Pungli di Samsat Tak Bisa Hilang, Ganjar Usul Legalkan Biro Jasa

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

MAGELANG, Inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Samsat Kota Magelang, Rabu (5/10/2106) siang tadi menegasikan bahwa pungutan liar (pungli) kepada masyarakat masih terus terjadi dalam mengakses layanan publik.
Menurut Ganjar, salah satu upaya menghilangkan praktik "haram" tersebut dengan melegalkan uang yang dipungut oleh petugas.
"Saya memang punya program melegalkan pungli. Memang praktik seperti ini tidak mudah hilang," ujar Ganjar seusai sidak.
Ia menyadari bahwa pemberantasan pungli sulit dilakukan, karena persoalan ini telah mengakar lama. Ia pun mengaku telah berbicara penanganan ini dengan Kapolda Jateng.
Terkait usulan pelegalan biro jasa, hal tersebut bisa dilakukan dengan menjadikan oknum calon yang beroperasi di kantor Samsat sebagai biro resmi. Biro ini lalu didaftarkan sebagai badan usaha yang dikenakan objek pajak.
"Tarif yang ditentukan akan diatur dalam peraturan daerah (perda)," imbuhnya.
"Jadi ini intenalisasi biaya eksternal menjadi susuatu yang halal. Karena saya tiap hari dapat (laporan) seperti ini," terang dia lagi.
Sejauh ini, lanjut dia, warga diimbau dengan tulisan atau pengumuman agar mengurus surat sendiri. Proses yang dilakukan dijamin lebih cepat. Namun demikian, ketika mengurus sendiri ternyata masih ada yang belum bisa bersepakat.
"Sebenarnya duitnya nggak besar, tapi tiap hari diakumulasikan jadi besar, " tambahnya.
"Saya tidak ingin bikin geger. Faktanya pungli itu ada, makanya kita coba cari format terbaik," imbuh mantan wakil ketua Komisi II DPR RI ini.
Sebelumnya, Ganjar sempat memarahi salah seorang anggota polisi di Samsat Magelang yang tertangkap basah melakukan pungli dalam kepengurusan pajak surat kendaraan kendaraan bermotor. Kala itu, warga yang mengurus diminta membayar Rp 50.000. Uang itu lalu diberikan kepada oknum polisi dan tidak diberi kwitansi pembayaran.

Jokowi Sempat Bertanya ke Para Menteri, "Ada yang Mau Ikut Kampanye Pilkada?"

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Indonesia Fintech Festival and Conference di ICE, Serpong, Tangerang, Selasa (30/8/2016).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo sempat bertanya kepada para pembantunya di kabinet kerja, apakah ada yang akan ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2017 mendatang. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hal itu ditanyakan Presiden saat rapat terbatas dan rapat paripurna kabinet beberapa waktu lalu.
"Presiden dalam ratas yang lalu dan dalam rapat paripurna menanyakan kepada menteri-menteri apakah ada yang akan berkampanye," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
  Namun, lanjut Pramono, tak satu pun menteri atau pun kepala lembaga di rapat itu yang menyatakan akan ikut berkampanye di Pilkada. Menurut Pramono, sikap tersebut memang sesuai keinginan Presiden yang ingin agar para pembantunya di kabinet fokus untuk bekerja menyelesaikan berbagai persoalan.

"Apalagi dalam kabinet kerja ini kan tingkat kecepatan Presiden yang luar biasa, maka Menteri harus siap. Maka sampai sekarang tak ada satu Menteri pun yang kampanye," kata dia.
Pramono enggan berandai-andai jika dalam perjalanannya ada menteri yang ingin kampanye, apakah harus mundur atau atau cuti dari jabatannya.
"Tidak ada yang berkampanye," kata dia.

KNPI Pastikan Netral pada Pilkada DKI

JAKARTA, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia Muhammad Rifai Darus menegaskan, KNPI akan netral pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Ia mengatakan, KNPI mendorong seluruh kadernya untuk menjadi pribadi berkualitas sehingga mampu menjadi alternatif bagi pemilih.
“KNPI adalah organisasi kepemudaan yang dihimpun oleh semua kelompok pemuda dari seluruh partai politik. Sehingga gerakan politik KNPI adalah netral aktif,” ujar Rifai, di Kantor Wapres, Rabu (5/10/2016).
Netralitas itu ditunjukkan dengan tidak adanya perintah bagi kader untuk memilih kandidat pasangan calon tertentu.
Hal itu dilakukan untuk menghindari timbulnya konflik yang berdampak pada perpecahan yang lebih besar dengan pihak-pihak yang berseberangan.
Ia menambahkan, jika ada kader KNPI yang ingin terlibat politik praktis, hal itu sifatnya pribadi.
KNPI melarang kader memanfaatkan organisasi untuk kepentingan sendiri.
“Kalau sudah menggunakan lambang-lambang dan atribut KNPI untuk berpolitik praktis, maka pasti ada sanksi yang kita berikan,” ujar dia.
Pilkada DKI Jakarta akan diikuti tiga bakal pasangan calon, yaitu Basuki Tjahja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Pasangan Basuki-Djarot diusung empat parpol yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan Golkar.
Adapun Anies-Sandi diusung dua parpol yakni PKS dan Gerindra.
Sedangkan pasangan Agus-Sylvi diusung empat parpol yaitu Demokrat, PPP, PKB dan PAN.

Nusron Mau Yakinkan Warga bahwa Jakarta Butuh Gubernur yang Tegas dan Keras

Politisi Partai Golkar Nusron Wahid dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)

JAKARTA,  Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta. Salah satunya adalah meyakinkan warga Jakarta tentang tujuan kebijakan Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sering disebut tidak pro-rakyat. "Kami menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Pak Ahok dengan keras itu bukan karena sentimentil tapi karena masyarakat yang dihadapi keras," kata Nusron di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/10/2016).
Nusron menambahkan, Jakarta membutuhkan pemimpin bertangan besi. Artinya tegas dan tidak berkompromi dalam melakukan kebijakan.
Hanya saja, Nusron berpendapat pola komunikasi dengan rakyat juga perlu dibangun untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Nusron akan ikut berkampanye untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot. Nusron mengatakan, ada satu hal lagi yang harus dijelaskan kepada warga Jakarta. Hal ini terkait keyakinan umat Islam yang tidak mau memilih gubernur non-muslim.
Dia ingin meyakinkan bahwa itu adalah pandangan yang salah. Menurut Nusron, konteks yang disebut dalam Alquran surat Al-Maidah adalah pemimpin yang lebih besar.
"Jadi isu SARA harus ditepis. Saya akan di depan kalau masih ada pihak-pihak yang menggunakan ayat Alquran untuk kepentingan politik. Itu akan saya lawan dan akan kami hadapi," kata Nusron.

Menilik Kekuatan Tim Pemenangan Cagub-Cawagub pada Pilkada DKI 2017

JAKARTA,  Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017 telah mendaftarkan tim pemenangan masing-masing ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Tim pemenangan itu juga telah dirilis ke publik. Tim pemenangan kubu petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Dia merupakan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta.
Sementara tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memilih Mardani Ali Sera sebagai ketua tim pemenangan. Nama Boy Sadikin juga akan membantu mengakomodasi relawan.
Kemudian, partai pengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni memutuskan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli sebagai ketua tim pemenangan.
Peneliti lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, menilai, masing-masing tim pemenangan telah memilih ketua yang tepat.
"Dari segi kapasitas dan kapabilitas dari pemimpin tim sukses tiga pasangan, mereka sudah menempatkan orang yang baik, tepat, dan punya tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penempatan orang-orang ini," ujar Sirojudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/10/2016).
Sirojudin menilai, sebagai ketua tim pemenangan Ahok-Djarot, Prasetio memiliki otoritas dan kapasitas politik yang kuat di DKI Jakarta. Sementara Nachrowi memiliki basis dan koneksi dengan kelompok betawi.
"Sepertinya tim Agus-Sylvi ini ingin meraih simpati dari basis kelompok Betawi," kata dia.

Sementara Mardani memiliki intelektualitas dan legitimasi politik yang baik sebagai ketua tim pemenangan Anies-Sandi. Jika dilihat dari jumlah tim pemenangan masing-masing pasangan bakal calon, tim pemenangan Ahok-Djarot paling gemuk dan tim pemenangan Anies-Sandi paling ramping.
Meski begitu, Sirojudin menilai banyaknya jumlah tim pemenangan tidak berkorelasi langsung dengan jumlah suara yang mampu dihasilkan.
"Saya kira itu tidak punya makna apa-apa yang khusus selain bahwa masing-masing berusaha mengakomodasi banyak kepentingan dan institusi yang terlibat," ucap Sirojudin.

