pemeriksaan jaringan. Larva yang ada di tubuh Feby juga akan kami periksa," kata Surya.
Terkait informasi terdapat jeratan di tubuh Feby, Surya menyatakan bahwa hal itu disebabkan lipatan yang muncul karena kondisi jenazah yang sudah membengkak dan membusuk.
"Hasil ini akan diserahkan ke pihak polisi untuk membantu penyelidikan," katanya.
Jenazah Feby rencananya akan dibawa ke rumah keluarga di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/5/2016) pagi.

Sebelumnya diberitakan, sesosok mayat perempuan ditemukan di dalam toilet lantai 5 Gedung FMIPA UGM, Senin (2/5/2016) petang. Dari identifikasi polisi, perempuan tersebut diketahui identitasnya bernama Feby Kurnia, mahasiswi Program Studi Geofisika FMIPA UGM angkatan 2015, yang dilaporkan hilang sejak Kamis 28 April 2016 lalu.

Warga Luar Batang Tidak Tahu Ada SP 1 Palsu

Warga pasar ikan blokade jalan

JAKARTA,  Warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, mengaku tak tahu tentang surat peringatan (SP) 1 yang tersebar di lingkungan Luar Batang. Padahal, Sekda DKI Saefullah menyebut bahwa beredarnya SP 1 palsu ini yang memicu kericuhan saat kedatangannya di Masjid Luar Batang.
Inah, warga Luar Batang yang tinggal di RW 03 RT 03, mengaku tidak pernah mendapatkan SP tersebut. Bahkan, dia balik bertanya terkait SP palsu yang belum pernah dia terima.
"Memang ada ya? Saya tidak pernah terima," ujar Inah di kediamannya, Selasa (3/5/2016).
Inah mengatakan, menurut kabar yang beredar, SP 1 tersebut belum diberikan kepada warga karena masih ditahan oleh pihak kelurahan.
Inah bahkan menyebut jika SP 1 jadi dikeluarkan, ada kemungkinan suasana di Luar Batang akan semakin memanas.
Warga Luar Batang lain, Mutia, juga mengaku tak pernah mendapatkan surat peringatan tersebut. Namun, dia mendengar kabar yang beredar, yakni kedatangan lurah pada Senin (3/5/2016) malam ke Masjid Luar Batang ialah untuk memberikan SP 1 kepada warga.
"Kabarnya memang gitu, makanya kemarin ramai banget di Luar Batang," ujar Mutia.
Pengurus Masjid Luar Batang, Mansur, juga tak mengetahui SP 1 yang disebut sebagai salah satu pemicu terjadinya chaos saat kedatangan Saefullah ke Luar Batang itu.
Mansur mengatakan, seharusnya ada informasi yang sampai ke masjid jika Pemprov mengeluarkan SP tersebut.
"Setahu saya tidak pernah ada SP 1 itu sampai sekarang. Kalaupun ada, pasti informasi tersebut sudah saya dengar," ujar Mansur.

Tujuan Ahok Tinjau Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) seusai menghadiri apel Hari Pendidikan Nasional, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dijadwalkan meninjau sejumlah pulau reklamasi pada Rabu (4/5/2016). Menurut Ahok, peninjauan dilakukan untuk melihat pelanggaran yang diduga terjadi dalam proyek tersebut, terutama yang terkait dengan pelanggaran analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
"Kita akan melihat penyimpangan dari amdal buat BAP (berita acara pemeriksaan) dan perbaiki amdal-nya," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).

Saat ini, proyek reklamasi tengah dihentikan sementara. Diduga, ada beberapa pelanggaran yang terjadi, di antaranya yang terkait lingkungan dan dampak sosial.
Menurut Ahok, penghentian sementara bisa jadi momentum untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. "Setelah berhenti, perbaiki amdal, baru lanjut bangun," ujar dia.

