Demonstran Minta KPK Rekomendasikan Penonaktifan Ahok


Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) dan gabungan aliansi lainnya tiba di KPK melakukan unjuk rasa. Selasa (3/5/2016)

JAKARTA, Perwakilan pengunjuk rasa yang menentang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya diizinkan menyampaikan tuntutannya kepada KPK melalui Kepala Humas KPK.

Ketua Aksi unjuk rasa, Jamran mengatakan, perwakilan warga demonstran menyampaikan beberapa hal kepada KPK. Salah satu tuntutan warga adalah meminta KPK mengeluarkan rekomendasi untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kami merekomendasikan ke KPK untuk menonaktifkan gubernur selama dalam proses kasus Rumah Sakit Sumber Waras," kata Jamran, di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Menurut Jamran, Kepala Humas KPK yang ditemui bersedia menyampaikan rekomendasi mereka ke pimpinan KPK. KPK menurutnya punya wewenang untuk merekomendasikan itu dengan mengajukannya ke Presiden.

"Dia (KPK) bisa merekomendasikan ke Presiden kok, itu bisa bahwa dia (Ahok) sedang dalam proses pemeriksaan KPK," ujar Jamran.

Jamran menuturkan, Ahok harus dinonaktifkan karena diduga terlibat dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras yang terindikasi merugikan negara.

Rekomendasi menonaktifkan Ahok diminta dilakukan sampai KPK punya hasil final mengenai penyelidikan indikasi kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan Sumber Waras.

"Kalau memang bisa diselesaikan dan Ahok tidak bersalah, silakan diaktifkan kembali, tapi kalau Ahok bersalah segera ditangkap," ujar Jamran.

Sekda DKI Bantah Ucapan Yusril soal Bantuan Rp 1 Miliar untuk Warga Luar Batang


Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah saat ditemui seusai apel Hari Pendidikan Nasional, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

JAKARTA, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membantah tudingan kuasa hukum warga Luar Batang, Yusril Ihza Mahendra, terkait bantuan sebesar Rp 1 miliar kepada warga Luar Batang. Sebelumnya, sebuah kabar yang beredar menunjukkan bahwa Saefullah membawa uang tersebut saat mengunjungi kawasan Luar Batang, Senin (2/5/2016) malam.
"Soal uang Rp 1 miliar itu enggak ada. Enggak ada saya bawa duit Rp 1 miliar," kata Saefullah di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun langsung menelepon Saefullah setelah mendengar kabar tersebut. Kepada Ahok, Saefullah membantah membawa uang sebanyak itu.
Hanya, nantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang akan memberikan hibah untuk revitalisasi Masjid Luar Batang.
"Kalau untuk itu (revitalisasi Masjid Luar Batang) mah bisa lebih, enggak cuma Rp 1 miliar," kata Saefullah.

Yusril sebelumnya meminta Pemprov DKI Jakarta tidak memaksakan kehendak untuk menggusur permukiman warga Luar Batang. Permintaan tersebut disampaikan setelah gagalnya dialog perwakilan warga Luar Batang dengan Saefullah di Kantor Camat Penjaringan, Senin malam.
"Usai dialog, Saefullah memaksakan diri datang ke Luar Batang, mau menyerahkan bantuan uang Rp 1 miliar, walau sudah dinasihati kalau kedatangannya akan ditolak warga," kata Yusril.

Sekda DKI: Ada Oknum Terbitkan SP1 Palsu Penertiban Luar Batang


Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

JAKARTA, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, ada oknum yang mengeluarkan surat peringatan (SP)1 palsu terkait penertiban kawasan Luar Batang. Padahal, kata dia, Pemprov DKI Jakarta belum menerbitkan SP1 kepada warga Luar Batang. "Saya minta cek apa masalahnya. Ternyata ada beredar SP1 (penertiban kawasan Luar Batang) oleh Gubernur, Wali Kota Jakarta Utara, dan Satpol PP. Saya bilang itu palsu," kata Saefullah, di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
Beredarnya SP1 palsu itu pula yang membuat warga terprovokasi ketika Saefullah datang ke kawasan Luar Batang, Senin (2/5/2016) malam. Padahal, kedatangannya ke Luar Batang hanya untuk mengukur baju para pengurus Masjid Luar Batang.
"Sesaat setelah saya pulang, ada gerakan massa, saya enggak diapa-apain. Cuma ada kalimat seruan 'gusur...gusur' dan katanya makin malam semakin banyak orang," kata Saefullah.
Camat Penjaringan Abdul Khalit yang ikut serta dengannya menyebut ada oknum yang menggerakkan massa untuk memanaskan suasana pada Senin malam. Lurah Penjaringan Suranta dan Abdul Khalit, disebut Saefullah, pulang dengan selamat.
"Tapi pas besok pagi, saya dapat laporan ada satu orang personel Satpol PP terluka dan belum sempat saya tengokin," kata Saefullah.

Jaksa Agung: Eksekusi Mati Gelombang III Tinggal Tentukan Hari


Penjelasan Jaksa Agung - Jaksa Agung, HM Prasetyo, memberi penjelasan terkait eksekusi hukuman mati saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/1). Jaksa Agung juga menjelaskan bahwa eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba tahap berikutnya akan segera dilakukan.

JAKARTA, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku bahwa dirinya tinggal menentukan kapan hari pelaksanaan eksekusi mati gelombang tiga.  "Persiapan, koordinasi, sudah kami lakukan. Tinggal nanti penentuan hari H-nya kapan. Itu yang belum bisa saya putuskan," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Prasetyo tidak menyebutkan apa faktor yang mengganjal pelaksanaan eksekusi. Ia juga enggan menyebutkan berapa terpidana mati yang akan dieksekusi.
Hanya, ia memastikan Mary Jane Veloso dan Freddy Budiman tidak masuk dalam daftar terpidana mati yang akan dieksekusi.
Sebab, Mary Jane masih berurusan dengan proses hukum di Filipina. Sementara Freddy masih mengajukan peninjauan kembali.

"Intinya, Jaksa hanya melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap saja," ujar dia.
Prasetyo menginginkan pelaksanaan eksekusi mati gelombang tiga yang akan datang tidak menimbulkan kegaduhan.
"Kami tidak menghendaki kehebohan. Berulang kali saya katakan, ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tapi harus kami lakukan karena bagaimana pun ini menyangkut hidup bangsa," ujar dia.

Budaya Patriarki Dinilai Kerap Jadikan Perempuan sebagai Obyek Seksual

 
Kristian Erdianto Kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang siswi SMP di Bengkulu berinisial YN (14) menimbulkan reaksi keras dari banyak elemen masyarakat. Sebanyak 118 organisasi masyarakat sipil melakukan jumpa pers di YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016), mendesak Pemerintah Joko Widodo untuk segera bertindak dalam merespon kasus kekerasan tersebut karena dinilai sebagai sebuah kondisi darurat nasional,

JAKARTA, Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2016, kasus pemerkosaan semakin meningkat. Kasus kekerasan seksual naik menjadi peringkat kedua dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan seksual tertinggi pada ranah personal adalah pemerkosaan, yakni sebanyak 2.399 kasus. Pelakunya didominasi oleh kaum laki-laki.
Data tersebut diperkuat dengan mencuatnya kasus seorang siswi SMP di Bengkulu berinisial YN (14 tahun) yang diperkosa dan dibunuh dalam perjalanan pulang sekolah.
YN diperkosa oleh 14 orang pelaku yang beberapa di antaranya masih merupakan anak di bawah umur.
Berkah Gamulya dari Sindikat Musik Penghuni Bumi (SIMPONI), sebuah grup musik yang kerap menyuarakan isu perempuan, mengatakan bahwa maraknya kasus pemerkosaan disebabkan oleh adanya budaya patriarki di masyarakat.
Budaya itu cenderung menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan.
Sehingga, masyarakat cenderung mewajarkan adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apa pun. Misalnya, dengan menggoda atau bersiul kepada perempuan di jalan.
"Laki-laki biasanya memiliki pandangan yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Perempuan dan anak bukan objek seksual," kata Berkah saat memberikan keterangan pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).
"Seharusnya setiap orang mempunyai pandangan bahwa setiap orang memiliki otoritas terhadap tubuhnya sendiri dan tidak berhak untuk dilecehkan," ujarnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, dalam kasus pelecehan seksual sering kali pihak korban (perempuan) yang disalahkan.
Mereka justru dituding menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan dengan perilaku dan memakai pakaian yang terbuka.
Oleh karena itu, Berkah meminta pemerintah menerapkan pendidikan seksualitas komprehensif berbasis keadilan jender di sekolah-sekolah.
Menurut Berkah, seharusnya seluruh institusi pendidikan sudah menerapkan pendidikan seksual komprehensif selama 1 jam per minggu.
Hal tersebut penting dilakukan untuk mengubah pandangan laki-laki terhadap perempuan secara bertahap.
Institusi pendidikan harus mengajarkan pelajaran berperspektif keadilan jender, terutama pada siswa laki-laki, agar mereka tidak memiliki pandangan yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual.
"Yang harus dilakukan adalah mendidik laki-laki agar memiliki pandangan yang berbeda terhadap perempuan, bukannya menyuruh anak perempuan mengatur cara berpakaian. Laki-laki harus mengubah perilakunya," kata Berkah.

Kasus Pemerkosaan YN Bukti Pendidikan Seksual Berbasis Jender Belum Maksimal


Kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang siswi SMP di Bengkulu berinisial YN (14) menimbulkan reaksi keras dari banyak elemen masyarakat. Sebanyak 118 organisasi masyarakat sipil melakukan jumpa pers di YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016), mendesak Pemerintah Joko Widodo untuk segera bertindak dalam merespon kasus kekerasan tersebut karena dinilai sebagai sebuah kondisi darurat nasional,

JAKARTA, Meningkatnya kasus kekerasan seksual menjadi satu faktor yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi pendidikan seksual komprehensif untuk mencegah kekerasan berbasis jender.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan mencuatnya kasus seorang siswi SMP di Bengkulu berinisial YN (14 tahun) yang diperkosa dan dibunuh dalam perjalanan pulang sekolah. YN diperkosa oleh 14 orang pelaku yang beberapa di antaranya masih merupakan anak di bawah umur.
Berkah Gamulya dari Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi), sebuah grup musik yang kerap menyuarakan isu perempuan, mengatakan bahwa pemerintah harus menerapkan pendidikan seksualitas komprehensif berbasis keadilan jender.
Menurut Berkah, seharusnya semua institusi pendidikan sudah menerapkan pendidikan seksual selama satu jam per minggu.
"Usul konkret saya, pendidikan keadilan jender harus diajarkan kepada siswa dan siswi selama satu jam per minggu di sekolah. Percuma pintar kalau jadi pelaku kekerasan seksual. Pendidikan seksual harus sejak dini," ujar Berkah dalam jumpa pers di kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).
 