Dia menyatakan, pemilih biasanya lebih terafiliasi dengan kelompok-kelompok non-formal yang mendukung masing-masing pasangan bakal calon.
"Justru yang non-formal yang lebih berpengaruh. Hasil survei kami menyatakan kurang dari 12 persen pemilih yang merasa dekat dengan partai," tuturnya.
Oleh karena itu, Sirojudin menilai, kelompok-kelompok non-formal lebih berpengaruh dibandingkan tim pemenangan resmi yang didaftarkan ke KPU DKI. Kelompok non-formal bisa bergerak lebih leluasa untuk menjaring suara pemilih dibandingkan dengan tim pemenangan formal yang pergerakannya diawasi Bawaslu.
"Bukan pada seberapa kuat, seberapa representatif, tim sukses formal. Tetapi, seberapa kuat, seberapa representatif, seberapa solid jaringan tim sukses non-formal yang mereka miliki," papar Sirojudin.
Masa kampanye pasangan cagub-cawagub akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Pangdam Brawijaya: Anggota TNI yang Terlibat Dimas Kanjeng Hanya sebagai Santri

Pangdam V Brawijaya bersama Gubernur dan Kapolda Jatim bersama veteran usai peringatan HUT ke-71 di Makodam Brawijaya, Rabu (5/10/2016).

SURABAYA, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana menekankan, anggota TNI aktif yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Dimas Kanjeng hanya sebatas sebagai pengikut. Dia pun berjanji akan membina mereka.   "Anggota TNI yang aktif hanya sebagai santri atau pengurus, nanti pasti akan kami bina," katanya seusai upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 TNI di lapangan Markas Kodam V Brawijaya, Rabu (5/10/2016).

Dalam kesempatan itu, Made juga memastikan, tidak ada anggota TNI aktif yang terlibat aksi kriminal dalam kasus pembunuhan dan penipuan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi.
"Yang terlibat adalah pensiunan, itu kan sudah bukan tanggung jawab kami karena sudah warga sipil," ujarnya.
Pihaknya sudah mengetahui adanya keterlibatan anggota TNI di padepokan tersebut dari Polda Jatim saat akan menangkap Dimas Kanjeng pada 22 September lalu.
Polda Jatim, kata dia, melaporkan bahwa ada sejumlah oknum TNI yang ada di padepokan.
"Kami berkoordinasi agar tidak ada miskomunikasi saat penangkapan," ujarnya.
Dimas Kanjeng saat ini menjadi tahanan Polda Jatim. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dua anak buahnya serta dugaan penipuan berkedok penggandaan uang.

Polisi: Keterangan Peretas Videotron Tak Sesuai Alat Bukti yang Ditemukan

Samudera Al Hakam Ralial (24), peretas videotron di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan saat di Mapolda Metro Jaya, Rabu (5/10/2016).

JAKARTA,  Polisi menduga, peretas videotron di Jalan Wijaya, Samudera Al Hakam Ralial (24), berbohong. Sebab, alat bukti yang ditemukan polisi menunjukkan fakta berbeda dengan pernyataan Samudera.
Pernyataan yang dianggap berbohong yakni terkait dari mana Samudera mendapatkan username dan password dari videotron tersebut.

Samudera mengaku mendapatkan username dan password dari layar videotron itu.
Berdasarkan pengakuan Samudera, ketika ia lewat di dekat videotron, ia melihat layar videotron menampilkan username dan password.
Kemudian, ia memfoto tampilan itu dan baru mencobanya ketika dia sudah tiba di kantornya di Mediatrac.
Namun, polisi tidak menemukan foto layar videotron yang menampilkan username dan password tersebut.
"Pengakuan dia ada di layarnya, kemudian sama dia difoto, tetapi kami cek di HP-nya tidak ada," ujar Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Pasaribu di Mapolda Metro Jaya, Rabu (5/10/2016).
Roberto menyampaikan, tidak mungkin pihak PT Transito Adiman Jati selaku operator videotron itu menampilkan username dan password-nya.
Sebab, itu merupakan hal yang bersifat rahasia. "Tapi enggak pernah ada seperti itu, kalau itu dilakukan sama saja membuka baju sendiri. Itu kan hal yang bersifat rahasia," ucapnya.
Meski begitu, lanjut Roberto, pihaknya akan tetap mendalami hal tersebut.
Namun, sejauh ini ia belum menemukan bukti bahwa PT Transito Adiman Jati menampilkan username dan password di layar videotron.

Adapun Samudera ditangkap di kantornya di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, kemarin.
Akibat ulahnya, Samudera terancam dijerat Pasal 282 KUHP tentang Tindak Pidana Asusila serta Pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 15 miliar.
Tayangan bermuatan pornografi muncul di layar videotron di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat lalu.
Tayangan tersebut muncul sekitar pukul 13.00-14.00 WIB. Durasi yang terdeteksi selama lebih kurang lima menit.
Tayangan itu kemudian diketahui Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Masyarakat (Kominfomas) Jakarta Selatan.
Aliran listrik ke videotron itu kemudian diputus demi menghentikan tayangan tersebut.

Menurut KPK, Kerugian Lingkungan dalam Kasus Nur Alam Senilai Rp 3 Triliun

Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi

JAKARTA,  Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Setiadi mengatakan, hingga saat ini KPK masih menghitung angka potensi kerugian dalam kasus yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.
Selain berpotensi menyebabkan kerugian negara, KPK juga menggandeng ahli dari Institut Pertanian Bogor untuk menghitung nilai kerugian lingkungan akibat izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Nur Alam.
"Hasil penghitungan ahli IPB mempertimbangkan dampak lingkungan hidup, kerugian sementaranya Rp 3.359.192.670.950," ujar Setiadi, dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Nur Alam, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/10/2016).
Penghitungan kerugian lingkungan itu menjadi salah satu alat bukti bahwa keputusan Nur Alam mengeluarkan IUP untuk PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) menyebabkan kerugian materil.

Pengacara Nur Alam, Maqdir Ismail mempersoalkan penetapan tersangka kliennya tanpa disertai penghitungan kerugian negara.
Menurut Setiadi, penghitungan kerugian negara tak perlu dihitung pada tingkat penyelidikan selama bukti-bukti yang ada mengarah terjadinya potensi kerugian negara.
"Timbulnya akibat korupsi berupa kerugian negara tidak harus nyata terjadi. Tapi dibuktikan dengan potensi terjadinya kerugian negara yang terpenuhi dalam penyidikan," kata dia.
Mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara, KPK tak terbatas pada Badan Pemeriksa Keuangan.
Selama ini, KPK banyak menggunakan jasa audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kedua lembaga tersebut, kata Setiadi, sama-sama berwenang melakukan audit dan penghitungan kerugian negara sesuai undang-undang.
"Potensi kerugian negara akan dilengkapi agar penghitungan kerugian negara komperhensif didasarkan bukti-bukti," ujar Setiadi.
Meski belum selesai dihitung, Setiadi menegaskan bahwa tindakan Nur Alam yang mengeluarkan IUP di Sultra berpotensi menyebabkan kerugian negara.
"Potensi kerugian negaranya ada, potensi kerugian lingkungan juga ada. Kerugian negara pun nanti ada, tapi itu belum fix," kata Setiadi.
Dalam kasus ini, Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
Selain itu, ia juga menerbitkan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.
Nur Alam diduga mendapatkan kick back dari pemberian izin tambang tersebut.

Tak Dipecat dari Demokrat, Ruhut Jadi Orang Titipan SBY di Kubu Ahok-Djarot?

Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

JAKARTA,  Direktur Eksekutif Riset Indonesia (Risindo) Toto Sugiarto menilai masuknya nama Ruhut Sitompul sebagai salah satu juru bicara tim pemenangan Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta sebagai langkah strategis jangka panjang Partai Demokrat. Sebagai kader yang "membelot" dari keputusan partai sudah sewajarnya jika Ketua DPP Partai Demokrat itu dipecat.
Namun, hingga saat ini pemecatan terhadap Ruhut urung dilakukan oleh Demokrat.
"Jika (Ruhut) tidak dipecat, berarti Demokrat dalam hal ini SBY (Ketua Umum Demokrat) sedang berupaya memasang dua kaki," ujar Toto saat dihubungi, Rabu (5/10/2016).

Sejak awal, Ruhut terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Ahok. Namun, di hari terakhir penentuan pasangan calon yang diusung, Demokrat justru berseberangan dengan menunjuk pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Sejak saat itu juga belum pernah ada pemanggilan atau teguran bagi Ruhut. Adapun sikap keras Demokrat hanya meminta Ruhut mengundurkan diri. Di sisi lain, Ruhut pun enggan mundur sebagai kader Partai Demokrat.
"Membiarkan kader yang membelot ke paslon (pasangan calon) lain dan tidak memecatnya berarti membiarkan 'orangnya" masuk ke kubu lain," kata dia.

Dengan demikian, jika pasangan Agus-Sylvi kalah dalam Pilkada dan Ahok-Djarot menang, maka Demokrat tetap mempunyai akses kepada pihak yang berkuasa di Jakarta.
"Maka ada akses kekuasaan. Belum tentu proyek sebagai tujuan, bisa juga perhitungan politik jangka panjang, misal jika Ahok tampil ke pentas nasional," kata dia.
Ruhut sebelumnya mengatakan, SBY telah mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar tim pemenangan Ahok-Djarot. Ruhut meyakini bahwa SBY tak akan keberatan terkait hal tersebut.


