Nusron Wahid yang Tersingkir dan Komitmen Memenangkan Ahok-Djarot

(dari kiri ke kanan) Kader Partai Golkar Nusron Wahid, Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Sekretaris DPW Partai Nasdem Wibi Andrino, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad Sangaji alias Ongen, dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, saat pengumuman tim pemenangan Ahok-Djarot, di Rumah Lembang, Jumat (30/9/2016).

JAKARTA,  Sebelum PDI Perjuangan memberikan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama, tiga partai sudah lebih dulu menyatakan kesiapannya. Ketiga partai itu adalah Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Ketiga partai tersebut bahkan sempat membuat susunan tim pemenangan yang diketuai oleh politisi Golkar, Nusron Wahid. Namun, setelah PDI-P bergabung, susunan tim pemenangan diubah. Posisi Nusron Wahid sebagai ketua tim pemenangan diganti oleh politisi PDI-P, Prasetio Edi Marsudi.

"Ketua (tim pemenangan Ahok-Djarot) ya saya, ketuanya Om P (sapaan akrab Prasetio)," kata Prasetio sambil menunjuk dadanya, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di lantai 10, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, (30/9/2016).

Bakal calon wakil gubernur petahana, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, dipilihnya kader PDI-P sebagai ketua tim pemenangan karena mempertimbangkan jumlah kursi yang ada di DPRD DKI.

Dibanding Hanura, Golkar, dan Nasdem, jumlah kursi di DPRD DKI yang dimiliki PDI-P jauh lebih besar, yakni mencapai 28 kursi. Susunan tim pemenangan Ahok-Djarot juga sudah diserahkan ke KPU DKI pada Selasa (4/10/2016) malam.

Komitmen menangkan Ahok-Djarot

Sementara itu, Nusron Wahid, menyatakan tetap akan membantu memenangkan pasangan bakal calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal itu sudah dia sampaikan sebelum tim pemenangan Ahok-Djarot dirilis dan disampaikan ke KPU DKI.

"Siapa pun (ketua tim pemenangan) dan dari mana pun tidak masalah. Saya sih prinsipnya yang penting Ahok-Djarot menang. Wong masalah tim saja," ujar Nusron, September lalu.

Nusron memastikan akan tetap memenangkan Ahok-Djarot meski namanya tak masuk dalam susunan tim pemenangan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Selasa (4/10/2016).

"Ya pasti dong (akan memenangkan pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017)," kata Nusron kepada Kompas.com, Selasa (4/10/2016) malam.

Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia Wilayah Jawa dan Sumatera DPP Partai Golkar itu menjelaskan, dirinya bertanggung jawab atas usaha memenangkan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar di wilayah Jawa dan Sumatera.

DKI Kembali Jajaki Kerja Sama "Sister City" dengan Kota Paris

Ilustrasi : Jakarta lengang pada hari pertama Bulan Puasa (1/8/2011).

JAKARTA, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjajaki rencana dilanjutkannya kembali kerja sama sister city dengan Kota Paris. Rencana itu telah disepakati ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Hotmangaradja Pandjaitan, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Djarot mengatakan, kerja sama sister city antara Jakarta dan Paris sangat penting dalam pengembangan tata kelola perkotaan.

"Wali Kota disana kan setara dengan Gubernur di sini, karena membawahi 22 kota. Jadi kami akan jajaki, sekalian sister city di situ," kata Djarot.

Jakarta, lanjut dia, sudah menjalin kerja sama sister city dengan kota Paris sejak 8 Agustus 1995. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan naskah memorandum of understanding (MoU) antara Jakarta-Paris.

Adapun bidang yang kerja sama kedua kota ini seperti penataan kota, lalu lintas dan angkutan umum, perlindungan lingkungan hidup, organisasi administrasi kota, pendidikan staf administrasi dan teknik serta pengembangan kebudayaan, pendidikan dan olahraga.

"Tapi status kerja sama sister city Jakarta-Paris sudah dalam kategori tidak aktif. Makanya kami minta KBRI Paris untuk dapat memfasilitasi komunikasi antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Kota Paris untuk mengaktifkan hubungan kerja sama kembali," kata Djarot.

Djarot berharap kerja sama ini dapat dilakukan dengan berbagai program pertukaran pelajar maupun pegawai. Sehingga bermanfaat bagi pengembangan kedua kota.

Relawan Jokowi Saat Pilpres Masuk dalam Tim Pemenangan Ahok-Djarot

Tim pemenangan Ahok-Djarot. (dari kiri ke kanan) Pendiri Teman Ahok Singgih Widyastomo, Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot Prasetio Edi Marsudi, Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad Sangaji alias Ongen, dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, saat pengumuman tim pemenangan Ahok-Djarot, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016).

JAKARTA, Beberapa relawan pemenangan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 kini masuk dalam tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Salah satunya adalah pendiri komunitas "Arus Bawah Jokowi", Michael Umbas. Michael Umbas merupakan komisaris salah satu badan usaha milik negara (BUMN), PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Michael merupakan penulis buku Jokowi yang berjudul Solusi? Jokowi.

"Iya, kemarin saya diminta masuk (dalam Tim Pemenangan Ahok-Djarot). Saya baru tahu posisinya sebagai apa, tadi," kata Michael dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (4/10/2016) malam.

Michael Umbas menjabat wakil sekretaris dalam tim pemenangan Ahok-Djarot. Ia mengisi posisi tersebut bersama Yuke Yurike, Abdul Canter, dan Virgie Baker. Sementara sekretaris tim pemenangan Ahok-Djarot adalah kader Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily.

"Saya harus cek dulu seperti apa," kata Michael saat ditanya lebih detail soal tim pemenangan Ahok-Djarot.

Kemudian ada Dono Prasetyo yang menjabat wakil ketua tim pemenangan Ahok-Djarot. Dono sebelumnya merupakan Sekjen Seknas Jokowi.

Mantan kuasa hukum pasangan Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, Sirra Prayuna, juga masuk dalam tim pemenangan Ahok-Djarot. Dia menjadi anggota bidang hukum.

Adapun tim pemenangan Ahok-Djarot dipimpin Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta sekaligus Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Berdasarkan daftar yang diterima, tidak ada satu pun relawan "Teman Ahok" yang masuk dalam tim pemenangan.

Nama kader Golkar Nusron Wahid juga tidak masuk dalam tim pemenangan Ahok-Djarot.

Demokrat: Agus-Sylvi Duet Komplet

Ibu Ani Yudhoyono, Presiden keenam Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, istri Ibas Aliya Rajasa, dan politisi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf, di kantor DPP Demokrat, Jumat (23/9/2016).

JEMBER, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, merupakan duet komplet.
“Keduanya memiliki rekam jejak yang bagus, Agus Harimurti Yudhoyono mengabdi di TNI, dan pengabdiannya jelas, jiwa raganya untuk bangsa Indonesia. Sedangkan Mbak Sylvi, siapa yang meragukan, pengalaman di pemerintahan sudah sangat luar biasa,” kata Nurhayati, saat di Jember, Jawa Timur, Selasa (4/10/2016).
Nurhayati juga mempertanyakan sejumlah pihak, yang meragukan duet Agus- Sylvi.
“Kalau meragukan, saya balik tanya, yang meragukan itu punya kemampuan apa. Justru duet ini yang terbaik, jadi apanya yang perlu diragukan, duet ini akan saling melengkapi satu dengan yang lain,” kata dia.
Dia yakin bahwa masyarakat Jakarta akan bisa menentukan pilihannya dengan bijak dan memilih dengan sejumlah pertimbangan rasional.
“Saya yakin masyarakat Jakarta akan menggunakan hak pilihnya dengan cerdas,” ucap dia.

Tak Masuk dalam Tim, Nusron Merasa Tetap Bertanggung Jawab Memenangkan Ahok-Djarot

Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa dan Sumatera, Nusron Wahid di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/6/2016)

JAKARTA, - Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia Wilayah Jawa dan Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, menyatakan tetap akan membantu memenangkan pasangan bakal calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Nusron memastikan hal itu meski namanya tak masuk dalam susunan tim pemenangan Ahok-Djarot yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Selasa (4/10/2016).

"Ya pasti dong (akan memenangkan pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017)," kata Nusron kepada Kompas.com, Selasa malam.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu menjelaskan, dirinya bertanggung jawab atas usaha memenangkan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar di wilayah Jawa dan Sumatera.

"Ya masuk atau tidak masuk (tim pemenangan Ahok-Djarot), ya saya wajib bertanggung jawab untuk memenangkan (kepala daerah wilayah Jawa dan Sumatera yang diusung Partai Golkar)," ucap Nusron.

Nusron sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok. Namun, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi mengusung Ahok-Djarot, struktur tim pemenangan dirombak.

Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menggusur posisi Nusron. Prasetio menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Selain PDI-P, kader tiga partai politik pengusung lainnya juga tergabung dalam tim pemenangan Ahok-Djarot.

Mahasiswa Selipkan Kapsul Berisi Narkoba di Anusnya

TANGERANG,  Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, mendapati seorang mahasiswa Indonesia yang menyelundupkan narkoba jenis sabu dengan cara menyelipkan kapsul berisi narkoba ke anusnya. Mahasiwa yang terbang dari Malaysia itu tertangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Erwin Situmorang, dalam sebuah konferensi pers, Selasa (4/10/2016) siang.
"Ada dua paket methamphetamine atau sabu yang dimasukkan ke dalam kapsul lalu ditekan ke dalam anusnya. Berat sabunya sekitar 183 gram," kata Erwin.
Kecurigaan petugas bermula ketika mahasiswa itu berjalan dan duduk dengan cara yang tidak biasa. Berbeda dengan orang kebanyakan, mahasiswa tersebut seperti kesulitan berjalan dan tampak sedikit sakit saat duduk.
"Cara jalannya aneh, makanya petugas periksa dan ternyata memang ada, dia menyelundupkan sabu. Cara-cara seperti ini sebenarnya umum, bukan hal yang baru," tutur Erwin.
Petugas Bea Cukai juga mengungkap upaya penyelundupan narkoba oleh tiga warga Indonesia lain dengan diselipkan di dalam sepatu yang kebesaran. Total 1,4 kilogram sabu itu dibagi ke tiga pasang sepatu yang kebesaran lalu direkatkan dan dipakai oleh para tersangka.
"Sepatunya itu kedodoran. Tiga tersangka ini masuk dalam jaringan narkoba asal Palembang," kata Erwin.
Dia merinci, dalam kurun waktu Agustus sampai September 2016, ada total 14 tersangka penyelundup sabu yang dapat diamankan di Bandara Soekarno-Hatta. Modus yang digunakan para tersangka masih sangat umum, yakni narkoba disembunyikan di pakaian, barang bawaan, hingga di dalam kaus kaki.
Ke-14 tersangka telah diserahkan kepada Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk diperiksa lebih lanjut. Total narkoba yang disita dari semua tersangka itu sebanyak empat kilogram lebih.