Berkah menuturkan, institusi pendidikan harus mengajarkan pelajaran berperspektif keadilan jender, terutama pada siswa laki-laki, agar mereka tidak memiliki pandangan yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Semua peserta didik, kata Berkah, seharusnya mempunyai pandangan bahwa setiap orang memiliki otoritas terhadap tubuhnya sendiri dan tidak berhak untuk dilecehkan.
Perempuan bukan obyek seksual. Terjadinya pemerkosaan bukan semata diakibatkan cara perempuan berpakaian.
"Meski tertutup kalau laki-laki tidak punya perspektif jender maka akan selalu terjadi perkosaan," ungkapnya.
 
Lebih lanjut dia menjelaskan, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebagian besar pelaku tindakan kekerasan seksual didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut diperparah dengan adanya budaya patriarki di masyarakat yang cenderung menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan.
Masyarakat menjadi cenderung mewajarkan adanya perilaku pelecehan terhadap perempuam dalam bentuk sekecil apa pun, misalnya dengan menggoda atau bersiul kepada perempuan di jalan.
 
Selain itu, Berkah juga mengatakan, sering kali dalam kasus pelecehan seksual pihak korban (perempuan) yang disalahkan. Mereka justru dituding menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan dengan perilaku dan memakai pakaian yang terbuka. "Yang harus dilakukan adalah mendidik laki-laki agar memiliki pandangan yang berbeda terhadap perempuan. Bukannya menyuruh anak perempuan mengatur cara berpakaian. Laki-laki harus mengubah perilakunya," ucap dia.

Ahok Usulkan Wahyu Haryadi Diangkat Jadi Wali Kota Jakut Definitif

 
  Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi kini menjadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Utara. Kamis (28/4/2016)

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan agar Wahyu Haryadi diangkat menjadi Wali Kota Jakarta Utara yang definitif.
Wahyu yang sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Jakut itu kini menjabat Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jakut setelah Rustam Effendi mengundurkan diri dari jabatan wali kota.
 
Terkait rencana ini, Ahok mengaku sudah menyampaikan usulannya itu ke DPRD DKI. "Karena Plt kan kita mesti usul dulu ke DPRD kalau mau diangkat jadi wali kota," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
Jika DPRD menyetujui usulan tersebut, Ahok mengaku akan langsung melantik Wahyu.
Menurut Ahok, pertimbangan utamanya memilih Wahyu berdasarkan pertimbangan sederhana, yakni karena Wahyu adalah wakil dari pejabat sebelumnya.
 
Ahok menilai, naiknya jabatan Wahyu ini sama seperti ketika wakil gubernur menjadi gubernur definitif saat pejabat yang lama mengundurkan diri. "Kalau gubernur enggak ada, Plt siapa? Wakilkan. Ya sama, itu saja. Kalau wakil bagus, ya kasih ke dia," ujar Ahok.

Proyek Pembangunan Trotoar di Jaksel Terindikasi Korupsi Rp 3,5 Miliar


Suasana di trotoar Jalan Sudirman masih terdapat banyaknya pedagang dan tukang ojek yang memarkirkan kendaraanya di trotoar tersebut pada Selasa (20/4/2016).

JAKARTA,  Proyek pembangunan trotoar di beberapa wilayah di Jakarta Selatan oleh Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, antara lain Cilandak, Lebak Bulus, Fatmawati dan Mampang, terindikasi korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Ada dugaan penyelewengan anggaran pembangunan yang dilakukan PT IM yang merugikan negara sebesar Rp 3,5 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarjono Turin, menjelaskan, PT IM selaku pemenang tender proyek diketahui mengalihkan kontrak kepada pihak lain. Padahal, 80 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 13 miliar telah dicairkan oleh PT IM.

"Status dari kasus ini telah kami naikkan ke tahap penyidikan sejak Jumat (29/4) lalu. Diduga negara merugi Rp 3,5 miliar bahkan bisa lebih," ujar Sarjono Turin di Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Dia mengatakan, proyek pembangunan trotoar ini tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang ditetapkan dan tidak selesai tepat waktu. Proyek dimulai pada Oktober 2015 lalu dan harus selesai dalam kurun 45 hari.

"Seharusnya Desember 2015 sudah selesai, tapi ternyata molor tidak sesuai jadwal," kata Sarjono.

Saat ini, Kejari telah memeriksa 13 orang saksi dan telah menahan barang bukti berupa dokumen pelelangan dan surat kontrak. Saat ini, Kejari Jakarta Selatan belum dapat menentukan para tersangkanya, karena baru diterbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

"Sprindiknya baru diterbitkan. Itu pun masih umum, tunggu saja," kata dia.

Masih diklat
Dihubungi secara terpisah, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, Agustio Ruhut Seto enggan menanggapi perihal adanya indikasi dugaan korupsi dalam pembangunan trotoar di beberapa wilayah Jakarta Selatan. Dia mengaku saat ini sedang sibluk mengikuti Diklat Pimpinan.

"Saya masih Diklat," kata Agustio dalam pesan singkatnya lewat WhatsApp.

Warta Kota mencoba menanyai soal dugaan korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut, namun tak direspons.

Seorang Satpol PP Juga Jadi Korban Pemukulan di Luar Batang


Warga Luar Batang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (3/5/2016).

JAKARTA,  Bambang Eriyanto, petugas Satpol PP Jakarta Utara yang dipukul warga Luar Batang, Penjaringan, Senin (2/5/2016 malam sudah bisa beraktivitas seperti biasanya pada hari ini.
Meski mendapatkan lima jahitan dari luka pukul yang diterimanya, Bambang tidak dirawat di rumah sakit. Ia hanya mendapat penanganan di klinik terdekat usai pemukulan berlangsung.
"Lukanya ada di pelipis, kena pukul tangan kosong. Semalam kan memang sedang chaos, jadi kurang begitu ingat bagaimana kondisinya," kata Kasatpol PP Jakarta Utara, Choiruddin, Selasa.
Menurut Choiruddin, setelah diobati di klinik, Bambang dapat kembali bekerja di tempat kerjanya, yakni di Kantor Kecamatan Penjaringan. Luka yang diderita Bambang juga dinilai sebagai luka ringan sehingga tidak perlu mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit.
Kompas.com sempat menyambangi Kantor Kecamatan Penjaringan untuk menemui Bambang dan melihat bagaimana kondisinya saat ini. Namun yang bersangkutan sedang bertugas di lapangan.
Selain Bambang, Lurah Penjaringan, Suranta, juga jadi korban pemukulan oleh warga Luar Batang. Belum diketahui bagaimana kondisi Suranta karena sejak pagi, dia tidak berkantor di Kantor Lurah Penjaringan.
Menurut sejumlah pegawai di sana, Suranta sedang ada kegiatan di luar, dan belum tahu kapan akan kembali ke kantor. Suranta juga tidak merespons ketika ponselnya dihubungi.

Yusril: Saya Dengar Mereka Demo Ahok, Ya Silakan Saja...


Yusril Ihza Mahendra saat menunjukkan salah satu sertifikat yang dimiliki oleh warga Luar Batang di Masjid Luar Batang, Jakarta, Rabu (6/5/2016).

JAKARTA, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum warga Luar Batang mengaku sudah mendengar demo yang dilakukan warga untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Yusril mengatakan, aksi unjuk rasa itu murni inisiatif warga. "Hari ini sih saya dengar mereka datang mau demo Pak Ahok. Ya silakan saja, saya enggak nyuruh, enggak ngelarang juga. Ini hak masyarakat," kata Yusril saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).
Yusril juga mengakui bahwa situasi di Luar Batang sempat memanas semalam. Warga menolak kedatangan Sekretaris Daerah Saefullah yang berkunjung setelah berdialog dengan warga dan pejabat setempat.
"Saya minta Pemprov DKI Jakarta tidak memaksakan kehendak untuk menggusur, ini untuk mendinginkan situasi," kata Yusril.
Yusril menyampaikan bahwa warga menolak rumah mereka digusur, sementara mereka dipindahkan ke rusun. Sebab, sebagian besar dari mereka memiliki sertifikat, mulai dari SHM, HGB, dan girik.
Selaku kuasa hukum, Yusril kini menunggu putusan pemerintah. Belum ada surat peringatan atau surat pembongkaran yang dilayangkan ke warga.
"Pejabat pemerintah harus membuat surat keputusan. Kalau surat keputusannya nggak ada, kita bagaimana mau melawan secara hukum," ujar Yusril.
Ia pun berencana mengajukan gugatan atas nama warga jika Pemprov DKI telah mengeluarkan keputusan.
"Penjelasan Pemprov (DKI) katanya mau gusur Mei, mau gusur kalau rusunnya sudah jadi, lalu ngomongnya beda lagi."
"Kalau surat peringatan sudah keluar, kami lawan di pengadilan. Akan tetapi, kan Pak Ahok tidak seperti itu. Yang disuruh, lurah dan camat," kata Yusril.

Kericuhan Saat Saefullah ke Masjid Luar Batang Dipicu Beredarnya SP1 Palsu


Sekretaris Daerah Saefullah dalam acara santunan dan buka puasa anak Yatim dan Duafah du Masjid Jakarta Islamic Center, di Koja, Jakarta Utara. Sabtu (4/7/2015).

JAKARTA,  Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengakui menyambangi kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (2/5/2016) malam. Saefullah menceritakan, kunjungannya semalam merupakan yang ketiga kalinya. "Skenarionya, saya mau datang ke Masjid Luar Batang tidak berkoordinasi dengan lurah dan camat. Tapi ternyata, Pak Plt Wali Kota mendengar kabar ini dan mengondisikan kedatangan saya," ujar Saefullah, di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
Kemudian, Saefullah diarahkan untuk mendiskusikan penataan Luar Hatang di Kecamatan Luar Batang. Mereka berdialog selama satu jam bersama perwakilan warga. Di sana, perwakilan warga menyampaikan berbagai keluhan dan masukan kepada Saefullah.
Sekitar pukul 22.00, Saefullah kemudian ke Masjid Luar Batang untuk shalat Isya. Lurah Penjaringan Suranta dan Camat Penjaringan Abdul Khalit mengikuti Saefullah.
"Abis shalat Isya, saya duduk di depan kantor pengurus dan ngomong-ngomong sama habib, ada pengurus RW juga di sana."
"Mereka bilang, marbut masjid tidak mau diukur pakaiannya untuk dibuatkan seragam, kapan-kapan saja. Ya sudah kalau begitu, saya pulang," kata Saefullah.
Sesaat setelahnya, ada gerakan massa dan seruan "gusur-gusur" semakin ramai. Saefullah menginstruksikan anak-anak buahnya mengecek gerakan massa tersebut.
"Ternyata ada SP1 dari Gubernur, Wali Kota Jakarta Utara, dan Satpol PP yang beredar. Saya bilang, surat ini palsu," kata Saefullah.
Saefullah membantah kabar dirinya diamuk massa. Dia kembali sampai rumahnya dengan selamat. Mobil dinasnya pun tidak dirusak massa.
"Saya baik-baik aja, enggak kenapa-kenapa. Lurah dan camat juga selamat, saya sampai rumah sekitar jam 1 pagi," kata Saefullah.