"Dia bapak demokrasi," ujar Ruhut saat dihubungi.
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, SBY merupakan sosok yang demokratis dan tak memaksakan pilihan para kadernya.
Adapun mengenai sejumlah kader Demokrat yang mengkritik pedas dirinya karena kerap berbeda sikap dengan partai akan dibiarkan saja. Hal terpenting, kata Ruhut, dirinya akan tetap loyal pada SBY dan menyayangi Agus Harimurti. Perbedaan sikap pada pilkada tak akan menyurutkan loyalitasnya.

Lewat Paket Kebijakan Hukum, Jokowi "Bersih-bersih" Polri

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

JAKARTA,  Reformasi institusi Polri menjadi salah satu bagian dari paket kebijakan hukum yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Seusai rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno membahas hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mereformasi institusi Bhayangkara.
"Pertama, bagaimana rekrutmen itu (menjadi polisi) perlu diperbaiki," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Kedua, soal sertifikasi penyidik. Kapolri akan menerapkan sertifikasi bagi penyidik Polri di seluruh Indonesia. Diharapkan, penyidik Polri menjadi lebih profesional.

Ketiga, sistem pengawasan terhadap penyidik akan lebih ketat. Kapolri akan menerapkan sistem pelaporan masyarakat untuk mengawasi kinerja penyidik Polri.
"Penyidik internal ada Biro Wasidik, Propam, dan Itwasum. Nanti akan dibikin mekanisme dengan masyarakat bisa komplain, lalu penyidik internal bergerak. Ada gelar perkaranya dan lain-lain," ujar Tito.
Ia juga akan berupaya membersihkan pungutan liar di lingkungan Polri.
"Saya akan melakukan gebrakan-gebrakan di internal, yakni menegakkan hukum dan kode etik secara internal kalau ada pelanggaran yang dilakukan anggota," ujar Tito.

Selain pembenahan internal, paket kebijakan bidang hukum juga akan menyentuh sektor eksternal, misalnya penguatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung, KPK, dan lembaga hukum lainnya.
"Kemudian, kita proaktif memberikan masukan dalam rangka perbaikan revisi-revisi hukum UU, seperti KUHAP dan KUHP," ujar Tito.
Paket kebijakan hukum saat ini tengah digodok di Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Kemungkinan, lanjut Tito, Presiden akan mengumumkannya pada pekan depan.

Survei: Anies, Sandiaga, dan Sylviana Masih Belum Dikenal

Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI JAkarta berswafoto bersama di tengah pemeriksaan kesehatan di RSAL Mintohardjo, Jakarta, Sabtu (24/9/2016). Foto: Instagram @aniesbaswedan

JAKARTA, Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno; dan bakal calon wakil gubernur, Sylviana Murnil; masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat ibu kota. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Media Survei Nasional (Median) pada 26 September-1 Oktober 2016.
"Calon petahana , Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tingkat popularitasnya mencapai 95,4 persen. Artinya 95,4 dari 100 persen responden mengenal Ahok," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, di Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2016).

Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono menyusul di posisi kedua dengan persentase 78,4 persen.
Popularitas Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendapat 76,6 persen.
Di posisi empat hingga enam, berturut-turut diduduki oleh Anies Baswedan dengan 73,8 persen, Sandiaga Uno dengan 70,0 persen, dan Sylviana Murni dengan 50,2 persen.
"Artinya, Anies, Sandiaga, dan Sylviana, belum banyak dikenal. Ini menjadi PR bagi tim sukses untuk meningkatkan popularitas, setidaknya sampai 80 persen," kata Rico.

Ada sebanyak 500 responden sampel yang mengikuti survei ini, dengan margin of error sebesar kurang lebih 4,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi kotamadya dan jender.

Hambat "Dwell Time", Dua Oknum Pelabuhan Belawan Ditangkap karena Pemerasan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

JAKARTA,  Penyidik dari Polda Sumatera Utara membekuk dua orang di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dua orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana pemerasan.
Aktivitas mereka menyebabkan waktu bongkar muat barang atau dwell time di pelabuhan sangat lama.
"Jadi harus ada uang dulu, baru barangnya bisa keluar. Ini memperlambat dwell time. Sudah ditangkap dua orang," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/10/2016).
Tito mengaku lupa tentang pekerjaan kedua tersangka itu, apakah dari oknum PT Pelindo atau bukan. Namun, Tito mengatakan, aksi pemerasan yang mereka lakukan telah berlangsung bertahun-tahun.
"Nilai (pemerasan) enggak banyak. Hanya beberapa juta. Tapi kalau berlangsung sekian tahun dan frekuensinya banyak kan jadi sangat besar," ujar Tito.
Tito memastikan, penetapan dua orang sebagai tersangka itu merupakan pintu masuk penyidik untuk membongkar "mafia pelabuhan" yang selama ini menyebabkan dwell time sangat lama.
"Pelaku lainnya menyusul. Kasus ini akan terus berkembang, mulai dari petugas sampai melibatkan calo," ujar Tito.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo marah atas durasi bongkar muat barang atau dwell time di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, yang masih jauh dari harapan.
Kemarahan itu diungkap Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016) pagi.
"Di Belawan masih tujuh, delapan hari. Mau bersaing kayak apa kita kalau masih tujuh, delapan hari, coba?" ujar Jokowi.

Selain Pelabuhan Belawan, Presiden juga marah atas lambannya dwell time di pelabuhan lain, misalnya Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Makassar.
Ia pun meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak oknum yang membuat dwell time menjadi lamban.

Politisi PDI-P Apresiasi Ruhut yang Rela Mundur dari DPR demi Ahok-Djarot

Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menjadi nara sumber pada diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014). Diskusi ini membahas sosok pimpinan KPK yang ideal versi parlemen.

JAKARTA,  Politisi PDI-P Charles Honoris mengapresiasi sikap politisi Demokrat Ruhut Sitompul yang menyatakan rela mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR demi mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat. Nama Ruhut masuk dalam daftar Tim Pemenangan Ahok-Djarot sebagai juru bicara.
Sebelumnya, Ruhut menyatakan siap mundur dari kursi anggota DPR untuk mendukung pasangan yang diusung koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, dan Golkar itu.
"Saya apresiasi betul sikap berani dan konsisten dari Pak Ruhut yang hingga saat ini tetap mendukung Ahok-Djarot meski harus mundur dari kursi DPR nanti," kata Charles, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Menurut Charles, keberanian dan konsistensi Ruhut yang bersikukuh terus mendukung Ahok-Djarot karena program yang direalisasikan selama ini telah terbukti hasilnya.
"Tapi di luar itu semua, yang jelas kami bahagia sekali ketika Pak Ruhut memutuskan untuk bergabung dengan kami sebagai juru bicara," lanjut Charles.

Alasan Nusron Minta Tak Dimasukkan dalam Tim Pemenangan Ahok-Djarot

Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa dan Sumatera, Nusron Wahid di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/6/2016)

JAKARTA,  Politisi Partai Golkar Nusron Wahid sempat menjadi ketua tim pemenangan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Namun, setelah PDI-P mendukung Ahok berpasangan dengan Djarot, posisi Nusron pun digantikan oleh Sekretaris PDI-P DKI Prasetio Edi Marsudi.
Nama Nusron kini sama sekali tidak dimasukkan ke dalam daftar tim pemenangan Ahok-Djarot yang didaftarkan ke KPU DKI.
Nusron mengaku tak masuknya nama dia dalam tim pemenangan adalah atas permintaannya.
"Itu atas permintaan saya sendiri," kata Nusron usai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2016).
Nusron mengatakan, alasan pertama ia tidak masuk ke tim pemenangan adalah agar fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Ia mengaku sudah ditanya Presiden Joko Widodo soal statusnya di tim pemenangan Ahok-Djarot. Kepada Presiden, ia memastikan tak bergabung ke dalam tim pemenangan.
"Kata Presiden, 'Ya sudah konsentrasi tangani pekerjaan saja. Ojo keakehan politik (jangan terlalu banyak ngurus politik). Fokus urusi TKI timur tengah. Biar cepat ada solusi'," ucap Nusron.

Alasan kedua, lanjut Nusron, adalah terkait jabatannya di Partai Golkar sebagai koordinator pemenangan pemilu wilayah Indonesia I yang meliputi Pulau Jawa dan Sumatera.
Dengan posisi itu, ia merasa tidak tepat jika bergabung ke tim pemenangan Ahok-Djarot yang akan bertarung di DKI Jakarta.
"Sebab saya kan harus mengendalikan pilkada se-Jawa dan Sumatera. Jadi tidak mungkin hanya konsentrasi di satu tempat," kata dia.
Nusron memastikan meski tak masuk dalam struktur tim pemenangan, namun ia tetap akan memberikan kontribusi untuk memenangkan Ahok-Djarot.
Pasangan ini akan menghadapi dua pasangan lainnya, yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Survei Median: Ahok Unggul, tetapi Tak Lagi Dominan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, seusai upacara kesaktian pancasila, di Monas, Senin (3/10/2016).

