Ahok Sebut Banyak Pejabat Tak Paham Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya di Balai Kota, Sabtu (21/11/2015).

JAKARTA, Sudah hampir dua pekan terakhir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyisir ulang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Dari hasil penyisiran yang dilakukan, Ahok menyebut masih cukup banyak pejabat yang tidak mengerti konsep penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Konsep penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dimaksud Ahok adalah menentukan kegiatan mana saja yang harus diprioritaskan dan mendapat alokasi anggaran yang besar.

"Masalahnya ini soal perlu apa enggak. Kalau di anggaran berbasis kinerja itu kan duit ngikutin fungsi," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Menurut Ahok, kondisi diperparah saat para pejabat diminta untuk melakukan pemotongan anggaran, mereka justru memerintahkan pemangkasan anggaran di semua kegiatan dengan besaran yang sama. Tidak peduli apakah kegiatan itu penting atau tidak.

Padahal, kata dia, seharusnya para pejabat hanya memangkas atau menghilangkan anggaran di kegiatan yang dinilai tidak penting, untuk kemudian mengalihkannya ke kegiatan penting.

"Kalau memang belum berfungsi dengan baik, yang lain prioritas lebih baik. Anda bisa potong 90 persen lho, tapi yang lain naik 500 persen. Nah itu berbasis kinerja. Tapi banyak pejabat kita berpikiran susun anggaran itu sudah potong 10 persen, 10 persen, 10 persen, atau tambah 10 tambah 10," ujar dia.