Rencananya, Ahok akan datang meninjau beberapa pulau reklamasi bersama dengan jajaran menteri terkait, seperti Menteri Koordinator Bidang Maritimdan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Relokasi Warga Bukit Duri Ditargetkan Selesai Akhir Mei

Sejumlah warga Bukit Duri, Jakarta Selatan bersiap-siap ketika akan pindah ke Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Rabu (23/12/2015)

JAKARTA, - Relokasi warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Dengan demikian normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, mulai dari RW 10 sampai RW 12, bisa dilaksanakan.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah dua kali mengadakan sosialisasi relokasi kepada warga kelurahan Bukit Duri yang berada di sekitar Kali Ciliwung. Pertama pada 21 April 2016 di Kantor Lurah Bukit Duri, kedua pada Senin (2/5/2016) kemarin di Kantor Kecamatan Tebet.

Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi meminta warga untuk bekerja sama. Tujuan relokasi menudur Tri adalah demi kualitas hidup warga yang lebih baik.
"Kita lakukan ini buat warga hidupnya lebih baik lagi. Tidak ada pemerintah yang akan menyengsarakan rakyatnya. Fasilitas akan kami bantu baik untuk kesehatan dan transportasinya," kata Tri kepada Beritajakarta.com, Selasa.
Ia meminta warga Bukit Duri mengisi formulir pendaftaran untuk segera mendapatkan rusun. Selanjutkan Pemkot Jakarta Selatan akan segera melakukan relokasi.
Pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung rencananya akan berlangsung mulai akhir Mei 2016.

Camat Tebet, Mahludin, mengatakan, pemerintah telah menyediakan 400 unit di rusun di Rawa Bebek, Jakarta Timur, untuk warga.  "Apabila sudah penuh dan ada warga yang belum kebagian unit akan menunggu lagi hingga rusun berikutnya selesai dibangun,” kata Machludin.

Pemerintah Belum Tahu Posisi 4 WNI yang Ditahan Kelompok Abu Sayyaf

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan.

SEMARANG, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pemerintah masih fokus membebaskan empat warga negara Indonesia  yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. "Kemarin, kami sudah merapatkan lagi di Jakarta. Sudah dievaluasi juga. Kami berharap penanganannya bisa lebih baik," kata Luhut di Semarang, Selasa (3/5/2016), seperti dikutip Antara.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu mengakui permasalahan yang dihadapi berkaitan penyanderaan empat WNI itu memang tidak sederhana.

Sampai saat ini, ia mengatakan, keberadaan atau posisi terakhir mereka belum diketahui.
"Kita belum tahu sampai sekarang posisi terakhir mereka (empat sandera). Sampai tadi malam," katanya.
Disinggung mengenai pembahasan uang tebusan untuk membebaskan empat sandera, Luhut menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai uang tebusan untuk pembebasan sandera.

"Tidak bicara ke situ. Kita tidak dalam posisi berbicara tebus-tebusan," tegasnya.
Sebelumnya, 10 ABK WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dibebaskan pada 1 Mei 2016. Mereka, yakni Peter Thompson Barahama (nakhkoda), Julian Phillips (mualim 1), Alvian Elvis Srepi (mualim 2), Mahmud (kepala kamar mesin), Suryansah (masinis 2), Suryanto (masinis 3), Wawan Saputra (juru mudi), Bayu Oktawianto (juru mudi), Rinaldi (juru mudi), dan Wendi Rahardian (koki).
Mereka sudah kembali ke keluarga masing-masing.

Namun, masih ada empat ABK WNI lainnya yang hingga kini masih ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Sodetan Ciliwung di Bidaracina Bisa Kurangi Daerah Rawan Banjir

Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.


JAKARTA, - Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan mengatakan bahwa sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) bermanfaat untuk mengurangi banjir di Jakarta. Sodetan itu ia sebut berfungsi membagi beban air dari Sungai Ciliwung ke KBT.