Penyandera Kembali Minta Tebusan 200 Juta Peso untuk Empat ABK


Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen.

JAKARTA, Upaya pembebasan empat anak buah kapal yang disandera kelompok Abu sayyaf masih terus dilakukan oleh tim negosiator. Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen yang menjadi salah satu anggota tim negosiator menyebutkan, penyandera sempat meminta uang tebusan sebesar 200 juta peso.
Namun, negosiasi akan tetap dilakukan agar dapat berakhir seperti pembebasan 10 ABK kapal Brahma 12.
"Doakan semoga bisa dibebaskan dalam waktu dekat. Dan doakan semoga seperti yang kemarin," tutur Kivlan saat dihubungi, Selasa (3/5/2016).

Pada penyelamatan 10 ABK Minggu (1/5/2016) lalu, pembebasan tak disertai dengan pemberian sejumlah uang meski kelompok Abu Sayyaf sempat meminta 50 juta Peso.
Namun, negosiasi dilancarkan oleh Kivlan bersama tim negosiator dan dibantu oleh pemerintah Filipina. Termasuk salah satunya Gubernur Sulu Abdusakut Toto Tan II yang merupakan keponakan pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.

Nur Misuari merupakan rekan Kivlan saat bertugas sebagai pasukan Perdamaian Filipina Selatan pada 1995-1996. Kivlan meminta agar seluruh masyarakat Indonesia mendoakan agar operasi tersebut lancar dan dapat menyelamatkan empat ABK yang disandera dalam waktu dekat.
"Penyelamatan masih dalam proses. Tapi kami sudah tahu penyandera, tempat penyanderanya, sudah bisa menelepon penyandera. Tapi tidak bisa disebutkan karena ini operasi intelijen," ungkap dia.

Pengurus Masjid Luar Batang Tak Tertarik Bantuan Ahok


Jembatan besi yang digunakan sebagai penghubungi kawasan Pasar Ikan dan Luar Batang, Jakarta Utara, Senin (11/4/2016).

JAKARTA,  Pengurus Masjid Luar Batang, Mansur mengaku tidak tertarik dengan tawaran Rp 1 miliar yang ingin diberikan Pemprov DKI kepada Masjid Luar Batang.

Mansur mengungkapkan, pemberian sejumlah uang oleh Pemprov DKI dianggap memiliki maksud tersembunyi.

"Kami bilang 'maaf kami tidak tertarik', karena pasti Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) memberi sedikit saja sudah diungkit-ungkit," ujar Mansur, di Luar Batang, Jakarta Utara, Selasa (3/5/2016).

Mansur menuturkan, Pemprov DKI sebelumnya pernah juga menawari bantuan merenovasi Masjid Luar Batang, namun tawaran itu ditolak oleh pengurus masjid.

"Tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Basuki kan suka mengungkit ungkit pemberian. Itu jebakan saja," ujar Mansur.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah, Senin (3/5/2015) malam mendatangi Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Saefullah datang untuk meninjau Kampung Luar Batang dan Masjid Keramat Luar Batang sekaligus memberikan bantuan Rp 1 miliar dan seragam kepada marbut masjid.

Namun, warga yang merasa terprovokasi sempat mengerubungi Saefullah. Saefullah dan rombongan lalu diamankan oleh tokoh masyarakat setempat.

Padahal, Saefullah telah disarankan agar tidak datang lantaran kondisi sudah malam dan Luar Batang masih tegang setelah penggusuran di Pasar Ikan.

Tapi Saefullah bersama rombongan nekat datang ke Luar Batang tanpa didampingi para pengurus, ketua RT, RW dan tokoh masyarakat yang sedang rapat di rumah Ketua RW 2.

Pelaku Pemerkosa dan Pembunuh Siswi SMP Sempat Hadiri Pemakaman Korban

BENGKULU,  Kapolsek Padang Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Iptu Eka Candra mengungkapkan, para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP berinsial Yn (14) selain ikut mencari jasad korba juga sempat menonton olah TKP dan menghadiri pemakaman korban.
“Salah satu Tsk berinisial De adalah teman dekat Yuyun, dan ikut terlibat dalam pencarian Yuyun waktu itu,” kata Eka Candra, Selasa (3/4/2016).
Para tersangka aktif mulai dari pencarian saat Yn hilang hingga prosesi pemakaman. Ini dilakukan untuk mengelabui petugas kepolisian.
Begitu juga saat polisi melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, beberapa pelaku hadir untuk sekadar menonton.
Para pelaku, lanjut Kapolsek, berusia 17 hingga 21 tahun merupakan teman-teman korban dan tinggal satu desa.
Hingga kini, 12 pelaku sudah ditangkap polisi, sementara dua lainnya masih buron.
"Pengejaran terhadap dua pelaku lain masih dilakukan, secepatnya akan diringkus," kata Eka Candra.
Yn merupakan siswi SMP yang ditemukan tewas di dasar jurang dalam keadaan mengenaskan. Tangan dan kakinya terikat.
Berkat kerja keras polisi, akhirnya 12 pelaku pemerkosa dan pembunuh Yn diringkus. Pelaku tak lain rekan korban yang terpengaruhi minuman keras jenis tuak.

Gambaran Demografis Kawasan Luar Batang


Tanda penolakan warga Luar Batang, Jakarta Utara, atas rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan ke dalam spanduk di sudut permukiman Luar Batang, Kamis (28/4/2016) siang. Warga menolak semua bentuk dan alasan penggusuran, mulai dari jalur hijau, ruang terbuka hijau, sampai revitalisasi kawasan wisata rohani Masjid Luar Batang.

JAKARTA, Kampung Luar Batang, yang mencakup tiga rukun warga (RW) di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yakni RW 01, 02, dan 03, adalah sebuah wilayah dengan dataran lebih rendah satu meter dari permukaan laut. Data dari Kantor Kelurahan Penjaringan menunjukkan, Kelurahan Penjaringan merupakan wilayah yang rawan banjir saat hujan deras dan pasang air laut karena berdataran rendah.

Wilayah Penjaringan secara keseluruhan berbatasan dengan pantai Laut Jawa (utara), Kali Opak sepanjang Pelabuhan Sunda Kelapa (timur), Jalan Tol Cengkareng-Pluit, Jalan Bandengan Utara (selatan), serta wilayah barat Waduk Pluit dan Jalan Jembatan Tiga (barat), dengan total luas wilayah 395,43 hektar.
Adapun wilayah Kampung Luar Batang terdiri atas di RW 01 dengan 11 RT; RW 02 dengan 12 RT; dan RW 03 dengan 14 RT.
Total penduduk yang terdata di sana mencapai 11.053 orang dengan 3.594 kepala keluarga (KK). Data tersebut tercatat per 31 Januari 2016 lalu.

Tingkat ekonomi menengah ke bawah

Menurut Kepala Sub Seksi Kependudukan Kelurahan Penjaringan Nandang Wihatma, dengan jumlah penduduk seperti itu, kawasan Luar Batang termasuk wilayah padat penduduk, dengan tingkat ekonomi rata-rata menengah ke bawah.
"Sebagian besar mata pencahariannya buruh, karyawan, dan pedagang," kata Nandang.

Ia mengatakan, wilayah Luar Batang khususnya, dan wilayah Penjaringan pada umumnya, minim lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di sana masih cukup tinggi.
Lahan di sana pun diperuntukkan bagi keperluan industri, pergudangan, pelabuhan, ruko, apartemen, mal, perhotelan, rumah susun, dan permukiman penduduk.
Sementara itu, Kampung Luar Batang lebih banyak diisi permukiman penduduk.
Warga tak bersekolah
Terkait kondisi pendidikan, di Kelurahan Penjaringan secara keseluruhan, sebanyak 4.478 laki-laki dan 4.302 perempuan tercatat tidak bersekolah.

Data itu disusul dengan 1.066 laki-laki dan 1.058 perempuan yang tidak tamat SD, 5.084 laki-laki dan 3.115 perempuan yang tamat SD, 6.254 laki-laki dan 4.284 perempuan yang tamat SMP, 5.189 laki-laki dan 3.956 perempuan yang tamat SMA/SMK, serta 1.544 laki-laki dan 1.656 perempuan yang tamat perguruan tinggi.
Kelurahan Penjaringan tidak memetakan tingkat pendidikan secara khusus untuk kawasan Luar Batang.
Data secara keseluruhan yang telah dipaparkan tadi dianggap dapat menjadi gambaran untuk Kampung Luar Batang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menertibkan kawasan Kampung Luar Batang yang letaknya berdekatan dengan masjid dan makam keramat Luar Batang.
Rencananya, akses dari dan menuju ke masjid serta makam keramat akan diperbaiki dan diperluas dengan menggusur permukiman warga di sana.
Namun, rencana itu mendapat penolakan keras dari pihak warga hingga saat ini.

Telusuri Dugaan Suap Anggota DPR, KPK Periksa Ketua DPRD Maluku


Ketua DPD PDI-P Provinsi Maluku Edwin Adrian Huwae

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huwae, Selasa (3/5/2016). Edwin akan diperiksa terkait kasus suap anggota DPR dalam proyek pembangunan jalan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersanga ATT," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
KPK sebelumnya menambah dua orang tersangka dalam kasus suap anggota DPR terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Keduanya adalah, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro. Andi adalah anggota Komisi V DPR ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Damayanti Wisnu Putranti (Anggota DPR dari Fraksi PDI-P) dan Budi Supriyanto (Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar) sebagai tersangka.
Dalam kasus ini, salah satu tersangka yakni Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, diduga menyuap Kepala BPJN IX Maluku dan sejumlah anggota DPR agar menjadi pelaksana proyek yang diusulkan melalui dana aspirasi anggota DPR.

Lurah Penjaringan Sempat Diamankan dari Kepungan Warga Luar Batang


 Spanduk sindiran kepada PNS DKI yang dibuat oleh warga Luar Batang.

JAKARTA, Senin (2/5/2016) malam, Kampung Luar Batang dihebohkan dengan kedatangan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah dan Lurah Penjaringan, Jakarta Utara, Suranta.
Kedatangan wakil pemerintah tersebut sempat membuat suasana kampung menjadi panas. Adapun Saefullah dan Suranta hampir diamuk massa.
Pengurus Masjid Luar Batang, Mansur, mengatakan bahwa Suranta, yang saat itu sedang mendampingi Saefullah, sempat dikerubuti warga.
 