Sylviana "Pasang Badan" jika Ada yang Meragukan Kemampuan Agus

Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, usai menjalani cek kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoharjo, Jakarta, Sabtu (24/9/2016). Hari ini ketiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur menjalani pemeriksaan kesehatan, sebagai salah satu syarat mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

JAKARTA,  Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni "pasang badan" terkait sejumlah pihak yang meragukan kemampuan Agus Harimurti Yudhoyono, figur yang dipasangkan dengannya sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI 2017. Sylviana menilai, Agus merupakan figur yang memiliki karakter kepemimpinan serta cepat belajar.
Ditambahkan Sylviana, Agus juga memiliki tingkat emotional intelligence serta emotional quotient yang seimbang. Sylviana justru menyampaikan bahwa pihak-pihak yang meragukan Agus, sebagai pihak yang tidak mengenal karakter anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Justru beliau luar biasa, semakin saya mengenal beliau semakin saya mengagumi. Dia (Agus) pembelajar yang cepat," ujar Sylviana saat menjadi pemateri kuliah umum di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Ditambahkan Sylviana, Agus yang merupakan anak SBY, jelas mewarisi jiwa kepemimpinan dari sang ayah. Di samping itu, SBY, kata Sylviana merupakan sosok yang juga bisa memberikan bimbingan kepada Agus melihat kiprah SBY yang memenangkan pemilihan presiden selama dua periode berturut-turut.
"Beliau (Agus) punya keluarga 'dream team' dan Pak SBY sudah berkiprah di dunia birokrasi, politik, artinya dia punya referensi (untuk belajar). Saya yakin dia mampu memimpin Jakarta," ujar Sylviana.
Sejumlah pihak sempat mempertanyakan kemampuan Agus menjadi bakal calon gubernur DKI. Mengingat pencalonan Agus terkesan mendadak serta latar belakangya yang bukan merupakan kader partai politik.

Agus mengakui, hal itu juga jadi bahan perenungannya pribadi ketika dia diminta untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta.
"Saya selalu mencoba merefleksi, walaupun sebentar. Sama yang ditanyakan, apakah saya mampu, karena saya tidak ingin menjadi orang yang tidak rasional, nekat," kata Agus dalam jumpa pers di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Senin (3/10/2016)

Roy Suryo: Saya Sekali "Nge-tweet" Langsung Ditanggapi Serius Pihak Istana

Menpora Roy Suryo.

JAKARTA,  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengaku hanya meneruskan pertanyaan banyak netizen mengenai dasar warna merah putih yang digunakan pada podium Presiden Joko Widodo saat upacara Hari Kesaktian Pancasila, Sabtu (1/10/2016). "Ketika banyak pertanyaan tidak ada respons sama sekali dari pihak terkait, dan ketika saya yang hanya satu kali tweet langsung ditanggapi serius oleh Pihak Setneg atau Istana," kata Roy Suryo kepada Kompas.com, Selasa (4/10/2016).
Sebelumnya, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan, hal yang perlu dipahami adalah warna merah putih bukan selalu bendera. Artinya, tidak menjadi soal apabila podium berwarna serupa dengan bendera dan menjadi pijakan seseorang di atasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut podium serupa sudah digunakan setiap tahun sejak era Presiden Soeharto.
Namun, untuk menghindari polemik, Presiden Joko Widodo pun tidak keberatan apabila podium pada upacara Hari Kesaktian Pancasila pada tahun berikutnya cukup menggunakan karpet merah saja, tidak dihiasi kain berwarna putih.
"Gara-gara satu kali tweet saya tersebut, tahun depan Setneg akan mengganti podium tersebut, kan? Ya sudah, case closed. Masyarakat bisa menilainya sendiri," ucap Roy.

Polisi Temukan 500 Kilogram Emas Palsu "Palu Arit" dari Dimas Kanjeng

Barang-barang "ajaib" Dimas Kanjeng disita Polda Jatim.

MAKASSAR,  Emas palsu yang ditemukan tim penyidik dari Polda Jatim dan Polda Sulsel di rumah korban Kanjeng Taat Pribadi, almarhumah Najmiah di perumahan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Jl Sunu, Makassar, mencapai 500 kilogram. Hal tersebut diungkapkan Kepala Polda Sulsel Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Anton Charliyan kepada wartawan seusai melakukan penggeledahan di rumah almarhumah Najmiah, Selasa (4/10/2016).

Menurut Anton, selain 500 kilogram emas batangan palsu bergambar palu arit, polisi juga menemukan 1 koper uang asing palsu dari berbagai negara. Turut serta disita beberapa ikat atau blok kertas putih polos yang telah dipotong-potong sebesar ukuran uang dan tiga buah keris pemberian Kanjeng Dimas Taat Pribadi.
"Total emas palsu sekitar 500 kilogram lebih, uang palsu dari berbagai negara. Beberapa ikat kertas polos terbungkus kertas kopi yang kata Kanjeng isi blok itu uang semua. Jadi ada 9 peti ajaib yang kata Kanjeng isinya emas dan uang tidak akan habis-habis. Di sinilah penipuannya semua Kanjeng dan semuanya akan dibawa ke Labfor Polda Jawa Timur untuk diteliti lebih lanjut," tuturnya.

Anton mengungkapkan, terdapat 3.000-an lebih pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang tersebar di Sulsel. Namun Polda Sulsel yang telah membuka posko pengaduan Kanjeng belum meneima laporan para korban.
"Baru 1 korban Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang ada di Makassar melapor ke Polda Jatim, yakni keluarga almarhum Najmiah," kata Anton.
Terkait dengan kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi, pihaknya juga akan memeriksa 9 orang saksi korban.

Mendagri Yakin Irman Bukan Pelaku Utama Kasus Korupsi E-KTP

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (25/8/2016).

JAKARTA,  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyakini mantan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, bukanlah tersangka utama. Irman diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik berbasis NIK tahun 2011-2012.
"Saya yakin beliau (Irman) tidak operator khusus. Pasti ada siapa yang menyuruh dia. Jangan dikorbanlah Pak Irman," kata Tjahjo usai memberikan pidato di acara Seminar Nasional Dharma Wanita, Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Tjahjo menuturkan, saat ini Kemendagri menunggu surat penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disebabkan status Irman bukan dari hasil operasi tangkap tangan.
"Kami harus hargai asas praduga tak bersalah. Menghargai putusan hukum, kami tunggu putusan hukum tetap," ucap Tjahjo.

Sebagai Staf Khusus Menteri, Irman akan pensiun dari jabatannya pada 1 November 2016 mendatang. Meksi demikian, jika dibutuhkan, Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada Irman.
"Kami akam bantu proses hukumnya. Ini kan kasus lama. Saya yakin KPK akan membuka kasus itu dengan baik," ujar Tjahjo.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Irman sebagai tersangka setelah mendapat alat bukti yang cukup.
"Penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ir (Irman) sebagai tersangka," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (30/9/2016).


Menurut Yuyuk, Irman diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatan dilakukan saat ia menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan Dirjen Dukcapil.
Irman disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Menurut Yuyuk, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Sementara, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun. Penetapan tersangka ini sebelumnya sudah diprediksi oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
Selain Irman, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto sebagai tersangka.

Dimas Kanjeng Abal-abal

 Dimas Kanjeng Taat Pribadi menjawab pertanyaan wartawan saat digiring aparat Kepolisian menuju ruang pemeriksaan di Subdit I Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Jatim, Rabu (28/9/2016). Taat Pribadi ditahan Polisi karena diduga menjadi otak pembunuhan mantan jamaahnya.