JAKARTA,  Pasangan bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali unggul dalam survei Pilkada DKI Jakarta 2017. Kali ini berdasarkan hasil survei lembaga Media Survei Nasional (Median) yang mengambil data pada 26 September-1 Oktober 2016.
"Sampai saat ini, pasangan Ahok-Djarot masih unggul. Tadinya hasilnya sangat dominan jadi kurang dominan," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, di Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2016).
Elektabilitas pasangan Ahok-Djarot unggul dengan 34,2 persen. Kemudian. pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berada di posisi kedua dengan elektabilitas 25,4 persen.
Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni mendapat elektabilitas sebesar 21,0 persen. Sebanyak 19,4 persen responden belum menentukan pilihan.
"Jika dilihat, perbedaan Ahok ke Anies hanya sekitar 8-9 persen. Kemudian perbedaan Agus ke Anies hanya 3-4 persen. Jadi tidak terlalu jauh perbedaannya," kata Rico.
Hasil ini, kata dia, agak membahayakan bagi pasangan Ahok-Djarot. Sebab, mereka tak lagi dominan dibanding pesaing lainnya.
"Ini lampu kuning bagi tim sukses Ahok-Djarot. Walaupun unggul, tapi enggak jadi dominan, angkanya tergerus terus," kata Rico.
Ada sebanyak 500 responden sampel yang mengikuti survei ini, dengan margin of error sebesar kurang lebih 4,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel dipilih secara random dengan teknik Multistage Random Sampling dan proporsional atas populasi kotamadya dan gender.

Ini Pengakuan Peretas Videotron di Jalan Wijaya

Samudera Al Hakam Ralial (24), peretas videotron di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan saat di Mapolda Metro Jaya, Rabu (5/10/2016).

JAKARTA, Samudera Al Hakam Ralial (24) dibekuk polisi setelah membuat heboh karena aksi peretasannya. Dia meretas videotron di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, dan menggantinya dengan tayangan bermuatan pornografi.
Samudera melakukan hal tersebut untuk memenuhi rasa keingintahuannya terhadap videotron di Jalan Wijaya yang hampir tiap hari ia lewati. Mulanya, pada Jumat 30 September 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, ia melihat keanehan pada videotron itu.
Biasanya, videotron itu menampilkan tayangan iklan, tetapi pada saat itu ia malah melihat username dan password untuk mengakses videotron itu. Lalu, ia mengabadikan username dan password tersebut dengan menggunakan telepon selulernya.
"Biasanya kan videotron nayangin iklan, nah ini malah nayangin layar hitam sama ada ID dan password yang enggak disensor," ujar Samudera di Mapolda Metro Jaya, Rabu (5/10/2016).
Setibanya di kantor, lanjut Samudera, ia mencari tahu aplikasi yang ia lihat di videotron tersebut. Kemudian, ia mengunduhnya. Setelah selesai mengunduh, Samudera memasukkan username dan password yang ia dapatkan dari videotron itu.
"Ternyata, setelah saya terhubung, saya lihat layar yang berbeda dari layar yang saya abadikan tadi. Baru setelah itu saya terpikir untuk membuka situs yang biasa saya buka (situs porno)," ucapnya.
Ia mengaku tidak mengetahui jika film porno yang ia tonton akan tersambung ke videotron di Jalan Wijaya. Dia juga tidak mengetahui bahwa operator videotron tersebut adalah PT Transito Adiman Jati.
"Saya ingin tahu saja bagaimana sistemnya (videotron) bekerja," kata Samudera.

Samudera ditangkap di kantornya di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, siang ini. Akibat ulahnya, Samudera terancam dijerat Pasal 282 KUHP tentang Tindak Pidana Asusila serta Pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 15 miliar.
Tayangan bermuatan pornografi muncul di layar videotron di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Tayangan tersebut muncul sekitar pukul 13.00-14.00 WIB. Durasi yang terdeteksi selama lebih kurang lima menit.
Tayangan itu kemudian diketahui Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Masyarakat (Kominfomas) Jakarta Selatan. Aliran listrik ke videotron itu kemudian diputus demi menghentikan tayangan tersebut.

Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Demokrat Segera Beri Sanksi untuk Ruhut

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016)

JAKARTA, Komite Pengawas (Komwas) dan Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat masih memproses sanksi yang akan dijatuhkan bagi politikus Demokrat Ruhut Sitompul.
Secara etika, Ruhut dinilai telah melampaui batas karena memilih sikap berbeda dengan keputusan partai terkait Pilkada DKI Jakarta.
Ruhut memilih mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat daripada pasangan yang diusung Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, proses tersebut masih berjalan.
Pemeriksaan terhadap Ruhut mundur karena yang bersangkutan tak memenuhi panggilan.
"Pada saat pemanggilan kemarin itu, Pak Ruhut belum bisa hadir. Tentunya untuk klarifikasi harus betul-betul Pak Ruhut juga hadir, semua juga hadir," ujar Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Agus enggan berkomentar lebih jauh mengenai Ruhut yang secara resmi tergabung dalam tim pemenangan Ahok-Djarot.
"Saat ini sidang masih diproses terus dan insya Allah dalam waktu tidak lama lagi pasti ada sanksi yang disampaikan oleh Komwas yang tentunya nanti hasil-hasil itu disampaikan kepada ketua umum dan sekjen untuk deklarasikan," kata Agus.

Sophia Latjuba Jadi Juru Bicara Tim Sukses Ahok-Djarot, Ini Ceritanya...

 Pemeran pertunjukan musikal Wayang Orang Rock Ekalaya, Sophia Muller, menghadiri jumpa pers menjelang pementasan itu di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Wayang Orang Rock Ekalaya memadukan seni pertunjukan wayang orang dengan musik rock pada 15 Maret 2014 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

JAKARTA, Nama artis peran Sophia Latjuba masuk dalam daftar tim pemenangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat sebagai salah satu juru bicara. Rupanya, nama Sophia direkomendasikan oleh Partai Nasdem. Juru bicara tim pemenangan dari Partai Nasdem, Bestari Barus, menuturkan, penunjukan Sophia dilatarbelakangi beberapa alasan. Salah satunya karena juru bicara perlu didukung oleh figur-figur dari berbagai unsur. Sophia diharapkan mampu menjangkau kalangan artis.
"Jadi ada pembagiannya memang. Jadi kalau ada kontribusi untuk wanita dan kalangan seniman bisa dia yang jadi pembicara dan narasumber sebagai jubir," kata Bestari saat dihubungi, Rabu (5/10/2016).

Ia menambahkan, Sophia juga diusulkan oleh pimpinan partai untuk masuk struktur tim pemenangan. Dari sisi jenjang pendidikan, Sophia juga dinilai mumpuni karena saat ini sedang menuntaskan gelar master.
"Yang ngusul kan ketua partai untuk masuk struktur. Sophia itu kandidat S-2 lho. Jubir itu kan terbagi banyak hal. Ada yang masalah ekonomi, kalangan tertentu," tutur Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) DPRD DKI Jakarta itu.

Selain Sophia Latjuba, ada nama lain yang ditunjuk sebagai juru bicara tim sukses Ahok-Djarot. Mereka adalah Ahmad Basarah, Komaruddin Watubun, Eriko Sotarduga, Syarifuddin Sudding, Miryam Yani, Very Younevil, Dr Donny Tjahja Rimbawan, Taufik Basari, Bestari Barus, Ansy Lema, Raja Juli Antoni, Nevi Ervina, Ruhut Sitompul, dan Jerry Sambuaga.

Jokowi Minta Nusron Wahid Jangan Terlalu Banyak Urus Politik

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid melambaikan tangan kepada wartawan sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2014). Hari ini presiden juga akan melantik Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Komite ASN yang diketuai oleh Prof Sofyan Effendi.

JAKARTA, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016). Nusron melaporkan dua hal terkait pekerjaannya, yakni mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR serta maraknya TKI nonprosedural di kawasan timur tengah.
Namun, Nusron juga sempat ditanya terkait posisinya di tim pemenangan pasangan petahana di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Nusron sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan, namun digantikan oleh Sekretaris DPD PDI-P DKI Prasetio Edi Marsudi.
Kini, Nusron tak masuk dalam struktur tim pemenangan.

"Saya malah justru ditanya, 'kamu jadi cuti atau mundur apa tidak?' Saya jawab, 'Enggak jadi, Pak. Sebab ketua timnya sekarang teman pengurus partai di DKI saja," kata Nusron.
Nusron mengaku sengaja meminta agar namanya tak dimasukkan dalam tim pemenangan. Jokowi meminta agar Nusron fokus pada tugasnya di BNP2TKI.
"Kata Presiden, 'ya sudah konsentrasi nangani pekerjaan saja. Ojo kakean politik (jangan terlalu banyak urus politik). Fokus urusin TKI timur tengah. Biar cepat ada solusi," ucap Nusron.