Teguh menuturkan, saat musim hujan, biasanya debit air Sungai Ciliwung akan meningkat. Sementara di KBT debit airnya tidak terlalu banyak.

"Fungsi sodetan itu untuk membagi air ke KBT, mengurangi air dari Sungai Ciliwung ke KBT. Jadi beban air bisa terbagi rata," kata Teguh, seperti dikutip dari BeritaJakarta.com, Selasa (3/5/2016).

Sodetan tersebut akan mengalirkan air dari Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur. Dengan kapasitas tersebut, 10 persen beban aliran air Ciliwung dapat dikurangi.
Menurut Teguh, saat ini pekerjaan sodetan masih berlangsung di sisi Kali Cipinang, meski masih ada proses hukum yang dilalui. Pembangunan dikerjakan oleh pemerintah pusat yakni Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Pembangunan oleh BBWSCC, kami hanya pembebasan lahan. Kami sempat kalah di PTUN, tapi sedang mengajukan kasasi untuk upaya hukumnya," ucapnya.
Teguh berharap proyek sodetan bisa tetap dikerjakan. Ia yakin proyek ini bermanfaat dalam mengatasi banjir di Jakarta.

"Pemerintah nggak bisa mundur. Putusan PTUN tidak bisa membatalkan, karena ini untuk kepentingan umum," ujarnya.
Sodetan ini menyambungkan aliran Sungai Ciliwung ke KBT sepanjang 1,27 kilometer. Ada dua hektare lahan yang masih harus dibebaskan di kawasan Bidaracina dan Jalan Otista, Jakarta Timur.

Pembebasan lahan itu akan digunakan untuk pintu air masuk dan keluar aliran sungai.

Pemprov DKI Ingin Marbut Masjid Luar Batang Berseragam seperti di Masjidil Haram

Warga datang untuk menunaikan shalat Jumat di Masjid Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/4/2016). Di masjid ini terdapat makam seorang ulama bernama Al Habib Husein bin Abubakar Alaydrus yang meninggal pada 24 Juni 1756.

JAKARTA,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merevitalisasi Masjid Luar Batang. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, kedatangannya ke Masjid Luar Batang pada Senin (2/5/2016) malam ialah untuk observasi tempat ibadah tersebut. "Jadi, masjid akan direvitalisasi agar betul-betul menjadi tempat wisata religi yang bikin jemaahnya betah," kata Saefullah di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
Saefullah mengaku sudah melaporkan rencananya ini kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Karena itu, nantinya anggaran revitalisasi Masjid Luar Batang akan dimasukkan ke RAPBD Perubahan 2016.
Rancangan anggaran itu masuk ke dalam pos Biro Pendidikan dan Mental Spiritual DKI Jakarta.
"Hibah ini untuk perbaikan dan renovasi fisik masjid, termasuk tempat wudhu, toilet, dan kecukupan air di sana," kata Saefullah.
Kemudian, penjaga masjid atau marbut akan diberi seragam. Oleh karena itu, Saefullah membawa penjahit untuk mengukur baju para marbut Masjid Luar Batang.
Namun, para marbut menolak diukur badannya. Adapun anggaran pembuatan seragam ini berasal dari BAZIS.
"Kalau lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu kan masjid yang terbesar. Petugas kebersihan dan marbut bisa dibedakan dengan jemaah karena pakai seragam yang rapi sekali dan seragam itu setiap saat bisa juga digunakan untuk shalat," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut.
Saefullah juga menginstruksikan Dinas KUMKMP DKI untuk menyediakan gerobak stainless steel bagi para pedagang kaki lima (PKL) sekitar Masjid Luar Batang.
"Ini diprioritaskan supaya makanan tetap higienis. Ini penataan lingkungan Masjid Luar Batang," kata Saefullah.