Pada 11 Januari 2016, Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang sekarang ini merajai berita nasional karena kasus penggandaan uang dan pembunuhan, dinobatkan sebagai Raja Anom. Gelar yang dipilih adalah “Sri Raja Prabu Rajasa Negara” yang mengingatkan kita pada gelar-gelar jaman Majapahit. Salah satu istrinya, diberi kedudukan permaisuri dengan gelar “Nyi Ageng Rahmawati” yang dekat dengan gelar kebangsawanan di Banten.
Tulisan ini akan mengupas tentang kedudukan Taat Pribadi sebagai raja abal-abal, seabal-abal demonstrasi penggandaan dan pengadaan uang yang dilakukannya.
Sejak reformasi, bermunculan puluhan bahkan ratusan orang yang mengaku-aku sebagai raja dan sultan di seluruh Indonesia. Jumlahnya semakin lama semakin banyak.
Sebagian besar dari mereka kemudian bergabung dalam organisasi-organisasi raja dan sultan yang sengaja mereka dirikan untuk memperkuat legitimasi para pengaku-aku bangsawan ini.
Pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Konstitusi kita mengatur bahwa setiap orang punya hak untuk berkumpul, berorganisasi dan menyampaikan pendapat.
Mereka juga menempuh jalur hukum sehingga mendapatkan akta notaris dan pengesahan dari instansi pemerintah yang menaungi organisasi kemasyarakatan.
Pemerintah juga tidak bisa melarang jika ada warga negaranya yang menjahitkan baju warna-warni dan sedikit norak, membuat beberapa pin besar-besar yang terbuat dari emas atau kuningan yang di beberapa sisinya dipenuhi batu zirconia, dan kemudian mengaku sebagai Raja Madangkara misalnya.
Sekali lagi, itu adalah ekspresi individual dan kebebasan konstitusional yang diatur undang-undang. Tapi sebenarnya, berapa jumlah kerajaan yang memiliki perjanjian panjang (lange contraact) dan pendek (korte verklaring) dengan Belanda sebelum Jepang datang?
Dokumen Belanda (Staatblad) mengatur terdapat 14 kerajaan/kesultanan di Indonesia yang memiliki kontrak panjang dengan Belanda dan 268 yang memiliki kontrak pendek.
Di Jawa terdapat empat kesultanan yang berada di Yogyakarta dan Surakarta. Cirebon sudah menjadi bagian dari pemerintahan langsung (direct-rule) sejak diambil alih Inggris. Probolinggo, tentu saja tidak ada. Beberapa bagian di Jawa Timur adalah bagian dari Kasunanan Surakarta dan pemerintahan langsung.
Selain kontrak panjang, ke 268 kontrak pendek yang diatur melalui Staatblad 1919/822 lebih banyak terdiri dari kepala-kepala desa mayoritas berada di wilayah Timur. Para kepala adat setingkat desa ini, misalnya di Maluku, Tapanuli dan Flores, juga disebut sebagai “Raja”.
Asosiasi Keraton Kesultanan Indonesia (AKKI) yang menobatkan Taat Pribadi menjadi Raja Anom mengklaim memiliki 147 anggota yang tidak terdaftar dalam Staatblad Belanda 1919.
Selain AKKI, masih terdapat Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara (Silatnas), Dewan Adat Nasional (DAN), Yayasan Raja Sultan Nusantara (Yarasutra) dan beberapa lainnya yang sangat longgar terhadap keanggotaan.
Semua organisasi ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan disepakati, program kerja dan kegiatan yang rutin, teratur dan jelas seperti organisasi kemasyarakatan pada umumnya.
Sebagian besar hanya dilegalkan dan digunakan untuk menciptakan pengaruh di masyarakat dan memfasilitasi kepentingan pribadi tokoh-tokoh utamanya. Organisasi Raja dan Sultan ini, tiba-tiba muncul dengan klaim sekian banyak anggota.
Persoalannya, organisasi para Raja dan Sultan semalam jadi ini menjadi ajang para politisi untuk mendapatkan pengaruh.
Jokowi, karena persaingan politik dengan pengurus FKIKN ketika menjadi politisi Solo, lebih memilih FSKN untuk mengkoordinir anggotanya berpartisipasi di Festival Keraton Dunia pada Desember 2013.
Acara yang hanya dilakukan sekali ini sulit dihindarkan dari upayanya untuk menjadi presiden tahun berikutnya.
SBY beberapa kali hadir atau menemui anggota dalam acara Silatnas, FSKN dan Yarasutra.
Satu-satunya organisasi para Raja dan Sultan yang berproses panjang adalah Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN) yang memiliki sekretariat di Kasunanan Surakarta.
Diinisiasi semasa menteri Joop Ave dengan mengadakan Festival Keraton se-Jawa di awal 1990an, FKIKN lalu melebarkan sayap dengan mengajak keraton-keraton lainnya.
Setiap dua tahun, FKIKN mengadakan Festival Keraton Nusantara (FKN) yang bulan ini akan diadakan di Istana Kuning di Pangkalan Bun, Kalteng untuk yang kesepuluh kalinya.
FKIKN sendiri mengalami berbagai masalah, terutama karena kurang ketatnya menyeleksi anggota dan keinginan penyelenggara untuk mengadakan festival yang meriah.
Bagi FKIKN, penting untuk memastikan mereka yang hadir di FKN bukan raja abal-abal. Tetapi bagi penyelenggara yang merupakan kerjasama keraton lokal dan pemerintah daerah, semakin banyak peserta festival, semakin meriah dan semakin baik karena memberi tontonan gratis budaya nusantara.
Sehingga, sebagaimana terjadi di FKN IX di Bima, NTB tahun 2014, lolos juga peserta festival abal-abal. Kesultanan Demak misalnya, yang didirikan oleh tukang pijat sekaligus dukun bernama asli Minto, hanya cukup bermodal 25 seragam yang dibawa dari Demak.
Di Bima, dia menyewa pelajar lokal untuk bebaris dan berjalan di festival sambil membawa spanduk dirinya yang bergelar “Sri Sultan Surya Alam Joyokusumo”. Untuk Sultan, yang lebih penting adalah namanya diumumkan MC di depan panggung. Sultan Demak ini menjadi salah satu inisiator pengukuhan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.
Sebenarnya, FKIKN sudah memberikan syarat yang ketat untuk menyeleksi anggota. Kerajaan setidaknya harus memiliki: raja/sultan dengan garis keturunan yang jelas, istana, adat istiadat dan acara kultural yang diikuti dan rutin dilakukan masyarakat adat, pusaka, regalia dan mekanisme suksesi yang jelas.
Hanya saja pada prakteknya seluruh syarat itu tak mudah dipenuhi oleh para kerajaan yang sebagian besar kesulitan bertahan ketika kemerdekaan, gerakan anti swapraja dan PKI tahun 1950-1960an. Paling besar dampaknya terutama adalah pemberlakuan reforma agraria pasca diundangkannya UUPA 1960. Undang Undang ini mengambil aset paling berharga, sekaligus sumber ekonomi kerajaan berupa tanah.
Jika diikuti dengan ketat, hanya ada segelintir kerajaan yang betul-betul eksis antara lain Kasunanan Solo dan Mangkunegaran Solo, Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman, Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan di Cirebon, Ternate, Tidore, Bima, Gowa, Kutai, Kutaringin, Pontianak dan beberapa puri di Bali.
Dengan demikian, fenomena Dimas Kanjeng yang dinobatkan sebagai raja, sepertinya bukan fenomena yang terakhir walaupun segala ketentuan yang umum diterapkan dalam aristokrasi Indonesia dilanggar.
Misalnya, bagaimana mungkin gelar “Sri Raja Prabu Rajasa Negara” bersanding dengan “Nyi Ageng”?
Atau ketika pengikut-pengikutnya yang mengkoordinasi orang banyak dan menyetorkan uang hingga beberapa milyar, diberi gelar “Sultan”?
Beberapa orang yang menyetorkan uang hingga puluhan dan ratusan milyar kemudian diberi gelar “Sultan Agung”. Bagaimana mungkin “Prabu Anom” mengkoordinir “Sultan” dan “Sultan Agung”? Pendeknya, darimana asal cerita gelar Hindu, bisa mengkoordinasi gelar Islam?
Persoalan mendasar dari seluruh fenomena raja dan sultan abal-abal ini sebenarnya terletak dari kultur masyarakat kita yang masih memuja gelar, apapun gelarnya.
Tradisi ini dicontohkan oleh para pemimpin yang rajin memburu gelar-gelar akademis, terlepas dari kualitas pendidikan dan proses pendidikan yang berlangsung.
Di tingkat bawah, masyarakat memburu dan mengadakan sendiri gelar-gelar kebangsawanan untuk kepentingan dan kepuasan pribadi.
Mereka yang tadinya dukun, akan lebih laku dan lebih mahal tarifnya bila di depan namanya ada gelar bangsawan. Gelar sebagai raja dan sultan (walaupun abal-abal) bisa jadi membawa pengaruh ke karir dan bisnis.
Masyarakat pun sama halnya demikian, meletakkan dirinya lebih rendah ketika berhadapan dengan orang dengan berbagai gelar. Bahkan sampai menyebut “yang Mulia” sebagaimana sebutan Dimas Kanjeng.
Terakhir, sebenarnya cukup mudah untuk mendeteksi para raja dan sultan abal-abal ini. Secara kasatmata, mereka biasanya selalu tampil glamor dengan seluruh ornamen kebangsawanannya di luar asal wilayahnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengaruh dan menciptakan gengsi.
Padahal, pernahkan mereka melihat Sultan Hamengkubuwono X mengenakan pakaian kebesaran raja di luar keratonnya?

Meski Masih Banjir, Ahok Jamin Kemang Surut Kurang dari Satu Jam

Banjir di Kemang akibat hujan deras pada Selasa siang (4/10/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kawasan Kemang belum bebas banjir. Sebab, normalisasi di kawasan Kemang belum selesai. Namun, dia mengatakan, banjir yang terjadi di sana akan surut dalam waktu kurang dari satu jam. "Pasti (banjir) kan kita belum beres, belum beresin. Sekarang kan baru jamin 45 menit baru bisa turun," ujar Basuki atau Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (4/10/2016).
Ahok mengatakan, normalisasi Kali Krukut di Kemang masih menunggu hasil inventarisasi terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mendata bangunan yang luas lahannya mengambil badan sungai.
Pemprov DKI ingin mengembalikan trase kali dan daratan sepanjang 20 meter, yang saat ini hanya tinggal 3 meter.
"Kita tunggu hasil dari penataan kota, kita kerjakan," ujar Ahok.
Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan kawasan Kemang, Jakarta Selatan, tergenang banjir dengan ketinggian 40 sentimeter, Selasa (4/10/2016) siang sekitar pukul 15.00 WIB.
Genangan bermula dari depan Pop Hotel hingga Colony di Jalan Kemang Raya. Akibat banjir tersebut, banyak kendaraan yang berhenti dan memutar balik.
Arus lalu lintas di lokasi terpantau macet parah. Jalan Prapanca pun macet hingga Jalan Trunojoyo.

Masih Diperiksa di Arab Saudi, 3 Haji Pembawa Uang Rp 2 Miliar Ditinggalkan Kloternya

SURABAYA,  Tiga jemaah haji asal Indonesia yang diamankan karena membawa uang tunai sebanyak Rp 2 miliar terpaksa tidak bisa ikut pulang dengan kelompok terbangnya, Senin (3/10/2016) kemarin. Ketiganya masih diperiksa oleh otoritas Bandara Arab Saudi.  Rochmat Kanapi Podo (58), Adhim Abdullah (47), dan Sri Wahyuni Rahayu (36), yang tercatat sebagai jemaah kloter 39 Debarkasi Surabaya harusnya kembali ke tanah air kemarin, dan tiba di bandara Internasional Juanda pagi tadi.
"Kloter 39 sudah mendarat di Bandara Juanda tadi pagi, tapi ketiga jemaah tersebut tidak ikut," kata Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya, Sakur, dikonfirmasi, Selasa (10/4/2016).

Pihaknya juga mengaku belum menginformasikan kepada pihak keluarga perihal penahanan tersebut, karena masih menunggu informasi lanjutan dari Arab Saudi. 
Informasi yang dihimpun dari PPIH Debarkasi Surabaya, ketiga jamaah tersebut tercatat warga Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Sri Wahyuni Rahayu dan Ansharul Adhim Abdullah, beralamat di Desa Tebaloan RT 03/01, Kecamatan Duduksampeyan. Sementara Rochmat Kanapi Podo beralamat di Dusun Betiring RT 03/01, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme.
Ketiganya, menurut Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel dalam keterangan tertulisnya, kedapatan membawa uang tersebut saat menjalani pemeriksaan X-Ray di bandara sekitar pukul 11.30 waktu Arab Saudi. Uang tersebut dalam bentuk pecahan uang dollar AS dan Euro.