Nusron mengaku sudah diperintahkan Presiden untuk terbang langsung ke timur tengah menangani maraknya TKI nonprosedural di sana.
Menurut dia, maraknya TKI nonprosedural ini terjadi pascamoratorium pengiriman TKI ke wilayah timur tengah.
Ia mengaku tengah mencari format yang ideal mengenai model penempatan TKI secara resmi yang lebih manusiawi dan beradab.

"Intinya saya minta izin untuk mencari alternatif model penempatan di mana kontraknya tidak menggunakan model individu. Tapi kontrak lewat perusahaan, dan kualitasnya ditingkatkan, gajinya juga harus lebih baik," tambah dia.

Tak Peduli Elektabilitas, Ahok Akan Terus Gusur Permukiman di Pinggir Kali

Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan terus menjalankan kebijakan penggusuran permukiman yang ada di pinggir kali. Ia mengaku tidak peduli jika keputusannya itu berdampak terhadap penurunan elektabilitasnya. Pria yang biasa disapa Ahok ini mengaku menjalankan kebijakan penggusuran untuk menjalankan sumpah jabatannya membenahi Jakarta.
Ia menilai, penggusuran permukiman di pinggir kali merupakan bagian dari upayanya mengembalikan fungsi kali seperti semula.
"Kasih tahu saya caranya gimana sih kalau orang sudah uruk sungai dari 60 meter jadi 20 meter dan bikin rumah. Caranya gimana? Ya pindahin mereka ke rusun kan?" ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/10/2016).
Menurut Ahok, penggusuran yang dilakukannya selalu disertai dengan relokasi warga yang terdampak ke rumah susun.
"Kalau rusunnya enggak siap ya enggak jalan. Kalau rusunnya siap saya dorong," ujar Ahok.
Survei yang digelar Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA menyatakan, tingkat elektabilitas dan kesukaan terhadap Ahok mengalami tren penurunan.
Ada empat penyebab yang disebut LSI menjadi penyebab menurunnya elektabilitas Ahok. Penyebab pertama adalah terkait kasus penggusuran di beberapa daerah di Ibu Kota, seperti Kampung Pulo, Kalijodo, dan Pasar Ikan.
"Soal kepilih enggak kepilih kan urusan kedua. Kalau saya cuma gara-gara mau terpilih ya buat apa kamu pilih saya jadi gubernur tapi sungai semua enggak rapi," ucap Ahok.

Ahok: Masa Sungai Jorok dan Rumah Enggak Sehat Dianggap Budaya DKI?

 
 Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusunawa Rawa Bebek.

JAKARTA, — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak setuju dengan anggapan bahwa keberadaan rumah di pinggir kali sebagai budaya. Dia menilai kondisi serupa pernah terjadi di China dan sejumlah negara Eropa pada era 1960-an. Jika itu dianggap budaya, pria yang biasa disapa Ahok ini menilai, pemerintah di negara-negara yang disebutkannya itu tidak akan menggusur permukiman warga yang ada di pinggir kali itu.
"Masa kamu mau mengklaim sungai yang jorok yang diokupasi rumah-rumah enggak sehat itulah budaya DKI. Ada enggak yang berani ngomong begitu? Enggak kan," ujar dia di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/10/2016).
Ahok menyatakan akan terus menjalankan kebijakan penggusuran permukiman yang ada di pinggir kali. Ia mengaku tidak peduli jika keputusannya itu berdampak terhadap penurunan elektabilitasnya.
"Nanti Kemang mau saya 'sikat' lagi ini," ujar Ahok.
Survei yang digelar Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA menyatakan, tingkat elektabilitas dan kesukaan terhadap Ahok mengalami tren penurunan. Ada empat penyebab yang disebut LSI menjadi penyebab menurunnya elektabilitas Ahok.
Salah satu penyebab itu adalah terkait kasus penggusuran di beberapa daerah di Ibu Kota, seperti Kampung Pulo, Kalijodo, dan Pasar Ikan.

Panglima Perintahkan Anggota TNI Jaga Netralitas dalam Pilkada Serentak 2017

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai upacara peringatan HUT TNI ke-71 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

JAKARTA, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan anggota TNI menjaga netralitas selama pilkada serentak 2017 berlangsung.

Permintaan tersebut juga berkaitan dengan majunya Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilkada DKI 2017.
Agus sempat menjadi anggota TNI dengan pangkat Mayor dan menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning di Tangerang, Banten.
Menurut Gatot, pencalonan Agus dapat menimbulkan simpati dari mantan pasukannya. Simpati ini jika beralih dalam bentuk dukungan dikhawatirkan dapat mencederai jalannya pilkada DKI 2017.
Ini disebabkan wilayah Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning di Tangerang.
"Mantan Mayor Agus adalah Komandan Batalyon di Tangerang, dekat Jakarta. Maka secara psikologis pasti ada prajurit yg simpati untuk mendukungnya," ujar Gatot usai upacara peringatan HUT TNI ke-71 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Karena itu, Gatot telah mengumpulkan petinggi TNI untuk bersama membahas netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2017, termasuk di DKI Jakarta.
"Begitu saya mendengar dan membaca surat kemunduran Mayor Agus, saya kumpulkan semua panglima di Cimahi. Saya perintahkan untuk netral, hanya berpihak pada keamanan," ucap Gatot.
Perintah untuk menjaga netralitas ini, kata Gatot, juga disampaikan kepada seluruh elemen TNI yang berada di tingkat bawah.
"Saya sampaikan kepada panglima sampai ke prajurit yang paling rendah supaya mereka paham betul apa itu netral. Kemudian melakukan pengawasan," tutur Gatot.
Gatot pun meminta bantuan masyarakat untuk mengawasi netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2017.
Masyarakat, kata Gatot, dapat melaporkan ke instansi militer terdekat jika melihat indikasi ketidaknetralan anggota TNI.
"Kepada masyarakat saya mohon bantuan untuk mengawasi TNI dalam pelaksanaan pilkada," kata Gatot.
"Apabila ada anggota yang terindikasi tidak netral, tolong laporkan ke instansi terdekat dengan indentitas yang jelas dan apa yang dilakukan. Pasti TNI akan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan kasus itu," ucapnya.

Tiga Prajurit Kodam Diponegoro Diduga Terkait Aktivitas Dimas Kanjeng

SEMARANG,  Panglima Kodam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi mengungkapkan bahwa tiga prajurit di bawah kesatuan yang dipimpinnya diduga terkait dengan aktivitas Dimas Kanjeng Taat Pribadi, pengasuh Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Probolinggo, Jawa Timur.

"Sementara ini ada tiga orang dan sudah dipanggil," kata Jaswandi seusai menjadi inspektur upacara HUT Ke-71 TNI di Markas Kodam IV/ Diponegoro di Semarang, Rabu (5/10/2016).

Namun, jenderal bintang dua tersebut tidak mengungkapkan identitas tiga prajurit yang terkait dengan aktivitas Taat Pribadi tersebut.

Dari keterangan sementara yang diperoleh, lanjut dia, ketiganya sudah sekitar dua hingga tiga tahun ini tidak terlibat lagi dengan aktivitas di padepokan tersebut. Bahkan, menurut dia, ketiganya juga diduga memberikan sejumlah uang sumbangan ke padepokan itu.

"Mereka sudah cukup lama meninggalkan, bisa jadi mereka ini juga korban," katanya.

Meski demikian, lanjut dia, peran atas keterlibatan ketiganya masih akan didalami.

Dimas Kanjeng Taat Pribadi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap dua pengikutnya. Ia juga diduga juga terlibat dalam dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang.

Sekelompok Warga "Ngamuk" di Kantor Ahok Saat Adukan Lurah Cipinang Melayu

Salah seorang pria (baju polo shirt) saat sedang diamankan petugas pengamanan usai mengamuk di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/9/2016). Dia merupakan satu dari sejumlah orang yang mengamuk karena tak diizinkan petugas pengamanan berbicang dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka ingin menemui Ahok untuk mengadukan dibubarkannya Badan Musyawarah RW 06 Kelurahan Cipinang Melayu oleh lurah setempat.

JAKARTA, - Sekelompok warga mengamuk di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/10/2016) pagi. Peristiwa itu terjadi saat sekelompok warga tersebut hendak mengadukan Lurah Cipinang Melayu kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelum mengamuk, warga yang semuanya laki-laki itu terlihat sudah sempat menemui Ahok. Namun, perbincangan mereka tak berlangsung lama, Ahok terlihat buru-buru masuk ke dalam kantornya karena ada agenda yang harus dihadirinya.