Untungnya, kata dia, pengurus masjid segera mengamankan Suranta. "Istilah yang pas mungkin diselamatkan karena kemarin warga sudah panas, terprovokasi. Pengurus masjid langsung melingkari Lurah, langsung dibawa ke aula masjid," ujar Mansur, Selasa (3/5/2016).
Namun, Mansur tidak mengetahui apakah terjadi pemukulan terhadap Suranta atau tidak.
"Kami tidak tahu apakah ada pemukulan atau tidak, tetapi yang pasti kami sudah amankan Lurah dari warga," ujar Mansur.
 
Menurut dia, Suranta sebenarnya sering mengunjungi Masjid Luar Batang untuk berziarah. Dalam 10 hari terakhir, kata dia, Suranta sudah dua kali mengunjungi masjid itu.

Di KPK, Pengunjuk Rasa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara Tuntut Ahok Ditangkap


Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) dan gabungan aliansi lainnya tiba di KPK melakukan unjuk rasa. Selasa (3/5/2016)

JAKARTA,  Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) akhirnya tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan setelah melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Tiba di KPK, massa meminta KPK menangkap Ahok. Massa yang berasal dari berbagai aliansi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI), Laskar Kampung Luar Batang, Pembela Tanah Air (PETA) dan sejumlah organisasi lain meminta KPK menangkap Ahok.
"Kami demonya demo damai, tapi kalau KPK tidak mau menangkap Ahok maka KPK kami bubarkan," seru seorang massa dari mobil komando yang berorasi di depan KPK, Selasa siang.
Sejumlah yel juga dikumandangkan massa pengunjuk rasa yakni meminta agar Ahok diturunkan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian membuat barikade di depan pintu masuk KPK. Terlihat beberapa utusan massa aksi masuk ke dalam KPK.

Aksi Anak-anak Luar Batang Datangi Balai Kota dan Tantang Ahok


 Anak-anak warga Luar Batang memanjat pagar Balai Kota ketika melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (3/5/2016).

JAKARTA,  Warga Luar Batang yang melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI hari ini didominasi oleh para remaja tanggung. Mereka fasih berbicara mengenai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan menertibkan warga Luar Batang. "Coba Ahok tinggal di kapal, tahan enggak. Coba sono tinggal di rusun, lo pasti kesel. Beraninya di TV doang lo. Orang udah susah dibikin makin susah," ujar salah seorang anak, Usman, di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (3/5/2016).
Ada pula Sadam yang fasih mengkritik Ahok layaknya orang dewasa. Dia mengatakan, kediamannya di Luar Batang kini sudah diberikan SP1. Dia juga bingung dengan langkah Ahok yang ingin mempertahankan Masjid Luar Batang namun menggusur warganya.
"Lah masjid kagak ada orangnya, siapa yang mau shalat di sana," ujar Sadam.
Pedemo dari Luar Batang itu sempat bersikap sedikit anarkistis. Anak-anak remaja itu menggoyang-goyangkan pagar Balai Kota yang menghalangi mereka.
Selain itu, mereka sempat melemparkan botol air mineral ke dalam Balai Kota. Mereka juga menaiki pagar Balai Kota dan mengibarkan bendera dari sana.
Polisi yang berjaga hanya mengawasi mereka dan menandai wajah-wajah mereka. Untungnya, aksi anak-anak itu tidak semakin ricuh.

Ahok Sebut Lurah Penjaringan dan Satpol PP Dipukuli Warga Luar Batang


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) seusai menghadiri apel Hari Pendidikan Nasional, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapatkan laporan bahwa Lurah Penjaringan Suranta dan anggota satpol PP dipukuli oleh warga Luar Batang saat jajaran pejabat Pemprov DKI berkunjung ke lokasi tersebut, Senin (2/5/2016) malam. Ia menyebut, salah seorang satpol PP bahkan terluka akibat pemukulan itu.
"Saya sudah dapat laporan lengkapnya. Malahan, ada satpol PP yang dipukul (sampai mendapat) lima jahitan. Lurahnya juga dipukul," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
Kunjungan pejabat Pemprov DKI ke Luar Batang dipimpin Sekretaris Daerah Saefullah.

Dalam kunjungannya itu, salah seorang perwakilan warga, Mansur, mengatakan bahwa kedatangan Saefullah dan rombongannya mendapatkan penolakan dari warga.
Namun, informasi itu dibantah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi.
Wahyu merupakan salah satu pejabat yang ikut dalam kunjungan tersebut. Menurut Wahyu, kedatangan mereka hanya untuk menunaikan shalat isya di Masjid Luar Batang.
"Pak Sekda bersama saya hanya mampir dan shalat isya. Setelah itu, pulang. Hanya itu," kata Wahyu.

M Taufik dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Kembali Diperiksa KPK


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

JAKARTA,  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (3/5/2016). Menurut agenda pemeriksaan, Prasetyo akan diperiksa dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
"Diperiksa sebagai saksi dalam kasus peneriman hadiah atau janji terkait reklamasi untuk tersangka AWJ," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Sementara itu, nama Taufik tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan KPK. Setidaknya, dalam  6 kali pemeriksaan, nama Taufik 3 kali tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan saksi.
Dalam beberapa pemeriksaan sebelumnya, Taufik juga diperiksa selaku Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta. Dalam pemeriksaan hari ini, Wakil Ketua Balegda Merry Hotma juga dipanggil KPK.

Hingga saat ini, KPK masih mendalami  kasus suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.
KPK terus memanggil beberapa pihak, baik pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI, dan perusahaan pengembang yang diduga mengetahui perkara suap dalam proyek reklamasi tersebut.
Kasus ini bermula saat KPK menangkap tangan M Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, seusai menerima uang pemberian dari Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Ia diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.

Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Selain Sanusi, KPK juga telah menetapkan Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka.

Pendemo dari Luar Batang Ejek Polisi sebagai Bayaran Ahok dan PNS DKI Pengecut


Aksi demo yang dilakukan ratusan massa Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) di depan Balai Kota, Selasa (3/5/2016). Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turun dari jabatannya.

JAKARTA, Warga Luar Batang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta mengejek polisi yang menjaga aksi mereka. Mereka kebanyakan adalah anak-anak di bawah umur. Menurut pantauan Kompas.com, Selasa (3/5/2016), mereka hanya diizinkan melakukan aksi di luar pagar Balai Kota DKI Jakarta. Mereka dibatasi oleh pagar dan dijaga barikade polisi.
Dari balik pagar, mereka mengejek polisi yang ada di hadapan mereka.
"Bapak digaji berapa sama Ahok? Bapak makan nasi, Ahok makan nasi juga," kata mereka.
Mereka juga mengejek satpol PP yang ikut menjaga. Mereka mengatakan akan membayar satpol PP tiga kali lipat bayaran dari Ahok.
Selain itu, mereka juga memanggil-manggil PNS DKI yang ada di dalam Balai Kota. Lagi-lagi, mereka mengejek dengan mengatakan, PNS pengecut karena tidak berani melawan Ahok.
Mereka juga sempat menyebut nama mantan Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi.
"Rustam Effendi, PNS yang berani melawan Ahok. Sisanya pengecut! Kami warga siap bayar Bapak PNS yang pengecut," teriak mereka, bersahutan.
Namun, mereka hanya berani berbicara. Ketika ditanya siapa nama mereka, mereka enggan menjawab.

Ada Unjuk Rasa Warga Luar Batang, Ahok Masuk Balai Kota Melalui Pintu Belakang


 Warga Luar Batang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (3/5/2016).

JAKARTA, Adanya aksi unjuk rasa warga Luar Batang di depan Balai Kota DKI Jakarta memaksa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masuk melalui pintu belakang.
Situasi itu terjadi pada Selasa (3/5/2016). Ahok tiba di Balai Kota sekitar pukul 10.45 WIB, setelah sebelumnya meresmikan salah satu ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Kalideres, Jakarta Barat.
Ia terpantau masuk melalui halaman Gedung DPRD yang berada di Jalan Kebon Sirih. Jika pada situasi normal, Ahok biasanya masuk lewat pintu utama yang aksesnya melalui Jalan Merdeka Selatan.
Unjuk rasa warga Luar Batang mulai berlangsung sejak sekitar pukul 10.00. Ahok sendiri mengaku tidak mempermasalahkan unjuk rasa yang terjadi di depan kantornya itu.
"Secara demokrasi ya silakan demo. Semua orang boleh demo. Ini kan tuntutannya sama kayak yang dulu, GMJ (Gerakan Masyarakat Jakarta) yang dulu kan," ujar dia.

Unjuk rasa yang dilakukan warga Luar Batang dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana penggusuran yang hendak dilakukan Pemprov DKI terhadap permukiman mereka. Dalam aksinya, pengunjuk rasa juga menuntut agar Ahok mundur.

Jasad Dua Pendaki Gunung Ditemukan Setelah 16 Tahun Dinyatakan Hilang


Alex Lowe (kiri) dan David Bridges merupakan teman dekat, keduanya sering melakukan pendakian bersama. Jasad mereka telah ditemukan setelah 16 tahun mereka dinyatakan hilang saat mendaki gunung di pegunungan Himalaya.