Dugaan Pelecehan oleh Kepala Dinas Kurang Bukti, Pengacara Korban Siapkan Saksi

Jimmy Yosadi (berdasi), pengacara siswa SMK di Manado yang diduga mengalami pelecehan di Kantor Disparbud Manado.

MANADO,  Dugaan pelecehan seksual oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kota Manado, HW, terhadap salah seorang siswa SMK yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Disparbud sepertinya bakal dihentikan.

"Kasus ini kemungkinan besar akan dihentikan, dalam arti tidak cukup bukti," ujar pengacara korban, Sofyan Jimmy Yosadi, seusai gelar perkara di Polda Sulut, Selasa (4/10/2016).
Ia mengatakan, akan ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) untuk menambah waktu untuk penyelidikan.
Yosadi memberikan masukan kepada polisi bahwa pihaknya siap menghadirkan saksi ahli dan mendalami adanya saksi baru maupun petunjuk-petunjuk yang menguatkan kasus itu.
"Kami siap hadirkan korban dan terlapor untuk konfrontasi," kata dia.
Yosadi berharap kasus ini tidak seperti kasus-kasus sebelumnya, yang hanya sampai ke tahap penyidikan. Untuk itu, ia akan mengajukan empat orang saksi tambahan untuk mengalahkan alibi bahwa pada saat kejadian, terlapor tengah sibuk dengan tim dari Korea Selatan.
"Kami minta konfrontasi karena ternyata dari korban juga ada saksi yang melihat kejadian itu pukul 08.30 pagi, sementara dari tim Korea datang pukul 09.00," kata Yosadi.
Apabila kasus ini dihentikan, Yosadi akan mengajukan gugatan terhadap polisi dan membuat laporan untuk meminta pengawasan langsung dari Kepala Polri, Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan, serta surat permintaan agar korban dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
"Tentunya Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan sudah menunggu laporannya," kata Yosadi.
Dugaan pelecehan seksual ini muncul beberapa waktu lalu setelah korban, T (16), melaporkan kejadian yang dialaminya kepada kepala sekolahnya.
Menurut korban, pada 24 Agustus 2016, ia berada di lantai dua gedung kantor Disparbud Kota Manado untuk menunggu pelaksanaan apel pagi.
Saat menunggu, datanglah terlapor yang langsung memegang tangan korban dan membawanya ke ruangan kerja terlapor. Di ruangan itulah terlapor menarik dan merayu korban.
Korban menuturkan, terlapor baru berhenti menyentuhnya setelah pegawai kantor mulai berdatangan.
Saat dikonfirmasi, terlapor enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai kasus tersebut. "Mari kita hormati prosesnya," kata HW.

Dengar Jawaban Darmin, Jokowi Tertawa Geli Saat Rapat Terbatas

Presiden Joko Widodo tertawa geli di sela rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta pada Selasa (4/10/2016).

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo tertawa geli di sela rapat terbatas membahas harga gas untuk industri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10/2016) siang.
Berjas dan berdasi, awalnya Presiden datang ke Kantor Presiden pukul 14.12 WIB. Setelah beberapa detik duduk, Jokowi bertanya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang berada di sisi kanannya.
Jokowi bertanya soal Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang belum hadir. Isi percakapan Jokowi dan Darmin tidak terdengar.
Namun, dari posisi Kompas.com berdiri, terdengar celetukan Darmin, "Digantikan saya juga boleh, Pak," ujar Darmin.
Jokowi tertawa geli mendengar celetukan Darmin itu.
Masih dengan sisa senyum di wajahnya, Jokowi kemudian membuka rapat terbatasnya dengan menyampaikan sambutan.
Tepat pukul 14.15 WIB, sambutan Presiden sempat terhenti sesaat lantaran kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kalla mengumbar senyum ke semua menteri dan pejabat tinggi negara di dalam Kantor Presiden yang sedari tadi memperhatikannya.
Seusai Kalla duduk, dengan senyum yang kembali mengembang, Presiden kemudian melanjutkan sambutannya.
Pada pukul 14.17 WIB, giliran Luhut yang memasuki Kantor Presiden.
Berkemeja putih, Luhut berjalan terburu-buru melewati belakang kursi Jokowi dan Kalla. Ia duduk di antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menko Darmin.
Kedatangan Luhut itu tepat saat Presiden mengakhiri sambutannya. Jokowi kemudian langsung mempersilakan Luhut yang baru datang untuk menyampaikan paparannya.
Jokowi kembali tertawa melihat Luhut yang baru duduk, tetapi sudah disuruh memaparkan.
Momen ini membuat sejumlah menteri tersenyum, termasuk Luhut.
Hingga pukul 14.48 WIB, rapat tersebut masih berlangsung. Selain Menko Luhut dan Menko Darmin, turut hadir Menteri BUMN Rini Soemarno; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Relawan Risma Silaturahim ke Posko Sandiaga di Melawai

Yongki Jonacta dan Sandiaga Uno di posko pemenangan Sandiaga di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2016).

JAKARTA,  Para pengurus Karisma atau relawan Risma di Jakarta, Selasa (4/10/2016) siang, mengunjungi posko Sandiaga Uno di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yongki Jonacta selaku Ketua Umum Karisma mengatakan, kedatangannya bukanlah deklarasi dukungan, melainkan silaturahim.
"Saya sampaikan ke Mas Sandi, kami belum dukung-mendukung karena ada mekanisme yang dilalui. Kami mau rapat koordinasi dulu dalam waktu dekat," kata Yongki, Selasa.
Yongki mengatakan, saat ini Karisma tidak terafiliasi dengan partai mana pun.
Di sisi lain, setelah Risma batal maju dalam Pilkada DKI, mereka tetap memiliki kepentingan untuk mendukung salah satu calon. Yongki juga mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan calon lainnya, termasuk petahana.
"Kami ingin Jakarta yang manusiawi, lebih hangat, lebih aman, Jakarta ceria," katanya.

Jika sudah menetapkan calon, Yongki mengatakan, ia dan para relawan tidak akan terlibat sebagai tim sukses. Karisma disebut memiliki 6 korwil dan 44 korcam yang tersebar di seluruh Jakarta.

Taufik: Coba Ahok "Fundraising"-nya Sebelum Jadi Gubernur, Bisa Enggak?

 Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik.

JAKARTA, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pengumpulan dana kampanye bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tak akan mengikuti cara yang dilakukan pasangan bakal calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Taufik mengatakan, dana kampanye pasangan Anies-Sandiaga berasal dari kantong sendiri.
"Dana (kampanye) kami dari kandidat sendiri. Duit pribadi," kata Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Selain itu, lanjut dia, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra se-Indonesia wajib membantu dengan sistem urunan atau patungan.
Tak hanya itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta juga mengumpulkan uang untuk pasangan Anies-Sandiaga.
"Dana kampanye lagi dihitung. Apa saja komponennya, apakah atribut dan sosialisasi bisa dihitung juga," kata Taufik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, tim pasangan Anies-Sandiaga tak akan menyelenggarakan festival atau penggalangan dana seperti yang dilakukan Teman Ahok.

Adapun Ahok-Djarot berencana mengumpulkan dana kampanye dengan menyelenggarakan fundraising atau festival berbayar.
"Ahok itu melakukan fundraising karena dia gubernur petahana. Coba fundraising-nya sebelum Ahok gubernur, bisa enggak?" kata Taufik.

Renovasi Arena Asian Games 2018 Terus Dikebut

 
Alat berat dioperasikan untuk merenovasi Aquatic Centre Gelora Bung Karno, Sabtu (1/10/2016), dalam upaya merenovasi venue guna penyelenggaraan Asian Games 2018.

JAKARTA,  Renovasi sejumlah arena untuk Asian Games 2018 di Jakarta terus dikebut. Lima paket renovasi Gelora Bung Karno sudah berjalan dan menunjukkan kemajuan, sedangkan dua paket lainnya masih terkendala lelang yang belum tuntas meski sudah diselenggarakan dua kali. Lima proyek renovasi yang sudah berjalan meliputi stadion utama; stadion akuatik; lapangan hoki, panahan, sepak bola ABC; stadion tenis dalam dan luar ruangan; serta Istora Senayan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang meninjau Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (1/10/2016), mengatakan, pengerjaan paket itu menunjukkan perkembangan positif.
”Yang semestinya berjalan 1 persen, ini sudah 2 persen. Rata-rata 0,5-1 persen lebih cepat dari seharusnya,” ucap Basuki.
Selain lima proyek itu, ada dua paket pekerjaan yang masih dalam proses lelang, yakni renovasi stadion madya, lapangan sofbol, lapangan bisbol, dan gedung basket; serta pembangunan pusat latihan. Lelang proyek itu sudah diulang dua kali, tetapi gagal mendapatkan pemenang. Padahal, semua proses lelang ditargetkan rampung September.
Ketua Satgas Infrastruktur Asian Games 2018 Imam S Ernawi menuturkan, proses lelang dua paket itu belum tuntas karena terkendala masalah administrasi, seperti dokumen yang tidak lengkap. ”Namun, Oktober ini harus selesai dan memulai konstruksi,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan, Sabtu, pelaksana jasa konstruksi di stadion utama tengah memindahkan bangku di tribune ke pinggir lapangan. Di stadion akuatik, petugas membongkar kolam renang dengan menggunakan alat berat. Di stadion tenis luar ruangan, kursi-kursi dan plafon sudah dicopot dari area tribune.
Penataan kawasan
Selain renovasi bangunan, akan dilakukan juga penataan kawasan GBK. Basuki mengatakan, penataan kawasan saat ini masih dalam tahap pembuatan desain dan direncanakan tuntas pada November 2016. Setelah itu, akan dilelang dan mulai dikerjakan pada Januari 2017.
Imam menambahkan, nantinya, penataan tak sekadar dibuat taman, tetapi ada ruang publik yang dapat diakses masyarakat. ”Ada kegiatan seni, budaya, dan ekonomi. Agar masyarakat dapat berinteraksi,” ujarnya.
Basuki juga meninjau dua kawasan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada tujuh gedung untuk atlet dan tiga gedung bagi ofisial dan wartawan. Menurut dia, progres pembangunan wisma atlet telah mencapai 23 persen, sekitar 2 persen lebih cepat dari rencana. ”Wisma atlet juga ditargetkan selesai pada Oktober 2017,” kata Basuki.
Total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur Asian Games 2018 mencapai Rp 6 triliun. Jumlah itu terdiri atas Rp 2,5 triliun untuk renovasi GBK dan Rp 3,5 triliun untuk pembangunan wisma atlet.