Setelah itu, sekelompok warga itupun ditemui salah seorang staf Pemerintah Provinsi DKI. Tak jelas asal mulanya, tak lama kemudian mereka berteriak-teriak seraya mengarahkan emosinya kepada petugas pengamanan.

"Tidak bisa main bubar-bubarkan kayak ini, melanggar Undang-Undang dasar 1945 namanya. Orang bebas untuk berserikat," kata salah seorang di antaranya dengan nada tinggi.

Belakangan diketahui sekelompok warga yang terlihat sudah berusia lebih dari 40 tahun itu berasal dari Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Mereka datang ke Balai Kota untuk mengadukan dibubarkannya Badan Musyawarah RW 06 Kelurahan Cipinang Melayu oleh lurah setempat.

Dalam dokumen surat yang mereka bawa, Lurah Cipinang Melayu atas nama Angga Sastra Amidjaya membubarkan Badan Musyawarah RW 06 karena sudah adanya forum musyawarah RW.

Acuannya Peraturan Gubernur Nomor 171/2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Masih dalam surat berkop Kelurahan Cipinang Melayu itu, dinyatakan pula bahwa Peraturan Gubernur Nomor 168/2014 beserta perubahannya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Warga yang mengamuk merasa keberatan dengan keputusan pembubaran Badan Musyawarah RW 06 oleh Lurah Cipinang Melayu.

"Dia ngerti enggak UUD 1945? Kalau enggak ngerti enggak usah jadi lurah. Padahal sekolahnya STPDN lho," ujar salah satu di antaranya.

Sekitar pukul 08.50, para pria yang berjumlah sekitar 5-7 orang itu diminta masuk ke salah satu ruangan di Balai Kota untuk berdialog dengan pejabat yang berwenang.

"Ini ada salah paham. Makanya ini kami mau sekalian panggil lurah dan camat biar diklarifikasi," ujar Kamirus, salah seorang staf Pemprov DKI yang biasa melayani urusan pengaduan warga.

Menanti Tuntutan Jaksa dan Keyakinan Kuasa Hukum Jessica Akan Dibebaskan

Terdakwa Jessica Kumala Wongso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016). Dr rer nat (Doktor Ilmu Sains) Budiawan, ahli toksikologi kimia dihadirkan pihak Jessica Kumala Wongso sebagai saksi meringankan.

JAKARTA,  Jaksa penuntut umum dalam sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin akan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2016).

Jaksa menyusun tuntutan setelah mendengarkan berbagai keterangan saksi, ahli, dan Jessica dalam persidangan-persidangan sebelumnya.

Salah satu kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, meyakini bahwa kliennya akan dibebaskan. Dia yakin majelis hakim akan memutuskan dengan adil.

"Jika berdasarkan fakta-fakta hukum, kami meyakini betul bahwa klien kami harus dibebaskan karena pembuktian ini tidak terlalu sulit," ujar Otto saat dihubungi, Rabu pagi.

Dari keterangan-keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, Otto juga yakin bahwa kematian Jessica bukan disebabkan racun sianida.

"Di tubuh Mirna tidak ada sianida. Karena tidak ada sianida, artinya bukan meninggal karena sianida dong, itu kata ahli," ucap Otto.

Otto percaya pada hasil pemeriksaan Puslabfor Polri yang menunjukkan adanya kandungan sianida dalam es kopi vietnam yang diminum Mirna. Namun, dia menduga ada orang lain yang memasukkan sianida tersebut ke dalam gelas es kopi vietnam seusai Mirna meninggal.

"Artinya, memang ada yang menabur sianida setelah Mirna tewas karena tidak ada di dalam tubuh Mirna kandungan sianida. Tapi, itu siapa? Perlu dicari tahu," ucap Otto.

Ketika Otto meyakini penyebab kematian Mirna bukan karena sianida, maka Otto juga meyakini Jessica harus dibebaskan.

Pada sidang-sidang sebelumnya, ahli-ahli yang dihadirkan Jessica mengatakan bahwa kemungkinan Mirna meninggal bukan karena sianida. Sebab, pada barang bukti nomor 4 berupa cairan lambung yang diambil 70 menit seusai Mirna meninggal, tidak ditemukan zat sianida.

Sementara itu, adanya 0,2 miligram per liter zat sianida di dalam sampel lambung Mirna yang diambil beberapa hari setelah meninggal, kemungkinan dihasilkan pasca-kematian.

Dalam kasus ini, Mirna meninggal seusai meminum es kopi vietnam yang dipesan Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, pada 6 Januari 2016. Jessica menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dia didakwa Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Bertemu Presiden, BPK Sebut Kementerian/Lembaga yang Dapat WTP Menurun

Badan Pemerikasa Keuangan menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

JAKARTA,  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10/2016). Salah satu temuan yang disampaikan adalah menurunnya jumlah kementerian atau lembaga yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz menyebutkan, terdapat total 696 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 116 LHP (17 persen) pemerintah pusat, 551 LHP (79 persen) pemerintah daerah dan 29 LHP (4 persen) BUMN dan badan lainnya.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.
Adapun atas Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga (LKKL) tahun 2015, BPK memberikan opini WTP kepada 55 LKKL (65 persen), opini WDP pada 26 LKKL, serta opini tidak memberikan pendapat (TMP) kepada 4 LKKL (5 persen).
Sebanyaj 4 LKKL yang memperoleh TMP adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI).
"Opini WTP pada kementerian negara atau lembaga menurun dan yaitu dari 71 persen menjadi 65 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2014," kata Harry.
Sementara hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah memuat hasil pemeriksaan atas 533 (98 persen) laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
BPK memberikan opini WTP kepada 312 daerah (58 persen), opini WDP ke 187 daerah (35 persen) dan opini MTP ke 30 daerah (6 persen), dan opini tidak wajar (TW) ke 4 daerah (1 persen).
"Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat dari 47 persen menjadi 57 persen," ucap Harry.

Tak Masuk Tim Pemenangan, "Teman Ahok" Fokus Jual "Merchandise"

Launching website da

JAKARTA,  Meski tak masuk dalam tim pemenangan, kelompok relawan "Teman Ahok" akan tetap terlibat dalam kampanye pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Menurut Ahok, kelompok relawan pendukunganya itu akan bertugas mengurusi penjualan pernak-pernik atau merchandise. Ia mengaku sudah mendiskusikan hal itu ke empat partai politik pengusungnya.
"Merchandise semua kami serahkan kepada 'Teman Ahok' karena sudah dipatenin dia. Jadi merek 'Teman Ahok' sudah jadi milik mereka," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/10/2016).
Ahok mengatakan, penjualan merchandise selama kampanye akan dilakukan di mal-mal. Karena akan terlibat dalam kampanye, Ahok menyatakan data mengenai anggota kelompok relawan "Teman Ahok" akan turut diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
"Karena sebagian dari tim akan menjual, menggalang dana segala macam," ujar Ahok.
Sejumlah anggota Teman Ahok sebelumnya sempat masuk dalam strukur tim pemenangan Ahok sebelum adanya dukungan dari PDI Perjuangan. Namun, setelah ada dukungan PDI-P, mereka tak masuk dalam struktur tim pemenangan yang kini didominasi kader-kader PDI-P.

Ahok: Sophia Latjuba Parpol yang Usulin, kalau Saya Sih Maunya Maia...

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama nonton bioskop film Adriana di Cinema XXI Planet Hollywood Jakarta. Bersama Basuki, hadir pula produser film Sophia Latjuba.

JAKARTA, Artis peran Sophia Latjuba telah dipilih menjadi salah satu juru bicara tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Menurut Ahok, dipilihnya Sophia merupakan usulan dari salah satu partai pengusungnya, yakni Partai Nasdem.
"Kalau enggak salah diusulin oleh Partai Nasdem. Kalau enggak salah, saya lupa," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/10/2016).
Ahok mengaku tidak terlibat dalam penyusunan struktur tim pemenangan. Ia menyebut penyusunan struktur tim pemenangan merupakan hasil rembukan dari partai-partai pengusung.
"(Sophia) itu partai yang usulin. Kalau saya sih maunya Maia (musisi Maia Estianty), he-he," ujar Ahok.
Selain Sophia, masih ada 14 nama lainnya yang akan menjadi jubir tim pemenangan Ahok-Djarot. Mereka adalah Ahmad Basarah, Komaruddin Watubun, Eriko Sotarduga, Syarifuddin Sudding, Miryam Yani, Very Younevil, Donny Tjahja Rimbawan, Taufik Basari, Bestari Barus, Ansy Lema, Raja Juli Antoni, Nevi Ervina, Jerry Sambuaga, dan Ruhut Sitompul.

Nama Besar SBY Bukan Jaminan Agus-Sylvi Menangi Pilkada DKI

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Jumat (23/9/2016). Agus dan Sylviana resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal cagub dan cawagub Pilkada DKI Jakarta, setelah diusung oleh empat partai yakni Demokrat, PKB, PPP, PAN.