KATHMANDU, Jasad dua pendaki gunung asal Amerika Serikat akhirnya ditemukan di bawah longsoran salju di Gunung Himalaya setelah dinyatakan menghilang selama 16 tahun.
Mereka tewas akibat hantaman sebuah longsoran besar.
Peristiwa tersebut terjadi ketika pendaki gunung kenamaan, Alex Lowe (40), dan juru kamera bernama David Bridges (29) tengah mendaki puncak Shishapangma setinggi 8.027 meter di atas permukaan laut di China, Oktober 1999.
Selang 16 tahun kemudian, jenazah keduanya ditemukan secara tidak sengaja oleh dua pendaki, yakni David Goettler dan Ueli Steck.
Jasad Lowe, saat ditemukan, masih dalam keadaan terperangkap timbunan salju. Istri Lowe, Jennifer Lowe-Anker, mengatakan, mereka telah "membeku dalam waktu".
Semasa hidup menjadi pendaki, Lowe dianggap sebagai salah satu yang terhebat dari generasinya.
Dalam dunia pendakian, Lowe terkenal berjasa menyelamatkan banyak pendaki lainnya yang terluka atau terjebak di gunung.
Lowe dan Bridges merupakan teman dekat yang sering mendaki bersama, dan memandu dalam rute ke Shishapangma, gunung tertinggi ke-14 di dunia.
Penemuan jenazah mereka diumumkan Jennifer Lowe-Anker, yang kini menjalankan sebuah yayasan amal dengan nama mendiang suaminya.
Sepeninggal Alex Lowe, perempuan tersebut menikah lagi dengan Conrad Anker pada 2001. Anker tak lain adalah sahabat mendiang Alex Lowe.
Anker juga berada di Shishapangma pada saat Lowe dan Bridges terhantam longsor. Namun, dia selamat dengan hanya sedikit luka.
Angker bersama para pendaki lainnya menghabiskan waktu untuk mencari kedua pendaki yang hilang itu.
Secara kebetulan, Jennifer Lowe-Anker dan Conrad Anker berada di Nepal untuk kegiatan amal pada minggu lalu, saat menerima kabar dari pendaki David Goettler dan Ueli Steck.
Menurut Lowe-Anker, Goettler dan Steck mengatakan bahwa mereka menemukan dua jasad "masih terbungkus es, tetapi mulai muncul dari bawah longsoran salju".
Mereka menjelaskan soal pakaian dan peralatan yang ditemukan pada jasad-jasad tersebut kepada Anker, dan mereka "tidak meragukan lagi" bahwa ciri-ciri tersebut mengarah pada Lowe dan Bridges.
Anker mengatakan kepada majalah Outside bahwa penemuan oleh dua pendaki itu "cocok" dengan ciri-ciri Lowe dan Bridges.
"(Penemuan ini) mengakhiri pencarian sekaligus melegakan bagi saya dan Jenni dan untuk keluarga kami," ujar Anker.
Lowe-Anker mengatakan, dia dan suaminya serta kedua putranya akan melakukan perjalanan ke Shishapangma "untuk menguburkan Alex Lowe agar beristirahat dengan tenang".

Euforia Bebasnya Sandera Abu Sayyaf Dikhawatirkan Ancam 4 WNI yang Masih Ditawan


Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya usai menghadiri konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016)

JAKARTA,  Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, meminta agar pemerintah menunjuk seorang pejabat yang bertugas untuk memberikan informasi sahih terkait pembebasan 10 sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf. Sebab, hingga kini informasi yang beredar seputar pembebasan tersebut masih simpang siur.
"Ada yang bilang bahwa para sandera ini dibebaskan dibayar, ada juga yang bilang tidak," kata Tantowi saat dihubungi, Senin (2/5/2016).
Tantowi juga meminta agar euforia pembebasan para sandera sebaiknya dihentikan. Sebab, hingga kini masih ada empat WNI yang disandera kelompok tersebut.
Ia khawatir keselamatan nyawa para sanderalah yang akan terancam akibat pemberitaan yang berlebihan.
"Jangan sampai mereka (Abu Sayyaf) diposisikan sebagai pihak yang merugi," ujarnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR itu mengingatkan bahwa pembebasan 10 sandera kemarin adalah bagian dari kerja kolektif antara pemerintah dan pihak swasta.
Karena itu, tidak tepat apabila ada pihak yang merasa paling berjasa dalam upaya pembebasan tersebut.

"Kalau ada pihak yang mau mengklaim silakan saja, tetapi ini adalah kinerja kolektif. Jadi, sebaiknya dihentikan (klaim sepihak)," kata dia.

Polisi Tambahkan Keterangan Ahli Racun dalam Berkas Perkara Mirna


Jessica Wongso dan Mirna Salihin berpose dalam sebuah ‘photo booth’.

JAKARTA, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti mengatakan, pihaknya telah menyertakan keterangan dua orang ahli toksikologi dalam berkas perkara kematian Wayan Mirna Salihin yang dilimpahkan penyidik pada Jumat (22/4/2016) lalu.
Menurut Krishna, hanya keterangan ahli itu yang diminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk dilengkapi dalam berkas perkara Mirna.
"Jadi, keterangan ahli toksikologi saja. Sudah tidak ada yang lain, kita tinggal tunggu saja," ujar dia di Mapolda Metro Jaya, Senin (2/5/2016).
Krishna menambahkan, keterangan ahli toksikologi (ahli racun) sangat diperlukan untuk mengungkap kasus ini.
Menurut dia, keterangan ahli tersebut diperlukan untuk mengurai rangkaian peristiwa, mulai dari masuknya racun sianida ke dalam cangkir kopi yang diminum Mirna hingga menyebabkan kematian.
Diduga, Jessica yang menuangkan racun sianida tersebut ke dalam cangkir kopi Mirna.
"Itu kan yang bisa menjelaskan hanya ahli. Ahli itu menjelaskan dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi, intinya masalah teknisnya saja," ucap dia.

Dengan ditambahkannya keterangan ahli toksikologi tersebut, Krishna optimistis berkas perkara kematian Mirna akan dinyatakan lengkap atau P 21 oleh Kejati.
Dengan demikian, kasus ini akan segera dibawa ke persidangan sehingga semuanya terang benderang.
Menurut dia, untuk mengungkapkan kasus, pihak Polda Metro Jaya mengerahkan 80 orang penyidik.
Segala pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam hal ini dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.
"Kami juga ingin kasus ini terang benderang, kami berupaya, kasus ini bukan satu orang yang menangani, sekitar ada 80 orang, tidak ada orang yg me-lead," kata Krishna.
Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara itu pertama kali kepada Kejati DKI Jakarta pada 18 Februari lalu.
Namun, pada 24 Februari, Kejati DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan berkas perkara itu kepada tim Polda Metro Jaya.
Ketika itu, pihak Kejati DKI Jakarta menyertakan sejumlah petunjuk untuk dilengkapi tim penyidik Polda Metro Jaya.
Pada 22 Maret, Polda Metro Jaya kembali mengirimkan berkas perkara itu ke Kejati DKI.
Salah satu bukti yang ditambahkan dalam berkas tersebut adalah hasil penyelidikan Tim Polda Metro Jaya ke Australia.
Namun, berkas perkara itu dikembalikan lagi ke Polda Metro Jaya karena dinilai belum juga lengkap.
Pada 4 April, pihak Kejati DKI Jakarta mengembalikan lagi berkas perkara Jessica itu.
Dalam berkas tersebut, Kejati DKI menemukan adanya sejumlah kekurangan, baik keterangan saksi maupun ahli.
Pada Jumat (22/4/2016), akhirnya penyidik melimpahkan lagi berkas perkara tersebut untuk ketiga kalinya ke Kejati DKI.

Kejati Sebut Pemberkasan Perkara Pembunuhan Mirna Alami Kemajuan


Jessica Kumala Wongso, tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, memasuki ruang tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/2). Jessica menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam.

JAKARTA, Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengatakan, berkas perkara dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso, yang dilimpahkan penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejati DKI beberapa waktu lalu, sudah mengalami kemajuan.
"Sudah ada kemajuan dari keterangan saksi maupun ahli, sudah ada benang merahnya dan sudah bisa ditarik kesimpulan," kata Kepala Penerangan Hukum Kejati DKI Waluyo Yahya saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/5/2016).
Kendati demikian, ia belum bisa memastikan berkas perkara tersebut akan dinyatakan lengkap (P21) atau dikembalikan kembali ke penyidik.
Hingga kini, pihak Kejati DKI masih meneliti berkas perkara tersebut.


Ia menambahkan, penyidik sudah menambahkan keterangan saksi dan ahli dalam berkas yang sudah dilimpahkan ke Kejati beberapa waktu lalu tersebut.
Menurut dia, dari penambahan materi yang disertakan penyidik tersebut, sudah bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana tersebut.
"Sudah ada penambahan, sehingga pertanggung jawaban peristiwa pidana sudah bisa diketahuilah siapa yang bertanggung jawab," ucapnya.
"Sudah ditambahkan saksi, keterangan ahli dan surat, tetapi kita tidak bisa beritahu itu surat apa," sambung dia.
Waluyo menyampaikan, saat ini pemeriksaan berkas perkara tersebut hampir rampung. Ia mengatakan, dalam pekan ini, proses tersebut akan selesai.
"Proses penelitiannya sudah sampai 80 persen, Insya Allah minggu ini selesai kita periksa. Kita belum bisa memastikan berkas ini akan P21 atau akan dikembalikan lagi ke penyidik," kata dia.
Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara itu pertama kali kepada Kejati DKI Jakarta pada 18 Februari lalu.
Namun, pada 24 Februari, Kejati DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan berkas perkara itu kepada tim Polda Metro Jaya.
 
Ketika itu, pihak Kejati DKI Jakarta menyertakan sejumlah petunjuk untuk dilengkapi tim penyidik Polda Metro Jaya. Pada 22 Maret, Polda Metro Jaya kembali mengirimkan berkas perkara itu ke Kejati DKI.
Salah satu bukti yang ditambahkan dalam berkas tersebut adalah hasil penyelidikan Tim Polda Metro Jaya ke Australia.
Namun, berkas perkara itu dikembalikan lagi ke Polda Metro Jaya karena dinilai belum juga lengkap.
Pada 4 April, pihak Kejati DKI Jakarta mengembalikan lagi berkas perkara Jessica itu.
 
Dalam berkas tersebut, Kejati DKI menemukan adanya sejumlah kekurangan, baik keterangan saksi maupun ahli. Pada Jumat (22/4/2016), akhirnya penyidik melimpahkan lagi berkas perkara tersebut untuk ketiga kalinya ke Kejati DKI.

Permudah Pembuatan Paspor TKI, Menkumham Ingin Tambah "Booth" Imigrasi di Kuala Lumpur


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

JAKARTA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (Menkumham) Yasonna Laoly ingin membuka booth baru keimigrasian di Kuala Lumpur untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malayasia.
Pasalnya, layanan publik pembuatan paspor dengan tingkat masalah tinggi berada di Malaysia.
"Delapan ratus permintaan paspor sehari tapi booth kami cuma enam booth. Tenaga kerja kita kasihan jadi menunggu," kata Yasonna usai melakukan teleconfrence di Dirjen Imigrasi, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Yasonna mengatakan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri cabang Kuala Lumpur untuk membuka booth baru. Bank Mandiri cabang Kuala Lumpur akan menambahkan delapan booth baru, sehingga totalnya menjadi empat belas booth.
 
Untuk pekerja, Yasonna akan menggunakan tenaga outsourching dengan memberi pelatihan sebelumnya. Yasonna menambahkan, setelah paspor selesai selama tiga hari, TKI akan mendapat pesan singkat pemberitahuan selesainya paspor. "Setelah selesai, akan kami kirim ke titik tertentu. Jadi TKI kita tidak perlu datang ke Kuala Lumpur. Karena kan ada yang kerja di pabrik atau di kebun," ucap Yasonna.
Upaya perbaikan pelayanan paspor bagi TKI ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya peningkatan layanan publik.
 
Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP elektronik, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor. "Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biayanya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Kamis (28/4/2016).

Luhut Nilai Tragedi 1965 Terjadi akibat Persoalan Politik


Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan usai dipanggil Presiden Jokowi di Istana, Senin (25/4/2016).

JAKARTA, Pemerintah berupaya menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat dalam Tragedi 1965 dengan penuh kearifan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. "Banyak aspek kemanusiaan yang kami perhatikan. Tidak usah ribut-ribut, kami akan menyelesaikan dengan kearifan," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan, Senin (2/5/2016).
Penyelesaian dengan pendekatan tersebut, kata Luhut, adalah permintaan Presiden Joko Widodo. Presiden menyampaikan hal itu kepada Luhut saat bertemu di Istana, Senin pagi.
Luhut melanjutkan, dalam upaya penyelesaian perkara itu, pemerintah tidak akan mencari siapa yang salah. Sebab, jika melihat sejarah, Luhut berpendapat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa politik.
"Itu adalah persoalan politik. Tentu siapa yang menang pasti akan berbuat juga kepada yang kalah," ujar Luhut.
Lantaran dianggap sebagai peristiwa politik, Luhut menilai menjadi tidak relevan lagi jika perseteruan politik tersebut dibawa hingga masa sekarang.
"Kalau kami bawa ke suasana sekarang, tentu tidak adil karena suasana waktu itu dengan sekarang berbeda," ujar Luhut.
Meski begitu, Luhut belum dapat menjelaskan secara konkret bentuk penyelesaian semacam apa yang akan ditempuh oleh pemerintah.
Ia mengatakan, proses tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Ahok Minta Perguruan Tinggi Swasta Berikan Beasiswa kepada Pemegang KJP


 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) seusai menghadiri apel Hari Pendidikan Nasional, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memberikan beasiswa kepada para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Nantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan beasiswa sebesar Rp 18 juta tiap tahun kepada para pemegang KJP yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri (PTN).
"Kami minta perguruan tinggi swasta yang baik memberikan beasiswa kepada anak pemegang KJP. Kami mendekati PTS yang mau memberikan pembebasan biaya kuliah di seluruh Indonesia kepada pemegang KJP," kata Ahok, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
 
Ia tidak menutup kemungkinan pemberian beasiswa sebesar Rp 18 juta per tahun kepada pemegang KJP. Namun, hingga kini, rencana itu baru akan direalisasi kepada pemegang KJP yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri.
"Tahun ini, kami juga akan uji coba, termasuk pemberian bantuan nutrisi kepada pemegang KJP. Jadi operasi pasar nanti, kami arahkan operasi pasar daging dan beras semua untuk pemegang KJP," kata Ahok.
 
Ahok mengungkapkan, semua warga berhak mendapat pendidikan yang layak. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal pendidikan. "Kami harapkan tidak ada diskriminasi buat orang yang rajin belajar. Jadi anak pemegang KJP tidak patah semangat karena ada jaminan biaya hidup dari kami," kata Ahok.

Fadli Zon: Pernyataan Ruhut soal "Hak Asasi Monyet" Keterlaluan


Anggota DPR, Ruhut Sitompul, keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, setelah diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pusat olahraga Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Rabu (12/3/14).

JAKARTA,  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai wajar jika Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Fadli menilai, pernyataan Ruhut yang memelesetkan hak asasi manusia menjadi hak asasi monyet memang sudah di luar batas kewajaran.
"Perkataan Pak Ruhut soal HAM itu keterlaluan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Terlebih lagi, lanjut Fadli, pernyataan itu dilontarkan Ruhut dalam rapat resmi Komisi III DPR dengan Kapolri. Rapat itu salah satunya membahas kematian terduga teroris Siyono saat ditahan oleh Detasemen Khusus Antiteror 88.
"Artinya ini menyangkut manusia, tapi dipelesetkan seperti itu. Saya kira harus diproses oleh MKD," kata Politisi Partai Gerindra ini.

Fadli menyerahkan sepenuhnya ke MKD mengenai sanksi yang tepat untuk Ruhut. Fadli berharap kasus Ruhut ini bisa menjadi pelajaran bagi semua anggota untuk menjaga perkataannya, apalagi dalam rapat-rapat resmi.

Kebijakan Ahok dan Pemprov DKI yang Ditentang Inggard Joshua


Anggota Komisi A dan anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

JAKARTA, Di DPRD DKI Jakarta, anggota Fraksi Partai Nasdem hanya terdiri dari 5 orang anggota. Mereka adalah Bestari Barus Hasan Basri Umar, James Arifin Sianipar, Subandi, dan Inggard Joshua.
Fraksi ini terbilang unik, sebab sering berbeda pendapat dengan fraksi lainnya di DPRD DKI. Fraksi Partai Nasdem selalu menjadi fraksi pertama yang mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Sebagai contoh adalah ketika DPRD DKI sedang melaksanakan hak angket, 2015 lalu. Fraksi Partai Nasdem yang pertama kali mencabut dukungan terhadap itu. Termasuk dalam hal dukungan terhadap Ahok.
Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendukung Ahok menjadi gubernur lagi. Namun, ada satu kader Partai Nasdem yang sikapnya selalu bertentangan dengan partai dan cenderung melawan Ahok.
Dia adalah Inggard Joshua, anggota Dewan yang sudah bertahan hampir 3 periode. Inggard bahkan menjadi juru bicara tim angket.
Ketika itu, Inggard menyatakan tidak akan keluar dari tim hak angket meskipun ada perintah penarikan diri dari kepanitiaan. Inggrad beralasan, fraksi bukanlah alat kelengkapan dewan.
Inggrad mengatakan tetap memilih menjadi panitia hak angket karena kecewa penyusunan APBD tidak berjalan sesuai prosedur. Menurut dia, hak angket merupakan cara untuk membuktikan pihak mana yang salah.
 
 Ketua Tim Angket Muhammad Sangaji, pengamat politik Margarito Kamis, dan Wakil Ketua Tim Angket Inggard Joshua.
Inggrad mengatakan, jika ada sanksi akibat sikapnya, dia akan menjelaskan kepada pihak fraksi maupun partai. "Kalau ada sanksi kita perlu jelaskan. Tentu kita harus ada prinsip. Sebagian ada yang belum dipahami oleh partai," ujar Inggrad ketika itu.
Kritisi reklamasi dan RS Sumber Waras
Inggard kembali vokal mengkritik kebijakan Pemprov DKI ketika Ahok mengeluarkan izin reklamasi. Inggard mengatakan, aroma suap jelas tercium ketika mulai ada desakan-desakan dari pimpinan untuk menyetujui raperda ini.
Desakan-desakan ini berpotensi menimbulkan tindakan transaksional. Sehingga, sejak desakan awal muncul setahun lalu, Inggard sudah menentukan sikap untuk tidak membahas perda ini terlebih dahulu.
"Saya bilang apa urgensinya kita bahas cepat-cepat masalah dua raperda ini. Pada dasarnya itu kan wewenang pemerintah pusat. Jadi kita jangan membahas itu dulu," ujar Inggard.
Inggard juga menyayangkan sikap Ahok yang sudah mengeluarkan izin meski perda terakit reklamasi belum disahkan. Selain soal reklamasi, Ahok juga mempermasalahkan soal pembelian lahan RS Sumber Waras.
Menurut dia, BPK sudah jelas menunjukan adanya potensi kerugian negara dari pembelian lahan itu. Seharusnya, pembelian lahan tersebut tidak dilanjutkan.

Bantah kritik Ahok
Namun, Inggard membantah sikapnya selama ini adalah untuk mengkritik Ahok. Dia mengatakan hal yang dia kritisi adalah kebijakan Pemprov DKI.
"Saya bicara sebagai anggota Dewan, saya lepaskan baju (partai) itu dulu. Saya hargai partai saya dan saya juga harus hargai warga yang memilih saya," kata Inggard.
Dia pun menjamin akan mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta, selama kebijakan itu berpihak kepada masyarakat. Dia sebagai anggota DPRD juga berfungsi sebagai pengawas dan memfasilitasi warga dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Saya dukung DKI dan melawan oknum. Bicara penggusuran, reklamasi, Sumber Waras, enggak khawatir saya," kata mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, beberapa waktu lalu.

Ahok: Saya Buat Garis, Kiri Ikut Jakarta Baru, Kanan Tidak Mau Ikut


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama wawancara wartawan seusai peresmian ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku santai melihat banyaknya pejabat yang mengundurkan diri pada masa pemerintahannya.
Bahkan ia berterimakasih dan bersyukur jika banyak pejabat DKI yang mengundurkan diri.
"Saya buat garis, (PNS) yang mau (ikut bangun) Jakarta Baru ke kiri, (PNS) yang enggak mau ikut (bangun Jakarta Baru) ke kanan, gitu saja. Santai aja udah," kata Ahok, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Ahok sebelumnya menantang para pejabat untuk mengajukan permohonan pengunduran diri. Sebab, masih banyak PNS yang belum dapat kesempatan naik menjadi pejabat eselon.

Selama kepemimpinannya, sudah ada empat pejabat DKI yang mengundurkan diri. Mulai dari mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Novizal, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Haris Pindratno, mantan Kepala Dinas Tata Air Tri Djoko Sri Margianto, dan mantan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi.
Ahok meyakini gertakannya kepada PNS tidak akan mempengaruhi kinerja mereka.

"Buktinya, dari saya jadi Wagub enggak ada (PNS) yang mau mundur kok. Sekarang kita sudah (memimpin) 3 tahun, (PNS yang) mundur cuma 4 orang, itu juga alasannya sudah mau pensiun, sakit, terus mau gertak saya tapi enggak jadi," kata Ahok.