 

Sebagian tempat duduk di tribune penonton Gelora Bung Karno dicopot dan diganti, Sabtu (1/10/2016), sebagai bagian dari rencana penyelenggaraan Asian Games 2018. 

 

Dipertanyakan
Rencana pemerintah memodifikasi stadion utama GBK dengan menambah ramp-ramp atau akses jalan landai bagi penonton untuk menuju lantai atas stadion dipertanyakan efektivitasnya. Selain itu, bangunan tambahan dapat menutupi wajah bangunan stadion dengan kolom-kolomnya yang selama ini miring, yang menjadi ciri khasnya.
”Jangan sampai mahakarya yang ikut digagas Bung Karno tak terlihat atau hilang karena modifikasi tersebut. Kalau memperkuat bangunan, mengubah tata lampu, tata suara, atau perbaikan lain yang tidak mengubah warisan sejarah, silakan saja,” tutur putra sulung Presiden Soekarno, Guntur Soekanoputra, pekan lalu.
Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta Bambang Eryudhawan, yang juga pengurus Yayasan Bung Karno, mengatakan, Stadion GBK merupakan cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. ”Jangan sampai penetapan cagar budaya itu hilang dengan adanya ramp-ramp tambahan atau melanggar UU,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kempora Gatot S Dewa Broto menyatakan, pemerintah berhati-hati merenovasi Stadion GBK yang merupakan warisan cagar budaya nasional dan dilindungi UU. Ia menekankan, renovasi tak sampai mengubah ciri khasnya. ”Risiko pelanggarannya adalah pidana,” katanya.

Bisnis Narkoba, Mantan Kasat Narkoba Terancam 20 Tahun Penjara

Terdakwa Ichwan Lubis (berkaca mata) saat sidang perdananya di PN Medan, Selasa (4/10/2016)

MEDAN,  Mantan Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP Ichwan Lubis duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (4/10/2016).

Dia duduk berdampingan dengan terdakwa lain, Togiman alias Togi alias Toni, Tjun Hin alias Ahin dan Janti yang merupakan adik Togi.
Sidang diketuai hakim Erintuah Damanik. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Keempat terdakwa didakwa dengan berkas terpisah oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Yunitri Sagala.
Terdakwa Ichwan dikenakan Pasal 137 huruf b UU Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan Pasal 5 ayat jo Pasal 10 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman lima tahun penjara.
Sebelumnya diberitakan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara Ichwan ke Kejari Medan pada Rabu (3/8/2016) lalu.
Selama menunggu persidangan, terdakwa dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan.
Ichwan diduga menerima uang dari hasil bisnis narkoba dengan terpidana Togi sebesar Rp 2,3 miliar.
Walau berstatus tahanan, Togi tetap bisa mengendalikan bisnis narkobanya dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lubuk Pakam, Medan.
Waktu itu, Togi meminta terdakwa menutup kasus rekannya yang juga bandar narkoba, Achin alias MR, yang ditangkap BNN.
Ichwan tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) BNN di rumahnya pada Kamis, 21 April 2016. Karena diduga melanggar UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU TPPU, Ichwan dicopot dari jabatannya oleh Polda Sumut pada 26 April 2016.

Gara-gara Roy Suryo, Podium Hari Kesaktian Pancasila Akan Diganti

Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

JAKARTA, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mendengar polemik penggunaan warna merah putih pada podium saat peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Untuk menghindari polemik, Jokowi setuju agar warna kain pada podium tersebut diganti sehingga tak lagi merah putih.
"Kalau Presiden Jokowi gampang saja. Ya sudah, tahun depan diganti saja karpet merah semua. Karena beliau tidak mau berpolemik dengan itu. Itu bukan substansi yang perlu dipolemikkan," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).
 

Polemik penggunaan warna merah putih pada podium yang digunakan Jokowi saat upacara Hari Kesaktian Pancasila, sebelumnya dikritik Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. Roy mempertanyakan warna merah putih melalui akun Twitter-nya @KRMTRoySuryo.
Pramono menegaskan, sebenarnya tidak ada yang salah dari penggunaan warna merah putih pada podium tersebut.
Warna merah dan putih itu tak bisa langsung dianggap sebagai bendera RI.
Dalam Undang-Undang tentang Bendera Kebangsaan, yang dimaksud dengan bendera RI adalah kain berukuran 2 x 3 berwarna merah dan putih dan dikibarkan di tiang bendera.
Selain itu, podium dengan warna merah putih serupa sudah digunakan setiap kali upacara Hari Kesaktian Pancasila sejak era Presiden kedua RI Soeharto hingga presiden keenam yang juga Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
 

"Bahkan petinggi partai sebelumnya yang mempertanyakan itu, SBY ternyata juga memakai," ujar Pramono. Hanya saja, lanjut politisi PDI-P ini, era media sosial yang ada sekarang membuat foto itu tersebar dengan cepat. Akibatnya, banyak netizen yang melihat dan timbul kesalahpahaman.
"Kemudian ini dianggap bisa katakanlah membuat rasa nasionalisme kita terganggu. Daripada berpolemik, ganti saja. Dengan ringan saja kok," kata dia.

Gunakan Kopi Beracun, Pembunuh Dua Lelaki di Depok Terinspirasi Kasus Jessica

Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso mengikuti sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan ketarangan saksi ahli psikologi klinis Antonia Ratih Andjayani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (15/8/2016). Menurut hasil observasi Antonia Ratih, Jessica tidak menunjukkan empati ketika mengetahui Mirna meninggal dunia usai meminum es kopi Vietnam.

DEPOK,  Anton Herdianto (32), pelaku pembunuhan dua lelaki di Kecamatan Limo, mengaku terinspirasi kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menyebabkan Jessica Kumala Wongso menjadi terdakwa. Anton meniru cara pembunuhan seperti dalam dakwaan tersebut, yakni dengan memberikan racun ke dalam kopi korban. Anton sebenarnya hendak meracuni Shendy Eko Budianto (27) dan Ahmad Sanusi (20) dengan kopi bercampur potasium sianida pada Rabu (28/9/2016) lalu.
Namun, karena kesulitan mencari racun, ia menundanya dan baru bisa melakukan aksi tersebut pada Sabtu (1/10/2016) lalu.
"Pelaku mencari sianida sejak Rabu lalu, tetapi enggak ketemu. Akhirnya, ia mendapatkan racun potasium sianida berupa sisa racun ikan di rumah kontrakannya. Racun ikan itulah yang dipakai pelaku," kata Kasat Reskrim Polresta Depok Komisaris Teguh Nugroho, Selasa (4/10/2016).
Setelah itulah, kata Teguh, Anton dan tersangka lainnya, Riyadi, mengajak Shendy dan Ahmad ke lahan kosong di Kampung Serab yang diakuinya sebagai padepokan.
"Di sanalah, pelaku memberikan kopi beracun kepada kedua korban. Setelah itu, mereka membuang mayat korban dengan mobil korban di dua lokasi di wilayah Limo," kata Teguh.
Ikuti persidangan Jessica
Teguh mengatakan, Anton mengakui bahwa ia mengikuti kasus kopi beracun dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di televisi.
"Dia akhirnya meniru cara membunuh dengan kopi beracun dari kasus itu karena sering melihat persidangannya di televisi," kata Teguh.

Anton yang sempat dihadirkan di hadapan wartawan mengakui hal itu.
"Memang sering lihat kasus Jessica," katanya.

Bupati Konawe Pimpin Demo Dukung Gubernur Sultra yang Jadi Tersangka KPK

Bupatu Konawe Kerry Saiful Konggoasa berorasi di atas mobil tronton memberi dukungan moril kepada gubernur Sultra Nur Alam

KENDARI,  Massa pendukung Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam dari berbagai kalangan, Selasa (4/10/ 2016) turun jalan menggelar aksi damai. Aksi ini dilakukan massa simpatisan untuk memberikan dukungan moral kepada Nur Alam yang telah dijadikan tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Massa pendukung itu berasal dari beberapa kabupaten, dan sebagian peserta adalah pegawai negeri sipil (PNS).
Beberapa pejabat juga ikut dalam aksi damai tersebut. Mereka di antaranya Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dan Ketua DPRD Kota Kendari Abdul Razak.
Para pendukung Nur Alam berkumpul di Alun-alun Kota Kendari, Jalan Abdullah Silondae, kemudian menuju gedung DPRD dan kantor Pengadilan Tinggi Sultra.
Bupati Konawe Kerry Konggoasa dalam orasinya mengungkapkan, masalah hukum yang dihadapi Nur Alam merupakan hasil konspirasi segelintir elite Sultra yang ingin menjatuhkan Gubernur Sultra Nur Alam.
"Jangan biarkan Nur Alam berjuang sendiri menghadapi masalah yang timbul akibat fitnah dan politisasi yang dilakukan sekelompok elite ingin menjatuhkan gubernur. Kami tidak akan tinggal diam jika Nur Alam diperlakukan tidak adil," ungkap Kerry di atas mobil tronton di hadapan massa aksi di halaman DPRD Sultra, Selasa (4/10/2016).

Kerry mengaku siap dicopot dari jabatannya akibat aksi dukungan yang dilakukannya untuk gubernur Nur Alam.
"Rela saya dicopot dari jabatan, tapi tolong kepada Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla tetap memantau kasus ini dengan baik. Saya tidak akan biarkan Nur Alam sendirian," tegas Kerry dengan suara parau menahan tangis disambut tepuk tangan massa simpatisan.
Gelombang pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh dan beberapa anggota dewan. Abdul Rahman Saleh mengatakan, pihaknya mendukung aksi damai dan siap meneruskan pernyataan sikap yang disampaikan massa.
"Kami siap fax sekarang, ini kan salah satu bentuk dukungan moril masyarakat kepada gubernur kita. Bukan intervensi hukum, tetapi di DPRD kan rumah rakyat dan semua aspirasi tetap kita terima," terangnya.
Seusai melakukan aksi damai di gedung DPRD Sultra, massa pendukung kemudian bergerak ke kantor Pengadilan Tinggi.
Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan yang diajukan Nur Alam atas status tersangka oleh KPK. Upaya hukum praperadilan ini diwakili pengacara Magdir Ismail.