Sistem Perizinan Dibuat Daring dan Satu Pintu untuk Hindari Korupsi

 
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat menghadiri seminar dan lokakarya bertajuk Partisipasi Publik dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Penanganan Kasus Korupsi yang diselenggarakan ICW di Hotel Sari Pan Pacific (3/5)

JAKARTA, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa tidak hanya terjadi di kalangan elite pemerintahan dan partai politik. Namun, korupsi juga terjadi di masyarakat umum. Pramono mengatakan, saat ini pemerintah tengah gencar menyuarakan kenyamanan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.
"Nah, berbicara usaha, biasanya praktik korupsi sering terjadi saat proses pembuatan izin," ujar Pramono dalam seminar di Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Pramono mengatakan, saat ini sistem perizinan usaha didesain sedemikian rupa untuk meminimalkan pertemuan antara pihak pemungut dan penyetor biaya.
"Dari situ biasanya muncul bibit korupsi. Si pejabat minta bagian atau si pelaku usaha menawarkan gratifikasi kepada pejabat," ujar Pramono.
Karena itu, saat ini, pemerintah berupaya menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online untuk perizinan usaha. Tak hanya di pusat, upaya ini pun berlaku hingga ke seluruh daerah.
"Dengan adanya sistem daring ini, baik pejabat maupun pelaku usaha sama sekali tak bisa melakukan upaya lobi-lobi," tutur Pramono.
"Kan si pelaku usaha tinggal isi form daring saja, tidak perlu ketemu pejabat di kantor. Kalaupun ketemu, paling hanya sebentar untuk verifikasi dan penyerahan," ujar dia.
Pramono menambahkan, sistem daring juga perlu ditunjang dengan sistem satu pintu yang terpadu, terutama dalam pelayanan pembuatan SIM, STNK, KTP, dan dokumen warga lainnya.
"Kalau bisa, satu pintu itu benar-benar satu pintu. Jangan seperti samsat yang sudah satu pintu, tetapi kok loketnya ada tiga. Loket pemerintah kota/kabupaten, Jasa Raharja, dan samsat sendiri. Harusnya, jadi satu biar efisien dan akuntabel semuanya," kata Pramono.

Spanduk Dukungan Yusril Jadi DKI 1 Bertebaran di Bidaracina

Spanduk dukungan Yusril Ihza Mahendra di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Selasa (3/5/2016)

JAKARTA, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang berniat menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, berencana mengunjungi permukiman di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur.

Di lokasi, spanduk bernada dukungan bertebaran dengan pesan agar Yusril menjadi gubernur DKI.

Menurut pantauan Kompas.com, Selasa (3/5/2016), spanduk dukungan itu disebar dan terpasang di gang masuk permukiman Bidaracina.

Permukiman ini dibela oleh tim kuasa hukum Yusril, dan menang dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT).

Spanduk dukungan itu bertuliskan "Deklarasi Kami warga RW 04/03 Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara - Jakarta Timur Siap Mendukung Bpk. Prof. H Yusril Ihza Mahendra, SH Menjadi Gubernur DKI Jakarta For DKI Satu".

Ada juga spanduk bertuliskan "Untuk DKI yang Santun, Tegas, dan Taat Hukum Serta Membantu Orang Yang Terzhalimi. Bpk. Yusril Ihza Mahendra Pilih Sebagai Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Kami Warga Bidaracina Siap Mendukung For DKI Satu".

Warga tampak menunggu kedatangan Yusril dengan antusias. Sejumlah ibu menyanyikan yel-yel, "Bang Yusril siapa yang punya, Bang Yusril siapa yang punya, Bang Yusril siapa yang punya, yang punya kita semua."

Ada pula yang menyerukan Yusril sebagai gubenur. "Gubenur, gubernur, hidup Bang Yusril," seru seorang warga dengan pengeras suara. Sampai pukul 15.30, Yusril belum tiba dan masih dalam perjalanan menuju lokasi tersebut.