JAKARTA, Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Arie Sudjito memprediksi nama besar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan dimanfaatkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, wajar apabila nama SBY dimanfaatkan. Sebab, selain pernah menjadi presiden keenam RI, SBY juga merupakan ayah dari Agus.
Di samping itu, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Agus untuk "mengkapitalisasi" nama ayahnya.
"Karena kalau majunya nanti, nama SBY tentu akan menurun," kata Arie saat dihubungi, Rabu (5/10/2016).
Arie pun menilai popularitas SBY akan berkontribusi terhadap elektabilitas Agus nantinya. Kendati demikian, sulit menjamin jika popularitas SBY akan memuluskan jalan Agus-Sylvi untuk duduk di DKI-1 dan DKI-2.
"Pasti dia (SBY) akan berpengaruh, tapi apakah memenangkan belum pasti," kata dia.
SBY yang tidak lagi menjabat sebagai presiden menjadi salah satu penyebab utama sulitnya pasangan Agus-Sylvi memenangkan kontestasi Pilkada DKI.
Sebab, jaringan SBY di Jakarta diperkirakan sudah tidak terlalu kuat. Di samping itu, Demokrat bukan partai pemenang pemilu di DKI Jakarta.
Arie menambahkan, ketika Joko Widodo memimpin Indonesia, maka telah terjadi pergeseran era.
Ia meyakini, popularitas Jokowi nantinya juga akan dimanfaatkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat saat kampanye dilakukan.
Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga akan dimanfaatkan pasangan petahana itu.

Perjalanan Kasus Videotron yang Tayangkan Pornografi hingga Polisi Menangkap Peretasnya

Videotron di perempatan Mabua, Kebayoran Baru yang dimatikan setelah terlihat menayangkan film porno, Jumat (30/9/2016).

JAKARTA, - Tayangan bermuatan pornografi muncul di layar videotron di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016) lalu. Munculnya tayangan itu membuat heboh warga Ibu Kota.

Mengingat, videotron itu terletak di pinggir jalan dan menayangkan video bermuatan pornografi saat kondisi lalu lintas tengah ramai. Banyak pengendara yang sempat menghentikan laju kendaraannya untuk melihat atau mengabadikan tayangan itu menggunakan ponsel pribadinya.

Tak berapa lama, tayangan itu kemudian diketahui Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Masyarakat (Kominfomas) Jakarta Selatan. Aliran listrik ke videotron itu kemudian diputus untuk menghentikan tayangan video.

Mengetahui hal itu, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian. Mereka langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) saat itu juga.

Hasil dari olah TKP, polisi memutuskan mendatangi kantor PT Transito Adiman Jati selaku operator videotron tersebut. Sebanyak delapan orang dan beberapa perangkat komputer dibawa polisi untuk diperiksa.

Bahkan, polisi juga memeriksa warga yang kala itu sempat merekam kejadian tersebut. Bergerak cepat, polisi langsung melacak alamat IP pengakses terakhir videotron tersebut.

Kemudian pada Selasa (4/10/ 2016) siang, polisi akhirnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Samudera Al Hakam Ralial (24). Ia merupakan karyawan dari perusahaan Mediatrac. Samudera disebut sebagai ahli dalam bidang teknologi dan informasi.

"Kami tangkap yang bersangkutan di kantornya di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, hari ini (Selasa, 4 Oktober 2016)," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/10/2016).

Kepada penyidik kepolisian, Samudera menceritakan bagaimana kronologi dirinya meretas videotron tersebut. Ia bercerita, kala itu pada Jumat (30/9/2016) sekitar pukul 12.00 WIB, ia melintas di Jalan Wijaya saat akan menuju ke kantornya.

Ketika berhenti di lampu merah, ia melihat videotron menampilkan username dan password. Melihat hal itu, Samudera langsung mengeluarkan telepon genggam untuk memfotonya.

Setelah username dan password videotron didapatkan, ia bergegas pergi ke kantornya. Tiba di kantornya, Samudera mengunduh aplikasi team viewer.

Kemudian, ia memasukkan username dan password yang telah ia dapatkan. Sesaat kemudian, Samudera berhasil masuk ke team viewer PT Transito Adiman Jati selaku operator videotron itu.

Setelah berhasil masuk ke team viewer milik PT Transito Adiman Jati, Samudera membuka situs film porno. Ia menonton film porno tersebut menggunakan team viewer milik PT Transito Adiman Jati.

Samudera mengaku tidak mengetahui bahwa film yang ia tonton akan terhubung dengan videotron yang berada di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Setelah 10 menit menonton film porno itu, tiba-tiba ada tampilan lost conection server di layar komputer Samudera.

"Itu keterangan tersangka sementara, namun demikian kita akan dalami dari mana yang bersangkutan tahu username dan password tersebut," ucap Iriawan.

Polisi pun tak langsung percaya dengan pengakuan Samudera. Sebab, bagaimana mungkin Samudera dengan gampangnya bisa mengendalikan videotron dan mengganti tayangannya menjadi film porno.

Apalagi, ia mengaku hanya iseng melakukan hal itu. Samudera juga mengaku tak sadar bahwa film porno yang ia tonton akan terhubung ke videotron di Jalan Wijaya. Akibat ulahnya, Samudera terancam dijerat Pasal 282 KUHP tentang Tindak Pidana Asusila serta Pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 15 miliar.

"Teman Ahok" Tak Masuk dalam Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ini Kata PDI-P

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat diantar Megawati Soekarnoputri saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Kelompok relawan "Teman Ahok" tidak masuk dalam tim pemenangan bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Susunan tim yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Selasa (4/10/2016) sore, beranggotakan kader dari empat partai politik pengusung serta relawan dan akademisi.

Adapun empat partai politik pengusung Ahok-Djarot adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono membantah tidak mengakomodasi Teman Ahok di dalam keanggotaan tim pemenangan Ahok-Djarot.

"Masuk kok, ada beberapa nama relawan Ahok yang tergabung dengan tim pemenangan," kata Gembong kepada Kompas.com, Rabu (5/10/2016).

Berdasarkan daftar susunan Tim Pemenangan Ahok-Djarot yang diterima wartawan, tidak ada nama anggota Teman Ahok. Relawan Ahok yang masuk dalam tim pemenangan berasal dari kelomok relawan "Muda Mudi Ahok", yakni Honey Annisa yang menjadi anggota bidang data dan informasi, serta Ivanhoe Semen yang menjadi anggota bidang saksi.

Gembong sendiri menjadi koordinator pemenangan Ahok-Djarot Wilayah Jakarta Selatan.

"Prinsipnya dari relawan Ahok masuk ke dalam tim," kata Gembong.

Sebelumnya, juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, menjadi sekretaris dalam tim pemenangan ahok. Saat itu, PDI-P sebagai partai pemenang pada Pileg 2014 belum resmi mendukung Ahok.

Setelah PDI-P resmi mengusung Ahok-Djarot, Prasetio Edi Marsudi menjabat Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Kemudian kader Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, menjadi Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot.

"Anehnya, Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot Dipegang oleh Orang yang Dikenal Anti-Ahok"

Tim pemenangan Ahok-Djarot. (dari kiri ke kanan) Pendiri Teman Ahok Singgih Widyastomo, Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot Prasetio Edi Marsudi, Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad Sangaji alias Ongen, dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, saat pengumuman tim pemenangan Ahok-Djarot, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016).

JAKARTA,  Masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah memiliki tim pemenangan. Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, susunan tim pemenangan ketiga pasangan memiliki perbedaan tersendiri. Tim pemenangan yang paling "aneh", kata Burhanuddin, adalah tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Keanehan itu terletak dari orang yang memegang posisi ketua tim pemenangan.
"Anehnya, ketua tim pemenangan Ahok-Djrot justru dipegang seseorang yang dikenal sebagai anti-Ahok," ujar Burhanuddin kepada Kompas.com, Rabu (5/10/2016).
Padahal, banyak nama dari internal PDI Perjuangan yang merupakan pendukung kuat Ahok sejak awal. Burhanuddin menyebut nama Maruarar Sirait yang sudah sejak lama menyerukan dukungan kepada Ahok. Namun, nama Maruarar justru tidak masuk dalam tim pemenangan.
"Jadi nama-nama dari internal PDI-P yang dikenal sebagai pendukung kuat Ahok dari awal seperti malah tidak masuk," ujar Burhanuddin.
Sementara itu, Burhanuddin melihat susunan timses pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni lebih kolegial. Sebab, semua pimpinan partai pengusung menjadi ketua tim suksesnya.
Adapun ketua timses Agus dan Sylviana adalah Ketua DPD Partai Demokrat DKI Nachrowi Ramli, Ketua DPW PPP DKI Abdul Azis, Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas, dan Ketua DPW PAN DKI Eko Hendro Purnomo.
Sementara itu, ketua timses pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah Mardani Ali Sera. Burhanuddin mengatakan, pemilihan nama Mardani merupakan jalan tengah karena batal menjadi calon wakil gubernur.
"Timses Anies-Sandiaga dipegang Mardani mungkin sebagai win-win solution karena Mardani tidak jadi dipilih sebagai cawagub," ujar Burhanuddin.