Taufik: Harusnya Presiden Langsung Tegur Ahok Nih...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, seusai upacara kesaktian pancasila, di Monas, Senin (3/10/2016).

JAKARTA, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, Basuki alias Ahok sebelumnya menuding pihak-pihak yang mengikuti program tax amnesty adalah pengemplang pajak.
"Harusnya Presiden langsung tegur nih. Saya kira ini Ahok harus ditegur sama pemerintah pusat karena tax amnesty kan programnya pemerintah pusat yang ditanggapi positif oleh publik," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Dia mengatakan, banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti program tax amnesty.
"Jadi, Jokowi pengemplang pajak dong? Sayang banget Gubernur gagal paham," kata Taufik.
Ahok sebelumnya menyebut tantangan Sandiaga untuk melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN tak sebanding. Masyarakat non-pejabat, kata Ahok, tak perlu melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN, tetapi wajib melaporkan pajaknya.
Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program tax amnesty.
"Tax amnesty ini untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya. Dalam hal ini, Pak Sandiaga ikut (tax amnesty) berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu ya, he-he-he," kata Ahok, Senin (3/10/2016) lalu.

Hadiri "Job Fair", Sandiaga Cerita Pengalaman Di-PHK

Sandiaga Uno menghadiri acara job fair di Blok M Mall, Selasa (4/10/2016).

JAKARTA,  Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, Selasa 4/10/2016) siang mengunjungi job fair di Blok M Mall, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya di hadapan sejumlah pencari kerja, Sandiaga bernostalgia pengalamannya pada 1997 silam ketika ia di-PHK akibat pukulan krisis global.

Setelah membuka usaha sendiri, Sandiaga yang awalnya hanya memiliki tiga pekerja, kini memiliki 50.000 karyawan.
"Dulu nggak ada job fair kaya begini. Saya jadi pengusaha karena kecelakaan, terpaksa," katanya.
Sandiaga mengapresiasi job fair yang menurutnya bisa menyatukan antara pencari kerja dengan perusahaan. Meski mengaku tak ingin berkampanye politik, ia menyampaikan bahwa ia akan mencetak 200.000 pengusaha baru di 44 kecamatan di Jakarta. Para pengusaha itu yang nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Tetap optimis, masa depan ekonomi Indonesia baik sekali, yang penting kerja 4 as, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas," kata dia.
Setara Foundation, yayasan milik Sandiaga yang bergerak pada pelatihan pengusaha mikro dan kecil turut membuka booth di acara job fair itu. Sandiaga menuturikan bahwa 200.000 pengusaha itu nantinya bisa menyerap empat hingga 10 tenaga kerja, sehingga bisa tercipta hingga 2 juta pekerjaan.
"Kami bina yang usaha mikro dan kecil supaya mereka bisa berkembang makin besar," ujarnya.
Sandiaga tak menjelaskan secara rinci tentang upaya mewujudkan program tersebut. Ia menyebut kuncinya ada pada akses terhadap pelatihan, lahan usaha, dan permodalan.
"Banyak UKM yang bingung soal kepastian, mau dagang tapi takut digusur," kata dia.

Roy Suryo: Soal Podium Merah Putih Jokowi, Tak Ada Salahnya Saya Bertanya...

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo berkomentar dalam akun Twitter miliknya @KRMTRoySuryo soal penggunaan warna merah putih sebagai alas podium Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Museum Lubang Buaya, Jakarta, Senin (1/10/2016).

JAKARTA,  Politisi Partai Demokrat, Roy Suryo, menegaskan bahwa sebagai warga negara, dia memiliki hak untuk mempertanyakan warna merah putih pada podium Presiden Joko Widodo saat upacara Hari Kesaktian Pancasila, Sabtu (1/10/2016).
Upacara itu digelar di halaman Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Sementara itu, pihak Istana melalui Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan, yang perlu dipahami adalah warna merah putih bukan selalu bendera.
Artinya, tidak menjadi soal apabila podium berwarna serupa dengan bendera dan menjadi pijakan seseorang di atasnya.
 

"Ya sudah kalau jawabannya seperti itu karena saya sebagai warga negara kan tidak ada salahnya bertanya," kilah Roy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/10/2016). Menurut Roy, sebelum dia mempertanyakan soal warna podium tersebut di media sosial, masyarakat sudah banyak yang bertanya lebih dulu melalui berbagai mailing list.
Karena tidak ada respons dari pihak terkait, dia berinisiatif untuk meneruskannya melalui akun Twitter pribadinya.
 

Dia pun mengklaim saat ini banyak warga yang sudah tidak bertanya-tanya lagi soal podium tersebut karena kicauan yang dia buat. "Karena sebelum saya, itu sudah ramai di berbagai mailing list. Cuma, karena tidak ada respons yang kuat dari pihak terkait, saya membantu orang-orang yang bertanya di berbagai mailing list untuk bertanya," katanya.
"Saya hanya meneruskan pertanyaan masyarakat saja. Ya sudah. Artinya, pertanyaan warga masyarakat itu terjawab kan," kata Suryo.
Sebelumnya, Roy mempertanyakan warna podium melalui akun Twitter-nya, @KRMTRoySuryo, Minggu (2/10/2016) malam.
 

"Tweeps, Apa tidak ada yg mengkoreksi Podium Upacara ini? Dasar Merah Putih?" tulis mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Roy juga menyertakan tautan foto-foto Presiden Jokowi sedang dalam posisi hormat di atas podium berwarna merah dan putih.
Podium serupa ternyata juga sempat digunakan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang kini Ketua Umum Partai Demokrat dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tempat yang sama pada tahun 2013.

Bawa Sabu Saat Berlibur ke Bali, Warga Singapura Ditangkap

 Tersangka diperlihatkan ke media oleh Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai, Selasa(4/10/2016).

BADUNG,  Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai mengamankan Goh Thiam Aan Desmond karena kedapatan membawa narkotika berupa sabu 1,47 gram dan 2 butir ekstasi berwarna hijau-merah muda. Dia ditangkap pada tanggal 30 September 2016. Desmond melakukan perjalanan menggunakan pesawat Singapore Airlines SQ-948 dengan rute Singapura-Denpasar. Setibanya di Bali, seperti biasa dilakukan proses pemeriksaan barang dan orang dan ternyata dicurigai membawa barang terlarang.
"Modus operandinya, barang dalam kemasan tersebut disembunyikan di dalam dompet hitam. Setelah dilakukan tes narkotika, barang tersebut berupa sabu dan ekstasi," ujar Kepala Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai, Budi Harjanto, Selasa (4/10/2016).
Desmond ternyata berprofesi sebagai salah satu cabin crew airline atau pramugara Singapore Airline. Dia, membawa barang terlarang dari negara asalnya untuk dinikmati di Bali sekaligus liburan dan saat itu tidak sedang bertugas.
"Dia pramugara sedang tidak bertugas. Niatnya berlibur dan ingin menggunakan narkotika ini untuk dinikmati di Bali. Dia menganggap di Bali bisa menikmati barang tersebut," tambahnya.
Atas perbuatannya, tersangka diduga melanggar pasal 113 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan diancam pidana 5 hingga 15 tahun penjara dan didenda Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar.
Bea dan Cukai Ngurah Rai sejak 2014 hingga sekarang telah melakukan penindakan sebanyak 37 kasus penyelundupan narkotika dengan total barang bukti sebesar 18,817 kilogram.

Ahok Dinilai "Blunder" Komentari Sandiaga soal "Tax Amnesty"

Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016.

JAKARTA,  Bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap blunder dengan menyebut Sandiaga Uno sebagai pengemplang pajak karena mengikuti program tax amnesty. Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Syarif, menyebut tax amnesty merupakan program Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sehingga semua pihak harus menyukseskan program tersebut.
"Tax amnesty itu kan program unggulan Jokowi yang harus disukseskan semua kalangan. Semua pihak yang ikut tax amnesty bertujuan menyukseskan program itu," kata Syarif, melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (4/10/2016).
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menilai Ahok tak paham dengan maksud program tax amnesty atau pengampunan pajak. Meski dituding pengemplang pajak, Syarif menyebut Sandiaga tak akan membalas serangan Ahok.
"Sandi itu berbesar hati dan tidak akan membalas hal serupa kepada Ahok. Tapi serangan Ahok kepada Sandi justru jadi blunder," kata Syarif.

Ahok sebelumnya menyebut, masyarakat non-pejabat tidak perlu melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN. Melainkan wajib melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program tax amnesty.
"Tax amnesty ini untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya. Dalan hal ini Pak Sandiaga ikut (tax amnesty), berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu ya he-he-he," kata Ahok, Senin (3/10/2016).

Taufik Sebut Ahok Gagal Paham soal "Tax Amnesty"

Ketua DPD Gerindra di DKI M Taufik dan bakal calon Gubernur DKI Sandiaga Uno, mendatangi Masjid Luar Batang di Jakarta Utara. Pengumuman bakal calon wakil gubernur pendamping Sandiaga diundur karena partai koalisi, PKS menawarkan figur bakal calon wakil gubernur pendamping Sandiaga, Jumat (9/9/2016)

JAKARTA,  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gagal paham terhadap program tax amnesty atau pengampunan pajak. Basuki atau Ahok sebelumnya menuding bakal calon wakil gubernur, Sandiaga Uno, sebagai pengemplang pajak karena mengikuti program tax amnesty.
"Pak Ahok tuh ternyata gagal paham soal tax amnesty. Masa orang yang ikut tax amnesty itu dibilang pengemplang pajak?"
"Berarti semua teman-temannya Ahok yang pengembang pada ikut tax amnesty itu pengemplang pajak juga dong?" kata Taufik, saat ditemui wartawan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Program tax amnesty, kata dia, merupakan program pemerintah pusat yang ditanggapi positif oleh masyarakat Indonesia. Sehingga, seharusnya Ahok juga menyukseskan program tersebut.
"Tax amnesty itu program pemerintah pusat, masa yang ikut tax amnesty disebut pengemplang pajak? Ini kan aneh. Jadi sayang kalau gubernur gagal paham," kata Taufik.
Sebelumnya, Ahok menyebut tantangan Sandiaga untuk melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN tak sebanding. Masyarakat non-pejabat, kata Ahok, tak perlu melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN, melainkan wajib melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program tax amnesty.
"Tax amnesty ini untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya. Dalan hal ini Pak Sandiaga ikut (tax amnesty), berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu ya he-he-he," kata Ahok, Senin (3/10/2016) lalu.