Satpol PP yang Kawal Sekda DKI Luka Robek di Pelipis, Terkena Pukul Warga Luar Batang

Aparat gabungan sisir warga Kampung Akuarium yang rusuh saat penertiban, Senin (11/4/2016).

JAKARTA, Kerusuhan yang terjadi di kawasan Luar Batang, Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (2/5/2016) malam, membuat salah satu anggota Satpol PP, Bambang Eryanto (40), terluka. Bahkan, Bambang harus mendapatkan lima jahitan di pelipis akibat dipukul oknum warga.

Kasatpol PP Jakarta Utara Choiruddin membenarkan bahwa anggotanya, Bambang, yang bertugas di Kecamatan Penjaringan, mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan.

"Memang benar satu petugas Satpol PP bernama Bambang Eryanto pelipis sebelah kanannya mengalami luka robek dan harus mendapat lima jahitan di RS Atmajaya. Tetapi, korban tidak sampai dirawat akibat musibah itu," ujar Choiruddin, Selasa (3/5/2016).

Menurut Choiruddin, saat itu, Bambang yang mengenakan seragam lengka hanya seorang diri mengantar Sekretaris Daerah DKI Saefullah beserta rombongan.

"Jadi, saat itu yang ngantar tidak ada petugas Satpol PP lain, tetapi hanya Bambang seorang diri dan setelah lukanya dijahit, ia langsung pulang," ucap Choiruddin

Kasie Humas Sudin Kominfomas Jakarta Utara Mardani Supriadi, yang hadir mengantar rombongan Sekda, menuturkan, awalnya kejadian bermula saat rombongan Sekda DKI berkunjung ke Masjid Luar Batang.

Pertemuan yang berlangsung pada malam hari di ruang Sekretaris Masjid Luar Batang antara Sekda dan rombongan dengan pengurus masjid berlangsung kondusif.

Namun, sekitar pukul 22.30, sekumpulan warga yang awalnya hanya sekitar 20 orang duduk-duduk santai di areal parkir masjid tiba-tiba terus bertambah hingga jumlahnya mencapai lebih dari 50 orang.
Melihat semakin banyaknya massa dan suasana dirasa mulai kurang kondusif, oleh pengurus masjid, rombongan Sekda dibantu untuk diamankan saat meninggalkan lokasi.

"Tetapi, tak lama tiba-tiba massa semakin banyak hingga terjadi kejadian tersebut," ujar Mardani.

Lulung Sebut Pengelola Parkir di TIM Dulu Bukan Perusahaannya

Pintu keluar parkir Taman Ismail Marzuki setelah diambil-alih pengelolaannya oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta

JAKARTA, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana membantah pengelola parkir di Taman Ismail Marzuki dulu, PT Putraja Perkasa, adalah miliknya. Lulung mengatakan, perusahaan tersebut merupakan milik teman-temannya. "Bukan perusahaan saya, perusahaan teman-teman saya. Nama saya enggak ada di situ," ujar Lulung kepada Kompas.com, Selasa (3/5/2016).
PT Putraja Perkasa merupakan pengelola parkir di TIM sebelum diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI mengambil alih parkir di TIM karena adanya dugaan tindakan pungli di sana.
Terkait pungli di TIM, Lulung mengaku tidak tahu. Namun, dia menilai wajar jika Pemprov DKI mengambil alih lahan parkir itu.  

"Karena kan sudah kelamaan, sudah 6 tahun. Wajarlah diambil alih karena Pemprov kan juga pingin kaya," ujar Lulung.
Pengelolaan parkir di Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini, Jakarta Pusat, diambil oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Pemprov DKI Jakarta.
Pengambilalihan dari PT Putraja itu lantaran banyak laporan masyarakat soal pungutan liar. Berdasarkan laporan masyarakat, pungutan liar itu besarannya Rp 5.000 hingga Rp 10.000.
Perusahaan swasta itu sendiri sudah mengelola parkir TIM sejak tahun 2005 dan kontraknya berakhir pada 31 Maret 2016.