Di Depok Masih Ada Kelurahan yang Proses KTP hingga Dua Minggu


Loket layanan pembuatan dokumen kependudukan yang ada di Kantor Kelurahan Cilodong, Depok, Senin (2/5/2016)

DEPOK, Belum semua kelurahan di Depok bisa memastikan proses pembuatan dokumen kependudukan sehari jadi. Salah satunya Kelurahan Cilodong.
Di tempat ini, proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) ataupun kartu keluarga (KK) bisa memakan waktu maksimal 14 hari kerja atau hampir 3 pekan.
Hal itulah yang diungkapkan salah seorang warga, Dede Irfan (18). Ia mengaku mulai memasukkan berkas permohonan pembuatan KTP sejak dua pekan lalu. KTP-nya kemudian baru ia ambil pada Senin (2/5/2016) ini.
"Soalnya, kata orang kelurahannya, 14 hari kerja baru jadi," ujar dia saat ditemui di Kantor Kelurahan Cilodong.
Hal serupa juga dilontarkan Hamim (67), yang mengajukan permohonan pembaruan data KK. Ia mengaku mulai memasukkan berkas pada 27 April lalu. Dokumen KK-nya kemudian baru bisa ia ambil pada Senin ini.
Seperti halnya Dede, Hamim mengaku mendapat pemberitahuan dari petugas kelurahan jika proses pembaruan data KK memakan waktu 14 hari.
"Tadi kata orang kelurahannya KK udah jadi. Makanya, saya datang buat ambil," ucap Hamim.
Satu demi satu dokumen kependudukan di Kelurahan Cilodong yang terpantau bisa selesai dalam sehari hanyalah surat keterangan tidak mampu (SKTM). Khusus untuk dokumen ini, warga yang memasukkan berkas bisa menunggu dalam beberapa menit sebelum akhirnya berkas tersebut jadi.
Seperti yang dialami Ida (48), ia terpantau tidak perlu menunggu lama saat mengajukan SKTM. Surat keterangan itu rencananya akan segera ia ajukan ke sekolah anaknya untuk memproleh bantuan keringanan biaya.
"Anak saya sekolah di swasta. Tahu sendiri kan di swasta biayanya mahal," ucap Ida.
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar kualitas pelayanan publik ditingkatkan. Ia tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang lamban, berbelit-belit, dan diwarnai pungutan liar (pungli).
"Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biayanya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Kamis (28/4/2016).
"Semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilang. Kemudian, praktik-praktik percaloan dan pungli juga harus hilang," ujar dia.
Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP elektronik, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor.
Tim itu akan langsung melaporkan situasi pelayanan publik yang di luar harapan kepada Presiden. Menurut Jokowi, kementerian dan lembaga yang memiliki satuan pelayanan publik harus memanfaatkan informasi teknologi untuk mengembangkan pelayanan yang murah, cepat, dan tepat.

Anggap Urus STNK Berbelit-belit, Warga Dukung Pelayanan Satu Loket


Suasana di loket Samsat Polda Metro Jaya pada Senin (2/5/2016).

JAKARTA, Presiden RI Joko Widodo berencana akan menerapkan sistem satu loket dalam proses pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Rencana itu disambut baik oleh sejumlah warga. Sebab, selama ini dalam mengurus STNK harus melewati tiga loket.
Betty (48) warga Cilandak, Jakarta Selatan, sangat menyetujui rencana tersebut. Menurut dia, saat ini, proses perpanjangan STNK tahunan cukup berbelit. Dalam mengurus hal tersebut dirinya harus melewati tiga loket.
Pada tahap pertama ia harus mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya, ia menyerahkan formulir tersebut ke loket pendaftaran. Setelah itu, ia menunggu namanya dipanggil dan yang terakhir, dia mengantre lagi untuk melakukan proses pembayaran di loket bank pemerintah.
"Sangat setuju. Memang seharusnya begitu, jadi satu loket saja tidak seperti sekarang prosesnya berbelit harus melewati tiga loket," ujarnya kepada Kompas.com di Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Senin (2/5/2016).
Betty menjelaskan, mengurus perpanjangan STNK tahunan mobilnya itu memakan waktu sekitar 45 menit. Ia berharap nantinya jika jadi diterapkan sistem satu loket bisa memangkas waktu lebih cepat dari sekarang.
"Semoga jadi lebih cepet daripada sekarang deh. Kalau bisa loket sama petugasnya juga dibanyakin biar makin banyak," ucapnya.
Senada dengan Betty, Andi warga Jakarta Barat yang akan mengurus perpanjangan STNK lima tahunan motornya mengaku setuju jika diterapkan sistem satu loket dalam pengurusan STNK. Namun, ia meminta agar petugas yang mengurusi hal tersebut harus diperbanyak agar tidak mengalami proses yang memakan waktu.
"Saya sih setuju, tapi kalau bisa petugas yang meng-entry datanya dibanyakin lagi. Percuma kalau sistem satu loket tapi petugasnya sedikit," kata Andi.
Andi menuturkan, sekarang ini di Samsat Polda Metro Jaya pelayanannya sudah cukup memuaskan. Sebab, praktik percaloan sudah tidak ada lagi di tempat tersebut seperti dahulu.
"Sudah cukup memuaskan sih di sini. Udah enggak kelihatan lagi calo yang bawa berkas lebih dari satu, terus tiba-tiba selesainya duluan daripada kita yang antri normal," ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan Joko (34). Menurut dia, pelayanan di Samsat Polda Metro Jaya sudah cukup memuaskan.
Ia mengaku meski sekarang dalam proses perpanjangan STNK tahunan melewati tiga loket dirinya tidak merasa keberatan. Sebab, dari ketiga loket tersebut tidak memakan waktu yang lama untuk mengantre.
"Enggak masalah harus lewatin tiga loket, cukup cepat tidak sampe satu jam sudah jadi," ucapnya.
Menurut Joko, Jika hari Senin sampai Jumat di lokasi tersebut tidak banyak warga yang datang untuk mengurus surat kendaraan bermotornya. Sehingga, dia tidak perlu mengantre panjang di loket.
"Kalau hari kerja kayak sekarang ini mah enak, Mas, sepi. Coba kalau hari Sabtu datang kesiangan antreannya sudah panjang," kata Joko.

Pelayanan publik kembali menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang harus melewati tiga loket.

Tak Ada Taman Rusak Saat "May Day", Ahok Berterima Kasih kepada Buruh


Minggu (1/5/2016), ribuan buruh mulai memadati halaman Tugu Monas untuk melakukan aksi pada peringatan hari buruh 1 Mei

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berterima kasih kepada buruh karena tidak ada taman yang dirusak saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2016 lalu. "Kami juga terima kasih sama buruh, sekarang juga tanaman enggak banyak dirusak. Kalau (demo) dulu kan, (taman) selalu dirusak (buruh)," kata Ahok, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Tak hanya kepada buruh, Ahok juga mengapresiasi kinerja para petugas harian lepas (PHL) Pemprov DKI Jakarta.
Seperti petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, petugas penanggulangan bencana dari BPBD DKI, dan petugas pemadam kebakaran dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana.
"Mereka sangat siap setiap kali ada demo atau hari apa, dan mereka bersihkan sampah itu cepat sekali."
"Kan saya monitor terus mereka, (buruh) langsung bubaran, hitungan jam sudah bersih. Kamu lihat, mana ada bekas (sampah) di Monas," kata Ahok

Doktor Taufik, Dosen Indonesia di AS Kembangkan Proyek Energi Alternatif


Doktor Taufik sedang mengajar di kelas.

Doktor Taufik adalah dosen teknik elektronika di California Polytechnic State University atau Cal Poly. Cal Poly adalah universitas dengan mahasiswa S1 teknik terbesar di California, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 17.000 orang.
Kampusnya terletak di antara kota Los Angeles dan San Francisco.

Namanya unik bagi orang Amerika Serikat, karena hanya terdiri dari satu nama.
Di awal masa kuliah, ia sering kali harus menjelaskan kepada siswanya bagaimana menuliskan namanya ketika mendaftar di kelasnya.

“Kalau mahasiswa saya, register di kelas saya, first name-nya bukan Taufik, tapi N-F-N, jadi ada 3 huruf, N-F-N terus Taufik, N-F-N itu singkatan, singkatan dari No First Name," ujar Taufik sambil tertawa.
"Jadi kalau hari pertama saya harus ngejelasin, jadi saya jelasin, itu kalau manggil saya jangan Nefen (NFN) ya, karena itu bukan nama saya," ujar dia.
"Nama saya Taufik, Nefen itu artinya No First Name, saya dari Indonesia, di Indonesia sangat umum sekali orang punya nama cuma satu seperti itu,” kata dia lagi.
Tak hanya dikenal karena memiliki satu nama, Doktor Taufik ini juga popular di kalangan mahasiswa karena caranya mengajar.

Menurut salah satu mahasiswa yang mengikuti kelasnya, Cassidy Aarstad, Taufik mampu menjelaskan konsep yang sulit dengan sederhana dan dapat dipahami dengan cepat.

“Kalau harus menjelaskan suatu konsep, karena mungkin saya sudah tahu konsepnya seperti apa, saya lebih memilih pendekatannya dari simple aja dulu," cetus Taufik.
"Karena saya percaya hal yang sangat complicated ya bisa dijelaskan dengan konsep-konsep yang simple atau sederhana," ujar Taufik lagi.
"Itu filosofi saya dalam mengajar. Biasanya orang kalau ngajar elektro itu top down, jadi mereka ngasih liat yang susahnya dulu," sambungnya.
"Tapi kalau saya enggak, saya bangun dari fundamental dull, dari basisnya dulu. Kita bangun satu per satu, sampai akhirnya kita memperlihatkan circuit-nya secara keseluruhan,” kata Taufik lagi.

Sejak 1999
Taufik sudah mengajar di Cal Poly sejak tahun 1999, setelah meraih gelar doctor dari Cleveland State University.
Awalnya ia tidak berniat menjadi dosen, namun pembimbingnya saat kuliah S3 melihat kemampuan Taufik berkomunikasi dengan mahasiswa sewaktu menjadi asisten di laboratorium.
Dosen itu lalu menyarankan Taufik untuk menjadi pengajar.
Sebelum meraih gelar doktor, Taufik mendapatkan gelar sarjana informatika dari Northern Arizona University.
Kemudian dia meraih gelar master di bidang teknik elektronika dari University of Illinois, Chicago.
Mahasiswa lainnya, Aflredo Medina, juga mengamini hal itu.
“Menurut saya ia dosen yang sangat bagus dan cara mengajar Doktor Taufik mudah dimengerti," ungkap Medina.
"Kebanyakan dosen lupa bagaimana bisa memahami cara berpikir mahasiswa karena pengetahuan mereka biasanya sangat luas, dan itu menyulitkan mereka berkomunikasi dengan siswa," sambungnya.
"Tapi tidak begitu dengan Doktor Taufik, ia ingat seperti apa rasanya menjadi mahasiswa dan dia gampang nyambung dengan mahasiswanya," ujar dia.
"Menurut saya ini yang membuat proses belajar dengannya jauh lebih mudah,” kata Medina lagi.

Taufik yang berprinsip jangan pernah lelah mencari ilmu memang amat mencintai dunia pendidikan.
Dedikasi dan komitmennya telah membuahkan banyak penghargaan sebagai dosen teladan.

Salah seorang rekannya di Cal Poly, Dennis Derickson, yang merupakan Ketua Jurusan Teknik Elektronika, mengatakan, Taufik selalu ada untuk mahasiswanya.
"Ia punya prinsip, kalau tidak sibuk dia selalu bisa dihubungi. Pintunya selalu terbuka dan dia selalu meluangkan waktu untuk para mahasiswa,” kata Dennis.
Dennis menambahkan Taufik punya kepribadian seperti magnet, sehingga orang-orang suka berada di dekatnya.