Anak Mantan PSK Klaim Bill Clinton adalah Ayah Kandungnya

Danney Williams dan Bill Clinton.

WASHINGTON DC, Sebulan menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat, sebuah masalah muncul menerpa suami kandidat presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton.

Seorang pria bernama Danney Williams (30) mengklaim bahwa dia adalah putra Bill Clinton dari seorang perempuan yang pernah berprofesi sebagai PSK.

Danney memang tak mempunyai bukti konkret dari klaimnya itu, tetapi dia sudah meluncurkan kampanye online untuk menekan presiden ke-42 AS itu untuk melakukan tes DNA.

Ibu Danney, Bobbie Ann WIlliams, mengklaim sudah menjalin hubungan dengan Bill Clinton sejak 1984 ketika dia menjadi gubernur negara bagian Arkansas. Saat itu, Bobbie baru berusia 24 tahun dan berprofesi sebagai PSK.

Pada 1992, Bobbie sudah mengungkapkan kisahnya itu ke sebuah tabloid. Sama seperti saat ini ketika itu suasana politik AS hangat menjelang pilpres dan kala itu Bill Clinton sedang bertarung melawan George HW Bush.

Kala itu, Bill tidak menjalani tes apa pun seperti yang diminta dan klaim itu tak pernah terbukti karena media mengabaikan kisah tersebut.

Bobbie mengklaim Bill sebagai ayah kandung putranya karena Danney berkulit terang dan Bill adalah satu-satunya pelanggan Bobbie yang berkulit putih.

"Saat saya bilang kepadanya bahwa dia adalah ayah kandung bayi di dalam kandungan saya, dia (Bill Clinton) hanya tertawa," kata Bobbie kepada tabloid Globe.

"Dia mengusap perut saya yang besar dan mengatakan, 'Sayang, ini tak mungkin bayi saya'. Namun, saya yakin dia adalah ayah bayi saya. Sebagai perempuan, saya memiliki perasaan bahwa bayi ini adalah anaknya," tambah Bobbie.

Pada 1999, sebuah tes DNA dikabarkan membuktikan bahwa Bill Clinton bukan ayah kandung Danney Williams.

Kabar soal tes DNA itu pertama kali dikabarkan situs berita konservatif Drudge Report yang mengabarkan klaim pria ini dan kampanye online yang digelarnya.

Majalah Star dalam pemberitaannya pada 1991 mendasarkan kisah tes DNA itu berdasarkan analisis DNA Bill Clinton yang bersumber dari laporan pengacara Kenneth Starr dan sampel DNA dari Danney dan ibunya.

Namun, kemudian tes DNA Bill Clinton itu dianggap gagal atau bahkan tak pernah dilakukan. Inilah yang membuat Danney yang di Facebook mencantumkan nama belakangnya dengan Williams-Clinton itu masih mencoba mencari kebenaran.

"Nama saya Danney Lee Williams, saya adalah putra dari presiden ke-42 Amerika Serikat Bill Clinton," tulis Danney di akun Facebook-nya.

"Hal yang saya inginkan hanya menjabat tangan ayah saya. Saya telah mengajukan permohonan tes DNA," ujar Danney.

Ahok Ingin Bekasi Gunakan TPST Bantargebang Saat DKI Sudah Punya ITF

Sebanyak 1.000 unit truk sampah dan 15 alat berat milik Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta beroperasi di TPST Bantargebang, Bekasi, Kamis (21/7/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menggunakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TSPT) Bantargebang. Hal itu bisa terealisasi jika intermediate treatment facility (ITF) milik DKI sudah jadi dan bisa digunakan.

"Nanti kalau sudah jadi ITF, saya ingin tempat itu bisa dipakai Bekasi untuk jadi ITF Bekasi," ujar Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (4/10/2016).

Pemerintah Provinsi DKI akan membangun ITF di lima tempat, masing-masing di Cilincing, Sunter, Marunda, Rorotan (Jakarta Utara), dan Kamal Muara (Jakarta Barat). ITF merupakan fasilitas untuk mengolah sampah.

Kata Ahok, pengelolaan sampah seharusnya berada di dalam kota. Saat ini, proyek ITF masih dalam tahap lelang oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Saya kira Februari 2017 sudah bisa groundbreaking kerja ITF," ujar Ahok.

Saling Serang antara Ahok dan Kubu Anies-Sandiaga

Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari kiri ke kanan: Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

JAKARTA, Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terlibat perbantahan di media massa dengan pasangan bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan dan wakil gubernur Sandiaga Uno. Topik perbantahan antara Basuki atau Ahok dengan Anies berbeda dengan topik perbantahan Ahok dengan Sandiaga.

 Kebersihan Sungai
Soal kebersihan sungai di Jakarta memicu perdebatan antara Ahok dengan Anies. Kinerja petugas UPK Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta atau pasukan oranye dalam membersihkan sungai di Jakarta diapresiasi banyak pihak. Program sungai bersih itu menjadi salah satu program andalan Ahok.
Akhir pekan lalu, Anies menyebut proyek pembersihan sungai-sungai di Jakarta diinisiasi pada masa pemerintahan Fauzi Bowo atau Foke. Proyek itu dinamakan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Proyek pengerukan sungai itu diresmikan di zaman Gubernur DKI Joko Widodo, dan dilaksanakan dengan baik di zaman kepemimpinan Ahok.
Menurut Anies, proyek yang didanai dengan pinjaman Bank Dunia itu sempat ingin dibatalkan Ahok karena menganggap target yang ditawarkan Bank Dunia terlalu lama. Namun, setelah negosiasi ulang, Bank Dunia menyatakan bahwa target dapat disesuaikan.
Saat menanggapi hal itu, Ahok menyebut Anies dan tim suksesnya tidak mengerti data. Bahkan Ahok menyindir Anies dengan hasil penelusuran mesin pencari Google.
"Sebenarnya Pak Anies kalau mau lebih rajin, kamu cari di Google aja. Orang kirim ke saya, kan iseng gitu ya, 'Sungai di Jakarta bersih karena Foke', langsung keluar ditulis, 'Did you mean sungai bersih karena Ahok'. Itu Google gitu loh. Ha-ha-ha," kata Ahok.
Ahok menjelaskan bahwa program JEDI sudah diinisiasi sejak pemerintahan Sutiyoso. Namun baru bisa terlaksana pada masa pemerintahan Jokowi dengan Ahok.
Warga Jakarta, kata dia, membutuhkan tindakan nyata. Bukan sekadar ide maupun teori.
"Pak Anies, mungkin karena dia bukan petahana dia enggak ngerti, bahwa yang membersihkan dan menjaga sungai itu karena kami buat program PPSU dan petugas UPK Badan Air Dinas Kebersihan. Mereka yang tungguin (mengawasi sungai)," kata Ahok.
PPSU terbentuk tahun 2015. Sedangkan pasukan oranye dari UPK Badan Air terbentuk tahun 2013. Keberadaan PPS dan UPK Badan Air bukan merupakan bagian dari program JEDI.

Pembuktian Harta Terbalik
Pasangan Anies pada Pilkada DKI Jakarta, yaitu Sandiaga Uno, juga terlibat perbantahan dengan Ahok di media massa. Sandi dan Ahok berdebat tentang pembuktian harta terbalik dan tax amnesty.
Sandiaga meminta Ahok dan keluarganya untuk melakukan pembuktian harta terbalik. Sandiaga sendiri akan mendatangi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terlebih dahulu untuk menanyai bagaimana prosedur pembuktian harta terbalik.
Setelah itu, ia mengajak Ahok secara bersama-sama melakukan pembuktian harta secara terbalik.
"Ini sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan pembuktian bahwa politisi itu jika berbicara harus dibuktikan dengan sebuah tindakan konkret. Kami tunggu bukti konkret dari ajakan beliau," kata Sandiaga.
Tantangan Sandiaga itu, kata Ahok, tidak sebanding. Sebab, lanjut dia, pembuktian harta terbalik hanya dapat dilakukan pejabat. Sedangkan masyarakat yang bukan pejabat wajib melaporkan pajaknya secara rutin.
"Sandiaga itu mintanya enggak ngerti, dan Pak Sandi nantang saya tuh enggak apple to apple tahu enggak? Enggak kayak buah apel nantang buah apel," kata Ahok.
Pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Saat menjabat anggota Komisi II DPR RI, Ahok menyebut dirinya yang berjuang untuk menjalankan aturan tersebut.
Namun hingga kini hal itu belum terlaksana. Di sisi lain, Ahok menyebut dirinya rutin melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sementaa pihak swasta atau perseorangan wajib melaporkan SPT pajak. Karena banyak perseorangan tak bayar pajak, kini pemerintah menjalankan program tax amnesty atau pengampunan pajak.
"Tax amnesty ini untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya. Dalam hal ini Pak Sandiaga ikut (tax amnesty), berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu ya he-he-he," kata Ahok terkekeh.
Perseteruan Ahok dengan pasangan Anies- Sandi kemungkinan masih akan terus berlangsung selama prores Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka sedang berlomba-lomba menarik simpati warga.

Sebanyak 505 Bangunan di Bantaran Krukut Diduga Melanggar Sempadan Sungai

Permukiman warga di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berada di Bantaran Kali Krukut. Foto diambil Selasa (30/8/2016).

JAKARTA, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menertibkan bangunan di bantaran Kali Krukut dalam waktu dekat. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Bambang Eko Prabowo mengatakan hasil inventarisasi mencatat ada 505 bangunan yang diduga melanggar garis sempadan sungai.

"Ini angka pengamatan lurah, masih harus diverifikasi," kata Bambang, Selasa (4/10/2016).

Sebanyak 505 bangunan itu tersebar di 11 kelurahan dengan rincian 33 bangunan di Bangka, 13 di Ciganjur, 12 di Cipedak, 26 di Cipete Selatan, 121 di Jagakarsa, 60 di Petogogan, 69 di Pondok Labu, 36 di Pulo, 4 di Kuningan Barat, 48 di Cilandak Timur, dan 83 di Pela Mampang.

Data dari para lurah ini nantinya akan dicocokkan dengan data dari Dinas Penataan Kota selaku pihak yang mematok dan Dinas Tata Air yang mengerjakan pelebaran kali. Setelah disepakati bangunan dan bidang yang akan kena penertiban, Badan Pertanahan Negara akan mengeluarkan peta bidang terkait mana saja lahan yang memiliki sertifikat untuk diganti, dan mana yang tidak.