Sempat Terharu, Ini Cerita Ruhut Diajak Gabung Timses Ahok-Djarot

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul

JAKARTA, Nama politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, masuk ke dalam daftar tim pemenangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Ruhut memang sejak awal sudah tegas menyatakan dukungannya kepada Ahok. Padahal, partainya sudah menentukan pilihan untuk mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Ruhut mengaku kaget sekaligus terharu saat dirinya diajak bergabung dengan tim pemenangan Ahok-Djarot. Selasa (4/10/2016) siang, Ruhut mendapat telepon dari politisi PDI Perjuangan, Charles Honoris.
Lewat komunikasi tersebut, Charles mengatakan bahwa Drajot dan Prasetyo Edi Marsudi sebagai ketua tim pemenangan ingin bicara dengannya.
Ruhut berkisah, saat itu mereka meminta izin kepadanya untuk menjadi juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot. Prasetyo saat itu tengah bersiap ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan daftar tim pemenangan.
"Mereka bilang sedang persiapan mau ke KPU. Mohon izin kami masukkan Abang jadi jurkam dan juru bicara. Apa Abang bersedia?" kata Ruhut menirukan kalimat Prasetyo saat dihubungi, Selasa malam.
"Apa aku enggak terharu? Aku kan orangnya selembut salju, aku lebih lembut lagi. Kagetlah kawan-kawan, dan aku bangga," ucapnya.

Ruhut mengklaim bahwa mayoritas rekan-rekannya dari empat partai pendukung Ahok-Djarot, yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, dan PDI-P, mendukungnya untuk masuk ke barisan tim pemenangan sekalipun tidak berasal dari partai tersebut.
Ia pun sudah bertekad akan total terjun ke lapangan saat tim pemenangan sudah disahkan dan diperbolehkan bergerak oleh KPU.
"Aku diajarkan orangtuaku. Kalau mandi itu basah, enggak boleh setengah-setengah. Mulai sekarang mereka sudah jadwalkan aku banyak. Kalau perlu menginap di rumah penduduk DKI ini untuk meyakinkan mereka kenapa Ahok," kata dia.

Polisi Temukan Ladang Ganja Seluas Dua Hektar di Bengkulu

Sembilan hektar ladang ganja kembali ditemukan porsonil polisi di jajaran Polres aceh besar, ladang ganja ditemukan dikawasan perbukitan Lamteuba. Polisi memusnahkan tanaman ganja tersebut dengan mencabut dan membakarnya. Minggu (28/8/2016).

BENGKULU,  Polisi Resort Kepahiang, Provinsi Bengkulu menemukan lahan ganja seluas dua hektar di kawasan Bukit Sanggul, Selasa (4/9/2016).

Kapolres Kepahiang, AKBP Ady Savart PS, membenarkan adanya temuan ladang ganja di kawasan Bukit Sanggul wilayah Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi.
"Memang ditemukan ladang ganja. Jaraknya 6 jam jalan kaki dari Ibukota Kabupaten Kepahiang," kata Kapolres.
Ia menyebutkan, ditemukannya ladang ganja itu berawal dari penangkapan enam pelaku curanmor di daerah itu, Senin (3/9/2016).
Saat meringkus enam pelaku pencuri motor, polisi menemukan ganja. Saat dilakukan pengembangan, pelaku mengatakan bahwa ganja itu berasal dari sebuah kebun ganja seluas dua hektar.
Pengembangan kasus masih diselidiki secara intensif oleh polisi.

Total Menangkan Ahok-Djarot, Ruhut Siap Mundur dari DPR

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016)

JAKARTA,  Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul siap berjuang total dalam memenangkan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Ruhut bahkan masuk ke dalam daftar tim pemenangan Ahok-Djarot bersama kader-kader dari empat partai pendukung lainnya, yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, dan PDI-P.
Padahal, Partai Demokrat bersama PPP, PAN, dan PKB mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Ruhut didapuk sebagai juru bicara. Sebagai salah sagu jubir tim pemenangan, ia bahkan rela turun ke lapangan dan menginap di rumah warga untuk meyakinkan warga mengenai Ahok-Djarot.
"Mereka (tim pemenangan) sudah jadwalkan aku banyak. Kalau perlu nginap di rumah penduduk DKI ini untuk meyakinkan mereka kenapa (harus memilih) Ahok," tutur Ruhut saat dihubungi, Selasa (4/10/2016) malam.
Totalitas tak hanya akan dilakukannya di lapangan. Namun, Ruhut juga rela melepaskan jabatannya di partai, bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat jika memang diperlukan.
"Kalau nanti masih kurang, akhir reses (DPR) ini aku mundur dari DPR. Mantap enggak?" ujar pria yang kerap disapa Poltak itu.

Hal tersebut akan dilakukan Ruhut untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya total dalam mendukung Ahok sebagai cagub DKI. Meski begitu, ia menegaskan tak akan mundur dari Partai Demokrat.
"Aku hanya mau buktikan sama semua orang di dunia ini, jabatan bukan segalanya bagi Ruhut. Orang boleh ngotot mau jadi anggota DPR, jabatan aku tiga tahun lagi aku tinggalkan untuk memenangkan Ahok," tuturnya.

Pulang Kerja Kelompok, Remaja 16 Tahun di Wonogiri Diperkosa Empat Pemuda

WONOGIRI, - R (16), seorang remaja putri warga Jatiroto, Wonogiri, Jawa Tengah diperkosa empat orang pemuda di tengah hutan.
Kasus tersebut terbongkar setelah kedua orangtua korban melaporkan kejadian yang menimpa putrinya kepada polisi.
"Orangtua korban lapor ke Mapolsek Jatiroto, kemudian kita tindak lanjuti," kata Kapolres Wonogiri AKBP RR Rumondor, Selasa (4/10/2016).
Peristiwa berawal saat korban pada hari Kamis (29/9/2016) bersama teman-temannya mengerjakan tugas sekolah di sebuah warnet. Setelah selesai, dalam perjalanan pulang, sepeda motor korban mengalami bocor ban.
R lega karena beberapa saat kemudian melintas seorang temannya. Korban pun meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya.
"Namun dalam perjalanan, korban dibujuk untuk pesta miras dan akhirnya terjadi perlakuan tidak senonoh tersebut," kata Kapolres.
Rumondor menyebutkan, korban diajak di kawasan Hutan Dungkul, Jatiroto, oleh empat pemuda dan salah satunya mengenal korban. Polisi saat ini sudah mengantongi tiga nama dari empat pelaku.
"Pengakuan korban ada tiga nama yaitu Dony, Oky, dan Marno. Satu pelaku masih belum diketahui. Jajaran Polres Wonogiri masih mengembangkan kasus ini untuk segera menangkap semua pelaku," kata Kapolres.
Polisi sudah mengamankan satu buah celana jeans, bra, celana dalam, dan baju warna biru. Visum et repertum juga sudah dilakukan korban.
"Kita buru pelaku dan dijerat dengan pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara," kata Kapolres.

Ruhut Klaim SBY Tak Masalah Dirinya Gabung ke Timses Ahok-Djarot

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/8/2016)

JAKARTA, Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar tim pemenangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
Ruhut meyakini bahwa SBY tak akan keberatan terkait hal tersebut.
"Dia bapak demokrasi," ujar Ruhut saat dihubungi, Selasa (4/10/2016) malam.
Ruhut ditunjuk sebagai salah satu juru bicara tim pemenangan. Padahal, partainya telah resmi mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni untuk Pilkada DKI Jakarta 2017.
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, SBY merupakan sosok yang demokratis dan tak memaksakan pilihan para kadernya.
Adapun mengenai sejumlah kader Demokrat yang mengkritik pedas dirinya karena kerap berbeda sikap dengan partai akan dibiarkan saja.
Hal terpenting, kata Ruhut, dirinya akan tetap loyal pada SBY dan menyayangi Agus Harimurti. Perbedaan sikap pada pilkada tak akan menyurutkan loyalitasnya.
"Jangan main-main sama aku. Jangan bangunin harimau tidur. Aku tetap loyal sama Pak SBY," ucap Ruhut.
"Tapi jangan hina-hina aku. Semut pun kalau diinjak menggigit, apalagi Ruhut. Ruhut kan anjingnya Pak SBY, anjingnya partai," kata anggota Komisi III DPR itu.
Adapun dalam beberapa hari terakhir, desakan mundur diungkapkan sejumlah fungsionaris Demokrat.
Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, ada petisi di internal partai agar Ruhut dipecat dari partai pimpinan SBY itu.
Tak hanya soal perbedaan sikap yang ditunjukkan pada Pilkada DKI Jakarta, sejumlah kader Demokrat merasa kerap diserang Ruhut dengan pernyataan-pernyataan pedasnya.