Kontribusi
Walau telah meninggalkan Indonesia sejak tahun 1989, Taufik tetap berupaya memberikan kontribusi bagi Tanah Airnya.
Keinginan untuk pulang ke Tanah Air kerap ia rasakan. Namun akhirnya ia kubur karena ia merasa tetap bisa berkontribusi bagi Indonesia, walaupun dari negeri seberang.
“Sebenarnya keinginan untuk pulang itu sangat kuat ya, tapi setelah saya pikir-pikir bukan masalah," sebut Taufik.
"Banyak orang mengira itu masalah uang, masalah gaji. Padahal kalau kita lihat-lihat, gaji dosen di Amerika pun, sama, rendah, kalau dibanding biaya hidup, termasuk rendah," kata dia.
"Tapi kenapa saya bertahan di sini? Menurut saya, saya lebih bisa berkontribusi banyak ke Indonesia kalau saya kerja di sini," ujar dia lagi.
"Dengan apa? Dengan banyak cara, misalnya dengan membuka pintu bagi para dosen Indonesia untuk bekerjasama dengan saya, karena kita punya fasilitas lengkap di sini,” tegasnya.
Proyek
Proyek yang tengah dikembangkan Taufik saat ini adalah “DC House,” dan merupakan kolaborasi antara Cal Poly dengan Universitas Padjajaran di Bandung.
Riset yang dikembangkan Taufik dinamai DC House Project, DC singkatan Direct Current.
"Visi saya, mudah-mudahan, suatu saat di Indonesia akan lebih banyak lagi rumah yang didayai oleh renewable energy dengan sistem DC," kata dia.
"Karena sistem DC ini lebih efisien kalau digunakan langsung dari solar panel karena solar panel itu mengeluarkan DC, kalau kita ubah dulu ke AC enggak efisien,” ujar Taufik.

Taufik juga banyak melakukan pertukaran informasi dan kurikulum ketika ia berkunjung ke berbagai universitas di Indonesia.
Sejauh ini, sudah ada dua dosen Indonesia yang datang ke Cal Poly dan menjalankan riset bersamanya, masing-masing dari Unpad dan Politeknik Malang.

Selain fasilitas, juga akses ke publikasi riset di AS menjadi terbuka. Riset DC Project telah dimulai Taufik sejak tahun 2010.
Saat ini sudah ada prototype DC House di kampus Cal Poly yang sudah terbukti dapat diaplikasikan. Serta satu lagi yang baru selesai dibangun di kampus Unpad.

Menang Pilkada 86 Persen, Risma Berpeluang Jadi Cagub DKI dari PDI-P


Risma usai menghadiri seminar di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (26/4/2016)

SURABAYA, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpeluang menjadi calon gubernur DKI yang diusung PDI-P. Itu karena Risma adalah salah satu dari delapan kepala daerah yang memenangkan pilkada serentak tahun lalu dengan perolehan suara lebih dari 82 persen. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan, dari 10 kepala daerah yang memenangkan pilkada dengan angka di atas 82 persen, delapan di antaranya yang diusung PDI-P.
"PDI-P memberikan kesempatan yang sama pada delapan kepala daerah tadi untuk tampil di Pilgub DKI," katanya, Minggu (1/5/2016) malam di Surabaya.
Upaya tersebut, menurut dia, adalah ikhtiar PDI-P melalui pemetaan politik, untuk menyediakan figur calon pemimpin kepada warga DKI.
"Tapi tetap melalui mekanisme partai dan harus sesuai keinginan warga DKI, karena kedaulatan politik ada di tangan warga DKI," ujarnya.
Lalu bagaimana dengan 35 pendaftar cagub melalui PDI-P, kata Hasto, mereka tetap menjadi prioritas, dan PDI-P tetap akan melakukan serangkaian proses seleksi yang sudah ditentukan partai.
Hingga saat ini, PDI-P terus melakukan pemetaan politik menjelang Pilgub DKI tahun depan. PDI-P, kata dia, masih menjaring aspirasi warga DKI untuk mengetahui aspirasi calon pemimpin yang baik untuk warga DKI.
Risma sendiri dalam Pilwali Surabaya akhir 2015 lalu mencatat kemenangan sebesar 86,22 persen atas lawannya, pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari.
Risma menggandeng Whisnu Sakti Buana yang juga ketua DPC PDI-P Surabaya. Nama Risma akhir-akhir ini kerap disebut sebagai cagub DKI yang diusung oleh PDI-P.
Risma juga kerap tampil dengan menunjukkan kedekatannya dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Kemarin, Risma mengajak Megawati berkeliling taman Harmoni di Surabaya, sayangnya Megawati maupun Risma enggan berkomentar soal Pilgub DKI.

Gertakan Yusril soal Tantangan Pengunduran Diri PNS Pemprov DKI oleh Ahok


Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra saat di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat (22/4/2016).

JAKARTA, Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan, dirinya tak habis pikir dengan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menantang pegawai negeri sipil (PNS) yang tak suka terhadap dirinya untuk mengundurkan diri. "Bagaimana kalau besok terjadi sebaliknya. Pegawai negeri ramai-ramai datang, 'Bukan kami yang mundur, Pak, tetapi kami minta Bapak yang mundur.' Kalau dibalikin gitu bagaimana, Pak?" kata Yusril di Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/4/2016).
Menurut Yusril, permintaan Ahok itu tak berdasar. Ada perbedaan antara gubernur yang merupakan pejabat politik dan PNS yang merupakan para profesional yang bekerja hingga masa pensiun.
Beberapa PNS malah bisa memiliki masa kerja hingga 40 tahun, sedangkan gubernur ditentukan dengan masa jabatan serta periode dengan masa kerja paling lama 10 tahun.
"Ini masalah bagaimana me-manage sesuatu. Style kepemimpinan. Jadi, kalau disurvei, sebagian besar sudah tidak menghendaki," kata Yusril.
Ahok sebelumnya menantang para PNS di DKI yang tidak suka bekerja sama dengannya untuk mengirim surat pengunduran diri pada Senin (2/5/2016).
"Kepala dinas, wali kota, wakil wali kota, sekko (sekretaris pemerintah kota), semua yang ada di DKI, bupati di DKI... kalau Anda enggak suka dengan saya, mau ikut jejak Pak Rustam (Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Utara), tolong hari Senin masukkan surat pengunduran diri ke saya. Hari Senin!" kata Ahok dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara langsung oleh Kompas TV, Jumat (29/4/2016).
Di sisi lain, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku senang jika ada pejabat DKI mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tak mampu lantaran masih banyak PNS yang lebih muda dan mumpuni untuk menggantikan mereka.
Tantangan ini ternyata tidak hanya dilakukan Ahok saat ini. Ahok mengeluarkan tantangan ini sejak ia menjabat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

Tantangan ini ternyata minim respons dari PNS. Ahok sendiri menyebut, tak banyak PNS mengundurkan diri.
Seperti diketahui, pekan lalu, Rustam Effendi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Pengunduran diri dilakukan setelah Ahok menilai kerja Rustam belum mumpuni.
Rustam kemudian menjadi staf dan ditempatkan di Badan Diklat (Badiklat) DKI Jakarta.

Tantangan Hari Senin dari Ahok untuk PNS Agar Mundur


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).

JAKARTA,  Akhir pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan melalui siaran langsung Kompas TV. Pria yang akrab disapa Ahok ini menantang para pegawai negeri sipil (PNS) di DKI yang tidak suka bekerja sama dengannya untuk mengirim surat pengunduran diri pada Senin (2/5/2016).
"Kepala dinas, wali kota, wakil wali kota, sekko (sekretaris pemerintah kota), semua yang ada di DKI, bupati di DKI... kalau Anda enggak suka dengan saya, mau ikut jejak Pak Rustam (Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Utara), tolong hari Senin masukan surat pengunduran diri ke saya. Hari Senin!" kata Ahok.
Kini, Senin sudah datang. Kemarin, Ahok mengutarakan keyakinannya bahwa tidak akan ada surat pengunduran diri PNS yang benar-benar masuk kepadanya hari ini.

"Enggak adalah, percaya sama saya. Saya sudah (ngancem) dari masih wagub kok. Orang kerja baik-baik enggak ada ribut sama saya kok," ujar Ahok di rumahnya, Kompleks Pantai Mutiara, Minggu (1/5/2016).
Ahok pun memberi contoh seperti sopir dan ajudannya. Kata Ahok, mereka sudah bekerja dengan Ahok sejak Pilkada DKI 2012. Sampai saat ini, tidak pernah terbesit di pikiran orang-orang itu untuk "lepas" dari Ahok. Padahal, berbeda dengan PNS DKI, mereka berada di samping Ahok nyaris seharian.
Ahok mengatakan ancaman yang dia lontarkan di televisi kemarin, merupakan ancaman yang sudah dikeluarkan sejak dia masih jadi wagub. Dia punya cerita bahwa dulu ada PNS yang justru bersikeras tidak mau mundur.
"Kaya Pak Catur (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Catur Laswanto) katanya mau berhenti. Aku belum sempat tanya, dia sudah whatsapp saya. 'Pak itu bohong, Pak. Saya enggak mau berhenti kok, Pak,'. Jadi siapa yang mau berhenti?" ujar Ahok.

Ahok berterima kasih jika PNS mundur
Meski yakin tidak ada PNS yang mundur hari ini, Ahok mengatakan siap menerima surat pengunduran itu jika memang ada. Bahkan, Ahok mengaku berterima kasih kepada PNS DKI yang mau mundur dari jabatannya.
"Saya ngomong dengan sangat jujur, kalau ada PNS eselon II dan I yang mau berhenti, saya sih terima kasih, terima kasih sama mereka," ujar Ahok.
Ahok mengatakan mundurnya para PNS tersebut akan memberi kesempatan bagi PNS muda lain untuk naik. Ahok melihat para PNS muda yang mengikuti tes seleksi lurah dan camat ini potensial.
"Yang muda ini di bawah yang semangat kerjanya. Tahu enggak kamu yang mau tes jadi lurah berapa orang? 700-an. Makanya kalau camat lurah enggak mau lari kenceng ya harus kita ganti,"ujar Ahok.
Ahok pun kembali mengutarakan keyakinannya bahwa tidak akan ada PNS DKI yang mengirim surat pengunduran diri hari ini. Sebab, dia merasa baik-baik saja dalam berinteraksi dengan bawahannya selama memimpin Jakarta.
"Percaya deh sama saya, berapa sih yang mau berenti. Saya mah orangnya baik-baik aja kok. Kamu kalau bohongin saya, ya saya ngamuk. Saya sudah hitung. Kalau Anda enggak mau gerak ya saya marah. Ya kan," kata Ahok.