"Setelah itu semua lengkap, baru bisa ditertibkan yang melanggar," ujar Bambang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau, garis sempadan sungai atau batas boleh mendirikan bangunan di perkotaan paling sedikit berjarak tiga meter untuk sungai bertanggul, dan 10 meter untuk sungai tidak bertanggul.

Kali Krukut membentang dari hulu di Situ Citayam, melintasi Depok, Jagakarsa, Cilandak, Mampang Prapatan, Kemang, Gatot Subroto, lalu berakhir di Banjir Kanal Barat (BKB).

Di beberapa titiknya, kali ini hanya memiliki lebar tak sampai tiga meter. DAS Krukut yang akan diperlebar menjadi 20 meter rencananya akan dinormalisasi sepanjang 10 kilometer.

"Madu Asal Timor Ini Kualitasnya Terbaik Nomor 3 di Dunia"

Seorang warga Kota Kupang, sedang membeli madu asli di toko madu Amfoang Jaya

KUPANG,  Berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di wilayah Timor Barat, tak lengkap rasanya jika tidak berhasil mendapatkan cendera mata khas di wilayah yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste itu.
Oleh-oleh yang dimaksudkan itu adalah madu hutan Timor. Madu yang diambil dari pepohonan tinggi di pedalaman Pulau Timor disebut-sebut memiliki kualitas terbaik ke-3 di dunia setelah Yunani dan Australia.
Namun, untuk memperoleh madu asli atau murni, Anda harus selektif dalam memilih sehingga tidak terkecoh karena banyak penjual yang menawarkan beraneka ragam madu, baik yang dipajang di toko suvenir, di pinggir jalan, hingga dijual keliing kota di daratan Timor Barat.
Salah satu toko yang menjual madu Timor ini adalah CV Amfoang Jaya di Jalan Oebolifo, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
Di situ telah tersedia madu yang diisi dalam botol dengan dua jenis ukuran, yakni 250 mililiter yang dijual dengan harga per botolnya Rp 75.000 dan 650 mililiter seharga Rp 170.000 per botol.
Pemilik madu asli Amfoang Jaya, Roby Manoh, ketika ditemui Kompas.com di kediamannya, Senin (3/10/2016) petang, mengaku, madu asli yang ia produksi itu telah memenuhi standar ekspor karena telah diolah dengan baik.
“Awalnya itu kita lihat para tamu lokal maupun nasional yang datang di Kupang ini kan mencari madu, tapi madu miik kita tidak memenuhi standar ekspor sehingga saya pergi magang pengelolaan madu di Balai Besar Industri Nasional di Bogor, Jawa Barat, tahun 2003 lalu,” terangnya.
Setelah pulang dari Bogor, Roby kemudian mengunjungi sumber-sumber potensi madu hutan di sejumlah wilayah di kawasan Amfoang, Kabupaten Kupang, dan tiga kabupaten di daratan Timor Barat, yakni Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan.
Roby selanjutnya membentuk 43 kelompok pengumpul madu di empat kabupaten di daratan Timor Barat, di mana satu kelompok beranggotakan antara 20 sampai 25 orang.
Roby lalu membeli peralatan pendeteksi dan mesin produksi madu asli yang ia simpan di sebuah ruangan berukuran 4 x 6 meter di rumahnya.
“Setelah itu saya mulai lakukan uji coba. Madu ini kan sangat sensitif sehingga saya harus menyediakan alat deteksi. Jadi misalnya dari petani 43 kelompok pengumpul madu atau masyarakat bawa dan jual ke saya, maka saya harus mendeteksi mulai dari debunya, asamnya, suhunya panas, dan campuran lainnya yang menempel pada madu. Semuanya kita buang sehingga yang tersisa itu adalah madu asli,” kata Roby.
“Tujuan supaya madu ini jangan ada campuran lain alias murni. Apalagi madu hutan kita ini yakni madu gantung yang jenis bunga yang mana di NTT ini berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Contoh lebah ini ambil madu di bunga jenis cendana, kayu putih, vanili, asam, kesambi, mangga, melinjo, dan bunga-bunga hutan lainnya sehingga kemasan kita ini ditulis jenis bunga. Saya contohkan bunga cendana tidak ada di tempat lain karena hanya ada di NTT,” sambungnya.

 

Roby manoh saat berada di dalam ruangan mesin pengolahan madu asli

 

Kualitas madu murni Timor Amfoang Jaya ini memiliki keunggulan tersendiri karena mampu mengobati semua jenis penyakit jika dikonsumsi secara rutin. Selain itu, bisa digunakan untuk vitalitas tubuh, dan berfungsi sebagai perawatan atau menambah kecantikan perempuan. “Madu kita asal Timor ini kualitasnya terbaik nomor 3 di dunia, setelah madu dari negara Yunani dan Australia. Kalau madu di daratan Jawa itu adalah madu ternak yang tentu tidak cocok untuk penderita diabetes,” ucap Roby yang juga adalah raja di Amfoang.
Dikirim keluar NTT
Sebanyak 43 anggota kelompok binaan Roby Manoh itu setiap hari secara bergantian membawa madu ke rumahnya. Madu yang dibawa oleh anggota kelompok itu ditaruh di dalam jeriken berukuran lima liter yang ia beli satu jeriken seharga Rp 250.000. Setelah itu Roby pun memasukkan madu itu ke dalam mesin pengelola untuk membuang, kotoran, zat asam, dan kadar air yang menempel pada madu.
“Madu yang berada dalam satu jeriken lima liter itu ukurannya sama dengan delapan botol sehingga setelah masuk ke dalam mesin dan diolah, maka madu murni yang kita dapatkan hanya empat botol,” ujar Roby.
Dari usaha pengolahan madu murni itu, Roby mengaku, sebulan ia mampu memproduksi sebanyak 3 ton madu murni, yang dikirim keluar NTT, seperti ke Jakarta, Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, hingga ke Papua.
Roby juga mengaku, pada tahun 2015 lalu ia sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 33 kementerian selama lima tahun untuk pembelian madu asli miliknya. Akan tetapi, ia tidak mampu memenuhi semua permintaan tersebut karena keterbatasan modal.
“Permintaan madu murni dari kementerian itu sangat banyak, sedangkan saya hanya produksi terbatas saja karena kendala modal, padahal stok madu di kelompok banyak dan bisa memenuhi permintaan itu. Ambil contoh saja satu kementerian pegawainya kurang lebih 5.000 orang. Andai kata kita penuhi satu orang membeli satu botol madu, hitungannya bisa mencapai Rp 20 miliar per bulannya,” jelasnya.
Dengan keterbatasan modal itu, Roby berharap, pemerintah daerah bisa membantu modal kerja dan juga alat pendeteksi madu asli yang lebih canggih, serta alat produksi dengan kapasitas yang lebih besar sehingga ia bisa mampu memenuhi permintaan madu murni dari luar NTT.
Keuntungan usaha madu murni ini bukan hanya dinikmatinya sendiri, tetapi juga pihak lainnya, seperti warga pengumpul madu dan pemerintah daerah yang menerima pajak.
“Khusus untuk daratan Timor, satu tahun kita mampu berproduksi madu murni sebanyak 20.000 hingga 30.000 ton sehingga kalau pemerintah bisa melihat peluang ini bagus, maka bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar,” jelasnya.
Roby menilai, dengan usaha madu murni yang dilakukannya bersama oleh warga, selain mendapat keuntungan secara materi, keuntungan lainnya yakni warga bisa menjaga dan melestarikan hutan di Pulau Timor.

Irman Gusman Mengaku Tidak Tahu Bingkisan Berisi Uang

Ketua DPD RI Irman Gusman keluar dari gedung KPK Jakarta menuju ke mobil tahanan KPK usai diperiksa, Sabtu (17/9/2016).

JAKARTA,  Ketua DPD RI Irman Gusman mengaku tidak mengetahui bingkisan yang diberikan oleh Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi (istri Sutanto) berisi uang. Irman mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak bisa menolak kedatangan Sutanto dan Memi.
"Saya tidak tahu sama sekali ada bingkisan. Orang datang saya mau bilang apa kan, karena kan daerah pemilihan saya," ujar Irman saat baru turun dari mobil tahanan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (4/10/2016).
CV Semesta Berjaya merupakan distributor gula yang berada di Sumatera Barat. Sementara Irman, merupakan senator dari daerah pemilihan Sumatera Barat.
Irman mengaku tidak pernah berhubungan dengan Sutanto. Namun, ia mengenal istri Sutanto, Memi, yang pernah membeli tanah milik Irman.
Irman mengakui pernah menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti. Saat itu, kata Irman, harga gula di Sumatera Barat sedang sangat tinggi, akibat adanya kelangkaan gula.
"Waktu saya kunjungan kerja, harga gula Rp 16.000 (per kilogram), seharusnya Rp 14.500. Karena tugas sebagai anggota Dewan, itu yang saya laksanakan," kata Irman.
Irman membantah telah menggunakan pengaruhnya untuk mencari keuntungan.
Seusai operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Irman Gusman, Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto, Memi (istri Sutanto), dan Farizal, seorang jaksa yang diduga menerima suap dari Sutanto.
Operasi tangkap tangan dilakukan  setelah terjadi penyerahan uang Rp 100 juta kepada Irman.

Dalam jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (17/9/2016), Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang sebesar Rp 100 juta yang diberikan Sutanto kepada Irman, terkait pemberian rekomendasi kepada Bulog.
Tujuannya, agar Bulog memberikan tambahan jatah distribusi gula untuk Sumatera Barat.

Ahok: Saya Yakin Calon Lain Juga Enggak Mau "Kotorin" Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat wawancara bersama wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016).

JAKARTA,  Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 tidak boleh memasang spanduk kampanye di sembarang tempat.

Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, spanduk hanya boleh dipasang di tempat yang ditentukan.
"Kami kan sudah sepakat. Saya yakin calon lain juga enggak mau ngotorin Jakarta kok," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (4/10/2016).
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya tidak boleh dipasang di pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan tempat umum lainnya.
"Pokoknya KPU yang akan tentukan titik. Kalau di luar itu, pasti kami bongkar," ujar Ahok.
Ahok sendiri juga sudah berjanji tidak akan memasang spanduk kampanye pada Pilkada DKI 2017. Menurut Ahok, dibanding menyebar spanduk maupun stiker yang dianggap mengotori Jakarta, kampanye akan lebih efektif jika dilakukan dengan memaparkan kinerja.